cara mendapatkan uang 50 ribu

Suami berperut hitam, tolong lepaskan

Harita Nickel Resmi IPO Hari Ini******

PT Trimegah Bangun Persada Tbk atauHarita Nickel resmi mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui mekanisme Penawaran Umum Perdana (IPO) pada hari ini, Rabu (12/4).

Emiten berkode NCKL tersebut menjadi perusahaan tercatat ke-31 yang tercatat di bursa pada 2023.

Harita menawarkan 7,99 miliar saham atau setara dengan 12,67 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Adapun harga penawaran umum yang ditetapkan Rp1.250 per saham. Melalui aksi korporasi ini, Harita memperoleh tambahan modal sebesar Rp9,99 triliun.

Berdasarkan data perdagangan pukul 13.13 WIB, harga saham Harita Nickel naik 4 persen ke level Rp 1.300 dari harga IPO, Rp1.250. Volume saham yang diperdagangkan tercatat 512 juta dengan nilai transaksinya Rp653 miliar.

Lihat Juga : Pertama Kali, RI Punya Pabrik Bahan Baterai Listrik Nikel Sulfat

Harita Nickel menunjuk PT BNP Paribas Sekuritas Indonesia, PT Citigroup Sekuritas Indonesia, PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Adapun Penjamin Emisi Efek dipercayakan kepada PT UOB KayHian Sekuritas, PT OCBC Sekuritas Indonesia dan, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia.

NCKL mengoperasikan pertambangan dan hilirisasi terintegrasi di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara.

Selain memiliki IUP, sejak tahun 2016, NCKL telah memiliki pabrik smelter nikel saprolit dan fasilitas pengolahan dan pemurnian (refinery) nikel limonit di wilayah operasional yang sama.

Kedua fasilitas tersebut hadir untuk mendukung amanat hilirisasi dari pemerintah Indonesia dengan memanfaatkan hasil tambang nikel NCKL dan entitas anak PT Gane Permai Sentosa (PTGPS).

Per 30 November 2023, NCKL mencatatkan pendapatan yang tidak diaudit dari kontrak dengan pelanggan mencapai Rp9,04 triliun selama periode Januari hingga November 2022.

[Gambas:Video CNN]

Putri Berubah

Bos KAI Buka Suara soal Rencana Impor KRL Bekas Jepang******

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia(KAI) Didiek Hartantyo buka suara soal kelanjutan rencana imporKRL bekas dari Jepang.

"Kan kemarin Pak Wamen (Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo) sudah ngomong, tunggu habis Lebaran," kata Didiek singkat di Apartemen Samesta Mahata Margonda, Depok, Jawa Barat, Kamis (13/4).

Kelanjutan impor KRL bekas Jepang memang sempat diungkap Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo. Tiko, sapaan akrabnya, mengatakan bakal tetap mengajukan izin impor meski tidak disarankan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Mungkin 10-12 train set. Kita lagi diskusi, nanti Senin mau ketemu ketua BPKP dan nanti ada menko marves, menperin, mendag, kita izin ada impor darurat saja. Sementara sekitar 10-12 train set untuk memenuhi 2023," katanya di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/4).

Ia mengakui memang ada penumpukan penumpang KRL di jam-jam sibuk, seperti pukul 6 hingga 8 pagi dan 17 hingga 18 sore. Oleh karena itu, impor KRL tetap diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut di 2023.

Kemudian, pemenuhan rangkaian KRL untuk 2024 akan dilakukan dengan skema retrofit sebelum akhirnya membeli hasil produksi INKA pada 2025. Tiko mengatakan pihaknya dan kementerian/lembaga (K/L) terkait bakal menyiapkan rencana kerja detail.

Sementara itu, Tiko menegaskan sumber impor KRL untuk 2023 akan tetap sama dan dilakukan pendanaan melalui PT KCI. Namun, keputusan baru akan diambil setelah Lebaran 2023.

"Sumbernya sama, spek sudah jelas kok. Ini masalah izin saja. Memang saat ini posisi izin untuk itu, izin impor permanen gak dikasih, dianggap tidak sesuai dengan semangat pemerintah untuk tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Tetap dengan pendanaan KCI, tetap," tutur Tiko.

"Nggak, nggak keburu (keputusan impor KRL sebelum lebaran) karena sudah mau liburan. Mungkin setelah lebaran. Awal Mei lah," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Aku benar-benar iblis

Mengintip Bahaya jika RI Turuti Kemauan China di Proyek Kereta Cepat******

Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kembali menjadi sorotan usai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan gagal menegosiasikan keinginan pemerintah Indonesia agar bunga pinjaman proyek itu turun dari 4 persen ke 2 persen.

Dari hasil negosiasi Luhut dengan China, Negeri Tirai Bambu hanya mau menurunkan bunga utang kereta cepat di level 3,4 persen.

Adapun total pinjaman yang dinegosiasikan Indonesia ke China Development Bank (CDB) sebesar US0 juta atau Rp8,3 triliun (kurs Rp14.841 per dolar AS). Utang itu akan digunakan untuk membiayai pembengkakan biaya (cost overrun) KCJB sebesar US,2 miliar atau Rp17,8 triliun.

Pinjaman tersebut merupakan bagian dari struktur pembiayaan KCJB yang membuat China dan Indonesia yang ikut menanggung beban cost overrun, di mana 25 persen berasal dari ekuitas konsorsium dan 75 persen dari pinjaman dari CBD.

Pemerintah sendiri sudah menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) Rp3,2 triliun ke KAI untuk memenuhi porsi ekuitas konsorsium Indonesia di KCIC.

Sedangkan dalam porsi pinjaman 75 persen, Indonesia menanggung 60 persen dan China 40 persen. Maka dari itu porsi utang Indonesia adalah 75 persen dikalikan US,2 miliar kemudian dikalikan 60 persen sehingga diperoleh sekitar US0 juta.

Luhut menyebut pemerintah tidak akan menyerah dan akan kembali bernegosiasi agar bunga pinjaman utang itu bisa di bawah 3,4 persen.

"Kemarin dia sudah mau turun dari 4 persen, tapi angkanya kita mau lebih rendah lagi. Offer pertama 3,4 persen dari 4 persen, tapi kita masih ingin lebih rendah lagi kalau bisa. Maunya kita 2 (persen)," ujar Luhut dalam konferensi pers, Senin (10/4).

Kendati demikian, Luhut yakin pemerintah mampu membayar bunga 3,4 persen tersebut. Ia berharap jangan pernah ada yang meragukan pemerintah di tengah penerimaan pajak yang tokcer.

"Enggak ada masalah. Kamu kok meragukan negaramu sih. Kamu jangan underestimate, negara kita makin efisien makin baik. Lihat penerimaan pajak kita naik 48,6 persen tahun lalu. Karena banyak efisiensi, efisiensi batu bara efisiensi mesin segala macam. Itu kadang kita nggak sadar," pungkasnya.

Bukan hanya tak mau menurunkan bunga, China juga kekeh minta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penjamin untuk pinjaman untuk proyek tersebut.

Namun Luhut tak mengiyakan permintaan China itu. Ia justru merekomendasikan penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) alias PII.

"Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," kata Luhut.

Lantas apa dampak yang dirasakan Indonesia jika China tidak mau menurunkan bunga dan meminta APBN sebagai jaminan?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan meski China tidak mau menurunkan bunga, bukan berarti Indonesia berpotensi gagal bayar. Hanya saja, beban utang yang ditanggung akan sangat berat dan ujungnya akan mengandalkan APBN.

"Kalau asumsinya penerimaan pajak tinggi sehingga kemampuan bayar utang tinggi itu sepertinya kurang tepat. Bisa dilihat rasio pajak kita kan jelek naik turun di 8-10 persen, itu pun kemarin karena dapat durian runtuh batu bara saja jadi naik, tahun ini rasio pajaknya turun lagi," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Rabu (12/4).

Namun, Bhima mengatakan kalau sampai utang tersebut gagal dibayar, maka konsesi pengelolaan kereta cepat bisa diambil alih kreditur China. Bahkan pemasukan dari tiket kereta pun akan langsung jadi pendapatan kreditur.

Lihat Juga : Elon Musk 'Pamer' PHK 80 Persen Karyawan Twitter

Gagal bayar utang juga bisa berimbas pada merosotnya rating surat utang pemerintah di mana investor tidak lagi percaya, dan bisa membuat rupiah melemah cukup dalam karena keluarnya dana asing. Defisit APBN pun bisa melebar dan sulit ditutup dengan penerbitan utang baru.

Menurut Bhima, yang menjadi masalah sebenarnya bukan soal negosiasi bunga, tapi persoalan menanggung biaya risiko cost overrun. Kalau bicara bunga, imbuhnya, pemerintah Indonesia yang tetap keluar uang baik melalui BUMN maupun APBN langsung.

"Pengajuan pinjaman baru untuk menutup cost overrun hanya untungkan pihak kreditur karena pembengkakan biaya juga dimulai dari kesalahan proses perencanaan di awal atau feasibility study. Waktu itu proses perencanaan proyek over optimis dan kreditur menawarkan bunga murah, tapi begitu dijalankan ada biaya bengkak. Apa semua full tanggung jawab BUMN dan pemerintah Indonesia? Ini kan kurang fair," kata Bhima.

Proyek kereta cepat harusnya tak dikaitkan dengan penerimaan negara

Tuan muda yang malas dan pengurus rumah tangga yang cantik

Ma'ruf Amin Bela Sawit RI yang Dituding Rusak Hutan******

Wakil Presiden Ma'ruf Amin membela sawit RI yang dituding merusak hutan hingga memicu pemanasan global. Ia mengatakan kampanye negatif tersebut mulai marak sejak 2006.

Ma'ruf menyebut ketika Indonesia menjadi produsen utama kelapa sawit alias CPO dunia, permintaan produk olahan sawit terus meningkat. Di sisi lain, kampanye negatif mulai bermunculan menyerang Indonesia.

"Argumen utamanya karena dianggap merusak lingkungan, merusak hutan, menyerap banyak air, menyebabkan pemanasan global, merusak lahan gambut, dan minyak yang dihasilkan mengandung lemak," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (12/4).

Ia menegaskan instrumen kebijakan untuk mendorong praktik keberlanjutan di industri kelapa sawit telah tersedia, salah satunya Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia alias ISPO.

Menurut Ma'ruf, ISPO bakal menaikkan daya saing sekaligus memperkuat upaya untuk mengakselerasi penurunan emisi karbon dari industri kelapa sawit Indonesia.

"Berdasarkan perhitungan, tutupan kebun sawit nasional seluas 16,38 juta hektare berkontribusi pada penyerapan 2,2 miliar ton CO2 setiap tahun," rinci Ma'ruf.

Selain itu, Ma'ruf menyinggung program biodiesel atau B30 yang diklaim telah mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 29,5 juta ton CO2 di 2022.

Berbekal data tersebut, Ma'ruf menyebut kontribusi kebun sawit nasional cukup besar dalam pengendalian perubahan iklim.

"Jika fakta-fakta tersebut terkomunikasikan dengan baik, maka diharapkan masyarakat internasional khususnya akan lebih memahami, sehingga dapat menekan kampanye negatif terhadap industri kelapa sawit," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Perburuan protagonis tanpa batas

China Minta APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat Jakarta******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengatakan Chinakekeh minta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penjamin pinjaman utang proyek Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB).

Namun, Luhut tak mengamini tuntutan China tersebut. Ia merekomendasikan penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) alias PII.

"Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," kata Luhut dalam konferensi pers di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Senin (10/4).

Di lain sisi, Luhut menyebut China hanya mau menurunkan bunga utang kereta cepat dari 4 persen ke level 3,4 persen. Luhut menyebut bunga utang tersebut masih terlalu tinggi dan pemerintah ingin bunga utang bisa turun sampai 2 persen.

Meski bunga masih cukup tinggi, Luhut mengatakan pemerintah tak masalah. Menurutnya, pemerintah bakal tetap membayarnya karena bunga itu sudah lebih baik dari bunga pinjaman luar negeri lainnya.

"Karena kalau kamu pinjam ke luar juga bunganya sekarang bisa 6 persen juga. Jadi 3,4 persen misalnya sampai situ, we are doing ok walaupun nggak oke-oke amat," dalih Luhut.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur Utama PT PII Wahid Sutopo mengatakan belum menerima mandat dari Luhut soal proses penjaminan proyek KCJB tersebut. Kendati, ia menegaskan PT PII hadir untuk melaksanakan penjaminan pemerintah di proyek infrastruktur.

"Terkait proyek KCJB, sampai saat ini kami belum secara resmi menerima penugasan dari pemerintah dalam melakukan penjaminan proyek tersebut," kata Wahid kepada CNNIndonesia.com,Rabu (12/4).

"Namun, sekiranya akan mendapatkan penugasan untuk penjaminan KCJB, kami berkomitmen akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Badai

China Minta APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat Jakarta******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengatakan Chinakekeh minta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penjamin pinjaman utang proyek Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB).

Namun, Luhut tak mengamini tuntutan China tersebut. Ia merekomendasikan penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) alias PII.

"Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," kata Luhut dalam konferensi pers di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Senin (10/4).

Di lain sisi, Luhut menyebut China hanya mau menurunkan bunga utang kereta cepat dari 4 persen ke level 3,4 persen. Luhut menyebut bunga utang tersebut masih terlalu tinggi dan pemerintah ingin bunga utang bisa turun sampai 2 persen.

Meski bunga masih cukup tinggi, Luhut mengatakan pemerintah tak masalah. Menurutnya, pemerintah bakal tetap membayarnya karena bunga itu sudah lebih baik dari bunga pinjaman luar negeri lainnya.

"Karena kalau kamu pinjam ke luar juga bunganya sekarang bisa 6 persen juga. Jadi 3,4 persen misalnya sampai situ, we are doing ok walaupun nggak oke-oke amat," dalih Luhut.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur Utama PT PII Wahid Sutopo mengatakan belum menerima mandat dari Luhut soal proses penjaminan proyek KCJB tersebut. Kendati, ia menegaskan PT PII hadir untuk melaksanakan penjaminan pemerintah di proyek infrastruktur.

"Terkait proyek KCJB, sampai saat ini kami belum secara resmi menerima penugasan dari pemerintah dalam melakukan penjaminan proyek tersebut," kata Wahid kepada CNNIndonesia.com,Rabu (12/4).

"Namun, sekiranya akan mendapatkan penugasan untuk penjaminan KCJB, kami berkomitmen akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]