slot demo cq9

Berkeliaran tanpa akhir

AVTER & Asia Cargo Airlines Hadirkan Logistik Udara yang Efisien******

PT Aviasi Jaya Indonesia (AVTER) dan Asia Cargo Airlines sepakat bekerja sama untuk mencapai efisiensi dalam proses bisnis logistik udara, Rabu (2/11) lalu.

Kerja sama ini merupakan wujud nyata komitmen dari kedua belah pihak untuk semakin memajukan industri logistik udara di Indonesia.

Tak hanya di Indonesia, kerja sama ini juga membuka peluang bagi AVTER untuk melayani rute internasional. Hal itu seperti disampaikan Direktur PT Aviasi Jaya Indonesia Giovanni Henggar Setyantoro.

"Ini semakin membuktikan bahwa AVTER dapat memberikan dukungan sistem yang reliable dan benar-benar menjawab kebutuhan maskapai partner kami. Kedepannya diharapkan semakin banyak maskapai baru yang segera menjadi partner kami untuk mewujudkan environment kargo udara yang jauh lebih efisien," lanjut Giovanni.

Kerja sama ini juga memiliki dampak positif lain seperti yang disampaikan oleh Kenny Andros selaku head of marketing dari AVTER.

"Kerjasama ini akan memperkuat brand awareness kedua belah pihak sehingga diharapkan dapat menjadi top of mind dalam industri logistik udara di Indonesia" ujar Kenny.

Sementara CEO Asia Cargo Airlines, Zack Isaak mengatakan, kerja sama ini merupakan langkah yang baik bagi kedua belah pihak. Sebab, kerja sama ini dinilainya akan berdampak pada kemajuan industri logistik udara di Indonesia.

"AVTER telah terbukti menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan dalam digitalisasi industri logistik udara. Kami melihat kerjasama ini sebagai suatu langkah pertama menuju apa yang kami yakini akan menjadi kemitraan yang panjang dan sukses, kami menantikan kemajuan dan pertumbuhan industri ini untuk dapat memberi manfaat bagi kita semua," tutur Zack.

Dengan menggabungkan keunggulan kedua belah pihak, diharapkan kerja sama ini akan semakin mengembangkan dan memperkuat posisi masing-masing serta membuat proses bisnis logistik udara yang jauh lebih efisien.

Jalannya menghadap ke langit

Progres Bendungan Air Bersih untuk IKN Capai 75 Persen******

Progres pembangunan Bendungan Sepaku Semoi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mencapai 75 persen. Bendungan yang akan mengalirkan air bersih ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantaratersebut ditargetkan selesai pada Maret 2023.

"Saat ini, pekerjaan terus kita lakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dan kami optimis selesai pada waktunya," imbuh Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda Harya Muldianto, dilansir Antara, Minggu (6/11).

Bendungan Sepaku Semoi, ia melanjutkan tidak hanya akan mengalirkan air bersih untuk ibu kota baru, tetapi juga berfungsi untuk irigasi dan tempat pariwisata.

Bendungan dengan total luas lahan 378 hektare (ha) tersebut juga diklaim mampu mereduksi banjir hingga 55,26 persen.

Adapun pekerjaan yang telah dilakukan selama ini, antara lain pekerjaan lahan inspeksi dan fasilitas umum, timbunan bendungan utama, hidromekanikal, pekerjaan jembatan hulu, serta pekerjaan jembatan hilir, dan pagar kawasan.

"Sumber air di bendungan ini nantinya akan berasal dari Sungai Tengin, juga air hujan di mana tingkat curah hujan di wilayah ini setiap tahunnya cukup besar," terang Harya.

Biaya pembangunan bendungan ini mencapai Rp556 miliar yang bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2019-2023 dengan masa pelaksanaan 2020-2023.

Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi telah ditinjau oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara.

[Gambas:Video CNN]

Masuk ke filmnya

Waspada, Ancaman Badai PHK Bisa Lebih Buruk Dibanding saat Awal Covid!******

Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai menghantui pekerjadi Indonesia. Wabah PHK ini sebetulnya sudah marak terjadi sejak awal 2022.

Catatan CNNIndonesia.commenyebutkan sudah ada lebih dari 10 perusahaan yang melakukan PHK. Sebagian besar merupakan industristartupatau berbasis digital.

Terbaru, pekerja industri tekstil dan alas kaki juga diambang ketidakpastian seiring dengan banyaknya buruh yang dirumahkan.

Anton juga mengatakan perusahaan garmen (tekstil) dan sepatu (alas kaki) terpaksa menempuh PHK karena orderan atau pesanan berkurang. Bahkan, ada pembeli yang membatalkan pesanan, meski produksi sudah dilakukan.

"Sudah produksi disuruh hold. Sehingga, PHK mulai terjadi sejak saat ini dan diperkirakan hingga 2023 mendatang," ujarnya.

Kendati, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta masyarakat tidak perlu panik akan isu ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di industri tekstil.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan JSK) Indah Anggoro Putri mengatakan pemerintah akan melakukan berbagai cara untuk mengatasi hal tersebut.

"Jadi mari kita sikapi PHK ini dengan tidak panik, kami semua ini, kita upayakan semaksimal mungkin untuk mengatasi nya," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (7/11).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap alasan munculnya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil Indonesia.

Menurutnya, hal itu lantaran perlambatan ekonomi yang terjadi pada mitra dagang Indonesia seperti AS dan Eropa, sehingga permintaan ekspor pun berkurang.

Permintaan yang melambat ini membuat stok yang sudah diproduksi oleh perusahaan menumpuk, sehingga terjadi kerugian. Kerenanya, mau tak mau pelaku usaha menghemat pengeluaran dengan memberhentikan pekerjanya.

Dengan kondisi ini, Airlangga mengatakan pemerintah akan melakukan kajian dan melihat kondisi di lapangan. Tujuannya untuk bisa mencari solusi agar PHK besar-besaran tak terjadi.

Terkait restrukturisasi kredit, menurutnya hal ini sudah dikomunikasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah dan OJK akan melihat industri padat karya mana yang memang betul-betul membutuhkan bantuan.

Kondisi industri yang mengkhawatirkan sehingga membuat pemerintah mau tak mau harus turun tangan menimbulkan pertanyaan tersendiri, apakah kondisi PHK kali ini lebih parah dibandingkan saat pandemi covid-19 melanda?

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memperkirakan ancaman PHK kali ini akan lebih buruk dibandingkan dengan saat pandemi pada 2020 lalu. Data Kementerian Ketenagakerjaan pada November 2020, saat pandemi covid-19 masuk ke Indonesia, 29,12 Juta orang terdampak.

Menaker saat menjadi keynote speaker pada peluncuran Hasil Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Perluasan Kesempatan Kerja dan Implikasinya pada 24 November 2020 lalu merinci angka itu berasal dari pengangguran karena covid 2,56 juta orang, bukan angkatan kerja karena covid-19 sebesar 0,76 juta orang, tidak bekerja karena covid-19 sebesar 1,77 juta orang dan yang bekerja dengan mengalami pengurangan jam kerja sebanyak 24,03 juta orang.

"Kalau pada saat pandemi yang PHK sektor tradisional, saat ini digital pun juga alami PHK massal. Kalau berlanjut maka ada 4 juta lebih angkatan kerja baru yang harus bersaing dengan pengangguran korban PHK. Persaingan kerja semakin ketat, dan akibatnya masalah lain yakni tekanan ke pendapatan agregat masyarakat," jelas Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (8/11).

Sebab itu, yang perlu dilakukan pemerintah tidak hanya memberikan relaksasi berupa restrukturisasi kredit, tetapi juga menyiapkan paket kebijakan yang lengkap.

"Yang dibutuhkan saat ini adalah paket kebijakan yang lengkap dari mulai relaksasi perpajakan khususnya penurunan tarif PPN, diskon tarif listrik, perlindungan impor pakaian jadi, sampai peningkatan BSU dan bansos tunai bagi rentan miskin," tuturnya.

Ekonom INDEF Nailul Huda mengatakan kondisi industri yang terombang-ambing sehingga berdampak pada PHK dipicu oleh inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga acuan bank sentral.

Ia menjelaskan saat ini inflasi global yang sangat tinggi menyebabkan permintaan barang untuk ekspor berkurang juga. Negara-negara tujuan ekspor mulai mengurangi permintaan untuk menyesuaikan permintaan dalam negeri mereka yang merosot.

Ditambah lagi, kenaikan suku bunga acuan bank sentral di negara tujuan ekspor menyebabkan konsumsi ikut melambat. Akibatnya, produsen akan mengurangi produksi barang ekspor dan berdampak pada PHK karyawan.

"Termasuk pabrik garmen yang memang sebagian tujuan ekspornya adalah ke AS. Ditambah lagi suku bunga dalam negeri juga ikut naik. Cost of funduntuk pinjam dana dan pembayaran hutang bank akan naik juga. Makanya perlu untuk restrukturisasi hutang-nya agar bisa bertahan," kata Nailul Huda.

"Dengan tingkat suku bunga tinggi, perusahaan juga malas memperluas pangsa pasar ataupun menambah produksi. Udah bunga utangnya mahal, pasarnya juga lesu kan. Ya bagi perusahaan tidak ada jalan lain selain efisiensi tenaga kerja," imbuhnya.

Siapkan Alih Profesi ke Bidang Pertanian

Curang dan memasuki dunia lain

Menaker: UMP 2023 Masih Dihitung, Ditetapkan 21 November 2022******

Pemerintah masih memformulasikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak.

"Penetapan UMP pada tanggal 21 November 2023, sekarang dalam proses pembahasan oleh Dirjen PHI Jamsos (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan)," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah usai menghadiri Silaturrahim Nasional (Silatnas) Ke-3 Bu Nyai Nusantara di Semarang, seperti dikutip Antara, Senin (7/11).

Masukan tersebut berasal dari berbagai kalangan mulai dari serikat pekerja, buruh, pengusaha, hingga pemangku kepentingan terkait.

Dewan Pengupahan Nasional sendiri telah mencapai beberapa kesepakatan terkait Upah Minimum 2023, termasuk penetapan untuk UMP dilakukan paling lambat 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.

Nantinya, UMP 2023 ditetapkan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Beberapa komponen yang dipertimbangkan di antaranya inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Di tempat yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung usulan kenaikan UMP tahun 2023 yang besarannya disesuaikan dengan laju inflasi di provinsi setempat sesuai ketentuan.

[Gambas:Video CNN]

Paviliun Kitab Suci Tibet Bergerak

Aset Tanah China Evergrande dan Rumah CEO Hui Ka Yan Disita******

Kasus gagal bayarsurat utang China Evergrande Group berbuntut nahas. Sebidang tanah untuk pengembangan perumahan di distrik Yuen Long, Hong Kong, milik perusahaan kena sita.

Aset tanah itu bernilai US6,94 juta setara Rp9,98 triliun (asumsi kurs Rp15.681 per dolar AS).

China Evergrande diketahui gagal bayar surat utang yang sudah jatuh tempo sejak awal tahun ini. Perusahaan properti raksasa di China tersebut bahkan tak mampu membayar bunga utang kepada investor mereka.

Apesnya, penjualan tanah di Hong Kong itu pun akan mengakibatkan kerugian tambahan hingga US0 juta.

Padahal, China Evergrande membeli sebidang tanah itu seharga US0 juta pada 2019 dari pengembang lokal Henderson Land. Perusahaan sempat menghabiskan sekitar US2 juta dengan mengubahnya menjadi tanah yang bisa dibangun.

Namun, total kewajiban perusahaan yang mencapai lebih dari US0 miliar, tetap membuat penjualan atau penyitaan aset mereka oleh kreditur, di China maupun di Hong Kong, belum tertutupi juga.

Aset utama Evergrande lainnya di Hong Kong, kantor pusat lokalnya, diambil alih oleh perusahaan milik negara China China Citic Bank Corp pada September dan telah dilakukan penjualan tender bulan lalu.

Bahkan, rumah besar milik CEO China Evergrande Group Hui Ka Yan di kawasan perumahan bergengsi Hong Kong The Peak juga disita oleh pemberi pinjaman China Construction Bank (CCB) pada 1 November.

[Gambas:Video CNN]

Bajingan Hiburan China

Staf Erick soal Kereta Cepat Tekor: Mau Langsung Untung, Jual Gorengan******

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga menampik proyeksi soal Kereta Cepat Jakarta-Bandungbakal tekor hingga Rp15 triliun.

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) diperkirakan tekor atau mengalami cash deficiencysebesar US miliar (sekitar Rp15,6 triliun) selama empat dekade setelah beroperasi.

Mengutip laporan Tempo, tekor ini terjadi akibat besarnya pengeluaran untuk mencicil pelunasan utang serta bunga dari biaya pembangunan proyek. Tekor akan terjadi pada 2023-2061.

Sementara, General Manaer (GM) Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Rahadian Ratry menjelaskan soal kemungkinan adanya defisit kas saat Kereta Cepat Jakarta-Bandung beroperasi.

Saat ini KCIC saat ini sedang melakukan pendalaman potensi bisnis untuk pendapatan non farebox.

"Mengingat perhitungan kajian tersebut belum menyertakan pendapatan nonfarebox secara optimal. Kajian juga belum memperhitungkan potensi pendapatan dari pengembangan properti. Sehingga pendalaman potensi-potensi bisnis danrevenue streamdari sektor non tiket terus kami lakukan agar proyeksi arus kas dan periode pengembalian biaya proyek menjadi lebih baik," jelasnya saat dikonfirmasi.

[Gambas:Video CNN]

Soal pendanaan proyek KCJB, Rahadian mengatakan masih sesuai dengan skema awal; proyek dibiayai melalui pinjaman China Development Bank (CDB) serta setoran modal konsorsium BUMN dan China.

"Mengenai defisit kas saat proyek beroperasi, hal ini memang muncul dalam kajian. Namun, kajian yang dilakukan belum memperhitungkan seluruh potensi pendapatan secara optimal, baik itu pendapatan non farebox ataupun pendapatan properti," lanjutnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih membutuhkan dukungan pembiayaan.

Hingga kini, progres investasi (investment progress) masih 90,6 persen. Artinya, masih membutuhkan dukungan pembiayaan sekitar 10 persen lagi.

"Secara progres konstruksi kereta cepat mencapai hampir 80 persen, dan untuk investment progresstelah mencapai 90,60 persen," ujar pria yang akrab disapa Tiko ini dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI seperti dikutip dari Antara, Selasa (1/11).

Terlepas dari itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meyakini proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mulai beroperasi pada pertengahan 2023.

Ia mengungkapkan tes dinamis (dynamic test) akan dilakukan di sela penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia pada pertengahan November mendatang.

"Nanti 16 (November) ada dynamic test. Dari Bali akan dynamic testdan itu Juni-Juli tahun depan kita sudah comissioning," ujar Luhut pada Jumat (28/10) lalu.

Rahadian juga membenarkan pernyataan Luhut tersebut. Uji dinamis KCJB bakal dilakukan pada 16 November mendatang.

"Mengenai pelaksanaan uji dinamis pada gelaran G20 Showcase, proses uji dinamis akan disaksikan melalui telekonferensi oleh Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Tiongkok Xi Jinping dari Bali," kata Rahadian.