petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

serdadu88

cara dapat uang dari dana 280Jutaan kata 245470Orang-orang telah membaca serialisasi

《serdadu88》

Bapanas: Bantuan pangan dihentikan sementara untuk hormati Pemilu******

Bapanas: Bantuan pangan dihentikan sementara untuk hormati Pemilu
Arsip foto - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo saat menyampaikan pemaparan terkait persediaan beras nasional untuk kebutuhan Januari-Februari 2024 di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (18/1/2024). ANTARA/Yashinta Difa/pri.
Bantuan pangan pemerintah dihentikan sementara karena memang tidak ada politisasi bantuan pangan
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan penyaluran bantuan pangan beras dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024 untuk menghormati berbagai tahapan Pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.

Arief yang dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu, mengatakan penghentian bantuan pangan jelang masa tenang dan pencoblosan suara Pemilu 2024 ini juga sekaligus menegaskan bahwa tidak ada politisasi bantuan pangan.

“Bantuan pangan pemerintah dihentikan sementara karena memang tidak ada politisasi bantuan pangan. Dihentikan sementara untuk menghormati Pemilu dan pemutakhiran data,” kata Arief.

Dalam surat Bapanas yang ditujukan kepada Perum Bulog, tertulis Bapanas menyampaikan kepada Perum Bulog agar menghentikan sementara penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk bantuan pangan beras pada 8-14 Februari 2024 di seluruh wilayah.

“Tanggal 8-9 Februari 2024 hari libur, tanggal 10 Februari 2024 terakhir kampanye, 11-13 Februari 2024 merupakan hari tenang dan 14 Februari 2024 hari pencoblosan,” kata Arief menjelaskan.

Arief menekankan penyaluran bantuan pangan pemerintah yang sangat diperlukan masyarakat bakal kembali dimulai pada 15 Februari 2024. Penyaluran bantuan pangan, ditegaskan Arief, terencana sudah lama dan tidak terkait Pemilu.

“Program ini sudah terencana sudah lama dan tidak terkait Pemilu,” katanya.

Bapanas juga meminta Perum Bulog untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan pangan sebelum masa tenang dan setelah pencoblosan suara agar target penyaluran bantuan dapat tepat waktu.

Penyaluran bantuan pangan beras oleh Bapanas sesuai dengan amanat UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Perpres 66 Tahun 2021 di mana Badan Pangan Nasional memiliki salah satu tugas untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan.

Bantuan pangan beras merupakan program pemerintah berupa penyaluran beras kepada masyarakat berpendapatan rendah yang masuk ke dalam keluarga penerima manfaat (KPM). Program ini merupakan salah satu pemanfaatan cadangan beras pemerintah (CBP) sesuai amanat Perpres 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.

Bantuan pangan beras ini sudah dilakukan sejak awal 2023, dan dilanjutkan pada tahun ini.

Bantuan berupa 10 kg beras ini diperuntukkan bagi 22 juta KPM di seluruh Indonesia berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).


Baca juga: Bapanas pertimbangkan setop sementara bantuan pangan saat hari tenang
Baca juga: Kementan beri bantuan pertanian Rp170,98 miliar untuk Aceh 
Baca juga: Menko PMK pantau penyaluran bantuan pangan beras di Madiun

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Dinas PUPR Biak programkan bangun fasilitas air bersih Pamsimas******

Dinas PUPR Biak programkan bangun fasilitas air bersih Pamsimas
Program pembangunan sarana air bersih Pamsimas Kementerian PUPR.HO-Pamsimas
Untuk tahun 2023, program Pamsimas dilaksanakan di berbagai kampung dalam upaya menjawab kebutuhan air bersih dan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat
Biak (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Biak Numfor, Papua pada 2024 masih mengandalkan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga di kampung.

"Tahun ini kami melanjutkan pembangunan sarana air bersih melalui program Pamsimas," kata Kepala Dinas PUPR Biak Frans Wattimena di Biak, Senin.

Baca juga: Kementerian PUPR promosikan Pamsimas dalam World Water Forum Ke-10

Ia menyebut, menyediakan kebutuhan air bersih telah menjadi salah satu program andalan nasional untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak.

Kegiatan pemenuhan sanitasi dan air bersih, lanjut dia, dengan pola pendekatan berbasis masyarakat

Disebutkan Wattimena, program Pamsimas merupakan asset masyarakat yang dikelola oleh masyarakat.

Untuk tahun 2023, program Pamsimas dilaksanakan di berbagai kampung dalam upaya menjawab kebutuhan air bersih dan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat.

Untuk tahun 2024, lanjut dia, program Pamsimas tetap dilanjutkan sesuai dengan kebutuhan sarana air bersih warga kampung.

Baca juga: Pemkab Gorontalo Utara terima aset Program Pamsimas Tahun 2023

Ia mengatakan, Pamsimas bertujuan untuk meningkatkan praktik hidup bersih dan sehat di masyarakat.

Serta meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan.

"Pamsimas juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal (pemerintah daerah maupun masyarakat) dalam penyelenggaraan layanan air minum," sebut dia.

Pada tahun 2022 Pamsimas dibangun di Distrik Biak Utara dan tahun 2023 di Kampung Maryendi Distrik Samofa dan Distrik Biak Timur.

Kebutuhan air bersih di kota Biak dan sekitarnya masih disuplai perusahaan daerah air minum War Besrendi Biak dengan melayani 12 ribu rumah tangga.

Baca juga: Proyek pembangunan Pamsimas 2023 di Lombok Tengah rampung

Pewarta: Muhsidin
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:slot tergacor hari ini

Perbarui waktu:2024-07-04

Daftar bab terbaru
kentucky paito
bocoran jarwo slot
slot server eropa resmi gacor
qqbola
bonus new member 2018
situs slot tergacor saat ini
voucher indomaret 50 ribu
cara dapat uang dari safelinku
cinema777 rtp
Daftar isi semua bab
Bab 1 bola88 fortuna
Bab 2 win88
Bab 3 link baru slot gacor
Bab 4 piontogel
Bab 5 35 di erek erek
Bab 6 manjur 303 slot
Bab 7 tokopedia slot88 link
Bab 8 play 77 slot
Bab 9 dana now ilegal
Bab 10 sikat88 demo
Bab 11 link bagus slot
Bab 12 rajasocer
Bab 13 jam gacor mahjong ways 1
Bab 14 cipit77
Bab 15 pinjam uang di blibli
Bab 16 cara menyelesaikan pinjaman online
Bab 17 1121slot
Bab 18 erek erek 3 angka abjad
Bab 19 fire138
Bab 20 situs slot bonus new member
Klik untuk melihattersembunyi di tengah9320bab
kampusBacaan TerkaitMore+

Jalan spiritual yang kekal

tunai kilat ojk
Hasyim Asy'ari divonis langgar kode etik terima pendaftaran Gibran
Ketua DKPP Heddy Lugito membacakan vonis terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Pemilu 2024 pada sidang putusan di Jakarta, Senin (5/2/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt/aa.
sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari
Jakarta (ANTARA) - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

"Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan disebut di atas, memutuskan, satu, mengabulkan pengaduan para penganut untuk sebagian," kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan di Gedung DKPP, Jakarta, Senin.

Heddy mengatakan Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir.

"Dua, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari," tambah Heddy.

Baca juga: Kuasa Hukum Irman: Pimpinan dan anggota KPU langgar sumpah janji

Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

DKPP memerintahkan KPU menjalankan putusan tersebut dan meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawasi putusan itu.

"Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak putusan ini dibacakan. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini," ujar Heddy.

Untuk diketahui, Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Baca juga: Nomor telepon tiga pimpinan DKPP diretas
Baca juga: DKPP agendakan sidang aduan pelanggaran berat oleh KPU

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

seribu pemburu

aster88
Pakar sebut putusan DKPP tidak pengaruhi pencalonan Gibran
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito (tengah) didampingi anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi (kiri) dan J. Kristiadi (kanan) menyanyikan lagu Bagimu Negeri usai membacakan vonis terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden dalam sidang putusan di DKPP, Jakarta, Senin (5/2/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa
Jakarta (ANTARA) - Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu soal pelanggaran etik Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya tidak memengaruhi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024, kata pakar hukum tata negara.

"Secara hukum putusan KPU soal pencalonan Gibran tidak terpengaruh dengan keluarnya putusan DKPP," kata pakar hukum tata negara Universitas Borobudur Jakarta Prof. Faisal Santiago mengemukakan saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin, menanggapi putusan DKPP.

Menurut Faisal, tidak ada yang salah dengan ketua KPU RI karena hanya menjalankan putusan dari Mahkamah Konstitusi mengenai persyaratan capres dan cawapres. "Karena putusan MK adalah final dan mengikat sehingga KPU hanya menjalankan dari putusan tersebut," tambahnya.

"Bahwa setelah putusan MK tersebut terbit, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan terhadap Ketua MK Anwar Usman karena dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku hakim dalam mengadili perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal syarat batas usia capres dan cawapres, tidak ada pengaruhnya dengan putusan KPU soal pencalonan Gibran," jelas Faisal.

Baca juga: Hasyim Asy'ari divonis langgar kode etik terima pendaftaran Gibran

Ia menimpali, "Sama seperti putusan MK, di mana Anwar Usman, mantan Ketua MK, dikenakan pelanggaran berat, tetapi tahapan pendaftaran capres dan cawapres tetap berjalan sebagaimana mestinya."

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

"Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan disebut di atas, memutuskan, satu, mengabulkan pengaduan para penganut untuk sebagian," kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan di Gedung DKPP, Jakarta, Senin.

Baca juga: Ketua DKPP: Pelanggaran kode etik KPU tak pengaruhi pencalonan Gibran

Heddy mengatakan Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. "Dua, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari," tambahnya.

Selain Hasyim, enam orang anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin juga dijatuhi sanksi peringatan.

DKPP memerintahkan KPU menjalankan putusan tersebut dan meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengawasi putusan itu.

Hasyim Asy'ari bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Baca juga: Ketua KPU: Saya tak akan mengomentari putusan DKPP
Baca juga: Ganjar sebut putusan DKPP jadi pelajaran untuk demokrasi
Baca juga: Di Solo, Muhaimin tanggapi putusan DKPP soal Gibran

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Dewa Monster

finmas pinjaman online
Ganjar siap kembalikan alokasi wajib anggaran kesehatan 5-10 persen
Debat kelima Pilpres 2024. Capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo (kiri) dan Mahfud MD berpose usai tiba di lokasi debat kelima Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024) malam. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.
Maka pada tahap berikutnya barulah kita memberikan fasilitas kesehatan sampai ke desa-desa, seperti tadi, 1 Desa 1 Faskes 1 Nakes
Jakarta (ANTARA) - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan dirinya bersama calon wakil presiden Mahfud Md siap menerapkan kembali alokasi wajib anggaran untuk kesehatan sebesar 5 sampai 10 persen dari postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Ganjar alokasi wajib anggaran kesehatan tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan angka harapan hidup Indonesia, yang berada di urutan ke-10 dari 11 negara Asia Tenggara berdasarkan World Population Prospects 2022.

"Hanya memang ketika undang-undang sebelumnya mengatur bahwa ada persentase dari anggaran untuk kesehatan mesti diberikan terpotong kemarin, rasanya ini mesti dikembalikan. Angka lima sampai sepuluh persen menjadi angka yang bisa memastikan dalam politik kesehatan kita, layanan itu untuk bisa lebih baik," kata Ganjar dalam debat terakhir Pilpres 2024 yang dilaksanakan di Balai Sidang Jakarta, Minggu malam.

Ganjar juga mengatakan bahwa pemerintahannya kelak siap mendampingi sektor kesehatan untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia.

"Di samping itu tentu saja pemerintah mendampingi dalam setiap kebijakan yang ada, sehingga dalam politik anggaran ada persentase yang harus disiapkan agar anggaran kita mesti cukup untuk bisa memenuhi," ujarnya.

Walaupun demikian, ia mengatakan bahwa langkah promotif dan preventif harus diwujudkan oleh tiap warga negara yang diwujudkan dengan berolahraga, konsumsi makanan sehat, dan gaya hidup sehat. Menurut dia, langkah promotif dan preventif penting untuk dilakukan.

Baca juga: Prabowo: Seluruh penyelenggara negara harus diperbaiki gajinya

Baca juga: Anies janji pembangunan manusia hadirkan kesetaraan dan keadilan

Baca juga: Ganjar: Pembangunan RI beradab dimulai dari tiga aspek

Selanjutnya, kata dia, pemerintahan Ganjar-Mahfud pada tahap berikutnya akan menyediakan fasilitas kesehatan sampai ke desa-desa.

"Maka pada tahap berikutnya barulah kita memberikan fasilitas kesehatan sampai ke desa-desa, seperti tadi, 1 Desa 1 Faskes 1 Nakes," tuturnya.

Ganjar mengatakan angka usia harapan hidup tidak semata-mata dipengaruhi layanan kesehatan yang baik, tetapi juga hiburan yang baik melalui para budayawan untuk meningkatkan kebahagiaan.

"Kalau kita membicarakan angka harapan hidup maka terhadap mereka harus mendapatkan layanan kesehatan yang baik, mesti mendapatkan hiburan yang baik, budayawan juga bisa membantu mereka untuk bisa membahagiakan mereka, maka pada saat itu ada juga keinginan dari masyarakat kami ingin juga mendapatkan layanan yang baik, maka kalau kami mendapatkan layanan yang baik, maka kami merasa nyaman, kami senang dan hidup kami akan lebih panjang," tuturnya.

Namun demikian, Ganjar mengatakan langkah-langkah tersebut akan dilakukan secara bertahap karena program tersebut merupakan langkah komprehensif untuk memperpanjang angka usia harapan hidup.

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.

Debat pemungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Legenda Raja Naga Douluo Dalu 3

paito xiamen lottery lx
Kasad sebut pilot Susi Air yang disandera OPM kondisinya sehat
Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak (tiga kanan) menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers selepas acara perayaan Natal bersama TNI AD di Jakarta, Senin (5/2/2024). ANTARA/Genta Tenri Mawangi/aa.
Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyebut pilot Susi Air Philip Mark Merhtens yang disandera OPM kelompok Egianus Kogoya hingga saat ini kondisinya sehat.

Maruli mengatakan operasi pembebasan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu koordinasinya ada pada Markas Besar TNI yang bekerja sama dengan Polri.

"Informasi terakhir, pilot tersebut dalam keadaan sehat," kata Maruli ditemui wartawan usai menghadiri perayaan Natal bersama TNI AD di Jakarta, Senin.

Baca juga: Pangdam: Tidak ada pengerahan pasukan untuk bebaskan sandera

Dalam kesempatan sama, Kasad memastikan operasi pembebasan pilot Susi Air terus berlangsung. TNI menggandeng banyak pihak, termasuk pemuka adat, pemuka agama, dan pemerintah daerah untuk bernegosiasi dengan penyandera demi membebaskan Philip.

"Kalau saya mengikuti perkembangan dari Mabes TNI, kita terus melakukan upaya-upaya negosiasi. Itu yang saya dengar informasinya," kata Maruli.

Kepala Staf TNI AD menambahkan bahwa selama ini komunikasi dengan OPM kurang stabil. "Kalau saya lihat selama ini, orangnya ini nggak stabil. Kadang-kadang bilang A, besok bilang B lagi di sana," kata Maruli saat menanggapi pertanyaan mengenai rencana pembebasan pilot Susi Air.

Baca juga: Kapolda Papua: Kondisi pilot disandera KKB baik

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) berencana membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Merhtens pada 7 Februari 2024 atau tepat setahun sejak dia disandera.

Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom menyebut alasan pembebasan itu karena mereka meyakini tidak ada alasan untuk menahan Philip demi kemanusiaan.

"Tidak ada alasan untuk pilot harus ditahan sampai dunia kiamat," kata Sebby.

Baca juga: KSP: Pemda ujung tombak pembebasan pilot Susi Air Philips Marthen

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dalam beberapa kesempatan menegaskan operasi pembebasan pilot Susi Air menggunakan pendekatan lunak (soft approach) dan keras (hard approach).

Agus menjelaskan pendekatan lunak itu mengedepankan pembinaan teritorial dan kerja sama dengan instansi-instansi sipil yang ada di Papua. Sementara untuk pendekatan keras yang menggunakan senjata, menurut Agus, menjadi pilihan terakhir bagi TNI untuk operasi pembebasan OPM.

"Kita hindari adanya letusan senjata, satu butir pun," kata Agus Subiyanto di sela kegiatannya di Jayapura, Papua, pada 8 Desember 2023.

Baca juga: Panglima TNI tegaskan pembebasan sandera tetap "soft approach"
Baca juga: Wapres upayakan tempuh negosiasi bebaskan pilot Selandia Baru

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Sistem monster kekerasan paling kuat

situs slot gacor terpercaya
Usai debat, pengamat: Para capres belum menjawab masalah kesejahteraan
Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto (tengah) menyampaikan pandangannya disaksikan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan (kiri) dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo (kanan) saat debat kelima Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww/aa.
Jakarta (ANTARA) - Pengamat sekaligus peneliti bidang sosial The Indonesian Institute Research (TII) Dewi Rahmawati mengatakan sederet program kerja yang disampaikan ketiga calon presiden (capres) peserta Pemilu 2024 belum menjawab permasalahan dasar terkait aspek kesejahteraan rakyat.

"Melihat dari situasi lapangan saat ini dan dari hasil pemaparan visi misi capres malam ini, saya melihat program ketiga capres masih belum menjawab pertanyaan mendasar terkait kesejahteraan," kata Dewi menanggapi segmen pembuka Debat Kelima Capres Pemilu 2024 di Jakarta, Minggu malam (4/2).

Menurut Dewi, salah satu permasalahan mendasar yang luput dari pemaparan program kerja maupun visi dan misi ketiga capres tersebut ialah pemenuhan hak kebutuhan dasar individu.

Baca juga: Gunakan bahasa isyarat, Anies awali sambutan di debat kelima capres

Kebutuhan dasar itu, lanjutnya, meliputi kestabilan harga pangan; kemampuan memiliki rumah yang layak dan murah; serta peningkatan daya beli masyarakat.

Sementara itu, soal kebutuhan dasar lainnya, Dewi menyebutkan masalah kebijakan perlindungan sosial, baik untuk aspek kesehatan maupun jaminan hari tua, masih harus dibenahi skemanya.

Dia juga mengingatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sejatinya perlu kerja kolaboratif yang tidak hanya melibatkan negara, tetapi juga masyarakat sipil.

Mengaitkan secara khusus dengan aspek pendidikan, misalnya, dia mengatakan langkah penting yang harus dilakukan presiden terpilih nantinya adalah memetakan masalah dengan melibatkan pihak-pihak yang berkaitan langsung.

Baca juga: Peneliti BRIN: Ketiga capres saling respek dalam debat terakhir KPU

Langkah itu menjadi penting untuk menghindari pengambilan keputusan yang hanya terbatas pada satu masalah saja dan kembali melupakan masalah lain yang tidak kalah penting.

"Tidak adil rasanya jika kita membandingkan permasalahan kesejahteraan pendidik yang berada di perguruan tinggi dengan pendidik atau guru yang berada di tingkat pengajaran sekolah saja," ujar Dewi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.

Baca juga: Akademisi: Membentuk Kementerian Kebudayaan ide brilian para capres

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Legenda manusia ikan besar

neo pinjam tanpa bpjs
Ganjar: Seluruh perangkat negara harus hadir atasi masalah PMI
Capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo (kiri) dan Mahfud MD berpose usai tiba di lokasi debat kelima Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww/aa.
Jakarta (ANTARA) - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengatakan, negara harus hadir dengan segala perangkatnya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi pekerja migran Indonesia (PMI).

Ia menjabarkan perangkat-perangkat tersebut adalah duta besar Indonesia di luar negeri, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Ketenagakerjaan, hingga pemerintah daerah, yang menurut dia harus bisa menempuh berbagai langkah guna mencegah munculnya masalah saat PMI bekerja di negeri orang.

Baca juga: Ganjar tidak setuju dengan Prabowo soal makanan bergizi untuk anak

"Satu, mulai mereka berangkat, legalitasnya harus beres. Mulai mereka berangkat, kita harus sudah tahu skillnya apa. Mulai mereka berangkat, apa yang ada di kontrak kerja, harus kita pastikan. Ada lembaga yang harus melakukan kontrol," kata dia dalam debat kelima Pemilu 2024, Jakarta, Minggu.

Ia mencontohkan pengalamannya yang pernah membebaskan beberapa pekerja yang bermasalah di Arab Saudi, Sudan, dan Kamboja yang terindikasi perdagangan orang.

Ganjar yang semasa itu menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah menelepon menteri luar negeri dan duta besar untuk mendiskusikan penyelesaian masalah.

Baca juga: Ganjar: KTP Sakti mudahkan pendataan kelompok disabilitas

Terakhir, ia menekankan pentingnya penggunaan media sosial oleh para pejabat terkait untuk memudahkan masyarakat, utamanya PMI, mengadukan masalah secara cepat.

"Menggunakan banyak pintu-pintu untuk melaporkan adalah bagian cara cepat yang paling tepat untuk menangani kasus, tapi mencegah itu jauh lebih baik dengan sekali lagi, legalitas, keterampilan, kontrak, dan memberdayakan seluruh aparatur," ujar dia.

KPU telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Baca juga: Anies tersenyum lebar tanggapi pertanyaan Ganjar soal pembagian bansos

Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.

Debat pemungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2024