pinjaman tunai kredivo ditolak

Pengubah kehidupan perkotaan

Perusahaan Diminta Bayar THR Ojol dan Kurir Paket******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau perusahaan untuk membayar tunjangan hari raya (THR) kepada ojek online (ojol) hingga kurir paket.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan ojol hingga kurir paket masuk dalam kategori perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Meski mereka bekerja dengan sistem kemitraan, ojol hingga kurir paket tetap berhak mendapat THR.

"Kami sudah jalin komunikasi dengan direksi, manajemen para ojek online, khususnya pekerja dengan menggunakan platform digital termasuk kurir logistik untuk juga dibayarkan THR-nya," kata Indah dalam konferensi pers di Kemnaker, Jakarta Selatan, Senin (18/3).

Ida menekankan perintah tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"THR harus dibayar penuh dan tidak boleh dicicil," tegas Ida.

Ia menuturkan pekerja atau buruh yang berhak mendapatkan THR adalah mereka yang telah memiliki masa kerja satu bulan terus menerus atau hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). PKWT, termasuk untuk buruh lepas yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundangan, juga berhak menerima THR.

Bagi buruh dengan masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, Ida mengatakan THR diberikan secara proporsional.

"Bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih diberikan THR satu bulan upah," jelasnya.

"Saya berharap perusahaan taat kepada ketentuan ini," tambah Ida.

Meski begitu, Ida mengatakan negara mengizinkan jika perusahaan mau memberikan THR lebih banyak dari yang diatur pemerintah.

[Gambas:Video CNN]

Hiburan Korea: Berjalan di Bumi

Kemnaker Buka Posko Pengaduan THR Mulai Hari Ini******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi membuka posko pengaduan tunjangan hari raya (THR) Idulfitri 1445 H mulai Senin (18/3) ini.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pembukaan posko seiring dengan diterbitkannya Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan.

Posko THR berada di kantor Kemnaker, Jakarta, serta dapat diakses secara online.

Ida menegaskan pengusaha wajib membayar THR paling lambat H-7 Idulfitri 1445 H atau 3 April 2024 (asumsi 1 Syawal 1445 H jatuh pada 10 April 2024).

"THR harus dibayar penuh dan tidak boleh dicicil," katanya.

Ia mengatakan sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/buruh di Perusahaan, pekerja atau buruh yang berhak mendapatkan THR adalah yang telah memiliki masa kerja satu bulan terus menerus atau lebih baik hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) maupun perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), termasuk buruh lepas yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundangan.

Bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, maka diberikan THR sebesar satu bulan upah.

Sementara pekerja atau buruh dengan masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional.

"Saya berharap perusahaan taat kepada ketentuan ini," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Puncak Valoran

Kemenhub Ungkap Strategi Cegah 'Adu Banteng' Kereta Saat Mudik******

Kementerian Perhubungan mengeluarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) baru terkait mitigasi kecelakaan kereta api selama musim mudik lebaran 2024.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal berharap penerbitan SOP ini dapat mencegah potensi kecelakaan kereta selama mudik tahun ini. Risal menekankan langkah ini diambil demi memastikan keselamatan penumpang kereta.

"Terkait kondisi seperti terjadi kemarin (di Bandung) peristiwa kecelakaan, maka kami sudah mengeluarkan SOP baru dengan operator, yaitu bagaimana prosedur KA pada saat akan melewati stasiun-stasiun yang berbeda pola pelayanannya," jelas Risal dalam Jumpa Pers Persiapan dan Rencana Operasi Angkutan Lebaran 2024 secara virtual, Minggu (17/3).

Di lain sisi, pihaknya terus melakukan ramp check sarana dan prasarana KA yang akan dinas selama masa mudik lebaran2024. Risal mengatakan proses ramp check sarana sudah mencapai 66,7 persen dan akan berlanjut hingga 22 Maret2024.

Kemenhub juga terus melakukan pengecekan dalam urusan standar pelayanan minimum (SPM), termasuk prasarana KA. Langkah-langkah ini, menurut dia, demi memastikan kesiapan operasi selama masa angkutan lebaran.

"Pada prinsipnya, apabila kami menemukan sesuatu yang tidak sesuai persyaratan teknis, maka akan langsung diperbaiki oleh operator dan kami cek kembali kesiapan dari sarana tersebut," kata Risal.

Berdasarkan data DJKA, ada 3,4 juta orang yang akan memadati KA jarak jauh pada puncak mudik alias H-4 lebaran. Sedangkan 4,7 juta penumpang lainnya akan berjubel saat puncak arus balik atau H+3.

Kemenhub mencatat ada 33,72 juta orang yang berminat menggunakan moda kereta api selama periode H-7 hingga H+7 lebaran 2024 atau 3 April-18 April 2024.

Risal mengatakan kapasitas angkut KA antar kota sudah ditambah 3,31 juta kursi selama lebaran ini. Namun, masih ada potensi 30,41 juta calon penumpang KA yang belum bisa terangkut menggunakan moda transportasi ini.

Terlepas dari tingginya animo pemudik menggunakan kereta api, sempat terjadi kecelakaan 'adu banteng' di Cicalengka, Bandung Januari lalu. Insiden ini melibatkan KA Turangga yang berangkat dari Stasiun Surabaya Gubeng ke Bandung dengan KA lokal Bandung Raya yang berangkat dari Stasiun Padalarang menuju Cicalengka.

[Gambas:Video CNN]

Aku benar-benar iblis

Disnaker Sulsel Siapkan Sanksi Bagi Perusahaan Tak Beri THR******

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Selatanakan mengawasi dan memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pekerja paling lambat H-7 lebaran nantinya.

"Perusahaan yang memperkerjakan atau ada hubungan kerja itu wajib. Jika misalnya tidak diberikan (THR) tentu ada sanksi," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Selatan Ardiles Saggaf pada Selasa (26/3).

Menurut Ardiles, pihaknya mengawasi perusahaan untuk memberikan THR kepada pekerja sebelum Idulfitri nantinya.

Ardiles mengungkapkan pihaknya akan membentuk posko pengaduan di beberapa titik untuk membantu para pekerja yang tidak mendapatkan haknya pada lebaran nantinya.

"Nanti teman teman pekerja bisa melapor ke posko yang kami bentuk," katanya.

Kemudian, pekerja yang bekerja pada hari libur lebaran tetap akan dihitung sebagai lembur dengan kesepakatan antara pekerja dan pihak perusahaan.

"Tentu dihitung lembur, itupun juga harus dengan persetujuan pekerja. Kalau masuk, perusahaan harus menyiapkan uang lembur untuk pekerja sesuai dengan ketentuan," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Jueji

Perusahaan Diminta Bayar THR Ojol dan Kurir Paket******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau perusahaan untuk membayar tunjangan hari raya (THR) kepada ojek online (ojol) hingga kurir paket.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan ojol hingga kurir paket masuk dalam kategori perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Meski mereka bekerja dengan sistem kemitraan, ojol hingga kurir paket tetap berhak mendapat THR.

"Kami sudah jalin komunikasi dengan direksi, manajemen para ojek online, khususnya pekerja dengan menggunakan platform digital termasuk kurir logistik untuk juga dibayarkan THR-nya," kata Indah dalam konferensi pers di Kemnaker, Jakarta Selatan, Senin (18/3).

Ida menekankan perintah tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"THR harus dibayar penuh dan tidak boleh dicicil," tegas Ida.

Ia menuturkan pekerja atau buruh yang berhak mendapatkan THR adalah mereka yang telah memiliki masa kerja satu bulan terus menerus atau hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). PKWT, termasuk untuk buruh lepas yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundangan, juga berhak menerima THR.

Bagi buruh dengan masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, Ida mengatakan THR diberikan secara proporsional.

"Bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih diberikan THR satu bulan upah," jelasnya.

"Saya berharap perusahaan taat kepada ketentuan ini," tambah Ida.

Meski begitu, Ida mengatakan negara mengizinkan jika perusahaan mau memberikan THR lebih banyak dari yang diatur pemerintah.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan ini, waktu itu

Jawaban Lengkap Grab dan Gojek soal Imbauan Bayar THR Driver Ojol******

Grab Indonesia dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk atau GOTO  buka suara soal imbauan Kementerian Ketenagakerjaan agar mereka mau membayar THR para driver ojek online pada Lebaran 2024 ini.

Gojek misalnya, mengormati imbauan itu.  Melalui SVP Corporate Affairs Gojek Rubi W Purnomo, mereka akan mengikuti peraturan pemerintah dan regulasi yang berlaku.

Namun, ia mengatakan hubungan antara perusahaan dengan driver bukan hubungan kerja di bawah naungan suatu perusahaan, melainkan hanya sebagai mitra.

Meski demikian, Rubi menjelaskan pihaknya memiliki program khusus saat hari raya bagi para driver, salah satunya adalah program Swadaya.

Swadaya merupakan program Gojek dalam memberikan akses manfaat tambahan khusus untuk mitra driver dengan bekerja sama dengan pihak ketiga.

Menurut Rubi, program ini ditujukan untuk meringankan biaya operasional mitra driver dan juga sudah dinikmati oleh jutaan driver di seluruh Indonesia.

Ia mengatakan di tahun ini, program Gojek Swadaya menyalurkan program Swadaya Mudik berupa potongan harga bagi kebutuhan persiapan mudik mitra driver seperti pulsa, perawatan kendaraan, pengecekan kesehatan, dan lainnya.

Segendang sepenarian dengan Gojek, Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza R Munusamy juga menyampaikan hal serupa. Ia mengatakan Grab Indonesia hanya akan memberikan THR kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja konvensional dalam bentuk PKWT dan PKWTT.

"Namun dalam semangat kekeluargaan di bulan yang baik ini, Grab menyediakan insentif khusus Hari Raya Idulfitri yang akan diberikan kepada para mitra di hari pertama dan kedua Lebaran," kata.

"Hal ini juga sesuai dengan imbauan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI bahwa bentuk, besaran, serta mekanisme tunjangan hari raya dapat diberikan dalam berbagai bentuk dan disesuaikan oleh masing-masing aplikator," sambungnya.

Kemnaker mengimbau perusahaan aplikator ojek online untuk membayar THR kepada ojol hingga kurir paket.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan ojol hingga kurir paket masuk dalam kategori PKWT. Meski mereka bekerja dengan sistem kemitraan, ojol hingga kurir paket tetap berhak mendapat THR.

"Kami sudah jalin komunikasi dengan direksi, manajemen para ojek online, khususnya pekerja dengan menggunakan platform digital termasuk kurir logistik untuk juga dibayarkan THR-nya," ujar Indah dalam konferensi pers di Kemnaker, Jakarta Selatan, Senin (18/3).

[Gambas:Video CNN]