red 88 slot

Memecahkan rekor

Aturan Baru Kemenhub: Penumpang Kapal Laut Kini Boleh Lepas Masker******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan aturan baru tentang protokol kesehatan pelaku perjalanan untuk dalam negeri dan luar negeri, salah satunya Surat Edaran (SE) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Transportasi Laut.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha mengatakan penumpang kini tidak diwajibkan mengenakan masker namun dianjurkan untuk melakukan vaksinasi hingga booster kedua. 

Dalam aturan tersebut, kebijakan tersebut berlaku bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan pelaku perjalanan dari luar negeri yang akan melakukan perjalanan dari dan/atau ke pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia dengan transportasi laut.

Berikut aturan lengkapnya; 

1. Masyarakat diberikan kelonggaran untuk tidak menggunakan masker jika dalam keadaan sehat dan tidak berisiko terhadap covid-19.

2. Masyarakat tetap diimbau untuk menggunakan masker yang tertutup dengan baik saat berada dalam keadaan tidak sehat atau berisiko covid-19, baik sebelum maupun selama melakukan perjalanan dan berada di fasilitas publik.

3. Masyarakat atau pelaku perjalanan, baik dalam negeri maupun luar negeri yang menggunakan moda transportasi laut termasuk nakhoda dan awak kapal dianjurkan tetap melakukan vaksinasi covid-19 sampai dengan booster kedua atau dosis keempat terutama bagi masyarakat yang memiliki risiko tinggi penularan covid-19.

4. Masyarakat dianjurkan untuk tetap menggunakan aplikasi SatuSehat untuk memonitor kesehatan pribadi serta selalu membawa hand sanitizer atau mencuci tangan dengan sabun secara berkala.

[Gambas:Video CNN]

Mengguncang langit

Erick Thohir Buka******

Menteri BUMNErick Thohir akhirnya buka suara soal kerugian Sirkuit Mandalika akibat World Superbike (WSBK).

Ia mengakui ada beberapa eventyang dilaksanakan di Sirkuit Mandalika cukup memberatkan operasional dan karena itu perlu di negosiasikan ulang.

"Ada beberapa eventyang saya rasa memang misalnya memberatkan ya kita negosiasi ulang. Ya itu hal yang biasa," katanya di Gedung DPR, Kamis (15/6).

Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengatakan kerugian terbesar Sirkuit Mandalika berasal dari penyelenggaraan WSBK. Ajang ini tidak menarik bagi investor untuk masuk menjadi sponsor.

"WSBK ini menunjukkan kerugian, sehingga apa yang kami lakukan adalah kami akan bernegosiasi untuk menghilangkan WSBK ini," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6).

Ia pede jika nantinya penyelenggaraan WSBK dihilangkan, beban InJourney bisa berkurang banyak sehingga kerugian yang ditimbulkan tidak makin besar tiap tahunnya dibandingkan bila eventtersebut dipertahankan.

"Nanti WSBK ini akan turun, akan kita hilangkan, sehingga tidak muncul biaya di dalam penyelenggaraan WSBK yang itu sebetulnya event-nya tidak menarik secara sponsorship," jelasnya.

Selain event WSBK, kerugian perusahaan juga disumbang dari penyelenggaraan MotoGP. Penyebabnya, karena pemasukan dari iklan dan sebagainya lebih kecil dibandingkan biaya operasionalnya.

Dari perhitungan InJourney, kerugian akibat penyelenggaraan MotoGP mencapai Rp50 miliar. Namun, acara ini cukup menarik sponsor sehingga bisa tetap dilaksanakan.

Meski masih merugikan, Erick menyatakan MotoGP masih akan tetap dipertahankan.

"Karena itu positif untuk branding sebuah negara," katanya. 

[Gambas:Video CNN]

Warisan kekaisaran

Cerita Bahlil soal Gaji Menteri Rp19 Juta******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan gaji menterihanya Rp19 juta per bulan dan dana operasionalnya Rp100 juta lebih. 

Karena itu, ia menyarankan para mahasiswa agar menjadi pengusaha saja.

"Teman-teman semua, yang kuliah, saya menyarankan kalian menjadi pengusaha. Saya sudah rasa, gaji menteri kalian tahu berapa? Menteri ini cuma gaya aja, gaji menteri itu cuma Rp19 juta," ujar Bahlil dalam acara Research & Innovation Expo 2023, dikutip Detik, Kamis (15/6).

Bahlil lantas membagikan pengalamannya. Ia pernah menjadi karyawan dan hingga direktur di sebuah perusahaan pada usia 26-27 tahun dengan gaji Rp60 juta.

Namun, ia memilih mundur dan membangun bisnis sendiri. Setelah itu, Bahlil terjun ke dunia politik, menjadi ketua HIPMI hingga akhirnya menjadi menteri yang membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dari sederet pengalaman tersebut, Bahlil mengaku menjadi pengusaha merupakan pekerjaan paling mulia. Kemudian, gajinya pun tidak terbatas.

"Menurut saya, inisharingpengalaman, menjadi pengusaha itulah pekerjaan paling mulia, independen, gajinya tidak terbatas. Bosnya sendiri, mau bangun tidur jam berapa, mau tidur jam berapa, mau kemana, tidak ada yang atur," katanya.

"Jadi menteri tidur aja diatur, mau kemana-mana tidak bisa. Kalau kita ke mal, menteri ke mal, dibilang menteri enggak ada kerjaan, bayangin," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Tenglong Melahap Langit

Penumpang Commuterline Sudah Dibolehkan Lepas Masker******

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) resmi mencabut aturan penggunaan masker di dalam commuterline per Senin (12/6). Penumpang yang dapat memastikan kesehatannya diperkenankan untuk melepaskan masker di dalam gerbong.

"Diperbolehkan tidak memakai masker dalam keadaan sehat," tulis akun Twitter resmi PT KCI @CommuterLine, Senin (12/6).

Lihat Juga : TransJakarta Izinkan Penumpang Tak Bermasker, KRL Masih Wajib Masker

"Dianjurkan untuk tetap memakai masker dengan benar bagi pengguna dalam keadaan tidak sehat," lanjut cuitan Commuterline.

Aturan tersebut sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait protokol kesehatan (prokes) pada masa transisi endemi.

"Sesuai Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan No. 17 Tahun 2023 Tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Orang Dengan Transportasi Kereta Api Pada Masa Transisi Endemi Covid-19," tulisnya.

Lihat Juga : BPKP Siap Audit Ulang Rencana Impor KRL Bekas Jika Diminta Erick

Dalam laman https://commuterline.id/, PT KCI juga menganjurkan penumpang melakukan vaksinasi Covid-19 sampai dengan booster kedua atau dosis keempat.

Menurut VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba, hal tersebut dikhususkan bagi masyarakat yang memiliki risiko tinggi penularan Covid-19.

"Untuk kesehatan bersama KAI Commuter tetap mengimbau seluruh pengguna tetap memakai masker dengan baik dan benar selama perjalanan," tutur Anne dalam keterangannya.

Perjalanan Fantasi dan Legendaris

Harga Emas Antam Turun Rp6.000 Jadi Rp1,053 Juta per Gram******

Harga jualemasPT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp1,053 juta per gram pada Rabu (13/6) pagi. Harga ini turun Rp6.000 per gram dari perdagangan sebelumnya.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga turun Rp6.000 per gram dari Rp940 ribu per gram menjadi Rp934 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp576,5 ribu, 2 gram Rp2,04 juta, 3 gram Rp3,04 juta, 5 gram Rp5,04 juta, 10 gram Rp10,02 juta, 25 gram Rp24,93 juta, dan 50 gram Rp49,79 juta.

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX naik 0,04 persen menjadi US.959 per troy ons. Senada, harga emas di perdagangan spot juga naik 0,14 persen ke US.946 per troy ons pada pagi ini.

Analis Pasar Lukman Leong memproyeksi harga emas bakal tetap turun meski data inflasi AS yang baru saja dirilis lebih rendah dari perkiraan. Inflasi AS pada Mei tercatat sebesar 4 persen (yoy), di bawah ekspektasi 4,1 persen.

"Harga emas tertekan oleh sentimen risk ondi pasar dan naiknya imbal hasil obligasi AS," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, ia memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.930 per troy ons dan resistance US.960 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Aku benar-benar tidak curang

Minim Partisipasi Rakyat, PB HMI Sebut RUU Kesehatan Bermasalah******

Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Direktur Eksekutif Badan Koordinasi Nasional Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI PB HMI), Fahmi Dwika Hafiz Triono, menilai RUU Kesehatan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, dan belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan publik yang dijamin oleh konstitusi.

"RUU Kesehatan Omnibus Law adalah produk hukum yang bermasalah dan minim partisipasi bermakna dari pemerintah dan DPR RI. Kami menyerukan penundaan pembahasan RUU tersebut untuk memberikan ruang bagi aspirasi publik dan partisipasi yang lebih luas dalam menentukan kebijakan kesehatan yang berpihak pada kepentingan rakyat," kata Fahmi.

"Pelayanan kesehatan adalah pelayanan publik yang lahir sebagai perintah Undang-Undang. Oleh karena itu, pelayanan publik harus diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat," kata Fahmi.

Di sisi lain, LKMI PB HMI juga mengkritisi penghilangan mandatory spendingdalam RUU Kesehatan, yang dianggap dapat menurunkan standar kualitas pelayanan kesehatan tanpa tolok ukur jelas. Sehingga, berpotensi berdampak buruk pada pelaksanaan pelayanan kesehatan di waktu mendatang.

Pada saat bersamaan, pemerintah dinilai menghilangkan perlindungan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang selama ini terlibat skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Untuk itu, LKMI PB HMI menuntut peningkatan mandatory spendinguntuk mendukung kualitas pelayanan kesehatan. Fahmi menambahkan, perlu ada ruang aspirasi publik dan partisipasi masyarakat yang representatif dalam pembahasan RUU Kesehatan ini.

Senada, perwakilan koalisi yang juga peneliti The Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, menegaskan RUU Kesehatan belum berpihak pada kepentingan rakyat, serta belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan publik yang merupakan amanah konstitusi.

"Pengesahan RUU Kesehatan seharusnya ditunda, dan kalau itu tidak dijalankan, maka langkah selanjutnya adalah justru kita harus menolak adanya RUU Kesehatan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat," ujar Sri Palupi.

Menurutnya, kebutuhan RUU Kesehatan ini masih lemah, di mana Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kesehatan tidak cukup untuk menjelaskan urgensi Omnibus Law.

Tak sampai di sana, substansi dalam RUU Kesehatan memuat berbagai kontradiksi. Bagi Sri Palupi, penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan yang tergesa-gesa hanya membuang sumber daya negara.

"Tata kelola kesehatan yang disentralisasi oleh pemerintah pusat dapat mengurangi independensi di sektor kesehatan. Ironisnya dominasi profesi itu kemudian diambil alih oleh Menkes. Yang terjadi itu bukan menyelesaikan masalah tetapi hanya memindahkan masalah," katanya.