pinjol pinjam gampang

berbaris menuju kekaisaran

Profil Liu Qiangdong, Pendiri JD.ID yang Tutup di RI per 31 Maret 2023******

Layanan belanja daring JD.IDresmi mengumumkan akan menutup operasinya di Indonesia per 31 Maret 2023. Perusahaan akan memberi waktu bagi seluruh mitra pengguna danpenjualuntuk menyelesaikan transaksinya hingga akhir Maret tahun ini.

"Dengan sangat menyesal kami mengumumkan JD.ID akan berhenti menerima pesanan mulai 15 Februari 2023 dan seluruh servis akan dihentikan efektif mulai 31 Maret 2023," tulis pengumuman JD.ID di website resmi Senin (30/1).

Lantas siapakah pemiliki JD.ID?

Richard Liu merupakan warga asli China yang lahir di desa kecil di wilayah luar Suqian. Ia dibesarkan di desa Chang'an di Provinsi Jiangsu.

JD.com ia bangun pada 2004 dan beberapa tahun kemudian berhasil menjadi salah satu raksasa platform belanja online serba ada di China.

JD.com juga berhasil menjadi perusahaan dengan IPO terbesar dari China di Amerika Serikat pada saat mulai diperdagangkan di NASDAQ.

Namun, Liu mundur dari posisi CEO JD.com pada April 2022 lalu karena tindakan keras pemerintah China terhadap pebisnis teknologi. Sejak itu, ia hanya bertugas mengawasi strategi jangka panjang JD.com dan memilih lebih banyak berada di belakang layar.

Sementara itu, JD.ID pertama kali beroperasi di Indonesia pada November 2015 dan saat ini memiliki 12 kategori pilihan produk, mulai dari produk untuk ibu dan anak, smartphones, perangkat elektronik, hingga produk luxury.

Selain jual beli online, JD.ID juga menyediakan jasa pengiriman yang menjangkau 365 kota di seluruh Indonesia, yakni JDL Express. Namun, JDL Express Indonesia tutup per 22 Januari 2023 lalu.

Rencana penutupan JDL Express Indonesia ini muncul setelah sebuah laporan mengatakan JD.com berencana untuk keluar dari Indonesia dan Thailand pada awal 2023. Perusahaan induk JD.ID, JD.com, kala itu dikabarkan tengah mencari calon investor untuk membeli bisnisnya di kedua negara tersebut setelah mencatatkan kerugian di pasar.

[Gambas:Video CNN]

Dewa perang terkuat

Zulhas Bongkar Biang Kerok Minyakita Bisa Langka di Pasaran******

Menteri Perdagangan Zulkifi Hasan (Zulhas) membongkar alasan kenapa Minyakita langka di pasaran belakangan ini.

Ia mengungkapkan kelangkaan terjadi akibat penurunan penyaluran minyak goreng, terutama kemasan Minyakita dalam beberapa bulan terakhir. Berdasarkan datanya, realisasi pemenuhan minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) bulanan turun dari 100,94 persen pada November menjadi 86,31 persen pada Desember 2022.

DMO kemudian turun lagi pada Januari 2023 menjadi 71,81 persen dari target pemenuhan bulanan 300 ribu ton.

Untuk merespons masalah itu, Zulhas mengadakan rapat evaluasi kebijakan pendistribusian minyak goreng bersama produsen minyak goreng di Kantor Kementerian Perdagangan. Pada rapat itu, para pelaku usaha ia klaim sepakat untuk menambah pasokan minyak goreng dalam negeri 50 persen, dari 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton.

"Kami akan memastikan pendistribusian dan pemenuhan sesuai harga eceran tertinggi (HET) dalam waktu satu minggu ke depan di seluruh wilayah Indonesia. Kami juga akan memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pendistribusian migor, baik kemasan merek Minyakita maupun curah di pasar rakyat maupun ritel modern di seluruh wilayah Indonesia," ujarnya.

Produk minyak goreng kemasan, Minyakita, yang diluncurkan pemerintah pada tahun lalu mendadak langka di berbagai daerah. Hal ini membuat harganya tembus sampai Rp20 ribu per liter.

Padahal, produk minyak goreng yang diinisiasi oleh Zulhas tersebut harusnya hanya dijual seharga Rp14 ribu per liter, sesuai dengan HET.

Kelangkaan terpantau di sejumlah pasar tradisional di Makassar, Sulawesi Selatan. Di Pasar Pa'baeng-baeng, Jalan Sultan Alauddin misalnya, harga Minyakita dijual mulai dari Rp15 ribu hingga Rp20 ribu per liter.

Ketua Bidang Penguatan Usaha dan Investasi DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Ahmad Choirul Furqon menilai ada kondisi tidak wajar alias anomali di balik kelangkaan Minyakita di pasaran belakangan ini. Pasalnya, kelangkaan terjadi menjelang pemilu dan Ramadhan.

[Gambas:Video CNN]

"Kelangkaan minyak goreng (Minyakita) ini terasa aneh karena sudah memasuki momentum yang sangat menentukan, yaitu pemilu dan dua bulan menjelang Ramadan," jelasnya.

Sementara itu Presiden Jokowi memerintahkan menterinya untuk waspada masalah tersebut. Pasalnya, kelangkaan dan kenaikan harga barang, termasuk minyak goreng dan beras bisa berimbas pada lonjakan inflasi.

Maklum, kedua komoditas tersebut adalah kebutuhan pokok yang diperlukan dalam kebutuhan sehari-hari masyarakat dan sangat berperan menjadi penyebab kenaikan kemiskinan di Indonesia.

"Berkaitan dengan ekonomi utamanya yang terkait dengan inflasi, kenaikan harga-harga barang dan jasa saya lihat betul-betul harus diwaspadai. Pertama urusan beras, kedua berkaitan dengan minyak, minyak goreng dilihat betul," ujarnya dalam arahan pembukaan Rapat Terbatas terkait Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pasca Pencabutan PPKM, Senin (30/1).

Fantasi Menunggang Naga

Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******

Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.

Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.

Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.

"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1). 

Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.

"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.

Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.

Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.

"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.

Area kerja PRT diusulkan terbuka

Orang Suci Tertinggi

Harga Emas Terbang ke Rp1,042 Juta per Gram******

Harga jual emasPT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp1,042 juta per gram pada Kamis (2/2). Harga emas Antam per gram ini naik Rp13 ribu dibandingkan harga pada perdagangan sebelumnya.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) naik Rp13 ribu dari Rp933 ribu per gram ke Rp946 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp571 ribu, 2 gram Rp2,02 juta, 3 gram Rp3,01 juta, 5 gram Rp4,98 juta, 10 gram Rp9,91 juta, 25 gram Rp24,66 juta, dan 50 gram Rp49,24 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pembeli yang tidak menyertakan NPWP dikenakan potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX menguat 1,44 persen menjadi US.970,8 per troy ons. Sedangkan harga emas di perdagangan spot naik 0,24 persen ke US.955,1 per troy ons pada pagi ini.

Analis PT Sinarmas Futures Ariston Tjendra memprediksi harga emas akan cenderung menguat. Ini terjadi karena sikap The Fed yang mengisyaratkan akan menerapkan kebijakan pengetatan suku bunga yang lebih longgar.

"Ini mendorong pelemahan dolar AS dan memicu penguatan harga emas spot. Selain itu, data klaim tunjangan pengangguran AS mingguan juga bisa mendorong penguatan harga emas bila hasilnya di bawah ekspektasi pasar," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Ariston memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.940 per troy ons dan resistance US.970 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Menipu dan merampas sistem amplop merah

Minyakita Langka, Warga Makassar Berburu Minyak Goreng hingga ke Gowa******

Langkanya minyak goreng Minyakita di pasaran diikuti hilangnya minyak curah membuat masyarakat dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan, harus berburu minyak goreng hingga ke Kabupaten Gowa.

Habisnya minyak goreng curah di sejumlah daerah seperti dari Kabupaten Jeneponto, Bantaeng, Takalar, Sinjai, Maros hingga Kota Makassar, membuat masyarakat dan pelaku UMKM harus menempuh perjalanan hingga 6 jam demi mendapatkan minyak goreng curah dengan harga tertinggi Rp14 ribu per liter atau Rp15.500 per kg.

Warga dan pelaku UMKM yang berburu minyak goreng baik jenis curah maupun Minyakita harus mengantre di salah satu distributor minyak goreng yang berada di Gowa demi mendapatkan minyak goreng sesuai harga yang telah ditentukan pemerintah.

Namun, hanya warga yang memiliki kartu anggota yang dapat membeli minyak goreng tersebut.

Salah satu warga asal Kabupaten Takalar, Syamsiah mengaku kesulitan mendapatkan Minyakita di Takalar untuk menggoreng jualan berbagai jenis gorengan.

"Memang (Minyakita) langkah, saya saja dari Takalar ke Gowa untuk beli minyak. Kita jual gorengan tapi di sana (Takalar) susah minyak. Kadang ada tapi mahal," kata Syamsiah, Selasa (31/1).

Syamsiah yang memiliki usaha makanan gorengan pun mengaku sudah beberapa bulan terakhir di Takalar ketersediaan Minyakita sudah langkah.

"Sudah beberapa bulan Minyakita kosong. Kita cari yang murah kasihan, dua minggu sekali beli minyak di Gowa. Jadi dalam sebulan bisa sampai 3 sampai empat kali. Pemakaian tergantung, bisa satu hari dua jeriken. Kalau pakai minyak premium mahal," jelasnya.

Sementara itu, pedagang kerupuk, Tomo Sumaryono mengaku dari Makassar rela mengantre untuk mendapatkan minyak goreng curah yang sudah langka di Makassar.

"Saya beli minyak sekitar 25 jeriken, satu jeriken kapasitas 8 liter. Di sana (Makassar) tidak ada dan susah. Awal Januari mulai tidak ada," kata Tomo.

Distributor dan pengecer minyak goreng, Noviana mengaku stok minyak goreng curah di Kabupaten Gowa masih aman. Namun, ia mengutamakan penjualan minyak goreng curah saat ini diutamakan hanya untuk pemakaian sehari-hari maupun pelaku UMKM.

"Stoknya masih aman untuk sementara di Gowa. Kita utamakan dulu ibu rumah tangga dan UMKM," kata Noviana.

Sedangkan untuk tingkat pengecer, kata Noviana pihaknya telah membuat perjanjian lebih dulu sebelum mengantarkan minyak goreng pesanan para pengecer.

"Untuk yang jual kembali kita antarkan dan harus tandatangan serta memasang spanduk agar mereka tidak jual melewati harga HET," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Gadis ini akan menentang surga

Kemnaker Amankan PMI di Arab Saudi yang Mohon Dipulangkan ke Indonesia******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan KBRI Riyadh telah mengamankan seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI), Siti Kurmeisa, yang minta untuk dipulangkan ke Indonesia.

Permohonan untuk segera dipulangkan tersebut disampaikan Siti melalui video singkat dan menjadi bahan perbincangan setelah di unggah oleh Menteri Polhukam Mahfud MD di laman twitter resminya. Dalam video tersebut PMI asal Cianjur itu mengaku tidak diperlakukan dengan baik oleh majikannya, sehingga ingin pulang.

Menanggapi, Dirjen Bina Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Kemnaker Suhartono mengatakan telah langsung melakukan langkah-langkah koordinasi dan kolaborasi penanganan dengan beberapa pihak terkait, sehingga telah diperoleh data PMI tersebut.

Berdasarkan informasi Atnaker KBRI di Riyadh Suseno Hadi, per Sabtu (28/1), Siti Kurmeisa telah berada di shelter KBRI untuk diberikan perlindungan, dan selanjutnya akan dimintai keterangan.

Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan PMI Kemnaker Rendra Setiawan juga telah meminta kepada Atnaker KBRI di Riyadh untuk mendalami proses penempatan Siti Kurmeisa. Tujuannya agar bisa diketahui siapa pelaku penempatannya.

Pasalnya, sampai saat ini penempatan PMI untuk bekerja pada pemberi kerja perseorangan ke 19 negara kawasan di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi sebetulnya masih dilarang sebagaimana ketentuan dalam Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015.

Di sisi lain, ia kembali menekankan dan mengimbau agar masyarakat berani menolak terhadap bujuk rayu atau iming-iming untuk bekerja ke luar negeri yg terindikasi dilakukan secara non prosedural atau ilegal, khususnya ke Arab Saudi.

"Untuk mengetahui atau mendapatkan informasi yang valid tentang proses bekerja ke luar negeri secara prosedural dan benar, bisa mengunjungi dinas tenaga kerja setempat atau layanan terpadu satu atap PMI (LTSA-PMI) terdekat," pungkasnya.