syirhk

Pengubah saya yang tidak terbatas

hoki805

Kemendag: Harga beras medium turun usai distribusi cadangan pemerintah******

Semenjak cadangan beras pemerintah digelontorkan, memang sudah mengalami penurunan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan mengatakan bahwa harga beras medium di pasar induk mulai mengalami penurunan setelah cadangan beras pemerintah digelontorkan.

“Semenjak cadangan beras pemerintah digelontorkan, memang sudah mengalami penurunan,” ujar Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim dalam acara bertajuk, “Persiapan Ramadan, Kondisi Harga Bahan Pokok” di Jakarta, Senin.

Akan tetapi, kata dia, penurunan harga tersebut belum mencapai pasar-pasar tradisional karena memerlukan waktu. Sampai dengan Minggu (3/3) kemarin, kata Karim, memang belum terdapat penurunan harga di tingkat penjual eceran.

“Hanya saja, kenaikannya dibandingkan dengan kenaikan yang sebelumnya itu sudah mulai turun,” kata Karim.

Berbeda dengan beras medium, Karim mengatakan bahwa beras premium belum mengalami penurunan harga karena terdapat keterlambatan pasokan.

Karim menjelaskan bahwa beras premium rata-rata berasal dari beras lokal. Sehingga, kata dia, pasokannya dipengaruhi oleh pergeseran musim panen.

“Memang beras premium ini pasokannya yang terlambat,” ujar dia.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan bahwa sebanyak 352 ribu ton beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) telah disalurkan sepanjang Januari hingga akhir Februari 2024.

Beras program SPHP merupakan beras yang berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) yang disalurkan ke masyarakat lewat skema subsidi dengan harga penjualan sesuai HET yang ditetapkan yakni Rp10.900 per kilogram.

Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) DKI Jakarta mengungkapkan bahwa harga beras di Pasar Induk Cipinang turun sebesar Rp2 ribu per kilogram (kg) dalam dua pekan terakhir.

Ketua Perpadi DKI Jakarta Nellys Soekidi menuturkan saat ini harga beras medium di Pasar Induk Rp12.300 per kg. Sedangkan beras premium dibanderol Rp14 ribu per kg.

Di sisi lain, berdasarkan Panel Harga Badan Pangan per 4 Maret 2024, harga beras medium di pedagang eceran, secara rata-rata nasional, masih berkisar Rp14.360 per kg, naik Rp60 apabila dibandingkan dengan harga beras medium pada pekan lalu, yakni Rp14.300 pada 26 Februari 2024.

Baca juga: NFA sebut harga beras di pasar induk melandai berkat stok melimpah
Baca juga: Harga beras medium di PIBC Jakarta turun 11 persen

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Ruang siaran langsung Ruohua setiap jam

slot terbaru tergacor

Ganjar usul bansos diganti menjadi bantuan kesra******

... pasti setuju, dong, karena proses berpikir logisnya adalah datanya diperbaiki. Ini yang pernah kita lakukan ketika kawan-kawan kades (kepala desa) sudah bersusah payah, diberikan ke atas, balik lagi pada data yang sama...

Jakarta (ANTARA) - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengusulkan bantuan sosial (bansos) diganti menjadi bantuan kesejahteraan rakyat atau kesra sesuai dengan tugas negara.

"Kami berusul bantuannya diganti saja, deh, jadi bantuan kesra karena tugas negara itu menciptakan keadilan sosial bukan menciptakan bantuan sosial," kata Ganjar dalam debat terakhir Pilpres 2024 yang dilaksanakan di Balai Sidang Jakarta, Minggu malam.

Baca juga: Ganjar: Seluruh perangkat negara harus hadir atasi masalah PMI

Selain itu, menurut dia, paradigma bansos adalah hak rakyat sehingga pemerintah memiliki tugas untuk dapat memastikan pemberian bantuan dilakukan secara tepat sasaran dan tepat waktu.

Ia juga mengatakan bahwa tata kelola bansos memerlukan perbaikan agar tidak terjadi saling klaim, dapat tepat sasaran, dan tidak menimbulkan kecemburuan di tengah masyarakat.

Baca juga: Ganjar tidak setuju dengan Prabowo soal makanan bergizi untuk anak

Oleh sebab itu, Ganjar setuju dengan gagasan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, yang menginginkan pemberian bansos yang tepat sasaran melalui pendataan yang baik dan akurat.

"Kali ini pasti setuju, dong, karena proses berpikir logisnya adalah datanya diperbaiki. Ini yang pernah kita lakukan ketika kawan-kawan kades (kepala desa) sudah bersusah payah, diberikan ke atas, balik lagi pada data yang sama," kata dia.

Baca juga: Anies: Pemerintah harus kolaborasi dengan aktivis untuk lindungi PMI

KPU telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.

Baca juga: Anies: Negara harus punya data komprehensif penyandang disabilitas

Debat pemungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2024

Pembuat mimpi

viralbet77

Presiden: Penghargaan Zayed Award kebanggaan bagi NU******

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menyatakan penghargaan Zayed Award for Human Fraternity yang diberikan kepada Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah merupakan kebanggaan yang tidak hanya dirasakan dua organisasi Islam terbesar itu, tetapi juga bagi rakyat Indonesia.

"Penganugerahan Zayed Award for Human Fraternity ini memberikan kebanggaan yang luar biasa bukan hanya bagi keluarga besar NU dan Muhammadiyah, tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti disaksikan dalam tayangan video melalui akun YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia, Selasa.

Dalam penganugerahan tersebut, Presiden Jokowi memberikan sambutannya melalui rekaman video yang disaksikan oleh para penerima penghargaan Zayed Award for Human Fraternity yang diselenggarakan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Senin (5/2) malam waktu setempat.

Kepala Negara juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Mohammed bin Zayed Al Nahyan atas kemajuan dan inovasi luar biasa yang diraih UEA dan menjadi simbol kemajuan di kawasan dan dunia.

Baca juga: Wapres: NU dan Muhammadiyah jadi penerima pertama Zayed Award di Asia

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi juga menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang dianugerahkan kepada dua organisasi Islam terkemuka di Indonesia, NU dan Muhammadiyah,

"Apalagi penghargaan ini merupakan yang pertama kali diberikan kepada organisasi di kawasan Asia. Hal ini sungguh sangat membanggakan bagi kami Bangsa Indonesia," kata Presiden Jokowi.

Saat penghargaan ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 2019, Presiden Jokowi juga menyebutkan ditandatanganinya Dokumen Persaudaraan Manusia setelah pertemuan Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb di Abu Dhabi.

Baca juga: Megawati apresiasi NU dan Muhammadiyah terima Zayed Award

Pertemuan bersejarah itu dinilai akan semakin memotivasi dan menginspirasi bangsa Indonesia untuk selalu menjaga nilai-nilai kemanusiaan, menjaga toleransi dan kerukunan untuk membangun dunia yang lebih adil, lebih makmur, lebih damai dan sejahtera.

Dalam pemberian penghargaan Zayed Award for Human Fraternity tahun 2024 kepada NU dan Muhammadiyah, Wakil Presiden Ma'ruf Amin turut hadir menyaksikan momen penting ini.

Saat penyerahan penghargaan, NU diwakili oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, sedangkan Muhammadiyah diwakili oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

Zayed Award for Human Fraternity adalah penghargaan internasional independen yang diselenggarakan setiap tahun untuk memberikan penghormatan kepada setiap individu dan lembaga tanpa memandang latar belakang dan asal mereka.

Baca juga: Jusuf Kalla apresiasi NU dan Muhammadiyah atas penghargaan Zayed Award

Penghargaan ini diberikan kepada mereka yang bekerja tanpa pamrih dan tak kenal lelah melampaui rintangan demi mewujudkan nilai-nilai abadi solidaritas, integritas, keadilan, dan optimisme, serta menciptakan terobosan menuju hidup berdampingan secara damai.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Bermain game online di dunia lain

joni 88 slot

KPK periksa Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, memeriksa Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian dengan tersangka mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Usai diperiksa KPK, Arief menyebutkan sekitar 10 pertanyaan soal kaitan antara Bapanas dan Kementerian Pertanian.

"Enggak ada setoran uang karena 'kan institusi terpisah, anggarannya juga terpisah. Kegiatannya juga berbeda, tugasnya juga beda," kata Arief di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.

Arief menegaskan bahwa tidak ada setoran uang dari Bapanas ke SYL.

Ia menerangkan bahwa Bapanas dahulunya adalah bagian dari Kementerian Pertanian. Namun, saat ini Bapanas telah menjadi sebuah lembaga yang terpisah dari Kementan.

"Dahulu memang pernah jadi eselon I-nya Kementan, tetapi pada saat saya bergabung memang sudah institusi terpisah. Saya jelaskan bahwa saya dilantik oleh Presiden pada tanggal 21 Februari 2022 dan bertanggung jawab kepada Pak Presiden," ujarnya.

Arief menjelaskan kerja sama Bapanas dan Kementan hanya pada saat melakukan penghitungan data komoditas.

"Kecuali pada saat kami memberikan neraca komoditas, kami menghitung sama-sama. Akan tetapi, tidak ada hubungan antara Bapanas dan Kementan dalam struktur, ya, karena sudah terpisah," tuturnya.

Ia juga menjelaskan alasan ketidakhadirannya pada pemanggilan pertama oleh KPK adalah karena surat pemanggilan terhadap dirinya dialamatkan ke Biro Hukum Kementerian Pertanian, bukan langsung ke Bapanas sehingga akhirnya dilakukan penjadwalan ulang oleh penyidik KPK.

Baca juga: KPK panggil Kepala Badan Pangan Nasional terkait kasus SYL
Baca juga: KPK sita rumah mewah SYL di Jakarta Selatan

Sebelumnya, KPK pada hari Jumat, 13 Oktober 2023, resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada hari Rabu, 11 Oktober 2023.

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019—2024.

Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023.

SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II.

Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai 4.000 hingga 10.000 dolar AS.

KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 junctoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Pengubah kehidupan perkotaan

rtp poker88

Menteri PUPR Basuki siap pindah ke IKN pada Juli 2024******

Saya nanti akan pindah bulan Juli ke sana. Ada yang mau ikut?

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan dirinya akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur pada Juli 2024.

Pernyataan itu disampaikan Basuki saat bincang-bincang dengan generasi muda Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian PUPR di Jakarta, Jumat.

"Siapa yang mau pindah ke IKN? Siapa yang sudah pernah lihat IKN? Saya nanti akan pindah bulan Juli ke sana. Ada yang mau ikut?," kata Basuki kepada para ASN.

Pemerintah berencana memindahkan 3.245 ASN dari 37 kementerian/lembaga ke IKN pada tahap pertama, yang akan dilaksanakan Juli hingga November 2024.

Kementerian PUPR saat ini sedang menyiapkan hunian 1.740 unit hunian rumah susun (rusun) untuk menampung para ASN tersebut.

Saat ditemui awak media di Jakarta pada Jumat, juru bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan bahwa progres pembangunan rusun untuk ASN, yang sudah dimulai pada November 2023, saat ini sudah mencapai sekitar 25 persen.

Endra mengatakan 12 dari 47 menara rusun ASN ditargetkan selesai dan siap huni pada periode Juni-Juli 2024.

Kementerian PUPR saat ini juga sedang menyelesaikan pembangunan 36 rumah menteri di IKN yang terbagi di dua kawasan, yakni 24 unit rumah di persil 104 dan 12 unit di persil 105. Seluruh pembangunan ditargetkan selesai pada tahun ini.

Sementara itu, Menteri PUPR nantinya akan berkantor di gedung Kementerian Koordinator (Kemenko) di IKN, yang juga bakal menjadi kantor bersama sementara bagi para ASN.

Empat gedung Kemenko yang akan menjadi kantor bersama adalah Kemenko Perekonomian, Kemenko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), dan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Masing-masing gedung Kemenko ini akan menampung ASN dari beberapa kementerian yang kantornya belum terbangun.

Baca juga: Pemerintah sedang matangkan rencana pemindahan ASN ke IKN
Baca juga: OIKN: Pemindahan ASN ke IKN peluang bagi UMKM dan masyarakat lokal
 

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Fagositosis gen tanpa batas

slot pagi

Alumni dan Akademisi Perguruan Tinggi sebut RI baik******

Jakarta (ANTARA) - Sekelompok alumni dan akademisi yang tergabung dalam Alumni dan Akademisi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Se-Indonesia mengatakan bahwa Indonesia sedang dalam kondisi yang baik-baik saja dan tengah melaksanakan pemilihan umum (pemilu) yang sehat.

"Dengan ini kami menyatakan Indonesia baik-baik saja dan sedang dalam proses demokrasi pemilihan umum yang sehat dan demokratis," kata perwakilan Universitas Indonesia (UI) Kun Nurachadijat membacakan maklumat di Jakarta, Jumat.

Maklumat tersebut disampaikan dalam hal menanggapi dinamika politik terkini terkait beberapa civitas academica, dengan simbol kampus dan perguruan tinggi, menyatakan Indonesia darurat kenegarawanan.

Ia mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dan setiap warga negara harus tunduk terhadap Pancasila dan UUD 1945. Oleh sebab itu, civitas academica dinilai harus mematuhi keputusan hukum di Indonesia.

Selain itu, Alumni dan Akademisi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Se-Indonesia juga mengatakan bahwa institusi perguruan tinggi tidak seharusnya melakukan manuver politik praktis.

"Apa pun yang sudah menjadi keputusan Hukum di Indonesia, seyogianya dipatuhi sebagai warga negara apalagi sebagai civitas academica kampus yang terbiasa dalam lingkup pendidikan ilmiah. Tidak sepantasnya menilai sesuatu dari sudut pandang politik praktis, apalagi melakukan manuver politik praktis juga," kata Kun.

Berikutnya, mereka meminta civitas academica perguruan tinggi Indonesia tetap mengawal demokrasi.

Baca juga: Civitas academica UI minta pemilu bebas intimidasi

"Kami meminta pihak-pihak civitas academica di pelbagai kampus seluruh Indonesia untuk tetap pada koridornya mengawal demokrasi yang sehat dan konstitusional," tutur Kun.

Menindaklanjuti maklumat tersebut, Alumni dan Akademisi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Se-Indonesia membuat satuan tugas (satgas) guna mengawal proses demokrasi di Indonesia.

Alumni dan Akademisi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Se-Indonesia ini terdiri dari 17 orang, yakni Kun Nurachadijat dari UI, Tommy Rahaditia dari Universitas Trisakti, Alfian Usman dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Afriyan dari Universitas Pancasila, dan Sriharyati dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Kemudian, Adi Baba dari Universitas Bung Karno (UBK), Mochammad Ichwam Hamzah dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Handiyono dari Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN), Oscar ZP dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), dan Miko Vernandi dari Universitas Brawijaya.

Berikutnya, Subhan Hadil dari Universitas Jayabaya, Chaeruddin Affan dari Universitas Jenderal Soedirman, Iza Zulmeiyah dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Arie dari Institut Kesenian Jakarta (IKJ), Agung dari Universitas Islam Indonesia (UII), Ririen dari Institut Teknologi Indonesia (ITI), dan Timmy Rorimpandey selaku alumni Bulungan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024