petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

kredivo mahasiswa

pinjaman aku laku 543Jutaan kata 134754Orang-orang telah membaca serialisasi

《kredivo mahasiswa》

KPU tidak akan hentikan tayangan Sirekap******

KPU tidak akan hentikan tayangan Sirekap
Ketua KPU Hasyim Asy'ari menggeser papan nama saat bersiap melakukan konferensi pers di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (23/2/2024). ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso/aww/am.
(Sirekap) itu sambil sama-sama bisa membandingkan atau crosscheck....
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menegaskan tak akan menghentikan tayangan data perolehan suara di dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024.

Menurut Hasyim, hal itu dilakukan demi transparansi penyelenggaraan pemilu terhadap publik, terutama dalam hal pengunggahan foto asli Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024.

"Intinya untuk foto, Formulir C Hasil Plano yang ada di TPS, itu akan kami unggah terus," ujar Hasyim saat konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Ia pun memastikan proses koreksi dan sinkronisasi data dengan perolehan suara yang direkapitulasi secara manual berjenjang terus dilakukan, meski beberapa data sempat keliru karena kesalahan pembacaan oleh sistem.

"Ini tetap kita tayangkan karena apa? Masyarakat pemilih atau partai politik yang tidak punya saksi mau mengakses informasi perkembangan hasil pleno di TPS dari mana? Justru dengan Sirekap ini bisa diakses, bisa dimonitor, bisa dipantau," katanya lagi.

Sementara bagi pemantau pemilu, Formulir Model C1-Plano di Sirekap itu dapat jadi basis penghitungan yang dilakukan secara mandiri. Hal itu bisa menjadi bekal pemantau pemilu menghadapi proses rekapitulasi manual berjenjang di atasnya, seperti kecamatan dan provinsi.

"(Sirekap) itu sambil sama-sama bisa membandingkan atau crosscheck apakah yang ditayangkan itu sudah benar atau belum," kata Hasyim pula.

Apabila Sirekap ditutup, katanya lagi, maka hanya pihak tertentu saja yang memegang Formulir Model C1-Plano dari tingkat TPS dan bisa mengetahui situasi penghitungan suara.

"Itu lah tujuan supaya adanya Sirekap ini supaya hasil pemungutan suara atau hasil penghitungan suara itu transparan, siapa pun bisa akses," ujarnya.

Hasyim juga mengatakan publikasi data perolehan suara di Sirekap boleh jadi belakangan tertunda atau melambat karena adanya proses koreksi dan sinkronisasi. Hal ini agar suara yang direkapitulasi di tingkat kecamatan tak lagi mengalami perbedaan dengan publikasi Sirekap.
Baca juga: Bawaslu: Rakyat bertanggung jawab pada proses demokrasi
Baca juga: Bawaslu minta KPU RI untuk tidak terlalu lama 'update' data Sirekap

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Pakar: Hak angket DPR tidak dapat batalkan hasil Pemilu******

Pakar: Hak angket DPR tidak dapat batalkan hasil Pemilu
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra (tengah) menyampaikan pendapatnya disaksikan analis komunikasi politik Hendri Satrio (kiri) dan Peneliti PoshDem Universitas Andalas Feri Amsari (kanan) dalam diskusi OTW 2024 menakar Pilpres pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), di Jakarta, Selasa (17/10/2023). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Dumay)
Banjarmasin (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) Ichsan Anwary menilai hak angket milik DPR RI tidak akan bisa membatalkan hasil pemilihan umum (Pemilu) 2024.

“Hak angket DPR hanya berdampak kepada penyelenggara negara, tetapi tidak bisa membatalkan hasil Pemilu 2024 khususnya pemilihan presiden yang sedang santer dibahas dimana-mana,” ujar dia.

Ichsan menjelaskan pengajuan Hak Angket hanya boleh dilakukan anggota DPR berdasarkan kepentingan hukum dan fungsi lembaga legislatif dan tidak boleh dicampur tangani oleh pihak manapun.

“Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk menyelesaikan sengketa pemilu, setelah diputuskan maka hasilnya final dan tidak bisa dipengaruhi Hak Angket DPR,” ucapnya.

Ketentuan itu, tertuang dalam Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Ichsan menuturkan seharusnya pembahasan hak angket tidak perlu tergesa-gesa dibahas karena hasil pemilu hingga saat ini belum ditetapkan oleh KPU RI.

Menurut dia, seharusnya para kubu sabar menunggu hasil pemilu, setelah hasilnya ditetapkan, kata Ichsan, jika ada pihak yang merasa dirugikan karena kecurangan dan ada sengketa maka berhak mengajukan untuk diperiksa di MK dengan berbagai bukti yang sudah disiapkan.

Setelah melalui prosedur pengajuan dan disidang di MK, jika kecurangan hasil perolehan suara tersebut tidak dapat dibuktikan secara signifikan, maka pemenang pemilu sah dan tidak dapat dibatalkan.

“Contohnya seperti ini, jika kubu yang kalah berhasil membuktikan kecurangan perolehan suara pemenang, tetapi hasilnya masih tetap unggul suara pemenang, maka MK akan mengabaikan dan pemenang pemilu dianggap sah,” ungkapnya.

Dia menyebutkan jalan satu-satunya untuk mengubah hasil pemilu adalah, pihak yang kalah harus mampu membuktikan secara signifikan berapa banyak perolehan suara curang yang dilakukan oleh pemenang berdasarkan alat bukti yang sah.

Ichsan menekankan kedudukan antara Hak Angket DPR dan pemeriksaan di MK terhadap hasil pemilu, adalah dua hal yang berbeda yang kepentingannya juga berbeda.

Ia menegaskan Hak Angket hanya berdampak kepada penyelenggara negara, sedangkan pemeriksaan di MK dampaknya bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat berdasarkan fakta-fakta persidangan yang disajikan para pihak.

Lalu kemudian, lanjut dia, jika santer kabar menyebutkan pihak paslon pilpres nomor urut 03 yang terlebih mengajukan hak angket agar digunakan DPR, Ichsan menilai hal ini menyalahi prosedur karena yang berhak mengajukan atau mengusulkan hanya anggota DPR.

Namun, dia tidak menampik bahwa paslon yang mengusulkan hak angket memiliki latar belakang partai yang cukup kuat di DPR RI, sehingga potensi kepentingan pihak tertentu dianggap menjadi faktor untuk mempengaruhi agar anggota DPR RI menggunakan Hak Angket terkait hasil Pemilu 2024.

“Sekali lagi saya tekankan, Hak Angket tidak akan dapat membatalkan hasil pemilu yang telah diputuskan oleh MK, karena itu merupakan ketentuan mutlak dalam konstitusi,” ujar Ichsan.
Baca juga: Surya Paloh dukung kubu Ganjar yang wacanakan pengajuan hak angket
Baca juga: Pengamat: Butuh kerja politik besar wujudkan hak angket di DPR
Baca juga: Yusril: Ketidakpuasan pilpres selesaikan di MK bukan dengan hak angket

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:rtp slot dolar138

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
kapal4d
nama situs slot gacor terpercaya
ugdewa
limit kredivo tidak kembali
bos89 slot
sloto338
cara main domino duofu
lazada promo
slot gampang menang maxwin
Daftar isi semua bab
Bab 1 situs web slot gacor
Bab 2 cara pembayaran pinjaman kredivo
Bab 3 erek erek kumis
Bab 4 situs slot303
Bab 5 lampu188
Bab 6 situs web gacor
Bab 7 maxwin gacor slot
Bab 8 infini88
Bab 9 slot88 lucky
Bab 10 nama situs slot tergacor
Bab 11 sc88slot
Bab 12 pinjam duit ilegal
Bab 13 buku mimpi 2d 69
Bab 14 fantastic4d
Bab 15 slot deposit 5000 via shopeepay
Bab 16 slot eropa gacor
Bab 17 ibobet
Bab 18 oritoto
Bab 19 kerja cepat menghasilkan uang
Bab 20 situs slot judi
Klik untuk melihattersembunyi di tengah8345bab
seni bela diriBacaan TerkaitMore+

Saya memiliki sistem Daru

123slot
Lionsgate garap film adaptasi live action dari anime "Naruto"
Ilustrasi - Anime "Naruto". ANTARA/naruto-official.com/am.
Jakarta (ANTARA) - Rumah produksi film Lionsgate sedang menggarap film adaptasi live actiondari serial animasi Jepang (anime) populer "Naruto" dengan menggandeng sutradara film "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", Destine Daniel Cretton.

Dilansir dari IGN, Minggu, dalam memproduksi film live action"Naruto", Cretton dibantu oleh Avi Arad, Ari Arad, dan Emmy Yu dari Arad Production.

Cretton sebelumnya sudah bertemu dengan pengarang cerita "Naruto", Masashi Kishimoto yang turut mengawasi penggarapan film tersebut.

Baca juga: Anime "NARUTO" rayakan ulang tahun ke-20 lewat video spesial

"Suatu kehormatan bisa bertemu dengan Kishimoto di Tokyo dan mendengar tentang visi luas mengenai kreasinya. Kami sangat bersemangat untuk berkolaborasi dan membawa Naruto ke layar lebar," kata Cretton.

Sementara itu, Masashi Kishimoto telah merestui penggarapan film live action"Naruto". Setelah melihat film aksi garapan Cretton, Kishimoto mengaku dia adalah sutradara yang tepat untuk menggarap film tersebut.

"Setelah menikmati film-filmnya yang lain dan paham kalau keahliannya adalah menciptakan drama solid tentang manusia, saya menjadi yakin tidak ada sutradara lain untuk Naruto selain dia," kata Kishimoto.

Baca juga: Konduktor "cosplay" jadi Naruto di konser "an Anime Symphony"

Kishimoto menyebut Cretton adalah sosok sutradara dengan pikiran terbuka yang mau menerima masukan-masukan darinya. Kishimoto juga merasa bahwa dirinya dan Cretton dapat berkolaborasi dalam memproduksi film live action"Naruto".

Serial anime "Naruto" merupakan adaptasi dari komik karya Masashi Kishimoto dengan judul yang sama. Dengan berbagai film, serial, dan gim yang dimilikinya, "Naruto" digadang-gadang menjadi salah satu dari "tiga anime terbesar" setelah "One Piece" dan "Bleach".

Komiknya telah dicetak sebanyak 250 juta kopi di lebih dari 60 negara. Anime ini juga memiliki basis penggemar yang besar selama bertahun-tahun.

Baca juga: ColourPop rilis kosmetik seri terbaru Naruto x ColourPop

Penerjemah: Farhan Arda Nugraha
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Menjadi dewa setelah seratus pemurnian

situs judi slot tergacor
Kemenag siapkan bantuan 2.000 Masjid Ramah pada 2024
Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag, Adib. ANTARA/HO-Kemenag/am.
kita berharap revitalisasi peran masjid semakin profesional pengelolaannya
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agama kembali menggulirkan program Masjid Ramah yakni bantuan revitalisasi demi mewujudkan masjid yang inklusif dengan target 2.000 masjid dan mushala pada 2024. "Kami juga sudah memberi bantuan operasional rintisan Masjid Ramah 2024 tahap pertama pada Januari lalu. Bantuan ini hanya untuk dukungan pada sisi toolset(sarana prasarana) saja," ujar Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag, Adib, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu. Masjid Ramah adalah masjid/mushala yang kondisinya memenuhi kriteria dalam lima kategori ramah, baik dilihat dari sisi pola pikir (mindset), keterampilan (skillset), segenap ekosistemnya, maupun ketersediaan sarana prasarananya (toolset). Lima kategori ramah tersebut adalah ramah perempuan dan anak, ramah disabilitas dan Lansia, ramah lingkungan, ramah keragaman, serta ramah duafa dan musafir.

Bantuan tersebut mencakup dana senilai Rp15 juta untuk masjid dan Rp10 juta untuk mushala. "Selain tidak besar, sarana-prasarana lebih mudah dilihat sebagai evidencepengukurannya," ujar Adib.
Baca juga: Presiden tinjau Masjid Walidah Dahlan yang didesain ramah lingkungan
Baca juga: Kemenag buka pengajuan bantuan operasional untuk masjid & mushala
 Ia berharap dana bantuan operasional tersebut dapat digunakan secara optimal untuk mendorong terbentuknya ekosistem masjid, dan meningkatkan derajat keberlanjutan keberagaman masjid. "Melalui program ini kita berharap revitalisasi peran masjid semakin profesional pengelolaannya, kian moderat cara pandang paham keagamaannya, ramah seluruh ekosistemnya, juga kian berdaya dan memberdayakan jamaahnya," katanya. Selain program Masjid Ramah, pihaknya juga tengah merancang program untuk 2024 di antaranya, Sekolah Penyuluh/Penghulu Agen Resolusi Konflik (SPARK), International Symposium on Innovative Masjid 2024, digitalisasi 5.000 judul buku keagamaan Islam, serta ISLAMIFEST (Festival Keagamaan Islam yang mengenalkan keindahan Islam kepada generasi muda). "Selain itu, kami juga memetakan penguatan layanan urusan agama Islam di KUA agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat seperti pengukuran arah kiblat, konsultasi syariah, pendaftaran id masjid, rekomendasi bantuan, agen resolusi konflik, serta sistem cegah dini," kata dia.

Baca juga: DMI: Masjid Asy-Syuhada Bontang jadi Masjid Ramah Anak percontohan
Baca juga: DMI paparkan tujuan pembentukan Masjid Ramah Anak
Baca juga: BRIN: "Masjid Ramah" contoh nyata inovasi pengelolaan masjid

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

One Piece: Rasul Laut

slot slot online
KPU: PSU di Kuala Lumpur gunakan dua metode selama dua hari
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (26/2/2024). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/aa.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia, akan menggunakan dua metode dan berlangsung selama dua hari.

Adapun dua metode itu adalah pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS) dan kotak suara keliling (KSK).

"Metode yang akan digunakan untuk PSU di Kuala Lumpur, walaupun yang direkomendasikan itu metode KSK dan pos, tapi untuk ke depan PSU kita akan menggunakan dua metode, yaitu metode TPS dan KSK," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa.

Baca juga: KPU kirim tim usut surat suara tercoblos di Malaysia

Dia mengatakan PSU metode KSK dilaksanakan pada 9 Maret 2024 dan metode pos dilaksanakan pada hari berikutnya, 10 Maret 2024.

Untuk metode KSK, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan melakukan pengawalan dari awal hingga selesai. Besoknya, surat suara itu bakal dihitung bersamaan dengan hasil PSU dari metode TPS.

"Maka penghitungannya akan dilaksanakan bersamaan metode TPS, sehingga diharapkan sampai dengan 12 Maret nanti sudah ada rekapitulasi penghitungan suara PPLN Kuala Lumpur. Sehingga nanti bisa melengkapi rekapitulasi suara untuk pemilu di luar negeri," ujarnya.

Menurut dia, langkah KPU menggelar pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur untuk melakukan pemutakhiran data pemilih.

Baca juga: Bawaslu sebut ada surat suara tak sampai ke WNI di Malaysia

Pasalnya, dalam proses pendataan daftar pemilih pada 2023, dari total 490 ribu pemilih yang seharusnya dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit), kurang lebih hanya 12 persen pemilih yang dilakukan coklit dalam data penduduk potensial pemilih (DP4) dari Kementerian Luar Negeri.

Bawaslu juga menemukan panitia pemutakhiran daftar pemilih (pantarlih) fiktif hingga 18 orang. Akibatnya, pada hari pemungutan suara, jumlah daftar pemilih khusus (DPK) membludak hingga sekitar 50 persen di Kuala Lumpur.

Baca juga: 1.366 KPPSLN dan 396 pengawas TPS dan KSK direkrut di Johor Bahru

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

zaman prasejarah yang tak terbatas

ultra voucher gift card
Pemerintah akan terbitkan regulasi knalpot "aftermarket"
Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM Hanung Harimba Rachman (kiri) dalam rapat koordinasi dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),  Kementerian Perindustrian, dan Asosiasi Knalpot Seluruh Indonesia (AKSI) untuk membahas penguatan regulasi dan pengaturan knalpot di Jakarta, Jumat (23/2/2024). (ANTARA/Shofi Ayudiana)
Kami akan segera menyiapkan regulasi yang mudah diterapkan penegakan hukumnya...
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah akan menerbitkan regulasi knalpot aftermarketatau yang diproduksi bukan oleh pabrikan kendaraan asli, untuk mengatasi keresahan yang dihadapi para pelaku industri knalpot yang kerap dituding memproduksi knalpot brong yang menimbulkan kebisingan hingga dirazia polisi.

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Perindustrian, dan Asosiasi Knalpot Seluruh Indonesia (AKSI) mengadakan rapat koordinasi di Jakarta, Jumat, untuk membahas aturan standar knalpot aftermarketuntuk membedakannya dengan knalpot brong yang meresahkan.

Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM, Hanung Harimba Rachman, menjelaskan bahwa regulasi yang ada saat ini perlu disempurnakan agar aparat hukum memiliki pemahaman yang sama terkait knalpot aftermarketyang sudah sesuai dengan regulasi dengan knalpot brong.

Hanung menyebut hasil uji knalpot yang diproduksi oleh AKSI saat ini sudah sesuai dengan regulasi yang ada, salah satunya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang ambang batas kebisingan kendaraan bermotor.

Namun, belum ada regulasi yang jelas dan rinci terkait knalpot aftermarket sehingga menyebabkan banyak knalpot aftermarketyang dianggap sebagai knalpot brong. Knalpot brong umumnya menghasilkan suara bising yang mengganggu dan tidak sesuai dengan regulasi batas kebisingan kendaraan.

“Selama regulasinya ini dikerjakan, kami berharap bahwa ini (knalpot aftermarket) jangan dilakukan penindakan (razia) karena regulasinya juga (belum ada),” kata Hanung.

Jika terpaksa dilakukan penindakan terhadap knalpot yang melanggar, Hanung mendorong aparat kepolisian untuk melakukan pengujian knalpot terlebih dahulu, apakah sudah memenuhi ambang batas kebisingan atau tidak.

“Kami akan segera menyiapkan regulasi yang mudah diterapkan penegakan hukumnya, dan kami berharap selama ini disusun, pelaku industri UMKM knalpot ini dilindungi dan dibina,” lanjut dia.

Dalam pertemuan tersebut, AKSI melaporkan bahwa razia di daerah-daerah terhadap knalpot aftermarkettelah menyebabkan penurunan penjualan knalpot sekitar 70 persen. Penjualan normal mencapai 3—7 ribu unit per hari.

Sesuai data yang tercatat di AKSI terdapat lebih dari 300-an perajin knalpot di Indonesia. Industri ini menampung sekitar 15.000 tenaga kerja.

Oleh karena itu, AKSI menilai persoalan razia knalpot brong ini perlu dikomunikasikan dengan para pelaku industri. Sebab, ada perbedaan persepsi antara polisi dan pelaku industri knalpot terkait ini.

“Dari AKSI, produk-produk kami sudah mengikuti aturan pemerintah yang ada … desibel suaranya juga lebih rendah, tapi tetap (knalpotnya) dipotong, enggak boleh (dipakai). Ini salah persepsi,” ujar Ketua AKSI Asep Hendro.

Baca juga: Menkop UKM akan mulai susun regulasi terkait knalpot agar SNI
Baca juga: Penghentian knalpot "brong" harus dimulai dari area sekolah

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Tuan Gila Perkotaan yang Tak Terkalahkan

lagibet
Bertambah, Tim SAR temukan lagi korban tewas akibat longsor di Luwu
Tangkapan layar - Tim SAR gabungan bersama warga mengevakuasi jenazah korban tanah longsor usai ditemukan di jurang, okasi kejadian, Jalan Poros Desa Bonglo, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Selasa (27/2/2024). ANTARA/HO-Dokumentasi Basarnas Makassar.
Korban tertimbun longsor ditemukan di jurang. Atas nama Ratan usia 50 tahun. Alamat Desa Dampan, Kecamatan Bastem Utara
Makassar (ANTARA) - Seorang korban tanah longsor kembali ditemukan tewas oleh tim SAR gabungan di lokasi kejadian, Jalan Poros Desa Bonglo, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan (Sulsel).

"Korban tertimbun longsor ditemukan di jurang. Atas nama Ratan usia 50 tahun. Alamat Desa Dampan, Kecamatan Bastem Utara," kata Kasi Humas Polres Luwu Aipda Amirullah di Luwu, Selasa.

Dengan demikian, kata dia, jumlah korban tewas akibat tanah longsor menjadi lima orang. Sebelumnya empat jenazah telah dievakuasi pada Senin (26/2). 

Baca juga: Tim SAR Gabungan lanjutkan pencarian korban longsor di Bastem Luwu

Sementara itu Kepala Kantor Basarnas Makassar Mexianus Bekabel menyampaikan hingga hari ini total korban tanah longsor di Luwu sebanyak 15 orang, 10 korban selamat dan lima orang meninggal dunia. 

Korban ditemukan di titik longsor dengan kemiringan 45 derajat pada pukul 13.40 Wita. Sejauh ini tim SAR gabungan terus melakukan evakuasi pencarian dan pertolongan denganfokus pada titik terakhir korban ditemukan.

"Pencarian menggunakan buldozer untuk membuka akses jalan dan ekskavator, serta drone thermal.Beberapa petugas pencari dan penolong juga melakukan penyisiran di bagian bawah tebing menuju ke sektor I," kata Mexianus.

Baca juga: BNPB peringatkan warga segera menjauh dari areal tanah longsor
 
Suasana pembersihan usai musibah tanah longsor di Jalan Poros Desa Bonglo, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Selasa (27/2/2024). ANTARA/HO-Dokumentasi Polda Sulsel.



Sebelumnya diberitakan, bencana longsor di Desa Bonglo, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu, terjadi pada Senin 26 Februari 2024 pukul 09.40 Wita yang  menyebabkan tertutupnya akses jalan dan korban jiwa serta material

Korban teridentifikasi lima orang atas nama Emelia (20) seorang bidan beralamat di Dusun Tambunan, Desa Tongkonan. Miskawati (24) pekerjaan swasta dengan  alamat Dusun Limbong, Desa Dampan. Kemudian Wanto (22) pekerjaan swasta, alamat Dusun Dampan, Desa Dampan.

Selanjutnya Mariama Patakdungan (57) pekerjaan guru honorer, alamat Desa Karatuan dan baru ditemukan Ratan usia 50 tahun alamat Desa Dampan, Kecamatan Bastem Utara.

Sedangkan korban selamat masing-masing Firdaus (19), pekerjaan swasta dengan alamat Dusun Langda, Desa Tede. Markus Toding Allo (43) alamat Dusun Langda, Desa Tede. Seni (34) alamat Desa Pantilang. Mardiana (60) alamat Desa Bonglo. Delman (19) Desa Barana.

Selanjutnya Ririn (31) alamat jalan Pongsimpin, Kota Palopo, Lilis (30) alamat Desa Se’pon, Kecamatan Lamasi, dan Nirwana (37) alamat Kelurahan Pajalesang, Kota Palopo, serta Wahab Busa (19) alamat Desa Uraso, dan NN identitas belum diketahui.

Dari data tercatat sebanyak 15 unit kendaraan roda dua dan dua unit kendaraan roda empat tertimbun material tanah longsor di lokasi kejadian.

Baca juga: PJ Bupati Luwu tunjau lokasi tanah longsor di Bastem Utara
Baca juga: Basarnas Makassar kirim personil evakuasi korban longsor di Luwu

 

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Kepala sekolahku yang dingin

roket 128 slot login
Polri sebut selama 2024 terima 322 laporan pelanggaran pidana pemilu
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro saat memberikan keterangan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (27/2/2024). ANTARA/Rio Feisal/aa.
"Sampai dengan saat ini terhadap 65 kasus tersebut, 16 perkara masih dalam proses penyidikan, 12 perkara dihentikan atau di-SP3. Kemudian 37 perkara ini sudah tahap 2 dan sudah ada, berapa sudah vonis dan inkrah,"
Jakarta (ANTARA) - Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan bahwa pihaknya menerima 322 laporan pelanggaran pidana pemilu selama 2024.

Djuhandhani menjelaskan laporan tersebut terakumulasi hingga 26 Februari 2024 dengan rincian 149 dalam proses kajian,108 dihentikan, dan 65 kasus ditangani oleh kepolisian, baik di Bareskrim maupun di Polda jajaran.

"Sampai dengan saat ini terhadap 65 kasus tersebut, 16 perkara masih dalam proses penyidikan, 12 perkara dihentikan atau di-SP3. Kemudian 37 perkara ini sudah tahap 2 dan sudah ada, berapa sudah vonis dan inkrah," kata Djuhandhani di Gedung Badan Pengawas Pemilu RI, Jakarta, Selasa.

Djuhandhani mengatakan bahwa angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan saat Pemilu 2019. Menurut dia, pada 2019 terdapat 314 perkara yang naik sampai tahap 2.

"Ini kami gambarkan bahwa pada saat ini penanganan perkara yang ditangani baik itu oleh Bawaslu ataupun kepolisian sampai dengan proses penyidikan, ini angka yang cukup drastis turun," ujarnya.

Selain itu, kata dia, perkara 2024 lebih sedikit dibandingkan 2019 yang mencapai 849 perkara, meliputi laporan dan temuan. Dari 849 perkara, sebanyak 367 diteruskan kepolisian dan 482 dihentikan.

"Hasil analisa kami bahwa secara kuantitatif bahwa perkara ini menurun tentu saja tidak lepas dari seluruh dukungan masyarakat," tuturnya.

Dia juga mengatakan menurunnya laporan pelanggaran pada 2024 dapat terjadi berkat optimalisasi pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh pihaknya.

"Kemudian masyarakat dan peserta pemilu sadar akan hukum, serta salah satunya adalah waktu kampanye yang relatif singkat. Ini menjadi sebuah analisa kami kenapa di tahun 2024 ini sangat turun drastis terkait dengan tindak pidana pemilu," katanya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa hampir semua partai melakukan pelanggaran ataupun tindak pidana pemilu.

"Tentu saja kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat. Kemudian seluruh partai politik yang ikut sebagai peserta, termasuk pasangan calon ini bisa melaksanakan ataupun bisa menjaga situasi yang benar-benar kondusif," ujarnya.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024