batara88

situs online slot terpercaya 902Jutaan kata 153271Orang-orang telah membaca serialisasi

《batara88》

Daftar Daerah yang Alami Kelangkaan Pupuk, Benarkah Cuma Jateng?******

Daftar Isi

• 1. Jawa Tengah
• 2. Kabupaten Bandung
• 3. Jawa Timur
• 4. Sumatera Utara

Jakarta, CNN Indonesia--

Isu kelangkaan pupukmenjadi satu senjata yang dimainkan oleh calon presidenPrabowo Subianto untuk menyerang lawannya Ganjar Pranowo di debat pertama calon presiden yang dilaksanakan Selasa (12/12) lalu.

Prabowo mengaku telah menampung keluhan para petani tentang pupuk langka. Dia pun mendapat informasi petani dipersulit akibat kebijakan yang diterapkan Ganjar saat menjadi gubernur.

"Mereka mengeluh kartu tani yang Bapak luncurkan mempersulit mereka mendapatkan pupuk. Mereka ingin pengadaannya disederhanakan," kata Prabowo kepada Ganjar di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12).

Lihat Juga : Dana APBN Rp1.060 T Habis Buat Bansos Hingga Subsidi Tahun Ini

Dia juga menyentil pemerintah pusat tentang kelangkaan pupuk. Ganjar berkata kelangkaan pupuk tak hanya terjadi di Jawa Tengah.

"Untuk Pak Prabowo, harus saya ingatkan, Pak. Pupuk langka terjadi di Papua, Pak. Terjadi di Sumatera Utara, Pak. Terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur," ujarnya.

Lalu siapa yang benar soal masalah kelangkaan pupuk itu, Prabowo atau Ganjar. Untuk membuktikannya, CNNIndonesia mencoba merangkum beberapa berita terkait kelangkaan pupuk. 

Berikut rinciannya;

1. Jawa Tengah

Sejumlah petani di Brebes mengeluh tidak bisa memperoleh pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan. Penyebabnya, pembelian mereka dibatasi.

Salah seorang petani asal Desa Krasak Kecamatan Brebes, Abdul Wahid mengaku hanya memperoleh kuota pupuk 2 kuintal dalam satu tahun. Padahal, selama setahun dia membutuhkan 5 kuintal pupuk untuk 3 kali musim tanam.

"Kalau kebutuhan saya, untuk satu tahun atau tiga kali masa tanam bawang merah dan padi, kebutuhannya itu pupuk urea 5 kwintal dan NPK 5 kwintal," kata Abdul Wahid, Senin (4/12) seperti dikutip dari detik.com.

Kondisi tersebut menurutnya membuat petani harus memenuhi kebutuhannya dengan membeli pupuk nonsubsidi dengan harga yang lebih mahal. Dia berharap pemerintah bisa memberikan pupuk bersubsidi tanpa kuota.

"Kalau dulu, beli pupuk subsidi tidak dibatasi, sehingga kita beli itu sesuai dengan kebutuhan para petani," katanya.

Pembatasan pembelian pupuk bersubsidi itu menurutnya muncul bersamaan dengan Program Kartu Tani.

"Sudah beberapa tahun ini pakai Kartu Tani malah ribet. Lebih mudah yang dulu," kata dia.

Ketua Gapoktan Unggul Karya Desa Krasak, Wiyono mengatakan pemberian kuota pupuk bersubsidi banyak yang tidak tepat sasaran. Dia berharap penyaluran pupuk bersubsidi melibatkan Gapoktan.

"Menurut saya itu lebih efektif dan tepat sasaran. Nanti kelompok yang mendata berapa petani dan kebutuhannya berapa, jadi itu rill. Jadi sistem penyalurannya yang harus diubah," tandas dia.

Keluhan juga disampaikan oleh petani di Kebumen saat dikunjungi Jokowi pada Maret lalu. Saat itu, Jokowi yang kebetulan berkunjung bersama dengan Ganjar dan Prabowo berdalih, kelangkaan pupuk dipicu perang antara Rusia dan Ukraina.

"Kita tahu kebutuhan pupuk secara nasional itu kurang lebih sekitar 13 juta ton. Pabrik-pabrik industri pupuk kita memproduksi baru 3,5 juta ton, kemarin ada tambahan 570 ribu ton, import kita 6,3 juta ton. Artinya apa, memang kita masih kurang," sambung Jokowi.

"Tapi kita semua juga harus tahu, tempat bahan baku maupun uji pupuk ini baru perang, itu Rusia dan Ukraina. Ini problem yang dihadapi semua negara di dunia," jelas Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

2. Kabupaten Bandung

Kelangkaan pupuk juga terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Melansir situs Pemerintah Kabupaten Bandung, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Ningning mengungkapkan sumber kelangkaan pupuk berasal dari pemberlakuan Permentan No 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan HET (harga eceran tertinggi) pupuk bersubsidi di sektor pertanian.

"Sebelum pemberlakuan Permentan, pada komoditi tidak dibatasi, namun sesudah ada Permentan dibatasi hanya padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao dan tebu," kata Ningning.

Kemudian untuk jenis pupuknya, lanjut Ningning sebelum terbit Permentan, yaitu urea, NPK, SP-36, ZA, pupuk organik. Namun setelah Permentan itu hanya urea dan NPK.

Meski demikian, katanya, jajaran Dinas Pertanian terus melakukan berbagai langkah dalam menanggulangi isu kelangkaan pupuk dengan memberikan usul ke Kementan untuk menambah daftar komoditas yang mendapatkan pupuk subsidi serta menambah kuota pupuk subsidi.

Lihat Juga : Jokowi Modali Hutama Karya Rp28 T Demi Kebut Proyek Tol Trans Sumatera

3. Jawa Timur

Kelangkaan pupuk juga dikeluhkan petani di Sidoarjo, Jawa Timur. Hal itu disampaikan ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi pada Juli lalu.

"Keluhan warga di desa-desa tentang persoalan pupuk yang semakin sulit dicari," katanya, dikutip dari situs Kominfo Jawa Timur.

Karenanya, ia berharap pemerintah transparan dalam mengalokasikan pupuk yang subsidi sehingga petani tidak kebingungan.

"Sekarang pemerintah hanya memberikan pupuk dua jenis saja dan ini tidak diketahui oleh petani. Ini yang tidak diketahui, kalau memang tidak lagi memberikan subsidi harus terus terang sehingga mereka tidak terombang-ambing," jelasnya.

Lihat Juga : Pemerintah Rekrut PNS Calon Hakim Besar-besaran Tahun Depan

4. Sumatera Utara

Kelangkaan pupuk bersubsidi juga dirasakan petani di Sumatera Utara (Sumut).

Kelangkaan pupuk juga disampaikan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH) Sumut. Dari 998.745 petani di Sumut, hanya hanya 623.425 petani yang berhasil mendapat pupuk subsidi.

Kabid Sarana dan Prasarana Dinas KPTPH Sumut Jonny Akim Purba mengatakan petani yang mendapatkan pupuk subsidi adalah mereka yang menanam sembilan komoditas sesuai Permentan Nomor 10 Tahun 2022 yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, dan tebu rakyat.

Namun, ada juga petani yang sudah menanam komoditas itu, tetap tak mendapat pupuk subsidi.

"Masih ada nama petani sembilan komoditas yang belum masuk ke dalam sistem untuk mendapatkan pupuk subsidi. Banyak permasalahan di lapangan. Misalnya, KTP dan NIK berbeda dengan di KK. Jadi harus dipadu-padankan lagi dengan Dukcapil," ujar Akim, dikutip detikcom.

SVP PSO Wilayah Barat PT Pupuk Indonesia Agus Susanto mengatakan per Desember 2022 lalu, Pupuk Indonesia telah menyalurkan pupuk bersubsidi jenis urea di Sumut sebanyak 159.131 ton atau sekitar 94 persen dari alokasi setahun sebesar 168.487 ton.

Kemudian, untuk pupuk NPK sudah tersalur sebanyak 122.644 ton atau 97 persen dari alokasi 126.693 ton.

Sementara stok pupuk urea yang tersedia saat itu di gudang sebanyak 18.154 ton dan NPK 15.180 ton. Namun, stok itu tidak bisa dikeluarkan tanpa ada persetujuan dari pemerintah sehingga petani sulit mendapatkannya.

"Karena ini terkait dengan pembayaran ke produsen. Jadi, meski stok pupuk kita banyak kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah untuk mengeluarkan atau menyalurkannya, kami tidak akan keluarkan," jelasnya.

Lihat Juga : Kemnaker Akan Kirim 100 Ribu TKI Berkeahlian Khusus ke Jepang 5 Tahun

(fby/agt)

Hari Persandian dan pentingnya jaga ruang siber******

Jakarta (ANTARA) - Setiap tanggal 4 April kita memperingati Hari Persandian Indonesia, sebuah kesempatan untuk merayakan peran penting lembaga persandian dalam menjaga keamanan negara.

Sewaktu masih di Akademi Sandi Negara (Aksara) atau yang sekarang dikenal sebagai Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN) diajarkan bagaimana beratnya perjuangan Mayjen TNI dr. Roebiono Kertopati merintis, sampai akhirnya terbentuk Badan Persandian Negara pada tanggal 4 April 1946.

Sebelum menerima penugasan dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia Mr. Amir Sjariffudin (saat itu) untuk mendirikan serta memimpin sebuah badan pemberitaan rahasia bagi kepentingan pemerintahan, Roebiono adalah sosok yang awam dengan dunia persandian. Sebelumnya ia adalah seorang dokter yang berdinas di Kementerian Pertahanan Bagian-B (intelijen).

Tugas berat lainnya adalah membentuk serta membangun "dinas code" bersamaan dengan tugas membangun sistem kode sandi. Awal pembentukan dinas code dilakukan oleh Roebiono, dia dibantu oleh Lettu Santoso yang ditunjuknya sebagai kepala pendidikan persandian pada Desember 1946.

Dinas Code pada waktu itu juga dikenal sebagai Badan Persandian Negara, sebuah badan yang berlokasi di Yogyakarta dan memiliki kedudukan langsung di bawah Kementerian Pertahanan Bagian-V dengan tugas pokok mengelola persandian.

Selain mengembangkan sistem kode sandi, dinas code juga memiliki tugas untuk memecahkan pesan-pesan bersandi milik musuh serta melaksanakan tugas dinas kurir untuk memeriksa berita dari dalam serta luar negeri. Mungkin kita dahulu juga belum benar-benar bisa merdeka jika tidak ada persandian serta dinas code karena semua rencana operasi perang akan mudah sekali disadap oleh pihak musuh.

Dari dinas code itulah akhirnya terus berkembang, sehingga menjadi organisasi besar, yaitu Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), setelah beberapa kali bertransformasi.

Ruang siber telah menjadi arena yang dinamis dan tidak terduga dengan berbagai ancaman yang terus berkembang. Dari serangan siber yang bertujuan merusak infrastruktur kritis hingga pencurian data dan penyebaran disinformasi, tantangan yang dihadapi dalam ruang siber makin kompleks dan mengkhawatirkan.

Ruang siber adalah domain virtual yang mencakup jaringan komputer, sistem informasi, perangkat lunak, dan data yang terhubung secara global. Dalam ruang siber ini terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, baik oleh individu, organisasi, maupun negara, seperti serangan siber, pencurian identitas, penyebaran disinformasi dan hoaks, kejahatan siber dan kriminalitas daring, perang informasi dan kebijakan, kerentanan infrastruktur kritis, serta perlindungan privasi dan data.

Ruang siber telah menjadi medan perang modern yang memperlihatkan kompleksitas dan keunikan tersendiri. Ancaman siber berkembang dengan cepat dan sering kali bersifat tak terlihat, mencakup serangan siber, pencurian data, propaganda daring, dan bahkan perangkat lunak jahat yang bertujuan untuk merusak infrastruktur kritis. Dalam menghadapi tantangan ini, persandian Indonesia dihadapkan pada tugas yang tidak mudah.

Sudah banyak deretan lembaga pemerintahan serta swasta yang menjadi korban pencurian data, di antaranya 74 gigabita data Bank Indonesia, 17 juta data pelanggan PLN, 17.000 data akun Ditjen Pajak, 679.000 surat untuk Presiden Jokowi, 26 juta data Polri, 3,2 miliar data Peduli Lindungi, 2,3 juta data DPT 2014, 6 juta data pasien rumah sakit, dan 1,3 juta data eHAC.

Berikutnya 38 megabita data pengaduan KPAI, 26 juta data anggota Polri, 1,3 triliun data registrasi simcard, 36 juta data kendaraan bermotor, 272 juta data BPJS kesehatan, 19 juta data BPJS Ketenagakerjaan, 2 juta data foto dari BPJS, 34 juta data paspor, dan 6,9 juta data visa.

Selanjutnya 186 juta data KPU, 1 triliun data Kemendesa, 337 juta data disdukcapil, 6,8 juta data DPT Provinsi DKI, 1.64 terabita data dicuri dari situs Kemhan, 204,8 juta data DPT KPU, dan yang paling akhir adalah pencurian 380.000 data pelanggan Biznet & 154.000 pelanggan Biznet Gio yang disinyalir dilakukan oleh orang dalam perusahaan sendiri.

Mengingat banyaknya kebocoran data tersebut, persandian memainkan peran yang sangat vital sebagai benteng terakhir dalam menjaga keamanan siber karena tidak ada sistem yang betul-betul kuat. Persandian berupa enkripsi akan memastikan bahwa data yang dikirimkan dan disimpan di lingkungan digital dilindungi dari akses yang tidak sah, sehingga jika terjadi pencurian data, pelaku tidak akan bisa membaca isi informasi di dalamnya.

Dengan menggunakan teknik persandian yang tepat, pesan atau data yang ditransmisikan melalui jaringan dapat diacak, sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang untuk mencegah penyadapan. Memastikan kerahasiaan komunikasi dan persandian menjadi instrumen penting dalam menjaga kerahasiaan operasi, perencanaan strategis, dan pertukaran informasi rahasia pada militer dan intelijen yang tentunya akan membantu menjaga keunggulan strategis dan keamanan nasional suatu negara.

Selain enkripsi, salah satu bentuk persandian yang juga perlu dimanfaatkan adalah "digital signature" yang dapat disematkan pada dokumen digital yang akan menjamin otentitas dari dokumen digital. Dokumen digital yang sudah disematkan "digital signature" akan dapat diketahui dengan mudah jika dilakukan perubahan pada dokumen tersebut, sehingga tidak akan dapat disangkal apakah dokumen digital tersebut masih autentik atau sudah diubah.

Pada zaman yang serba digital ini kebutuhan "digital signature" akan sangat besar, baik pada sektor pemerintahan maupun sektor swasta. Di Indonesia sendiri, saat ini sudah terdapat cukup banyak penyelenggara sertifikat elektronik dan "digital signature". Hanya saja, pada era digital yang makin kompleks ini, ruang siber menjadi medan perang yang tak terlihat, meski sangat berpengaruh.

Di balik layar, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Indonesia menjalankan peran krusial dalam menjaga keamanan dan kedaulatan dalam ranah siber.

Sebagai lembaga strategis yang bertanggung jawab atas keamanan siber nasional, kepemimpinan serta personel yang memiliki kompetensi tinggi sangatlah krusial karena tantangan dalam ruang siber makin kompleks dan beragam, sehingga BSSN memerlukan pemimpin serta personel yang memahami secara mendalam berbagai aspek keamanan siber, termasuk ancaman yang berkembang, teknologi terbaru, dan regulasi terkait.

Pemimpin yang berkompeten akan dapat memimpin tim dengan efisien serta mampu merespons dengan cepat dan tepat dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons ancaman siber yang muncul dalam menghadapi ancaman siber yang terus berubah.

BSSN juga bertanggung jawab atas pengembangan kebijakan dan regulasi terkait dengan keamanan siber, sehingga pemimpin serta personel yang berkompeten diharapkan akan dapat merancang kebijakan yang efektif dan adaptif sesuai dengan perkembangan teknologi dan ancaman.

Pemimpin serta personel yang berkompeten dapat membangun kemitraan yang efisien dan saling menguntungkan karena keberhasilan BSSN dalam menjaga keamanan siber nasional juga bergantung pada kemampuannya untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, sektor swasta, dan lembaga internasional.

Pemimpin serta personel yang berkompeten akan dapat memimpin program pelatihan, penelitian, dan pengembangan teknologi yang diperlukan untuk memperkuat pertahanan siber karena BSSN harus terus mengembangkan kapasitas teknis dan manusianya dalam bidang keamanan siber. Kepemimpinan serta personel yang kompeten dan efektif di BSSN akan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kemampuan negara dalam melindungi warga dan infrastruktur dari ancaman siber.

Dengan penuh rasa hormat, terima kasih disampaikan kepada seluruh pahlawan tanpa tanda jasa dalam bidang persandian serta ahli persandian yang bekerja keras di balik layar untuk melindungi negara kita.

Selamat Hari Persandian Nasional!
Dirgahayu Badan Siber dan Sandi Negara!
Bersama BSSN, kita jaga ruang siber menuju Indonesia Emas.


*) Dr. Pratama Persadha adalah Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC

 

Copyright © ANTARA 2024

---

Label：slot zeus gacor malam ini、abcslot、slot138 demo

Terkait：slot gacor online server thailand、situs bonus new member 200、slot online terpercaya 2023、erek erek 2d 54、slot online 88、game slot bagus、slot luar negeri deposit 5000、agen toto88、bonus new member 300 di awal、cara pinjaman kredivo 12 bulan

---

---

bab terbaru：pola maxwin sweet bonanza xmas（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08