maxwin receh slot

Perjalanan ke Barat: Guru Surgawi Penakluk Setan

Tol Trans Sumatera Tahap II Segera Dibangun******

PT Hutama Karya (Persero)/Hutama Karya (HK) segera membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Tahap II atau Jalan Tol Ruas Rengat-Pekanbaru Seksi Lingkar Pekanbaru (Junction Pekanbaru-Bypass Pekanbaru) sepanjang 30,57 km.

Direktur Operasi III HK Koentjoro menjelaskan pembangunan jalan tol ini akan terkoneksi dengan tiga ruas JTTS. Ruas itu adalah; Jalan Tol Ruas Rengat-Pekanbaru, ruas Pekanbaru-Bangkinang, dan backbone Trans Sumatera ruas Pekanbaru-Dumai.

"Penandatanganan kontrak proyek akan dilakukan pada akhir Agustus atau awal September 2023, semoga dengan terhubungnya konektivitas infrastruktur jalan tol ini dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan Provinsi Riau menjadi episentrum Sumatera," katanya dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Senin (21/8).

Selain itu, ia juga berharap tol bisa digunakan untuk mengurai kemacetan dalam Kota Pekanbaru imbas lalu lintas kendaraan logistik dari arah Sumatera Barat menuju Sumatera Utara serta memudahkan konektivitas ke berbagai tempat pariwisata seperti Candi Muara Takus.

Sementara itu, Deputi I Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Febry Calvin menjelaskan saat ini proses pengadaan lahan proyek itu sedang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian PUPR dan pemerintah daerah.

"Tidak hanya mendukung distribusi logistik, jalan tol ini juga dapat menunjang mobilitas masyarakat," ujar Febry.

[Gambas:Video CNN]

Reinkarnasi takdir di dunia kebenaran

Luhut Bakal Tindak Tegas Perusahaan Sawit 'Bandel' Ogah Lapor******

Ketua Tim Pengarah Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara Luhut Binsar Pandjaitan menyebut masih ada 700 perusahaan sawit yang belum melapor kepada Satgas Sawit.

Dalam fase self reportingyang digelar pada 3 Juli-3 Agustus 2023, total ada 1.870 perusahaan patuh melapor melalui Sistem Informasi Perizinan Perkebunan alias SIPERIBUN. Jumlah partisipasi ini meningkat dari torehan sebelumnya yang hanya 959 perusahaan.

Meski begitu, Luhut menyentil masih ada 647 perusahaan dalam daftar SK Datin yang belum lapor mandiri di platform SIPERIBUN. 

"Saya menegaskan bahwa perusahaan yang telah dimasukkan dalam Surat Keputusan (SK) Data dan Informasi (Datin) dan sedang dalam proses dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), wajib untuk melakukan pelaporan data di SIPERIBUN tanpa terkecuali," tegas Luhut dalam keterangan tertulis, Rabu (23/8).

"Dalam evaluasi ini, ditemukan pula beberapa perusahaan belum mengunggah peta dalam format digital terkait perizinan Hak Guna Usaha (HGU), Izin Lokasi (ILOK), Izin Usaha Perkebunan (IUP), dan realisasi kebun saat ini. Di samping itu, perusahaan juga diminta untuk mengunggah perizinan dalam bentuk scan perizinan serta lampiran peta dalam format PDF dari perizinan HGU, ILOK, dan IUP," ujarnya menambahkan.

Permasalahan tersebut dapat terlihat dari fakta bahwa hanya 669 peta digital ILOK dan 835 peta digital IUP yang berhasil diunggah melalui SIPERIBUN dari keseluruhan perusahaan yang berpartisipasi. 

Satgas Sawit lantas membuka kesempatan terakhir bagi perusahaan tersebut agar segera melapor pada 23 Agustus hingga 8 September 2023. Selain itu, para perusahaan sawit yang sudah melapor juga diminta memperbaiki kualitas data.

"Sekali lagi, kami juga ingin memberikan kesempatan kepada semua perusahaan untuk mematuhi kewajiban self reporting ini. Namun, bagi yang masih tidak melaporkan, tindakan tegas akan diambil oleh pemerintah," ancam Luhut.

Satgas Sawit sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nantinya, setiap data yang masuk akan diverifikasi sesuai prinsip-prinsip yang ditetapkan.

Luhut menegaskan proses ini dilakukan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola industri sawit tanah air. Harapannya, penerimaan negara bisa lebih optimal setelah serangkaian proses ini.

"Perusahaan-perusahaan diharapkan hadir dalam pemanggilan verifikasi ini dan memberikan kontribusi yang konstruktif. Kami menegaskan komitmen kami untuk menjalankan proses ini dengan adil dan tegas," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Generasi kedua yang abadi, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri.

Wow, Beli TV LED di Transmart Full Day Sale Hemat Rp3,5 Jutaan******

Mau beli TV LED baru dengan harga yang murah? Belinya di Transmart aja karena ada harga spesial yang enggak akan bikin kantong kamu bolong!

Kali ini Transmart Full Day Sale hadir lagi dengan banyak promo buat produk elektronik, salah satunya TV LED dengan harga spesial.

Lihat Juga : Transmart Full Day Sale Tebar Diskon 50% + 20% Lagi, Cek Tanggalnya

Selain televisi, ada beragam aneka produk diskon lainnya mulai dari bahan pangan pokok, kebutuhan rumah tangga, furnitur, fesyen, sepeda listrik, sampai aneka elektronik seperti AC dan kulkas.

Enggak cuma diskon 50 persen, ada juga tambahan diskon sebesar 20 persen untuk pembayaran transaksi menggunakan Allo Prime dari Allo Bank.

Diskon tambahan berlaku juga untuk pembayaran menggunakan kartu kredit dari Bank Mega dan Bank Mega Syariah.

Kalau kamu belum memiliki kartu kredit Bank Mega, tidak perlu khawatir, sebab ada unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart terdekat.

Belum gajian? Jangan khawatir dong, kamu bisa belanja sekarang bayarnya nanti pakai Allo Paylater!

Jika belum punya Allo Prime, cukup unduh aplikasi Allo Bank di PlayStore atau AppStore lalu upgradeke Allo Prime.

Acara diskon seharian ini akan digelar pada Selasa (22/8) di seluruh gerai Transmart di Indonesia, dari toko buka hingga pukul 22.00 waktu setempat.

Jangan lupa ke Transmart Full Day Sale besok ya buat bawa pulang TV LED incaran kamu!

Era Kitab Para Dewa

Pengadilan Loloskan Waskita Karya dari Gugatan Pailit******

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap PT Waskita Karya(Persero) Tbk.

"Menolak permohonan pemohon PKPU. Dua menghukum Para Pemohon PKPU membayar biaya perkara," kata hakim dalam putusan pengadilan, Kamis (24/8).

Gugatan diajukan oleh Donny Hartarto Lasmana, salah satu pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018. 

Gugatan akhirnya didaftarkan di PN Jakpus pada Senin, 26 Juni 2023 lalu dengan nomor perkara 185/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst. Waskita Karya memiliki utang pokok sebesar Rp5 miliar.

Menanggapi putusan hakim itu, Donny kecewa lantaran hakim menolak permohonan karena terkait wali amanat.

"Sebenarnya kami kecewa, tadi kan alasannya harus wali amanat, sebenarnya sudah ada dua atau tiga putusan sebelumnya yang mengabulkan tanpa perlu wali amanat," katanya usai putusan pengadilan.

"Sementara selama ini kita lihat Waskita paling adil harus diputus PKPU, terlepas harus dari wali amanat. Tapi enggak apa-apa, mungkin majelis hakim punya pertimbangan lain," lanjutnya.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga sempat menyampaikan optimismenya kalau Waskita Karya lolos dari PKPU.

Arya mengatakan Waskita masih memiliki banyak aset. Hal itu lah yang menjadi dasar perkiraan Waskita Karya kecil kemungkinan untuk pailit.

"Saya rasa, karena Waskita itu kan kuat di aset, asetnya bagus banget, tol-tolnya banyak itu, masih banyak banget tol-tolnya. Kemudian proyek-proyek dia juga masih banyak. Kemudian juga kecil kemungkinan untuk pailit," katanya Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (23/8) dikutip dari detik finance.

[Gambas:Video CNN]

Anda harus memanggil saya dewi

Suharso Sebut Negara Berpotensi Rugi Rp544 T Imbas Perubahan Iklim******

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa memprediksi potensi kerugian negaraakibat perubahan iklim sepanjang 2020 hingga 2024 mencapai Rp544 triliun.

"Potensi kerugian ini akan berasal dari penggenangan pesisir, kelangkaan air, kecelakaan kapal, penurunan produktivitas beras, peningkatan kasus penyakit sensitif, dan sebagainya," kata Suharso dalam acara Dialog Nasional Antisipasi Dampak Perubahan untuk Pembangunan Indonesia Emas 2045, Senin (21/8).

Suharso mengatakan perubahan iklim akan mengganggu seluruh sistem kehidupan. Mulai dari berkurangnya ketersediaan air, kenaikan potensi kekeringan, dan munculnya wabah penyakit.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan perubahan iklim juga berdampak pada ketahanan pangan negara-negara di dunia.

Ia mengatakan kerentanan stok pangan akan terjadi di seluruh negara pada 2050. Pasalnya 500 juta petani kecil yang memproduksi 80 persen stok pangan dunia akan terdampak perubahan iklim.

Kondisi itu akan membuat negara yang mengimpor pangan dari negara lain akan kesulitan, termasuk Indonesia.

"Diprediksi pada 2050 kita mau impor beras, mau dari mana? Semuanya lebih parah dari Indonesia," kata Dwikora.

[Gambas:Video CNN]

spektrum kebobrokan

WFH Demi Atasi Polusi Jakarta dan Ancaman Hangus Rp215 T Sekejap Mata******

Polusi udara DKI Jakartamemburuk belakangan ini. Berdasarkan, pengukuran indeks kualitas udara versi AQAir pada Selasa (22/8), Jakarta pada pukul 12.20 WIB menempati peringkat ketiga sebagai kota dengan kualitas udaraterburuk di dunia.

Dalam situs IQAir, indeks kualitas udara Jakarta mencapai 161, yang termasuk ke dalam kategori tidak sehat. Dengan kondisi ini, kualitas udara Jakarta lebih buruk dari ibu kota negara tetangga Malaysia, Kuala Lumpur (AQI 112) di momen saat ini.

Menyikapi kondisi itu, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mewajibkan kantor-kantor pemerintahan se-Jabodetabek menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH)bagi 50 persen aparatur sipil negara (ASN).

"Untuk mengurangi jumlah kendaraan bermobilitas, kepala daerah diminta untuk melakukan penyesuaian kebijakan pengaturan sistem kerja yakni sedapat mungkin melakukan penerapan work from home (WFH)dan work from office (WFO)masing-masing sebanyak 50 persen bagi ASN di lingkungan perangkat daerah, karyawan BUMN, dan BUMD," kata Dirjen Administrasi Wilayah Syafrizal ZA melalui keterangan tertulis, Rabu (23/8).

Selain ASN, demi memerangi polusi, Kemendagri juga mendorong pengusaha menerapkan sistem kerja WFH

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan WFH sejatinya bukan solusi untuk mengurangi polusi udara di Jabodetabek belakangan ini. Alih-alih mengurangi polusi, WFH justru bisa membahayakan ekonomi.

Ekonomi bisa kembali minus seperti periode awal pandemi covid-19.

"Jika WFH diterapkan secara masif, otomatis situasinya akan mirip dengan situasi pandemik tempo hari, ekonomi minus," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Ronny, dampak utama jika diberlakukan WFH akan terlihat pada penurunan produktivitas pekerja dan perusahaan, karena tidak semua jenis perusahaan bisa dijalankan dari rumah.

"Bagi sebagian perusahaan, WFH justru berarti berhenti produksi dan berhenti melayani, karena proses produksi dan pengadaan layanan tak bisa dilakukan secara WFH," imbuhnya.

Selain itu, Ronny melihat WFH memiliki multiplier effectyang cukup mengkhawatirkan dibandingkan dengan kerja dari kantor (Work From Office/WFO) yang memberikan dampak positif, misalnya bagi sektor transportasi, UMKM, serta makanan dan minuman.

"Nah, jika WFH diberlakukan lagi, multiplayer effecttersebut akan berhenti dan akan memberikan tekanan ke sektor lainya," jelasnya.

Ronny menilai jika kendaraan dinilai menjadi penyebab masalah udara, maka karyawan atau pekerja yang biasanya menggunakan kendaraan pribadi baik mobil maupun motor bisa beralih ke transportasi publik, seperti kereta, MRT, busway ataupun ojek online.

"Minimal jika satu karyawan berpindah dari motor pribadi ke ojek online, maka satu motor berkurang di jalanan, tapi sektor transportasi onlinetetap mendapatmultiplier effect-nya, UMKM makanan dan minuman di sekitar kantor juga masih memiliki demand, dan lainnya. Jadi WFH bukanlah pilihan yang tepat," tegasnya.

Senada, Direktur Center of Law and Economic Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira juga menilai WFH bukan solusi untuk memperbaiki masalah polusi di Jakarta. Bahkan usulan WFH dipastikan akan ditolak oleh para pengusaha.

"Pelaku usaha termasuk UMKM akan keberatan pastinya. Kebijakan WFH punya risiko menurunkan berbagai indikator ekonomi di Jakarta dan sekitarnya," kata Bhima.

Menurut Bhima, bila WFH diterapkan tidak hanya untuk PNS Jakarta tapi juga pekerja swasta (non esensial), maka akan berpengaruh pada penurunan 40 persen pengeluaran rumah tangga di sektor transportasi. Artinya ada risiko kehilangan PDRB DKI Jakarta sekitar Rp215,8 triliun sepanjang 2023.

Potensi kehilangan pendapatan tersebut berdasarkan perhitungan asumsi rata-rata porsi pengeluaran rumah tangga untuk transportasi, rekreasi, komunikasi dan budaya sebesar 25,06 persen sepanjang 2018-2022 oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

"Jika WFH nya lebih tinggi, maka pengaruhnya akan lebih besar lagi. Itu baru dari transportasi, dan rekreasi," jelas Bhima.

Sementara, asumsi konsumsi rumah tangga DKI berdasarkan harga berlaku untuk 2023 sebesar Rp2.153 triliun di 2023. Artinya, bila efek WFH sampai membuat 30 persen pendapatan sektor hotel dan restoran berkurang, maka ada potensi tambahan kehilangan pendapatan sebesar Rp98,9 triliun.

Hal ini berdasarkan hitungan dari asumsi porsi pengeluaran masyarakat DKI untuk hotel dan restoran 2018-2022 sebesar 15,3 persen.

"Melihat simulasi dampak tersebut diperkirakan WFH tidak akan ditaati oleh para pelaku usaha. Apalagi (WFH) tidak menyelesaikan masalah polusinya, justru mengganggu produktivitas," pungkas Bhima.

Pengusaha Minta Pemerintah Cari Tahu Biang Kerok Utama Polusi