cara kredit di lazada tanpa kartu kredit

Kota super terapung

Wamen BUMN Mengaku Sebal Stasiun Kereta Cepat Dibangun Tanpa Akses******

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengaku sebal dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) lantaran akses jalan dari stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandungtidak direncanakan.

"Dengan PMO yang dibikin kompleks, saya missedsatu hal. November tahun lalu saya baru realize, kita lupa mikirin akses stasiun. Ini juga saya sebel juga sama anak-anak KAI jadi akses stasiun belum dipikirin. Jadi Halim, Karawang nggak ada jalan akses ke tol sama ke jalan besar, baru kita dorong sekarang," katanya dalam acara InJourney Talks, Selasa (1/8), dikutip dari detik finance.

Tiko mengatakan akibat hal itu, mau tak mau Stasiun Karawang dan Padalarang akan terlambat dibuka. Sebab, jika Stasiun Karawang dibuka sekarang, maka tidak ada jalan aksesnya.

"Saya bilang gimana dulu perencanaan bisa kelewatan masalah jalan nggak ada, baru sekarang mau dibangun," sambungnya.

Menurutnya, dalam pekerjaan proyek selalu muncul adanya titik buta atau blind spot. Sebab itu, dalam sebuah tim harus saling mengingatkan.

"Evendengan PMO yang dibikin besar, karena saya fokus di deliverykeretanya, lupa, baru November tahun lalu kita cek ternyata jalannya belum dibangun. Bahwa kita blind spotselalu muncul, kalau tim itu yang sehat, tim yang saling mengingatkan," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Agen Perjalanan Xuanjie

Zulhas Sebut Eropa Tak Adil soal UU Anti Deforestasi******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menilai Uni Eropa(UE) tidak adil terkait Undang-undang (UU) Anti Deforestasi.

Pasalnya, regulasi itu akan mengganggu ekspor beberapa produk RI yang dianggap berdampak pada kelestarian hutan seperti kopi, sawit, lada, coklat, hingga karet. Padahal, RI tidak pernah melarang UE mengekspor produknya ke Tanah Air.

"Indonesia tidak pernah melawan produk-produk Uni Eropa. Walaupun kita ini mayoritas muslim, itu impor wine, alkohol banyak. Dan itu saya mengatakan betapa tidak adilnya," katanya dalam acara Food Agri Insight di kantor Kemendag, Selasa (1/8).

Pemerintah juga akan mengambil langkah lain, di antaranya menyampaikan keberatan kepada UE secara bilateral. Kemudian membahas UU Anti Deforestasi di berbagai komite di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) seperti Komite Pertanian, Komite Akses Pasar, serta Komite Perdagangan dan Lingkungan.

Lalu, mengajukan permohonan ke WTO untuk menilai kesesuaian UU Anti Deforestasi dengan ketentuan WTO. Kemudian mendukung perbaikan sistem terkait lingkungan dan keberlanjutan data dan menjalankan kebijakan yang berkontribusi untuk mengatasi perubahan iklim.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan UU Anti Deforestasi berpotensi menimbulkan kerugian bagi Indonesia hingga US miliar atau Rp104,7 triliun (asumsi kurs Rp14.961 per dolar AS).

Ia menyebut UU Anti Deforestasi membuat produksi tujuh komoditas yang berpotensi menurun, di antaranya sapi, kakao, sawit, kacang kedelai, kayu, hasil karet, hingga kopi dan produk turunannya.

"Regulasi ini akan ada implementing regulationyang akan berlaku sejak nanti diundangkan 18 bulan, di bulan Juni 2025. Produk Indonesia yang terdampak senilai US miliar," katanya usai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/7).

[Gambas:Video CNN]

Permainan berburu

BI Izinkan Pebisnis Pakai Rekening Simpanan Dolar Jaminan Kredit******

Bank Indonesia (BI) mengungkapkan eksportir bisa menggunakan rekening khusus simpanan DevisaHasil Ekspor (DHE) sebagai jaminan pengambilan kreditdi perbankan.

Hal ini sebagai jawaban atas keresahan eksportir yang takut kekurangan modal karena diwajibkan menyimpan DHE nya di dalam negeri sebanyak 30 persen selama tiga bulan mulai 1 Agustus 2023.

"Kalau eksportir butuh rupiah, deposito valas atau reksus valas bank bisa digunakan sebagai agunan untuk kredit rupiah," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jumat (28/7).

"Jadi bank bisa memberikan kredit rupiah kepada eksportir dengan agunan reksus atau deposito valas, (untuk besaran) suku bunganya antara bank dengan eksportir," jelasnya.

Ketua DK Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar memastikan pihaknya telah memberikan memberikan arahan dan imbauan kepada seluruh perbankan agar bisa menjadikan rekening khusus DHE sebagai jaminan pemberian kredit kepada eksportir.

Dengan demikian, maka eksportir tak perlu lagi khawatir jika kekurangan modal akibat DHE nya di tahan selama tiga bulan. Sebab, pemerintah pun menyiapkan kemudahan lainnya.

"OJK memberikan dukungan penempatan DHE SDA dari eksportir di bank yaitu untuk dapat digunakan sebagai agunan tunai atau cash collateral sepanjang memenuhi persyaratan agunan tunai di dalam aturan OJK mengenai kualitas aset," pungkas Mahendra.

Sebelumnya, para eksportir mengungkapkan cemas dengan aturan wajib simpan DHE ini. Sebab kebijakan itu mereka nilai bisa mengganggu arus keuangan perusahaan karena uang hasil ekspor yang biasanya bisa langsung digunakan kembali untuk berbisnis harus ditahan untuk waktu lama.

"Aturan tersebut akan mengganggu arus kas para eksportir SDA, bukan saja perusahaan pertambangan batu bara, tetapi juga mineral, kehutanan, perkebunan, dan perikanan," ujar Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia kepada CNNIndonesia.com, Selasa (18/7).

[Gambas:Video CNN]

Kendati demikian, ia menekankan pihaknya siap untuk melaksanakan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Hanya saja, APBI berharap bisa diikutsertakan dalam pembahasan aturan turunan atau teknis PP 36/2023 tersebut.

Senada, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menilai aturan tersebut akan membebani perusahaan. Sebab, para eksportir mau tidak mau harus menyediakan modal tambahan senilai DHE yang ditahan dalam melaksanakan kegiatan usaha.

"Sebenarnya itu menjadikan perusahaan harus menambah biaya, karena ditahan tiga bulan. Ujung-ujungnya perusahaan harus menyediakan modal kerja sebesar 30 persen dari devisa yang ditahan," ungkapnya.

Tuhan Tuhan Perancang Dunia

Mendag Tak Larang Semua Produk Impor Rp1,5 juta Dijual di E******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan larangan menjual barang impor dimarketplacedi bawah US0 atau Rp1,5 juta berlaku hanya untuk skemacross border commerce.

Artinya, larangan hanya berlaku untuk ritel luar negeri yang menjual produknya langsung ke konsumen di Indonesia.

Kebijakan itu akan tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Selain itu, ia menjelaskan marketplacetidak boleh sekaligus menjadi produsen. Kemudian pedagang asing di e-commercejuga bakal diperlakukan sama dengan UMKM lokal.

"Perlakuannya harus sama dengan UMKM kita. Perizinan, bayar pajak kalau impor barang," katanya.

Ia menyebut revisi Permendag 50/22 tersebut saat ini sedang dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki juga mendukung larangan tersebut. Ia tak sudi jika produk-produk UMKM lokal harus berbagi panggung dengan barang impor, terutama yang bisa diproduksi pedagang lokal.

"Untuk barang-barang yang sudah diproduksi di dalam negeri, kita engak perlu lagi masuk impor, itu arahan Presiden (Joko Widodo). Karena itu, menurut saya harganya harus dipatok, minimum US0 (Rp1,5 juta), masuk ke sini itu boleh. Tapi kalau di bawah itu, jangan dong. Supaya untuk melindungi produk-produk UMKM," jelasnya.

Wacana larangan produk impor di bawah Rp1,5 juta itu bermula dari fenomena Project S TikTok yang ditengarai bisa memata-matai kebiasaan penggunanya, termasuk urusan belanja.

Perusahaan asal China itu dicurigai bakal memanfaatkan data penggunanya untuk meminta UMKM Negeri Tirai Bambu membuat produk tersebut dan dipasarkan via TikTok Shop.

[Gambas:Video CNN]

Pengecoran Warisan

Basuki Bakal Jadi Menteri Pertama Tinggal di IKN******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku bakal menjadi menteri pertama yang tinggal di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menurutnya, ia akan tinggal di IKN sembari memantau pembangunan proyek yang ada di sana. Sehingga kemungkinan tidak akan lama menjadi warga IKN.

"Insyaallahsaya akan menjadi menteri pertama yang akan tinggal di IKN. Walaupun mungkin cuma beberapa bulan," ujar Basuki dalam Sewindu PSN: Sustainable Infrastructure Towards Indonesia Emas 2045, Jakarta Selatan, Rabu (26/7).

Hal ini diharapkan menjadi daya tarik tambahan bagi masyarakat untuk tinggal di IKN. Sebab, jika ingin bolak balik ke Samarinda tak lagi membutuhkan waktu lama.

"Targetnya dari Balikpapan ke IKN bisa kita capai tidak boleh lebih dari 40 menit. Kalau mau jadi model pelopor tinggal di IKN, daftar ke saya," jelasnya.

Di kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan akan ikut tinggal di IKN menemani Basuki.

Ia menjelaskan pembangunan kantor Kemenko Perekonomian juga tengah dilaksanakan di IKN.

"Pembangunan IKN, selain kantornya Pak Basuki, kantor menko pun yang akan pertama di sana. Jadi nanti saya akan ngopi bareng dengan Pak Basuki di ibu kota negara saat selesai ini pertama. Kita nikmati bulan-bulan menjelang Agustus pak ya," pungkas Airlangga.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Era Kapur

Anak Buah Luhut Bongkar Kelicikan Konsultan di Proyek BUMN******

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi(Kemenko Marves) pimpinan Luhut Panjaitanmembongkar dugaan praktik licik konsultan di tender proyek yang dilaksanakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kelicikan berujung pada pengadaan barang impor. Kelicikan itu diungkap oleh Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo RM Manuhutu. Ia mengatakan kelicikan dilakukan oleh konsultan dalam tender yang mengarahkan BUMN agar membeli barang-barang 'nyeleneh', sehingga terpaksa impor.

"Ini riil case, kebetulan kami di pariwisata. Ada satu BUMN, pejabat itu menceritakan, kuncinya (tender proyek) salah satu ada di konsultan. Konsultan itu kalau sudah ada titipan dari produsen, nanti pada saat dia merekomendasi akan spesifik ke produksi-produksi tertentu," tutur Odo di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (28/7).

"Si konsultan mengatakan untuk hotel ini cocoknya pohon palem ini, yang tidak ada di Indonesia. Jadi, terpaksa impor. Kemudian, lampunya harus begini,look, dan warnanya begini dan itu (barang) gak ada di Indonesia," sambungnya.

Untuk itu, Odo meminta jajaran direksi perusahaan pelat merah lebih tegas mengamati proses tender supaya tak kecolongan dengan permainan para konsultan.

Odo meminta untuk setiap pengadaan barang dan jasa di tender BUMN harus jelas spesifikasinya sedari awal sehingga tidak terkecoh oleh rekomendasi konsultan.

"Harus dikontrol konsultan ini. Kalau di BUMN, direksinya harus lihat detail. Jangan mudah percaya apa yang ditulis konsultan karena mereka ada kerja sama," sarannya.

"Bukan dilarang, tapi kalau kita memang pro produk dalam negeri harus detail melihat satu per satu. Contoh kecil, bunga (harus) seperti ini, eh ada di luar negeri (terpaksa impor)," tambah Odo.

Bahkan, ia menuturkan pengusaha anggrek di Indonesia menyebut saat ini 70 persen bunga yang dipakai tersebut adalah impor. Salah satu contohnya, bunga anggrek besar berwarna putih.

Ia mengatakan bunga itu sudah dipastikan impor dari Taiwan.

Di lain sisi, Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi (OBTI) Kementerian Keuangan Sudarto menyebut uang negara disumbang setoran pajak masyarakat Indonesia, mulai dari pajak penghasilan (PPh) hingga pajak pertambahan nilai (PPN).

Ia heran jika masih ada K/L yang malah berbangga membeli produk impor.

"Kok dibelikan produksi luar negeri? Aneh kan, logikanya di mana? Harusnya kita beli produk sendiri yang diproduksi rakyat. Ini logika (beli produk impor) gak masuk akal sama sekali. Kita dipungut pajak, tapi oleh pejabat-pejabat kita dibelikan produk luar negeri," kritik Sudarto.

[Gambas:Video CNN]