kredit online yang terdaftar di ojk

sangat gacor 697Jutaan kata 241510Orang-orang telah membaca serialisasi

《kredit online yang terdaftar di ojk》

PHRI Bali ingin spa tak masuk hiburan meski pajak 40 persen ditunda******

Badung (ANTARA) - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali mengatakan tetap memperjuangkan agar status spa/mandi uap tidak masuk dalam kategori hiburan meskipun pada Rabu (17/1) lalu Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan sudah menyampaikan agar dilakukan penundaan penerapan pajak 40-75 persen itu.

“Tetap diperjuangkan, itu kan penundaan untuk 40 persen, sementara dua hal yang substansial bagi kami adalah kedudukan spa yang disebut bagian hiburan dan kenaikan pajak hiburan itu sendiri, itu dua yang diperjuangkan,” kata Ketua PHRI Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati di Badung, Sabtu.

Cok Ace, sapaannya, mengaku senang ketika dukungan dari pemerintah pusat masuk, namun ia tak dapat membendung semangat pengusaha spa yang mengajukan judicial review terkait Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 itu ke Mahkamah Konstitusi.

PHRI Bali yang menjadi induk dari Bali Spa and Wellness Association (BSWA) merasa jika nantinya pajak 40 persen diberlakukan maka pengusaha spa tidak akan mendapat keuntungan.

Dengan margin 25-35 persen saja menurutnya sudah paling tinggi, sementara jika dihadapkan dengan 40 persen maka tidak ada keuntungan yang bisa diperoleh pengusaha.

Maka dari itu, di samping dukungan Menkomarves Luhut Binsar terkait penundaan penerapan pajak, PHRI Bali tetap ingin MK meninjau undang-undang tersebut, termasuk demi pengusaha hiburan di luar spa yang baru bangkit.

Selain itu, posisi spa/mandi uap dalam kategori hiburan perlu dipertanyakan, lantaran dalam peraturan yang diatur Kemenparekraf menyebutkan bahwa spa bukan kelompok hiburan dalam kepariwisataan.

Sejauh ini di Bali baru Kabupaten Badung yang berani mengambil tindakan dengan secara resmi menunda penerapan pajak spa 40 persen dengan menetapkan kembali di angka 15 persen.

Ketua PHRI Bali yang merupakan Wakil Gubernur Bali 2018-2023 ini berharap kabupaten/kota lainnya segera menyusul, lantaran ada klausul bahwa kepala daerah memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan sepakat untuk menunda penerapan kenaikan pajak barang jasa tertentu (PBJT), agar tidak merugikan masyarakat dan pelaku usaha kecil.

"Jadi kita mau tunda saja dulu pelaksanaannya karena itu dari Komisi XI kan sebenarnya, bukan dari pemerintah ujug-ujug terus jadi gitu. Sehingga kemarin kita putuskan ditunda, kita evaluasi," kata dia.

Baca juga: Kemenkeu berencana diskusi dengan pelaku usaha soal pajak hiburan
Baca juga: PHRI Bali nilai pajak usaha spa idealnya 15 persen 
Baca juga: Pengusaha spa di Bali ajukan uji materi terkait tarif pajak
 

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

KAI ubah pola operasi 12 KA antisipasi dampak unjuk rasa Partai Buruh******

Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta melakukan penyesuaian pola operasi pada 12 perjalanan kereta api (KA) jarak jauh yang berangkat dari Stasiun Gambir pada Kamis untuk mengantisipasi dampak unjuk rasa Partai Buruh.

“Khusus pada Kamis, keberangkatan KA antara pukul 08.00 WIB sampai 17:00 WIB akan berhenti di Stasiun Jatinegara untuk melayani naik penumpang,” kata Kepala Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko di Jakarta, Rabu (28/2) malam.

Menurutnya, dalam pola operasi normal, kereta api yang berangkat dari Stasiun Gambir tidak berhenti di Stasiun Jatinegara.

Namun, untuk mengantisipasi keterlambatan calon penumpang karena adanya kepadatan lalu lintas akibat aksi unjuk rasa, penyesuaian tersebut pun diterapkan, katanya.

Partai Buruh melalui akun resminya pada media sosial X mencuit pada Rabu (28/2) sore bahwa mereka akan menggelar unjuk rasa di Istana Negara pada Kamis guna menuntut pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok, mencabut UU Cipta Kerja, dan menegakkan pemilu bersih.

Demonstrasi  itu akan diikuti oleh ribuan warga dari beragam kalangan di masyarakat, khususnya pekerja dan petani.

Ixfan menegaskan bahwa waktu keberangkatan 12 kereta api dari Stasiun Gambir tersebut tidak mengalami perubahan. Hanya saja, para penumpang diberikan opsi stasiun keberangkatan alternatif, yakni Stasiun Jatinegara, jika tidak memungkinkan bagi mereka untuk naik dari Stasiun Gambir.



“Untuk informasi lebih lanjut mengenai perjalanan kereta api dan layanan KAI dapat menghubungi Contact Center 121 dan social mediaKAI 121,” ujarnya.

Dua belas kereta api jarak jauh yang mengalami penyesuaian pola operasi tersebut adalah:

1. Argo Bromo Anggrek KA 2 Gambir – Surabaya Pasarturi, berangkat 08.20 WIB

2. Argo Cheribon KA 26 Gambir – Cirebon, berangkat 08.30 WIB

3. Taksaka KA 68 Gambir – Yogyakarta, berangkat 09.20 WIB WIB

4. Argo Parahyangan KA 44 Gambir – Bandung, berangkat 09.30 WIB WIB

5. Sembrani KA 62A Gambir – Surabaya Pasarturi, berangkat 09.50 WIB

6. Argo Cheribon KA 22A Gambir-Cirebon, berangkat 10.10 WIB

7. Manahan KA 80 F Gambir – Solo Balapan, berangkat 10.30 WIB

8. Argo Parahyangan KA 50 Gambir – Bandung, berangkat 13.10 WIB

9. Argo Parahyangan Plb. 40A Gambir – Bandung, berangkat 14.12 WIB

10. Argo Merbabu KA 20F Gambir – Semarang Tawang Bank Jateng, berangkat 14.20 WIB

11. Brawijaya KA 58 Gambir – Malang, berangkat 15.40 WIB

12. Bima KA 60 Gambir – Surabaya Gubeng, berangkat 17.00 WIB

Baca juga: KAI Daop 8 buka pemesanan tiket KA arus balik lebaran pada 27 Februari
Baca juga: KAI Palembang catat 11.169 tiket Lebaran telah terjual

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2024

Polri tetapkan 7 anggota PPLN Kuala Lumpur sebagai tersangka******

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menetapkan tujuh anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, sebagai tersangka dugaan tindak pidana Pemilu terkait penambahan jumlah pemilih. "Ada tujuh tersangka," kata Direktur Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, di Jakarta, Kamis. Jenderal polisi bintang satu itu menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah pihaknya melakukan gelar perkara pada Rabu (28/2) di Ruang Rapat Subdit IV DIttipidum. Adapun penyidikan kasus ini sudah dilakukan sejak penyidik menerima laporan polisi dengan nomor:LP/B/60/II/SPKT Bareskrim Polri, tanggal 20 Februari 2024 dengan pelapor Rizky Al Farizie. Dari laporan polisi tersebut diterbitkan surat perintah Kabareskrim Nomor: Sprin/1635/II/RES.1.24./2024/ Bareskrim, tanggal 28 Februari 2024. Hasil gelar perkara ditemukan adanya dugaan tindak pidana berupa dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu setelah ditetapkannya daftar pemilih tetap dan/atau dengan sengaja memalsukan data dan daftar pemilih yang terjadi dalam kurun waktu sekitar tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan sekarang. Pelanggaran ini melanggar ketentuan dalam Pasal 545 dan/atau Pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang terjadi di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia. "Sesuai fakta-fakta yang ditemukan dalam gelar perkara, enam tersangka diduga menambah atau mengurangi daftar pemilih. Satu tersangka diduga sengaja memalsukan data dan daftar pemilih," kata Djuhandhani. Adapun bentuk perbuatan hukum yang dilakukan para tersangka memalsukan data dan daftar pemilih. Diketahui bahwa Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) KPU RI untuk pemilih di Kuala Lumpur adalah sejumlah 493.856, dan yang telah dilakukan Coklit oleh Pantarlih hanya sebanyak 64.148. "Namun PPLN Kuala Lumpur telah menetapkan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kuala Lumpur tidak sesuai ketentuan," katanya. Berdasarkan Berita Acara Nomor: 007/PP.05.1.BA/078/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat PPLN Kuala Lumpur Jumlah 491.152 pemilih. Kemudian, berdasarkan Berita Acara Nomor: 008/PP.05.1.BA/078/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat PPLN Kuala Lumpur, berjumlah 442.526 pemilih.PPLN Kuala Lumpur juga menetapkan data pemilih Berita Acara Nomor : 009/PP/05. I-BA/078/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat PPLN Kuala Lumpur, berjumlah 447.258 pemilih.
Djuhandhani mengatakan daftar pemilih tetap dan data pemilih telah ditetapkan oleh PPLN Kuala Lumpur tersebut, dilakukan dengan cara tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, hanya berdasarkan perhitungan prosentase dari kesepakatan loby-loby dengan perwakilan Partai Politik. Dengan telah ditetapkannya tujuh orang tersangka, kata Djuhandhani, pihaknya segera menyelesaikan berkas perkara dengan sisa waktu enam hari kerja. "Dengan waktu tinggal 6 hari kami harus selesaikan berkas perkara karena penanganan Tindak Pidana Pemilu hanya 14 hari. Saat ini penyidik sedang bekerja keras menyelesaikan berkas tersebut," ujarnya.
Baca juga: Bawaslu menduga pelanggaran di Kuala Lumpur libatkan orang selain PPLN
Baca juga: Bawaslu RI sebut salah satu eks PPLN Kuala Lumpur melanggar pidana
Baca juga: KPU nonaktifkan anggota PPLN Kuala Lumpur akibat pendataan pemilih

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：yuyu4d、permainan slot gacor、qq289

Terkait：games gacor、angka jitu kim liong malam ini、tips dapat uang dari internet、slotbesar、bigslot、trik pola pg soft、cara daftar kredivo seller、papu4d、cerah88、nama game slot gacor

---

---

bab terbaru：idnscore rtp（2024-06-28）

Perbarui waktu：2024-06-28