bintang 86 slot

Ji Youjiang Yuchu

Saham Garuda Sentuh Harga Terendah Usai ARB 9 Kali******

Sahamemiten maskapai BUMN yakni PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) sempat mengalami auto rejectionbawah (ARB) sembilan kali hingga akhirnya menyentuh level terendahnya sepanjang masa (all time low/ATL) pada perdaganganawal pekan, Senin (16/1).

Per pukul 10:07 WIB, saham GIAA terpantau ambles 6,9 persen ke posisi harga Rp108/saham. Saham GIAA pun langsung menyentuh ARB begitu pembukaan pasar.

Artinya, saham GIAA sudah menyentuh level ATL dengan harga penawaran perdana saat itu mencapai Rp750/saham.

Dilansir dari CNBC, sebelum ambles hingga menyentuh ATL, saham GIAA sempat menyentuh auto rejectatas (ARA) satu kali pada perdagangan 3 Januari lalu. Momen ini bertepatan usai suspensi saham GIAA resmi dibuka oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Saham GIAA pun ditransaksikan sebanyak 457 kali dengan volume sebesar 6,04 juta lembar saham dan nilai transaksinya sudah mencapai Rp 652,81 juta.

Sejumlah sentimen positif terhadap maskapai penerbangan BUMN itu belum mampu menopang harga saham GIAA.

Garuda sempat mendapatkan penghargaan dari OAG Flightview. Lembaga riset independen asal Inggris ini menempatkan Garuda sebagai maskapai dengan tingkat ketepatan waktu terbaik yakni 95,36 persen melalui anugerah The Most Punctual Global Airline.

Meski begitu, manajemen Garuda saat ini tengah berfokus pada rencana bisnis (business plan) perseroan dan profitabilitas perseroan.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra meyakini perseroan dapat mencatatkan pertumbuhan kinerja secara operasional. Ia menjelaskan Garuda akan memaksimalkan sejumlahoutlookrencana strategis korporasi, antara lain lewat penambahan kapasitas alat produksi GIAA.

Pada 2023 ini, GIAA menargetkan dapat mengoperasikan minimal 66 armada, di luar yang sudah ada sebanyak 6 armada.

[Gambas:Video CNN]

Kemanusiaan Meningkat

Lelang Ulang, Proyek Tol Terpanjang RI Bakal Molor******

Kementerian PUPR bakal melelang ulang proyek Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) dalam waktu dekat. Pengerjaan pembangunan proyek bakal mundur dari jadwal awal.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan lelang ulang dilakukan karena gagal melakukan pemenuhan pembiayaan (financial close) dengan kontraktor sebelumnya.

"Kita akan lelang ulang karena kemarin tidak financial close. Konstruksinya bakal mundur lagi," ujarnya ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (17/1).

Hedy menekankan bahwa pembangunan baru akan dilakukan setelah ada investor baru. Karenanya, dalam waktu dekat akan kembali dilakukan lelang dan diharapkan bisa mencapai kesepakatan pembiayaan.

"(Konstruksinya) nanti setelah ada investor baru," jelasnya.

Sebelumnya, menurut BPJT Kementerian PUPR, Tol Getaci terbagi atas empat seksi. Seksi pertama, Junction Gedebage-Garut Utara sepanjang 45,20 km, seksi kedua Garut Utara-Tasikmalaya sepanjang 50,32 km, seksi ketiga Tasikmalaya-Patimuan sepanjang 76,78 km, dan seksi keempat Patimuan-Cilacap sepanjang 34,35 km.

Tol Getaci akan dibangun dalam dua tahap yakni pada tahap pertama ditargetkan rampung pada 2024, dengan menyelesaikan seksi pertama dan kedua. Kemudian, tahap kedua bakal menyelesaikan seksi ketiga dan keempat dengan target penyelesaian pada 2029.

[Gambas:Video CNN]

Dokter ajaib bereinkarnasi sebagai selir

Bantu UMKM Jualan di Arab, Kemendag Ingin Buka Supermarket di Mekkah******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanakan terbang ke Arab Saudiuntuk melakukan misi dagangpada Jumat (20/1) besok.

Hal tersebut dilakukan sebagai titah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin membuka pasar baru untuk tujuan ekspor Indonesia. Adapun sebelumnya Zulkifli juga telah melakukan misi dagang ke India.

"Besok pagi saya akan ke Timur Tengah melanjutkan misi bisnis yang pada waktu itu juga kita lakukan ke India. Nah besok saya akan pertemuan pada Senin (23/1) dengan Kementerian Perdagangan Arab Saudi," ujarnya di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (19/1).

Menurut Zulkifli, walaupun pemerintah dekat dengan Arab Saudi, tapi perdagangan RI dengan dengan negara itu masih kalah dibanding Vietnam dan Thailand. Ia mengatakan Indonesia masih dilihat sebelah mata.

Padahal, sudah terbukti banyak warga Indonesia yang berkunjung ke Arab Saudi dan berbelanja di sana.

"Oleh karena itu saya berkali-kali mencoba komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi agar hubungan dagang ini bisa kita tingkatkan. Kita coba dengan perjanjian-perjanjian tapi belum berhasil. Oleh karena itu kita akan coba terus terutama di sektor perdagangan," kata Zulkifli.

Lebih lanjut, Zulkifli mengatakan setelah dari Arab Saudi, dirinya sudah menyusun perjalanan misi dagang ke Mesir dan Pakistan. Selanjutnya, ia juga berencana terbang ke Nigeria dan Maroko.

"Kalau kita ingin menjadi negara maju di 2045 memang harus menguasai belahan dunia yang saya sebutkan tadi, yang hari ini pasar itu dikuasai oleh Tiongkok, Vietnam, dan India. Kalau kita tidak masuk sekarang, kita akan terlambat," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Akhir tahun lalu, Jokowi telah memerintahkan Zulkifli melakukan misi dagang keliling dunia untuk menyerbu pasar potensial serta menyaingi China, Thailand, dan Vietnam.

Zulkifli menyebut ada tiga kawasan pasar potensial yang akan disasar Indonesia yaitu Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika.

Menurutnya, ini adalah langkah antisipasi di saat target pasar tradisional Indonesia di Barat melemah. Zulkifli menegaskan, Kemendag bakal mengembangkan potensi pasar non-tradisional dengan membuat 'jalan tol' agar tidak ada hambatan.

"Dengan (negara) luar kita buka pasar baru. Misi dagang sebulan tiga kali, saya nanti akan ke Mesir, Nigeria, India, dan Arab Saudi untuk membangun misi dagang. Aturannya kita bikin perjanjian agar bebas tarif sehingga pengusaha-pengusaha kita akan lebih mudah," tuturnya.

Jiuxiaojue

Pengamat Wanti******

Pengamat menilai pemerintah perlu memberikan kepastian hukum usai menetapkan delapan sektor yang menjadi prioritas dalam peta jalan hilirisasi investasi strategis Indonesia 2023-2035.

Delapan sektor itu terbagi menjadi 21 komoditas, di antaranya mineral batu bara, minyak gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, kehutanan. Sementara, target investasinya mencapai US5,3 miliar atau sekitar Rp8.234 triliun (asumsi kurs Rp15.100 per dolar AS).

Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengungkapkan prioritas ini sejalan dengan langkah pemerintah memperbaiki ekosistem iklim investasi di Indonesia selama 3-4 tahun terakhir.

Menurutnya, perbaikan ekosistem ini bisa dilakukan dengan memberikan kepastian hukum lewat aturan turunan yang sudah ada.

"Tidak kalah penting sebenarnya turunan dari payung hukum tersebut yang diharapkan investor, tentu payung hukum yang bisa menciptakan iklim investasi stabil," kata Yusuf ketika dihubungiCNNIndonesia.com, Kamis (19/1).

Ia menilai pemerintah juga perlu mempertahankan momentum seperti saat ini. Pasalnya, selama dua tahun terakhir sepanjang pandemi covid-19, nilai investasi Indonesia justru tumbuh.

Meskipun di tengah ketidakpastian ekonomi global, proses pemulihan ekonomi nasional bisa dilakukan dengan baik.

Yusuf mengungkapkan salah satu cara untuk menjaga momentum ini dengan menciptakan regulasi investasi di berbagai sektor komoditas.

"Hal yang kemudian perlu diperhatikan pemerintah adalah mempertahankan momentum. Aturan turunan dari beragam regulasi yang diciptakan pemerintah menjadi hal yang kemudian ditunggu investor," paparnya.

Selain itu, Yusuf menilai 21 komoditas yang didorong pemerintah untuk mendapat investasi di hilir memang sektor unggulan Indonesia. Salah satunya adalah crude palm oil(CPO) dan cokelat.

Tak hanya itu, Yusuf optimistis langkah hilirisasi ini akan menguntungkan pelaku usaha yang menerima investasi dari luar, dengan asumsi investasi itu mampu memberikan efek berlapis pada sektor ekonomi lainnya.

"Saya pikir Kementerian Investasi sudah memperhitungkan nilai strategis dari komoditas yang ditawarkan ke investor, artinya ada nilai-nilai kepentingan bangsa yang sudah diperhitungkan sebelumnya," tegasnya.

Sementara, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan program hilirisasi ini membutuhkan dukungan pembiayaan. Sebab, menurutnya, saat ini kapabilitas teknologi di dalam negeri tidak menjadi masalah.

"Yang terpenting ada kerja sama investasi dan bantuan pembiayaan murah dari pemerintah," ucar Bhima.

Bantuan pembiayaan itu, menurutnya, bisa melalui bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan bunga yang rendah atau syarat pengajuan pinjaman yang mudah.

Bhima menilai pemerintah juga perlu menyiapkan sumber daya manusia (SDM). Terutama, terkait konektivitas sekolah vokasi dan perguruan tinggi dengan industri di wilayah yang berdekatan dengan pabrik hilirisasi.

Kemudian, ia melihat promosi investasi di dalam dan luar negeri juga perlu difokuskan tidak hanya di sektor jasa.

Meski demikian, Bhima berpandangan tak seluruh komoditas perlu dilakukan hilirisasi, beberapa di antaranya adalah batu bara, minyak, dan gas bumi.

Pasalnya, kebijakan terkait tiga produk ini perlu hati-hati agar tetap sesuai dengan misi net zero emission2060 yang menjadi komitmen Indonesia.

"Selain itu Indonesia pun menerima komitmen pendanaan US miliar dalam kerangka JETP (Just Energy Transition Partnership), untuk mempercepat transisi energi. Sebaiknya untuk produk batu bara, minyak, dan gas tidak masuk dalam program hilirisasi," ucapnya.

Ia juga menyoroti dari 21 komoditas yang paling potensial untuk dilakukan hilirisasi dan sudah berjalan adalah nikel, tembaga, dan bauksit. Sebab, ketiganya terkait erat dengan kebutuhan ekosistem baterai dan kendaraan listrik.

"Sedangkan sawit sejauh ini memang masih olahan primer berbentuk CPO, dan memiliki potensi pengembangan ratusan produk hilir yang bernilai tambah," tutur Bhima.

Sementara, untuk produk kelautan seperti garam, Bhima melihat seharusnya pemerintah bisa mengembangkan agar mampu menutup kebutuhan garam industri, apalagi Indonesia punya garis pantai terpanjang.

Lebih jauh, produk perikanan juga dilihat Bhima memiliki potensi yang sangat besar. Sebab, selama ini lebih banyak ikan dijual mentah. Ia membandingkan dengan Thailand dan Vietnam yang sudah lebih dulu maju dalam ekspor olahan perikanan.

"Dari komoditas tersebut, sektor sawit, perikanan, garam, nikel, bauksit, dan tembaga bisa dilakukan dalam jangka waktu pendek," tegas Bhima.

[Gambas:Video CNN]

Sekolah sihirku

YLKI Minta Pemerintah Bentuk Pengawas Perlindungan Konsumen Properti******

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membuat pengawas perlindungan konsumen properti.

Pasalnya, dari aduan konsumen individu sepanjang 2022, sektor perumahan menempati posisi keempat dengan 7,3 persen. Persentase ini menunjukkan 64 individu dari total 882 keluhan melapor pada YLKI terkait masalah perumahan.

Secara rinci masalah terbesar dari perumahan adalah refund atau pengembalian dana sebesar 27 persen, diikuti pembangunan mangkrak 21 persen, dokumen yang tidak terpenuhi 15 persen, dan lainnya.

Selain itu, menurutnya, berdasarkan UU Np 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, mestinya kementerian sektoral harus membuat peraturan teknis terkait perlindungan konsumen,

"Kementerian PUPR mestinya mengeluarkan aturan atau pedoman teknis perlindungan konsumen di sektor perumahan, dan ini jadi acuan bagi pengembang dan konsumen ketika membeli properti dan ada masalah," ungkapnya.

Sudaryarmo mengungkapkan persoalan dalam bidang perumahan selama 10 tahun terakhir terus berulang. Bahkan, lima tahun belakangan keluhan terkait perumahan selalu masuk dalam lima besar. Salah satu alasannya adalah praktik pre-project selling yang marak dilakukan.

"Jadi developer bisa jual rumah sebelum unit itu jadi. Ini yang banyak menimbulkan persoalan. Titik kritisnya ada di pemasaran dan jaminan hukum, konstruksi, dan pembangunan, ini konsumen minim perlindungan," paparnya.

Selain itu, beberapa tahun terakhir tren aduan konsumen berubah dari mayoritas di hunian horizontal atau rumah tapak menjadi hunian vertikal semacam apartemen serta rumah susun.

Masalah yang paling banyak terjadi adalah delivery atau serah terima unit dan sertifikasi. Dalam hal sertifikasi terdapat dua aktor yang kerap bermasalah yaitu developer atau pengembang dan pemerintah daerah.

Masalah yang datang dari Pemda paling banyak adalah ketiadaan peraturan daerah (Perda) Pertelaan. Artinya, Pemda tersebut memberikan izin mendirikan bangunan (IMB) tanpa memiliki perda pertelaan.

"Jadi ketika dibangun, dan diserahterimakan, konsumen bayar lunas, sertifikat satuan rumah susun itu tidak bisa diproses karena tidak ada Perda. Ini harus jadi perhatian, kalau belum punya Perda Pertelaan ya jangan kasih IMB hunian vertikal," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Menjauhlah dari telur nagaku

Kemenhub Respons Amarah Megawati soal Bandara Bali Utara******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memutuskan tidak akan melanjutkan pembangunan Bandara Bali Utaradi Buleleng, Bali yang baru-baru ini diamuk oleh Ketua PDIP yang juga Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan Bandara Bali Utara sudah dicoret dari daftar proyek strategis nasional (PSN) oleh pemerintah. Dengan begitu, Kemenhub bakal lebih fokus untuk mengintegrasikan infrastruktur transportasi yang sudah ada di Bali.

Adita mengatakan urgensi pembangunan bandara baru di Bali berkaitan dengan sektor pariwisata. Namun, Kemenhub menilai pariwisata Bali tidak hanya ditopang oleh sektor udara, tapi juga pelabuhan hingga jalan tol.

Ia menegaskan Kemenhub saat ini lebih memilih mengintegrasikan dan mengembangkan semua infrastruktur yang ada dibandingkan membangun bandara baru di Bali.

"Kan sudah tidak ada di PSN (Bandara Bali Utara), kami tentu akan lebih fokus dulu untuk pengembangan Bandara I Gusti Ngurah Rai yang ada. AP I juga sudah confirmakan melakukan peningkatan kapasitas. Kami optimalkan yang ada dulu," sambungnya.

Sementara itu, Menhub Budi Karya Sumadi enggan berbicara gamblang soal kejelasan status proyek Bandara Internasional Bali Utara tersebut. Ia menjelaskan sudah menyampaikan komentar melalui keterangan tertulis.

Dalam keterangan tertulisnya, Budi mengatakan pihaknya menggenjot pembangunan transportasi di Bali dari berbagai sektor. Di sektor laut, Kemenhub membangun 3 pelabuhan yang menghubungkan kawasan segitiga emas, yaitu Pelabuhan Sanur di Sanur, Pelabuhan Penyeberangan Sampalan di Nusa Penida, dan Pelabuhan Penyeberangan Bias Munjul di Nusa Ceningan.

Di sektor udara, Budi menilai Bandara I Gusti Ngurah Rai masih mungkin untuk dikembangkan secara signifikan. Terlebih, statusnya pada tahun lalu sebagai bandara tersibuk yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I (AP I).

Pertumbuhan penumpang pesawat udara di Bandara Ngurah Rai baik domestik maupun internasional pada 2022 sebesar 12,5 juta penumpang, meningkat signifikan sebesar 231 persen dibandingkan 2021 sebanyak 3,7 juta penumpang.

"Dengan adanya rencana maskapai Emirates yang akan mengoperasikan pesawat Wide Body Airbus A380 pada pertengahan 2023 nanti, perlu dilakukan peningkatan kapasitas seperti perpanjangan runway, pengembangan terminal, maupun apron agar pelayanan yang diberikan semakin baik," jelas Budi dalam keterangan tertulis.