prediksi france togel hari ini

Raksasa datang ke dunia

Ganggu Ekosistem Mangrove, Proyek Reklamasi Ilegal Ditutup di Batam******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menutup proyek reklamasi tak berizin diBatam, Kepulauan Riau, pada Kamis (6/7). Lahan reklamasitersebut diketahui milik PT DIA yang rencananya akan dibangun kawasan pemukiman serta fasilitas penunjang lainnya.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Adin Nurawaluddin mengungkapkan, berdasarkan temuan tim di lapangan, pembangunan reklamasi itu merusak ekosistem mangrove.

"Hasil sidak kami bersama Ketua Komisi IV, Ditjen PKRL, dan Ditjen Gakkum KLHK di lapangan, telah ditemukan dugaan kegiatan pemanfaatan ruang laut tanpa izin, reklamasi tanpa izin, hingga perusakan ekosistem mangrove," terang Adin dalam keterangan resmi yang dikutip dari Detik, Senin (10/7).

"Mengacu pada UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, tindakan yang dilakukan PT DIA dapat dikategorikan pelanggaran pidana. Untuk itu, akan kami akan lakukan proses hukum lebih lanjut sesuai aturan yg berlaku," ujarnya.

Untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut, operasional proyek PT DIA dihentikan dengan dilakukan Pemasangan Garis Polsus dan Papan Penutupan Lokasi oleh Polsus PWP3K.

Menurut Adin, selain proses pemeriksaan untuk dugaan pelanggaran pidana, kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh PT DIA juga diduga telah memenuhi kriteria pelanggaran administratif.

"Terkait pelanggaran reklamasi dan ruang laut badan jalan yang sudah eksisting, akan dikenakan sanksi administratif mengacu pada PP 21 tahun 2021, Permen KP 28 tahun 2021, dan Permen KP 31 tahun 2021 yang mengatur sanksi Administratif," ungkapnya.

Selanjutnya, KKP akan melakukan pemeriksaan terhadap Penanggungjawab PT DIA untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, reklamasi tanpa izin dan perusakan mangrove dapat dikenakan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama sepuluh tahun, juga pidana denda paling sedikit Rp2 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Buatlah revolusi sebagai penyihir

Survei: Mayoritas Pelaku Pasar Modal Belum Tentukan Presiden Pilihan******

Pelaku pasar modal masih maju mundur dalam menentukan pilihannya pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Apakah harus mendukung Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, atau Prabowo Subianto?

Hasil survei CNBC Indonesia Research menunjukkan 44,19 persen responden belum menentukan jagoannya. Terlebih, belum ada ide dan gagasan resmi terbuka yang disampaikan para bakal calon presiden (Bacapres) tentang arah kebijakan ekonomi, khususnya di sektor pasar modal.

"Mayoritas yang belum menentukan umumnya memiliki dua alasan. Pertama, semua kandidat memiliki kompetensi yang relatif tidak jauh berbeda.Kedua, belum ada ide dan gagasan konkret dari para kandidat," kata Head of CNBC Indonesia Research sekaligus Direktur Eksekutif CNBC Indonesia Intelligence Unit (CIIU) Muhammad Ma'ruf dalam keterangan resmi, Selasa (11/7).

Meski begitu, CNBC Indonesia Researchmencatat sudah ada 63,79 persen responden yang ajek terhadap bacapres pilihannya. Rinciannya, 27,91 persen menaruh harapan pada Ganjar Pranowo, disusul Prabowo Subianto dengan 27,91 persen suara, dan hanya 2,33 persen untuk Anies Baswedan.

"Meski Ganjar sementara unggul, namun level popularitasnya di mata pelaku pasar modal Indonesia boleh dikata 'rata-rata air' dengan Prabowo. Ada banyak peluang saling salip mengingat ada banyak pelaku pasar yang belum menentukan pilihan," tulis riset tersebut.

Kunci Ganjar dan Prabowo unggul di hati pelaku pasar modal adalah interpretasi responden soal keduanya yang akan melanjutkan program dan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sedangkan slogan perubahan yang diusung Anies ternyata mendapat sambutan kurang baik.

"Hanya sedikit pelaku pasar yang ingin perubahan. Ini tentu sejalan dengan keumuman sikap dan perilaku pengusaha dan pelaku pasar yang tidak suka dengan perubahan radikal. Umumnya, pebisnis dan pelaku pasar itu pro status quo," ungkap Ma'ruf.

Survei ini menyasar 43 responden yang merupakan pelaku pasar modal Indonesia. Level responden ada di tingkat manajerial dan direksi institusi keuangan pasar modal yang terdaftar resmi di OJK.

Survei dilakukan melalui percakapan telepon dan pesan pada 5 Juli-8 Juli 2023. Namun, sebanyak 22 responden bekerja pada satu institusi yang sama, sehingga secara riil rasio populasi terhadap populasi institusi pasar sebesar 11,17 persen.

Signifikansi dalam penelitian ini memiliki probabilitas kesalahan 5 persen dengan tingkat kepercayaan yang digunakan 95 persen. Margin of errorsurvei ini sebesar 0,15 persen, menggambarkan jumlah kesalahan yang biasa terjadi pada pengambilan sampel institusi dalam survei.

[Gambas:Video CNN]

Phoenix tidak akan kembali

Kemendag Tegaskan Ekspor Pasir Laut Masih Dilarang******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan ekspor pasir laut masih dilarang oleh pemerintah.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso mengatakan hingga saat ini aturan teknis menyangkut izin ekspor ini masih belum dibahas.

"Sampai sekarang masih dilarang. Sesuai Permendag masih dilarang," ucapnya seperti dikutip dari detik finance, Kamis (6/7).

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Jokowi juga mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, termasuk ekspor.

Meski demikian, Budi aturan teknis turunan PP tersebut belum ada. Karenanya, ia menekankan ekspor pasir laut masih dilarang.

Lihat Juga : Pedagang Keberatan BI Kenakan Biaya Layanan QRIS per 1 Juli 2023

"Kalau PP No. 26 itu kan artinya boleh kan nantinya kalo kebutuhan dalam negeri terpenuhi, tapi aturan teknisnya itu belum ada," kata dia.

Ekspor pasir laut telah dilarang oleh pemerintah sejak 2003. Larangan itu tertuang dalam keputusan Menperindag No 117/MPP/Kep/2/2003 tertanggal 28 Februari 2003.

Budi mengatakan peraturan terkait harus diubah dulu sebelum akhirnya ekspor diperbolehkan. Apabila belum, ekspor belum dapat dilakukan. Ia juga menegaskan setiap izin ekspor berada dalam ranah Kemendag.

"Kami sampai sekarang belum mengizinkan ya karena Permendagnya belum diubah," imbuhnya.

Lihat Juga : OJK Buka Suara soal 256 Rekening Panji Gumilang

Budi menuturkan secara legal pemerintah dapat menerbitkan kebijakan pembukaan izin ekspor tersebut, walau kondisinya masih bertentangan dengan aturan teknis sebelumnya di kementerian dan lembaga.

Namun, dalam pelaksanaannya harus menunggu aturan teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terbit.

Setelah aturan teknis itu selesai, barulah Kemendag akan memulai proses penyesuaian Permendag. Namun hingga saat ini, Budi mengatakan pihaknya belum dilibatkan dalam pembahasan karena masih menunggu KKP.

"Karena peraturan teknis di KKP, ya setahu saya juga belum selesai. Artinya kami juga belum ada informasi, jadi kan pengaturan teknis aja kita belum tau seperti apa," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Laksamana Gadis Siru

Pembangunan LRT di Bali Fokus di Tiga Titik, Panjang Rute 9,4 Km******

Gubernur BaliI Wayan Koster mengatakan pihaknya memprioritaskan pembangunan moda lintas raya terpadu (LRT) di tiga titik dengan panjang rute 9,4 kilometer.

Ia menyampaikan nantinya transportasi LRT akan dibangun di Bandara Ngurah Rai ke sentral parkir Kuta dan Seminyak.

Menurutnya, lokasi itu merupakan daerah yang padat wisatawan, sehingga biasa menimbulkan kemacetan.

"Ini memang daerah-daerah wisata yang sangat padat yang sudah tidak bisa diatasi dengan transportasi yang konvensional, yang tiga titik itu 9,4 kilometer," ucapnya menambahkan.

Dalam kesempatan itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pihaknya bakal berbagi pengalaman dan masukan kepada Pemprov Bali.

"Melalui MRT LRT kan kita punya pengalaman-pengalaman, memberikan masukan-masukan konsep secara teknis maupun secara perizinan dan lain-lain," katanya.

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono menjabarkan lingkup kerja sama yang antara dua pemprov.

Lingkup kerja sama di antaranya pengembangan dan promosi kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, penyelenggaraan ketahanan pangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan badan usaha milik daerah, serta pengembangan transportasi publik.

"Melalui kesepakatan bersama ini diharapkan kemitraan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Bali dapat memberikan harapan positif dan mendorong kinerja perangkat daerah dalam menjalankan tugasnya guna mencapai tujuan bersama, yakni kesejahteraan pembangunan, serta layanan publik yang merata dan berkualitas," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Kendalikan dunia

Ganggu Ekosistem Mangrove, Proyek Reklamasi Ilegal Ditutup di Batam******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menutup proyek reklamasi tak berizin diBatam, Kepulauan Riau, pada Kamis (6/7). Lahan reklamasitersebut diketahui milik PT DIA yang rencananya akan dibangun kawasan pemukiman serta fasilitas penunjang lainnya.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Adin Nurawaluddin mengungkapkan, berdasarkan temuan tim di lapangan, pembangunan reklamasi itu merusak ekosistem mangrove.

"Hasil sidak kami bersama Ketua Komisi IV, Ditjen PKRL, dan Ditjen Gakkum KLHK di lapangan, telah ditemukan dugaan kegiatan pemanfaatan ruang laut tanpa izin, reklamasi tanpa izin, hingga perusakan ekosistem mangrove," terang Adin dalam keterangan resmi yang dikutip dari Detik, Senin (10/7).

"Mengacu pada UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, tindakan yang dilakukan PT DIA dapat dikategorikan pelanggaran pidana. Untuk itu, akan kami akan lakukan proses hukum lebih lanjut sesuai aturan yg berlaku," ujarnya.

Untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut, operasional proyek PT DIA dihentikan dengan dilakukan Pemasangan Garis Polsus dan Papan Penutupan Lokasi oleh Polsus PWP3K.

Menurut Adin, selain proses pemeriksaan untuk dugaan pelanggaran pidana, kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh PT DIA juga diduga telah memenuhi kriteria pelanggaran administratif.

"Terkait pelanggaran reklamasi dan ruang laut badan jalan yang sudah eksisting, akan dikenakan sanksi administratif mengacu pada PP 21 tahun 2021, Permen KP 28 tahun 2021, dan Permen KP 31 tahun 2021 yang mengatur sanksi Administratif," ungkapnya.

Selanjutnya, KKP akan melakukan pemeriksaan terhadap Penanggungjawab PT DIA untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, reklamasi tanpa izin dan perusakan mangrove dapat dikenakan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama sepuluh tahun, juga pidana denda paling sedikit Rp2 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

[Gambas:Video CNN]

dewa serigala liar

Harga Tomat di India Mahal, Melesat Lebih dari 400 Persen******

Harga tomat melonjak lebih dari 400 persen di India dalam beberapa pekan terakhir.

Hal ini terjadi karena kelangkaan sayuran tersebut imbas cuaca yang tak teratur. Curah hujan tinggi yang tidak sesuai dengan musimnya dalam beberapa bulan terakhir menghancurkan tanaman yang sedang tumbuh dan memicu penyakit jamur yang mematikan.

Dikutip dariThe Guardian,Rabu (12/7), harga tomat di Mumbai melonjak menjadi di atas 160 rupee atau sekitar Rp29,4 ribu per kg. Padahal, biasanya tomat biasanya dipatok seharga 40 rupee atau sekitar Rp7.300.

Para pedagang mengklaim belum pernah melihat harga tomat setinggi sekarang.

Kelangkaan dan tingginya harga tomat ini membuat restoran cepat saji seperti McDonald's menghilangkan sayuran ini dari menu mereka.

Di cabang-cabang McDonald's di India utara, timur, dan selatan, dipasang tanda-tanda yang menyatakan bahwa tomat tidak lagi dimasukkan ke dalam burger dan hidangan lainnya.

Keadaan cuaca di India tengah tak menentu. Curah hujan ekstrem lebih intens terjadi. Di sisi lain, gelombang panas juga terjadi.

Beberapa petani tomat skala kecil mengatakan bahwa ini adalah salah satu musim yang paling menghancurkan dalam hal produksi dan keuntungan.

[Gambas:Video CNN]