link judi slot terbaru

Benua Soochow

Buwas Pastikan Pemerintah Sudah Punya Cadangan Beras 380 Ribu Ton******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso atau Buwas mengatakan pemerintah memiliki cadangan beras (CBP) 380 ribu ton saat ini. CBP ia yakini akan bertambah seiring penyerapan beras di musim panen raya.

"Saat ini cadangannya 380 ribu ton, tapi kan kita masa panen raya. Begitu kita ambil langsung kita gunakan," kata Buwas di Transmart Cempaka Putih, Jakarta, Rabu (15/3).

Selain beras produksi dalam negeri, Buwas menambahkan CBP juga berasal dari beras impor yang telah rampung masuk ke Indonesia sebanyak 500 ribu ton yang 230 ribu ton di antaranya sudah disalurkan ke masyarakat.

"Aman dong, kalau Ramadan pasti aman untuk kebutuhan beras," kata Buwas.

Buwas pun mengatakan harga beras pasti akan turun seiring dengan masuknya beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) milik Bulog ke ritel-ritel modern. Beras SPHP langsung diberi label harga eceran tertinggi (HET) beras medium yakni Rp47.250 per 5 kilogram (kg).

Salah satu ritel modernnya adalah Transmart. Transmart Founder sekaligus Chairman CT Corp Chairul Tanjung mengaku senang bisa menyalurkan beras murah dengan kualitas tinggi kepada masyarakat. Bahkan, beras SPHP ini sangat diminati oleh para pengunjung Transmart.

"Kita senang bisa menyalurkan beras murah dengan kualitas tinggi kepada masyarakat. Transmart sebagai ritel, tidak hanya bertanggung jawab menjual produk lainnya, tapi kebutuhan pokok penting, khususnya menjelang Lebaran. Saya sudah keliling beberapa daerah, beras Bulog ini sangat diminati masyarakat," kata Chairul Tanjung dalam kesempatan yang sama.

Adapun untuk tahapan awalnya, Bulog akan memasok beras sebanyak 1.000 ton yang akan disalurkan ke seluruh gerai Transmart di Indonesia. Perum Bulog berkomitmen terus memasok beras ke Transmart hingga akhir tahun.

[Gambas:Video CNN]

Kebangkitan Seni Bela Diri Ilahi

GoTo Kembali PHK 600 Karyawan******

PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) kembali melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 600 orang karyawan di ekosistem bisnisnya.

Juru Bicara GoTo Koesoemohadiani mengatakan keputusan ini merupakan salah satu bagian dari pembaruan strategi untuk membangun perusahaan yang berkelanjutan.

"Langkah-langkah penyesuaian tersebut sayangnya akan memengaruhi sekitar 600 posisi dalam ekosistem GoTo," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (10/3).

"Langkah penyesuaian ini tidak akan mempengaruhi layanan yang diberikan GoTo kepada konsumen, mitra pengemudi, dan pedagang," jelasnya.

Salah satu penyesuaian bisnis yang dilakukan perusahaan adalah pengkonsolidasian sejumlah bisnis dan tim dalam ekosistem agar organisasi lebih ramping dan siap untuk merespons permintaan pasar.

Sebagai contoh, kami melakukan desain ulang pada bisnis offline merchant di GoTo Financial dan menyatukan dua tim offline merchant. Penyesuaian seperti ini akan membantu kami memberikan layanan yang lebih baik kepada merchant, sekaligus mengurangi biaya," ujarnya.

Perusahaan juga meninjau kembali prioritas, dan akan mengurangi skala atau menunda kegiatan bisnis serta inisiatif yang bukan merupakan layanan inti.

"Contohnya, kami akan mengurangi beberapa bagian dari layanan Mitra Tokopedia, agar sumber daya perusahaan dapat difokuskan pada kegiatan yang akan mendorong dampak lebih besar. Dan dalam kondisi dimana kebutuhan perekrutan menurun, kami juga melakukan restrukturisasi di tim rekrutmen," terangnya.

Pada November lalu, GoTo juga melakukan PHK terhadap sebanyak 12 persen atau sebanyak 1.300 orang karyawannya.

"Perseroan harus mengambil keputusan yang sulit untuk melakukan perampingan karyawan yang akan berdampak kepada 1.300 orang atau sekitar 12 persen dari total karyawan tetap grup GoTo," tulis keterangan resmi di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (18/11) lalu.

Per 30 Juni 2022, GoTo tercatat memiliki 9.630 orang karyawan atau meningkat dari posisi 31 Desember 2021 sebanyak 9.044 orang.

[Gambas:Video CNN]

Menanyakan Tur Pedang Jianghu

Bulog Sebut Beras Bansos Pangan Ramadan Berasal dari Lokal dan Impor******

Sekretaris Perusahaan PerumBulog Awaludin Iqbal mengatakan beras yang akan dibagikan dalam bentuk bantuan sosial (bansos) pangan kepada 21,6 juta warga miskin pada Ramadanakan diambil dari cadangan beras pemerintah (CBP).

CBP tersebut berasal dari penyerapan dalam negeri maupun beras impor.

"Prinsipnya beras yang menjadi stok cadangan beras pemerintah, baik dari dalam maupun luar negeri," kata Iqbal kepada CNNIndonesia.com, Jumat (10/3).

"Nggak sampai 30 ribu kok sisanya itu. Persoalannya kita tidak bisa melawan alam. Kalau kita bisa, ombak itu diandaikan tidak ada ombak, kan enggak bisa," kata Direktur Utama Bulog Budi Waseso di Polda Banten, Februari lalu.

Sementara pemerintah akan menggelontorkan bansos 10 kg beras kepada 21,6 juta warga miskin pada Maret-Mei 2023.

Lihat Juga : Anak Buah Sri Mulyani Desak Macet Diatur

"Yang sudah dibahas dengan Bapak Presiden (Joko Widodo) kita akan memberikan bantuan beras kepada sekitar 21,6 juta warga berasnya 10 kilogram, dan akan diberikan selama tiga bulan," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto seperti dikutip dari Antara, Kamis (9/3).

Airlangga tidak merinci tanggal pasti pemberian bantuan tersebut. Ia hanya mengatakan bantuan diberikan untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok sebagai dampak persiapan puasa dan lebaran.

Pemberian beras didistribusikan melalui Perum Bulog. Selain bantuan beras, pemerintah juga akan menggelontorkan bantuan sosial berbentuk daging ayam dan telur. Bantuan akan disalurkan melalui ID Food, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pangan.

Lebih lanjut, daftar penerima bansos berada di Kementerian Sosial (Kemensos), sehingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kemensos masih terus mendiskusikan mekanisme penyaluran bansos pangan menjelang Ramadhan.

Jika menggunakan data bansos tahun lalu, jumlah penerimanya yaitu sebanyak 20,65 juta. Namun data tersebut sedang diperbaharui sehingga Kemenkeu akan memastikan data penerima terlebih dahulu.

[Gambas:Video CNN]

Karier

Impor Pakaian Bekas Bikin Jokowi Kesal, Apa Sih Bahayanya?******

Masalah pakaian bekasimpor kembali mengemuka dalam beberapa waktu terakhir. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan mengecam belanja pakaian bekasimpor atau yang sering disebut thriftingitu karena mengganggu industri tekstil dalam negeri.

Ia pun memerintahkan jajarannya untuk segera mencari sebab dan solusi mengatasi masalah itu.

"Sudah saya perintahkan untuk mencari betul dan sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri. Sangat mengganggu. Yang namanya impor pakaian bekas mengganggu," ujar Jokowi saat menghadiri Pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri, Rabu (15/3).

"Hari ini, Selasa (14/3/2023), Bareskrim Polri melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan tentunya terkait dengan penindakan praktik bisnis pakaian bekas impor atau thrifting dan upaya ini tentu akan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan di Jakarta seperti dikutip dari tribratanews.polri.go.id.

Larangan impor pakaian bekas sendiri sebenarnya tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 40 Tahun 2022 tentang perubahan Permendag No 18 tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Dilarang Impor.

Pada pasal 2 ayat 3 disebut bahwa barang dilarang impor, antara lain kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas. Barang-barang bekas itu dilarang diimpor karena berdampak buruk bagi ekonomi domestik, terutama UMKM serta buruk untuk kesehatan penggunanya.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja menyebut Industri Kecil dan Menengah (IKM) di sektor penjahit sangat terganggu karena harus bersaing dengan pakaian bekas impor.

Kondisi itu kemudian berdampak secara domino terhadap ekosistem industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di sektor hulu.

"Yang berakibat utilisasi industri TPT nasional menurun. Kerugian berdampak terhadap utilisasi dan berimbas juga terhadap pengurangan tenaga kerja," kata Jemmy kepada CNNIndonesia.com, Rabu (15/3).

Senada, Ekonom Indef Rizal Taufikurahman mengatakan pakaian bekas impor akan menurunkan produktivitas dan kinerja industri tekstil. Harga tekstil dalam negeri menjadi tidak kompetitif serta berpotensi menurunkan daya saing industri tekstil lokal, termasuk di dalamnya UMKM.

Selain itu, juga akan menyebabkan dampak buruk terhadap kesehatan, seperti gatal dan alergi kulit, iritasi kulit, dan infeksi karena pakaian bekas impor tidak terjaga kebersihannya dan mengandung jamur yang membahayakan.

Agar hal tersebut tidak terjadi, Rizal mengatakan pemerintah perlu bertindak tegas kepada pelaku impor baju bekas sesuai dengan Permendag No.40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor serta perlu mengedukasi masyarakat.

"Pemerintah harus mengedukasi publik perlunya menggunakan hasil produksi tekstil dalam negeri, perlunya menghidupkan UMKM bidang tekstil, bertindak tegas kepada para pelaku importir baju bekas," kata Rizal.

Senada, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan pakaian bekas impor terutama ilegal akan mengganggu daya saing industri tekstil dalam negeri.

Selain itu, pakaian bekas impor juga membawa dampak negatif bagi kesehatan karena tidak diketahui bagaimana pemakaian di negara asalnya.

"Jadi impor pakaian bekas merugikan baik bagi produsen maupun konsumen," kata Faisal.

Begitu juga dengan Ekonom Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Shofie az Zahra mengatakan dampak dari pakaian bekas impor adalah perubahan pola konsumsi masyarakat yang menyebabkan permintaan pasar untuk industri pakaian dalam negeri akan turun.

Padahal, industri tekstil dalam negeri menyerap cukup banyak tenaga kerja.

"Apabila perubahan pola konsumsi ini terjadi terus menerus, bisa terjadi PHK dari perusahaan tekstil dalam negeri dan dalam jangka menengah, tingkat pengangguran akan bertambah," kata Shofie.

Ia mengatakan peran pemerintah terutama di pengawasan masuknya pakaian bekas impor harus diperketat, khususnya pada bagian bea cukai.

[Gambas:Video CNN]

Sistem monster kekerasan paling kuat

Daftar Harta Kepala BPN Jaktim yang Tembus Rp14,7 M******

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra tengah viral di media sosial karena gaya hidup mewah dirinya dan keluarga.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto lantas merespons hal tersebut dan bakal menindak tegas jika terjadi ketidakwajaran terkait harta yang dimiliki Sudarman.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Sudarman melaporkan total harta kekayaan sebesar Rp14,7 miliar per 2021. Angka itu berasal dari harta Rp15,28 miliar kurangi utang Rp520 juta.

Berikut daftar harta kekayaan Sudarman Harjasaputra:

HARTA Rp15,28 Miliar

A. Tanah dan bangunan senilai Rp13,9 miliar

1. Tanah dan dan bangunan seluas 387 m2/250 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp5.393.960.000
2. Tanah seluas 50000 m2 di Kab/ Kota Ciamis, hasil sendiri Rp526.240.000
3. Tanah dan bangunan seluas 170 m2/110 m2 di Kab/Kota Malang, warisan Rp2.644.356.000
4. Tanah seluas 1000 m2 di Kab/Kota Ciamis, hibah tanpa akta Rp328.900.000
5. Tanah seluas 500 m2 di Kab/Kota Ciamis, hibah tanpa akta Rp.588.500.000
6. Tanah seluas 6587 m2 di Kab/Kota Bogor, hasil sendiri Rp1.086.855.000
7. Tanah dan bangunan seluas 297 m2/297 m2 di Kab/Kota Tangerang Selatan, hibah tanpa akta Rp2.631.200.000
8. Tanah seluas 90000 m2 di Kab/Kota Garut, lainnya Rp797.500.000

B. Alat transportasi dan mesin Rp438 juta

1. Motor, Piagio Vespa Primavera tahun 2014, hasil sendiri Rp18.000.000
2. Mobil, Mazda CX5 Micro/Minibus tahun 2017, hasil sendiri Rp.420.000.000

C. Harta bergerak lainnya Rp600.000.000

D. Kas dan setara kas Rp249.526.598

UTANG Rp520.000.000

TOTAL HARTA BERSIH Rp14.765.037.598

[Gambas:Video CNN]

gen dewa super

Pemilik Rental Risau Gubernur Bali Akan Larang Turis Asing Sewa Motor******

Penasihat Perhimpunan Rental Motor (PRM) BaliI Made Wira Atmaja merespons rencana Gubernur Bali Wayan Koster menerbitkan peraturan daerah berisi larangan wisatawan mancanegara(wisman) menyewa sepeda motor.

Atmaja mengatakan pihaknya memang belum mengetahui secara pasti apakah rencana itu akan jadi dilakukan atau tidak. Namun, ia meminta kepada Koster untuk meninjau ulang rencana itu.

Pihaknya juga akan melakukan audiensi dengan DPRD di Bali terkait rencana itu.

Ia menyebutkan audiensi dan harapan agar rencana itu dikaji ulang disampaikan karena selama ini ada lebih dari 10 ribu usaha rental motor di Bali. Semenjak pandemi covid-19 melanda hampir 2,5 tahun, mereka tidak mendapatkan penghasilan.

Belakangan ini katanya, pemilik usaha rental itu mulai mendapatkan kehidupan kembali. Tapi baru saja merangkak katanya, usaha rental motor sudah mendapatkan kabar buruk berupa rencana larangan itu.

Ia khawatir kalau larangan berlaku, banyak masyarakat Bali yang akan terkena dampak.

"Sekarang baru merangkak adanya seperti ini. Padahal sebenarnya keluhan dari masyarakat atau yang viral sekarang itu, masalah bule atau WNA yang menjadi pelaku usah rental ilegal," sebutnya.

Gubernur Bali Wayan Koster akan melarang para wisatawan mancanegara (wisman) menyewa sepeda motor. Larangan itu, akan disahkan dalam bentuk peraturan daerah (perda).

Larangan itu akan diberlakukan sebagai buntut dari seringnya wisatawan mancanegara ugal-ugalan dengan motor yang mereka sewa.

"Yang pertama mengenai kepariwisataan Bali, jadi sudah ada peraturan gubernur (pergub) Bali, mengenai tata kelola pariwisata Bali," kata Koster, saat konferensi pers, di Kantor Kemenkumham Bali, Minggu (12/3) sore.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi para wisatawan itu, harus berpergian, jalan, menggunakan mobil-mobil dari travel. Tidak dibolehkan lagi, menggunakan sepeda motor atau apa yang bukan dari travel agent," imbuhnya.

Ia juga menyebutkan larangan itu akan diberlakukan tahun ini. Setelah larangan berlaku, para wisman tidak bisa lagi meminjam atau menyewa sepeda motor.

"Jadi minjam atau nyewa (sepeda motor) tidak dibolehkan lagi. Itu memang diterapkan mulai tahun 2023 ini, pasca pandemi covid-19. Kenapa sekarang, karena kita sedang berbenah sekarang ini. Kalau, waktu pandemi covid-19 tidak mungkin kita melakukan itu, karena turisnya tidak ada, sekarang mulai ditata," katanya.

Selain melarang menyewa motor, Koster juga akan melarang wisatawan mancanegara membuka usaha di Bali. Hal itu demi mencegah kejahatan ekonomi di wilayahnya.

"Mengenai kejahatan ekonomi, termasuk yang kita larang melakukan jenis usaha. Apalagi visa-nya bukan untuk kerja tapi visa untuk wisata, itu tidak boleh melakukan aktivitas usaha di Provinsi Bali. Sewain mobil, sewain vila segala macam, itu banyak terjadi sekarang. Tapi kami tengah mengidentifikasi dengan suatu operasi gabungan untuk memastikan pelanggaran yang dilakukan," ujarnya.

Atmaja menambahkan ulah ugal-ugalan yang dilakukan wisatawan mancanegara tak dipicu oleh rental motor. Ia mengatakan ulah ugal-ugalan dilakukan turis asing karena lemahnya penegakan hukum dan perilaku oknum petugas di lapangan.

"Mereka bisa ugal-ugalan karena selama ini mereka menyepelekan undang-undang yang ada di Indonesia. Karena, dengan mudahnya mereka membayar oknum-oknum petugas yang ada di jalan. Harusnya itu yang diselesaikan permasalahannya bukan menutup semua usaha," jelasnya.