main 55 slot

penguasa sungai

IndiHome dan Telkomsel Merger, Dirut Telkom Janji Tak Akan Ada PHK******

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom akan menggabungkan dua anak usahanya. IndiHome akan digabung atau mergerdengan PT Telekomunikasi Selular atau Telkomsel. Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah menjamin tidak akan ada PHK dalam penggabungan dua anak usaha tersebut.

Ia menyebut hal itu sebagai upaya penggabungan bisnis mobile dengan bisnisfixed broadbandataufixed mobile convergence(FMC).

"Eksisting kami selama ini melayani pasar melalui IndiHome dan Telkomsel, Telkomsel itu ada sim card mobile ada Orbit, dan IndiHome ini terpisah. Nanti kami kombinasikan," ujar Ririek dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Senin (4/3).

Selain itu, Telkom akan lebih efisien dalam pemasaran dan penjualan produk. Tak hanya itu, pelayanan seperti Grapari dan Plaza Telkom juga akan disatukan, termasuk penggabungan jaringan dan fasilitas lainnya.

Meski demikian, Ririek menekankan dalam proses merger tidak akan ada karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di kedua perusahaan.

"Satu hal yang dapat saya jaminkan di forum terhormat ini adalah tidak akan ada pengurangan karyawan. Yang nanti tidak pindah ke Telkomsel, masih ada di Telkom itu akan kita retrainmereka untuk melakukan bisnis lain adalah fokus ke B2B," ucap Ririek.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan rencana ini merupakan keharusan. Nantinya, IndiHome akan dikeluarkan dari bagian Telkom, dan sahamnya akan diinbrengkan ke Telkomsel. Hal ini membuat saham Singapore Telecom Mobile Pte Ltd (Singtel) terdilusi di Telkomsel.

"Nanti secara end resultada dilusi kepemilikan dari Singtel di Telkomsel. Ini yang nanti belum kami sampaikan hari ini karena teknis sekali dan masih non-public information, jadi akan diinbrengkan dan akan mengurangi sebagian kepemilikan Singtel di Telkomsel," kata Tiko, sapaan akrabnya.

Ia pun menjelaskan alasan merger kedua perusahaan karena bisnis mobile mulai turun. Di sisi lain, Tiko yakin masyarakat akan beralih ke jaringan fiber dan wi-fi. Oleh karena itu, transformasi yang cepat dan tepat sasaran perlu dilakukan.

Dengan demikian, Tiko menilai layanan antara mobile dengan broadband dan wi-Fi kelak bisa diintegrasikan dalam satu rumah.

"Nantinya masyarakat bisa merasakan layanan ini terintegrasi," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Slam Dunk Mito Yohei

7 Kapal Akan Layani Pemudik di Pelabuhan Ciwandan Setiap Hari******

PT Pelindo II Regional Banten menyatakan tujuh kapal kemungkinan akan beroperasi di tiga dermaga Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten untuk menunjang kegiatan mudik Lebaran. Kepastian jumlah kapal yang akan dioperasikan baru diputuskan pada Sabtu (15/4).

"Rencananya ada sekitar itu, kita belum pasti tahu, kemungkinan satu hari bisa tujuh kapal untuk antisipasi mudik ini. Mereka juga menyampaikan perkiraan aja, untuk kepastiannya kita tunggu di H-7," ujar Irtanto Armawan, Manajer Komersial P Pelindo II Regional 2 Banten, Rabu (5/04).

Ia mengatakan berbagai persiapan terus dilakukan di Pelabuhan Ciwandan untuk melayani pemudik sepeda motor dan truk, menyeberang dari Pulau Jawa ke Sumatera selama arus mudik Idul Fitri 1444H nanti.

Kemudian posko pengamanan, tenda kesehatan hingga ambulance akan tersedia di pelabuhan khusus industri tersebut, selama pulang kampung Lebaran 2023.

"Untuk menunggu kepastian jadwal kapalnya, kami akan berkoordinasi dengan pihak ASDP, melalui BPTD yang akan memberitahukan jadwal kapal. Kemungkinan di H-7 itu, di 15 April, kita siap untuk melayani kapal penumpang yang tujuannya rute Bakauheni dan Panjang dari Ciwandan," terangnya.

Pemudik yang akan melewati Pelabuhan Ciwandan untuk menyeberang ke Pulau Sumatera, bisa membeli tiket melalui aplikasi Ferizy milik PT ASDP Indonesia Ferry, sejak H-1 sebelum keberangkatan.

[Gambas:Video CNN]

Irtanto berharap pengaturan lalu lintas di dalam Pelabuhan Ciwandan nantinya tidak saling mengganggu, antara pemudik dengan kendaraan industri yang melakukan bongkar muat di dermaga Pelindo II.

Perusahaan plat merah itu telah mensosialisasikan ke pengguna jasa pelabuhan, agar bisa saling menghargai. Lantaran tiga dermaga yang disiapkan Pelabuhan Ciwandan berada di areal berbeda dengan bongkar muat barang industri.

"Kita harapkan tidak mengganggu ya, karena lokasinya sendiri diluar dari area bongkar muat. Kita khususkan tiga dermaga tadi untuk kapal penumpang, sehingga tidak terjadi kemacetan, karena ini juga kita mengantisipasi kegiatan bongkar muat juga," jelasnya.

bapak baptis perang bisnis

4 Alasan Pemerintah Belum Restui Impor KRL Bekas Jepang******

Pemerintah belum mau merestui impor KRL bekasdari Jepangyang diajukan PT KCI. Hal itu mereka putuskan usai menerima hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengatakan ada 4 dasar utama penolakan impor tersebut. Pertama,rencana impor KRL bekas tidak mendukung perkembangan industri perkeretaapian nasional.

Kedua, Seto mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak dapat mempertimbangkan permohonan dispensasi impor KRL dari PT KCI. Alasannya, pemerintah fokus pada peningkatan produksi dalam negeri dan substitusi impor melalui Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN).

Keempat, hasil audit BPKP menunjukkan armada KCI saat ini masih memadai ketimbang 2019. BPKP menyebut pada 2019 KCI memiliki 1.078 unit untuk mengangkut 336,3 juta penumpang. Sedangkan pada 2023 ada 1.114 unit untuk mengangkut 237,6 juta penumpang.

"Overloadmemang terjadi pada jam-jam peak hour.Namun, secara keseluruhan okupansi 2023 itu adalah 62,75 persen, 2024 diperkirakan masih 75 persen, dan 2025 83 persen. Ini data dari BPKP," tegas Seto.

Sementara itu, rata-rata jumlah penumpang saat ini adalah 800 ribu per hari dan 900 ribu per hari pada saat jam sibuk. Seto mengatakan angka tersebut masih lebih kecil dibandingkan 2019 yang jumlahnya bisa tembus 1,1 juta orang.

"Kami meminta dilakukan retrofit atas sarana yang saat ini ada dan akan pensiun. Saat ini tidak direkomendasikan untuk melakukan impor. Dari hasil review BPKP sudah cukup jelas, kita akan mengacu pada hasil review," tutup Seto.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Seribu Rumah

Pemerintah Masih Utang Rp17 T ke PT Pupuk Indonesia******

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia(Persero) Achmad Bakir Pasaman mengatakan pemerintah masih memiliki utang kepada pihaknya sebesar Rp17,07 triliun untuk pengadaan pupuksubsidi.

Utang tersebut terbagi untuk dua periode yaitu utang di 2020 yang telah diaudit sebesar Rp430 miliar dan utang di 2022 yang belum diaudit sebesar Rp16,6 triliun.

"Sedangkan piutang audited2021 telah dibayarkan seluruhnya," kata Achmad dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR, Senin (3/4).

Kemudian, PT Pupuk Iskandar Muda Rp248 miliar, dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Rp1,5 triliun.

Dalam kesempatan itu, Achmad juga mengatakan PT Pupuk Indonesia memiliki pabrik dengan kapasitas produksi pupuk sebesar 12,7 juta ton setiap tahun.

Dari produksi 12,7 juta ton itu dialokasikan 7,9 juta ton untuk memenuhi kebutuhan pupuk subsidi dan 2,5 juta ton untuk pupuk non subsidi.

Adapun stok pupuk subsidi yang terdiri dari pupuk urea dan NPK per 31 Maret 2023 sebanyak 1.0005.388 ton atau 257 persen dari stok minimal yang ditentukan sebanyak 251.255 ton.

Stok pupuk subsidi itu terbagi di tiga lini. Lini pertamaberada di gudang pabrik produsen sebanyak 91.284 ribu ton dan lini keduaberada di gudang penyangga level provinsi 267.151 ton, dan lini ketigaberada di gudang penyangga level kabupaten atau kota sebanyak 646.953 ton.

"Dalam memproduksi pupuk, kualitas pupuk yang dihasilkan antara pupuk urea subsidi dan urea non subsidi memiliki kandungan hara yang sama. Namun yang membedakan adalah warna butiran yang urea subsidi warna merah muda dan urea non subsidi berwarna putih," kata Achmad.

[Gambas:Video CNN]

Apartemen Zhutian Shinhwa

BPS Waspadai Lonjakan Harga Tiket Pesawat hingga Telur Jelang Lebaran******

Badan Pusat Statistik (BPS) mewaspadai kenaikan inflasi pada April 2023. Beberapa komoditas yang harganya berpotensi naik adalah tarif angkutan udara, daging sapi, daging ayam, hingga telur ayam ras.

"Komoditas ini perlu diwaspadai karena andil besar, apalagi karena tingginya permintaan untuk komoditas tersebut jelang hari raya Idulfitri," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi, Senin (3/4).

Ia mencontohkan tiket pesawat setiap jelang lebaran pasti mengalami kenaikan. Dari catatan BPS, andilnya mencapai 0,08 persen di 2020, 0,04 persen di 2021 dan 0,07 persen pada 2022.

Apalagi di awal ramadan pada Maret ini, komoditas yang menjadi penyumbang inflasi salah satunya angkutan udara. Kemudian ada juga bensin, beras, cabai rawit dan rokok kretek filter.

Ia mengatakan inflasi pada Maret yang tercatat 0,18 persen (month to month/mtm) cukup rendah meski sudah memasuki periode Ramadan.

Padahal, pada periode Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya selalu tinggi.

"Inflasi Maret 2023 awal Ramadan relatif lebih rendah dari tahun sebelumnya," ujarnya.

Menurutnya, inflasi awal ramadan tahun ini rendah karena terbagi di dua bulan yakni Maret dan April.

Secara tahunan, BPS mencatat inflasi Indonesia sebesar 4,97 persen (year on year/yoy) pada Maret 2023. Inflasi ini turun dibandingkan Februari 2023 yang sebesar 5,47 persen (yoy).

"Secara tahunan, inflasi Maret 2023 sebesar 4,97 persen dominan disumbang oleh komponen harga yang diatur pemerintah," ujar Pudji.

[Gambas:Video CNN]

Diluo

Syarat Baru Erick Buat Komisaris BUMN: Punya NPWP dan Taat Pajak******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir punya syarat baru bagi calon komisaris perusahaan pelat merah, yakni harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan taat pajak.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Beleid ini resmi ditetapkan pada 20 Maret 2023 dan mencabut beberapa aturan sebelumnya.

"Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir," tulis Pasal 18 ayat 1 huruf G beleid tersebut, dikutip Rabu (5/4).

Revisi pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara juga tidak mencantumkan syarat NPWP dan taat pajak bagi calon komisaris BUMN.

Selain itu, syarat baru lainnya bagi calon komisaris BUMN tertuang dalam Pasal 18 ayat 1 huruf C Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 yang berbunyi:

Kemudian, di Pasal 18 ayat huruf E muncul aturan baru yang menyebut bahwa calon komisaris BUMN tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota dewan komisaris.

"Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/anak perusahaan yang bersangkutan," tulis beleid tersebut.

[Gambas:Video CNN]