slot gacor sore ini 2023

Ruang tamu iblis

Blibli Patok Harga IPO Rp450 per Saham******

PT Global Digital Niaga Tbk, perusahaan e-commerce merek Blibli mematok harga penawaran umum perdana saham (IPO) sebesar Rp450 per saham.

Perusahaan akan menerbitkan sebanyak 17,77 juta saham baru yang merupakan saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari portepel.

"Ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp450 per saham," terang VP Public Relations Blibli Yolanda Nainggolan dalam keterangan resminya, dilansir Antara, Rabu (2/11).

Selama masa penawaran awal (bookbuilding) yang telah berlangsung sejak 17-24 Oktober 2022, perusahaan mengklaim mendapat respons positif dari berbagai investor institusi, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri.

Masa penawaran umum akan berlangsung pada 2-4 November 2022 di mana itu merupakan periode yang tepat bagi para calon investor ritel (individual) yang ingin berpartisipasi untuk memiliki saham emiten yang akan menggunakan kode BELI tersebut.

Adapun, pencatatan saham perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan akan dilakukan pada 8 November 2022.

"Melalui IPO, perusahaan memiliki aspirasi untuk mendukung iklim investasi pasar modal di Indonesia, serta optimis dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, mulai dari pemerintah, mitra bisnis, hingga pelanggan dalam ekosistem Blibli," terang Yolanda.

Yolanda melanjutkan dana yang diperoleh dari aksi korporasi IPO tersebut setelah dikurangi biaya emisi saham, akan dialokasikan seluruhnya untuk keperluan pembayaran seluruh saldo utang fasilitas perbankan sebesar Rp5,5 triliun.

Sementara sisanya akan digunakan perusahaan dan entitas anak sebagai modal kerja untuk mendukung kegiatan usaha utama dan pengembangan usaha perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

Aku mungkin monster

Bappebti Targetkan Bursa Kripto Diluncurkan Akhir Tahun******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terus mengejar peluncuran bursa kripto yang ditargetkan rilis akhir 2022.

Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengatakan pihaknya sedang mengupayakan realisasi bursa kripto dalam waktu dekat, paling tidak sebelum pengawasan beralih ke OJK.

"Saya tidak bisa jawab dengan pasti (kapan kepastian bursa kripto rilis). Jadi dengan adanya RUU PPSK ini saya juga harus melihat kondisi-kondisinya, tetapi arahan dari Pak Menteri kita akan segerakan bursa kripto ini," kata Didid kepada awak media, Rabu (2/11).

Didid menegaskan, absennya bursa kripto membuat Bappebti harus bekerja dua hingga tiga kali lebih keras. Oleh karena itu, kehadiran bursa kripto sangat diharapkan. Namun, pihaknya masih harus melihat situasi dan kondisi saat ini.

"Gak ada bursa, kami kerjanya jadi 2-3 kali lebih keras. Dengan adanya bursa itu sudah setengah kerjaan kami sudah akan (selesai). Artinya kami berkeingan keras tapi harus bisa melihat situasi kondisi ini harus diperhitungkan," katanya.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma Senjaya juga mengamini rencana perilisan bursa kripto tersebut.

"Terkait bursa (kripto), kita harapannya dalam waktu dekat tahun ini bursa kripto sudah diterbitkan. Karena memang dalam sistem kita sebenarnya sudah ada dan kita terus memperbaiki dan mengecek ini," katanya.

Tirta menjelaskan, untuk mewujudkan bursa kripto perlu adanya perampungan revisi Peraturan Bappebti (Perba) 8/2021.

"Kesiapan sistem kemarin harusnya kita cek lagi karena ada beberapa perubahan, terutama dari revisi Perba 8/2021 harus menyesuaikan lagi," kata Tirta.

Revisi Perba 8/2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka diharapkan selesai November ini. Jika sudah selesai, barulah bursa kripto diharapkan rilis akhir 2022.

Di lain sisi, kripto saat ini masuk dalam Rancangan Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan alias RUU PPSK.

Aturan tersebut digodok dalam Rancangan Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).

Selama ini, kripto diatur oleh Bappebti. Tapi, dalam RUU PPSK aset kripto masuk sebagai inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK). Konsekuensinya, pengawasan dan regulasi aset kripto OJK dan Bank Indonesia (BI).

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menjelaskan bahwa Bappebti sudah punya peraturan ideal soal kripto. Jadi, harus dilibatkan dengan RUU PPSK tersebut.

"Maka, RUU PPSK idealnya disinkronkan dengan pengaturan di dalam Perba 8/2021 karena sama-sama bicara soal aturan aset kripto. Jangan ada dualisme antara Bappebti dengan otoritas lainnya, karena bisa menghambat pengembangan aset kripto," katanya dalam acara yang sama.

Selama penyusunan RUU berlangsung, arah pengaturan RUU PPSK terkait aset kripto dinilai menimbulkan kebingungan atas posisi aset kripto di bawah OJK dan BI sebagai mata uang, atau tetap sebagai komoditas.

Di lain sisi, BI tengah menyusun CBDC (Central Bank Digital Currency) atau rupiah digital dalam RUU PPSK.

[Gambas:Video CNN]

Grandmaster Dewa Super

Waroeng SS Diberi Waktu 3 Hari Batalkan Pemotongan Gaji Penerima BSU******

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Yogyakarta memberikan waktu tiga hari kepada Waroeng SS (Spesial Sambal) untuk membatalkan pemotongan gajibagi pekerja penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Disnakertrans Yogyakarta mengaku telah mengirimkan nota hasil pemeriksaan bersama tim khusus, terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan pada 31 Oktober lalu.

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus mengatakan nota pemeriksaan telah diberikan pada Selasa (1/11) kemarin dan manajemen diharapkan untuk meresponsnya paling lama tiga hari setelah nota diterima.

"Terhitung tiga hari, berarti sampai Jumat (batas waktunya). Nanti kita tunggu jawabannya," lanjut Amin.

Disnakertrans Yogyakarta juga meminta Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) yang diterjunkan Menaker Ida Fauziyah memantau kepatuhan Waroeng SS terhadap nota pemeriksaan.

"Sebenarnya kami menunggu ada pengadu (pemotongan BSU) dari Waroeng SS, nanti tentu kita lindungi. Kalau memang ada, tentu jauh lebih kuat lagi," imbuh dia.

Amin menekankan persoalan Waroeng SS tak berhenti pada kasus pemotongan gaji penerima BSU saja. Pemeriksaan akan dilanjutkan untuk hal lain. Salah satunya, adalah kewajiban mendaftarkan seluruh karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Amin, masih ada sebagian karyawan Waroeng SS yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang notabene menjadi acuan calon penerima BSU.

"Bertahap dulu, kita pastikan tidak ada pemotongan (gaji akibat penerima BSU) dulu, digagalkan atau dicabut, gitu. Maka selanjutnya pemeriksaan lagi," jelas Amin.

Sebelumnya, Disnakertrans Yogyakarta telah menegaskan bahwa pemotongan gaji/upah karyawan WSS penerima BSU telah menyalahi aturan.

"Bahwa pekerja penerima bantuan pemerintah berupa BSU, tidak boleh dilakukan pemotongan gaji/upahnya dengan alasan apapun," kata Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi dalam keterangan resmi, Senin (31/10).

Aria mengatakan ketentuan ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022.

Ia menambahkan Disnakertrans Yogyakarta telah mengadakan Rapat Koordinasi Pengawasan Khusus, pada hari Minggu (30/10) kemarin. Hasil dari rapat itu ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Khusus terhadap perusahaan tersebut yang kemudian mendapati ada pelanggaran pada PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaketrans Nomor 10 Tahun 2022 itu.

Pemotongan BSU Waroeng SS ini mencuat setelah surat berisi kebijakan tersebut viral di media sosial.Waroeng SS memotong gaji pegawai yang menerima BSU sebanyak Rp300 ribu atau 50 persen dari total bantuan tersebut untuk periode November dan Desember 2022.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Direktur Waroeng SS Yoyok Hery Wahyono itu disebut yang menjadi pertimbangan memotong gaji karyawan bagi penerima BSU, yaitu demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Sebab, tidak semua karyawan Waroeng SS mendapat bantuan tersebut.

"Sebagian dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka, akan jadi polemik. September 2021 pernah terjadi seperti ini. Panjang sekali penjelasannya. Kalau harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di sana," terang Yoyok.

Lebih lanjut, Yoyok menuliskan dalam surat tersebut bahwa karyawan yang keberatan dengan kebijakan pemotongan gaji ini dipersilakan untuk mengajukan surat pengunduran diri.

Belum diketahui berapa karyawan penerima BSU yang terdampak pemotongan gaji Rp300 ribu/bulan. Kendati, kebijakan ini berlaku di 102 cabang Waroeng SS seluruh Indonesia di mana terdapat 4.128 karyawan.

[Gambas:Video CNN]

pacar sekretarisku

Kemnaker Sebut Pengusaha Potong Gaji Penerima BSU Bisa Dipidana******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan perusahaan bisa kena sanksi ancaman pidana alias masuk bui jika nekat memotong gaji pekerja penerima bantuan subsidi upah (BSU).

Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan itu adalah sanksi paling berat yang bisa diterima oleh pelaku usaha. Namun sebelum sanksi dijatuhkan, pemerintah dalam hal ini pengawas ketenagakerjaan akan terlebih dahulu memberikan sanksi ringan, yakni mengembalikan gaji yang dipotong.

"Karena menyangkut pemotongan upah, maka (sanksi) bisa ke pidana, tapi pasti pertama kita akan cari titik temu dulu agar jangan sampai begitu (pidana)," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (2/11).

Setelah dipastikan aduan yang disampaikan benar, maka Kemenaker telah mengeluarkan surat kepada manajemen Waroeng SS untuk membatalkan surat pemotongan gaji. Manajemen diberikan waktu tiga hari untuk membatalkan kebijakan tersebut.

Menurut Anwar, kebijakan tersebut tidak boleh dilakukan manajemen waroeng SS. Pasalnya, BSU adalah hak pribadi pekerja yang gajinya di bawah Rp3,5 juta per bulan atau UMP.

"Kemarin, 1 November kita keluarkan surat perintah dari Dinas Ketenagakerjaan DIY dan pengawas ketenagakerjaan DIY untuk membatalkan edaran pemotongan gaji itu. Itu tentu tidak boleh, karena BSU perorangan dan tidak ada kaitan dengan gaji," tegasnya.

Pemotongan gaji pekerja penerima BSU dilakukan oleh Waroeng SS. Pemotongan ini mencuat setelah surat berisi kebijakan manajemen tersebut viral di media sosial.

Waroeng SS memotong gaji pegawai yang menerima BSU sebanyak Rp300 ribu atau 50 persen dari total bantuan tersebut untuk periode November dan Desember 2022.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Direktur Waroeng SS Yoyok Hery Wahyono itu, pemotongan gaji karyawan penerima BSU dilakukan demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Sebab, tidak semua karyawan Waroeng SS mendapat bantuan tersebut.

[Gambas:Video CNN]

"Sebagian dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka, akan jadi polemik. September 2021 pernah terjadi seperti ini. Panjang sekali penjelasannya. Kalau harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di sana," terang Yoyok.

Lebih lanjut, Yoyok menuliskan dalam surat tersebut bahwa karyawan yang keberatan dengan kebijakan pemotongan gaji ini dipersilakan untuk mengajukan surat pengunduran diri.

Belum diketahui berapa karyawan penerima BSU yang terdampak pemotongan gaji Rp300 ribu/bulan. Kendati, kebijakan ini berlaku di 102 cabang Waroeng SS seluruh Indonesia di mana terdapat 4.128 karyawan.

Ahli seni bela diri super

Jokowi Wajibkan Industri Serap Garam Petani Paling Lambat 2024******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewajibkan industri menyerap garam produksi petani lokal. Kewajiban itu ia tuangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

Beleid tersebut mengatur peran pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan sentra garam untuk memenuhi kebutuhan garam nasional. Kebutuhan garam yang dimaksud termasuk garam konsumsi dan garam kebutuhan industri.

Dalam pasal 2, garam kebutuhan industri yaitu industri pangan, penyamakan kulit, pakan ternak, pengasinan ikan, peternakan dan perkebunan, sabun dan deterjen, tekstil, pengeboran minyak, farmasi, kosmetik dan water treatment.

Selain itu, dalam aturan tersebut pemerintah juga mempercepat pembangunan pergaraman nasional dilakukan pada sentra ekonomi garam rakyat atau SEGAR.

SEGAR ditetapkan pada provinsi yang memiliki potensi pengembangan usaha pergaraman. Kriterianya memiliki lahan untuk produksi garam, tersedianya sarana dan prasarana, terdapat pangsa garam, dan dapat dukungan dari pemerintah pusat dan daerah.

Aksi percepatan pembangunan pergaraman nasional ini akan ditetapkan setiap lima tahun, dengan pendanaan berasal dari APBN, APBD atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

[Gambas:Video CNN]

Arena Manju

Bisnis Restoran dan Kafe di Bali Moncer Jelang G20******

Bisnis kafedan restorandi Bali moncer memasuki kuartal keempat tahun ini. Bahkan, pertumbuhannya mencapai 100 persen jelang pelaksanaan KTT G20.

"Diperkirakan, kafe, restoran, hingga beach club di sekitar Bali Selatan, bisa mengantongi omzet mulai dari Rp3 juta hingga Rp1 miliar per hari, membuat bisnis kafe dan restoran tumbuh 100 persen," imbuh Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali Ida Bagus Agung Partha Adnyana, Kamis (3/11).

Menurut Adnyana, pertumbuhan tersebut tak terlepas dari meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke Bali, termasuk delegasi untuk KTT G20.

"Pemilik modal sudah berani membuka restoran hingga kafe, mereka sudah percaya bahwa Bali telah bangkit," katanya.

Tak hanya restoran dan kafe, ia melanjutkan tingkat hunian kamar hotel dan villa juga terus membaik. Pemesanan vila di daerah Ubud, misalnya, meningkat sejak Agustus 2022.

"Bagi kami, November biasanya bulan mati. Tapi dengan gelaran G20, menjadi berkah bagi kami," tutur Gede Dananjaya Siadja, Pemilik Siadja Gallery, Tanamas Villas dan Restoran Ocin.

Ketua Forum Komunikasi Desa Wisata Bali I Made Mendra Astawa mengatakan peningkatan bisnis restoran dan kafe, berimbas pada naiknya permintaan hasil pertanian, seperti aneka buah dan sayuran. Namun, karena curah hujan yang tinggi, hasil panen dari Bali menjadi tidak optimal.

"Tetapi, demi memenuhi besarnya kebutuhan dan permintaan pasokan tambahan, kini diambil dari Jawa," jelas Astawa.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), perekonomian Provinsi Bali ditopang oleh sektor akomodasi, makanan dan minuman termasuk di dalamnya bisnis perhotelan dan restoran.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Trisno Nugroho menuturkan Presidensi G20 2022 memberi dampak positif bagi perekonomian Bali sejak Januari. Pertemuan G20 banyak digelar di pulau dewata termasuk puncak KTT G20 pada tengah November ini.

''G20 menjadi pendorong utama bagi bangkitnya Bali, saat pandemi terjadi ada banyak bisnis yang tutup termasuk restoran dan kafe karena sepi pembeli jadi mereka harus mengurangi beban biaya,'' tandas Trisno.

[Gambas:Video CNN]