pinjam uang kur bri

Bangkitnya Ksatria yang Terlahir Kembali

Sepak Terjang Bisnis Sukanto Tanoto, dari Bengkel ke Bantu IKN Jokowi******

Pengusaha Sukanto Tanoto akan membantu Presiden Jokowi membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Informasi disampaikan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia akhir pekan kemarin. Bahlil menyebut Sukanto Tanoto bakal bergabung dalam konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang dipimpin Sugianto Kusuma alias Aguan selaku pendiri Agung Sedayu Group dalam membangun IKN.

Ia menyebut beberapa proyek yang akan dibangun Tanoto dan Aguan, antara lain hotel, cafe, pusat olahraga, dan lainnya. Meski tak mengatakan berapa nilai investasi tersebut, Bahlil menegaskan pembangunan dan groundbreaking bakal dilakukan September 2023 mendatang.

Lantas, bagaimana sepak terjang bisnis Sukanto Tanoto sebelum disebut bakal membangun IKN?

Mulanya, Tanoto adalah pengusaha bengkel suku cadang yang menyuplai berbagai kebutuhan perusahaan minyak dan konstruksi di sekitar ruko kecilnya di Medan, Sumatra Utara. Label pemasok suku cadang dan pengusaha di bidang jasa konstruksi untuk industri minyak itu disematkan pada dirinya sejak 1967.

Namanya kemudian melejit sebagai Pendiri sekaligus Chairman Royal Golden Eagle (RGE) pada 1973 dengan fokus bisnis kayu lapis. Seiring berjalannya waktu, gurita bisnis RGE pun meluas hingga kancah global.

RGE beroperasi di Indonesia, China, Brasil, Spanyol, dan kantor-kantor pemasaran lainnya di banyak negara di seluruh dunia. Lini bisnis terkemuka RGE, antara lain di bidang industri pulp dan kertas (APRIL dan Asia Symbol), minyak kelapa sawit (Asian Agri dan Apical), serat viscose (Sateri dan Asia Pacific Rayon), selulosa khusus (Bracell), serta pengembangan sumber daya energi (Pacific Oil & Gas).

"Kini, RGE telah menjadi grup bisnis global dengan aset lebih dari US miliar (setara Rp305 triliun), dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 60 ribu karyawan," tulis di situs resmi Sukanto Tanoto, dikutip Senin (21/8).

Selain RGE, Tanoto dikenal melalui perusahaan miliknya bernama Pacific Eagle Real Estate. Ia membeli aset-aset properti kenamaan di sejumlah negara melalui perusahaan ini.

Teranyar, ia membeli Tanglin Mall di kawasan Orchard Road, Singapura. Tanoto merogoh kocek US5 juta atau Rp9,4 triliun (kurs Rp 14.724 per dolar AS) untuk membeli mal tersebut.

Tanglin Mall merupakan pusat perbelanjaan yang dibangun pada 1970-an dengan 12 lantai dan terletak di sebidang tanah hak milik seluas 68.512 kaki persegi. Lokasinya berada di sepanjang Jalan Tanglin dan Jalan Cuscaden sangat dekat dengan pusat medis terkenal, seperti Pusat Medis Camden dan Rumah Sakit Gleneagles.

Selain itu, ada sederet properti lain yang dimiliki Tanoto di Singapura, antara lain Mondrian Singapore Duxton dan Duke's Road. Seluruh aset tersebut berada di bawah perusahaan Pacific Eagle Real Estate.

Ada juga properti lain milik Tanoto di China, yakni Pacific Eagle Center, Shijingshan Mixed Use Development, dan Symbol New City.

Putra sulung dari tujuh bersaudara ini juga punya aset di Eropa, seperti Queen Victoria Secret dan Bond Street di Inggris serta Ludwigstrasse di Jerman.

Nama Tanoto juga harum berkat program Tanoto Foundation. Gerakan filantropi itu didirikan keluarga Tanoto sejak 1981.

"Saat ini, yayasan berkontribusi di Indonesia, China, dan Singapura, serta aktif menjalin kemitraan dengan beragam institusi akademis dan riset terpandang," tulis penjelasan di situs Tanoto Foundation.

Tanoto juga berstatus anggota Dewan Internasional INSEAD, Dewan Pengawas Wharton, serta Dewan Eksekutif Wharton untuk Asia. Selain itu, ia tercatat sebagai penerima Wharton School Dean's Medal Award, yakni pengakuan atas kontribusinya terhadap perluasan ekonomi global dan peningkatan taraf hidup di seluruh dunia.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Yuan Neng di Masa Depan

Profil Aguan, Bos Agung Sedayu Group yang Akan Bantu Jokowi Bangun IKN******

Nama pengusaha Sugianto Kusuma alias Aguan mengemuka belakangan ini. 

Hal itu terjadi setelah dirinya memimpin Konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ke proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada pertengahan Agustus lalu.

Aguan mengunjungi proyek IKN bersama dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Informasi soal kunjungan itu diungkap oleh pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi/BKPM.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara Agung Wicaksono mengatakan alias Aguan merupakan salah satu pengusaha yang akan menanamkan investasi Rp20 triliun di IKN Nusantara.

Investasi ditanam lewat perusahaannya Agung Sedayu Group.

"Kalau yang dari swasta, tadi sudah ada Rp20 triliun. Ini mainly play, playartinyaentertaiment, hotel dan lain sebagainya, termasuk ruang terbuka hijau," katanya di sela acara ASEAN Investment Summit 2023 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (3/9).

Agung Sedayu di play tadi yang investasi swasta untuk mix use development bikin mal, hotel. Terus ada rumah sakit ada Hermina, ada hotel ada beberapa brand hotel. Minggu depan akan ada penandatangan," tambahnya.

Lantas, seperti apa profil Aguan dan kiprahnya di dunia bisnis?

Pendiri Agung Sedayu Group itu lahir di Palembang pada 9 Januari 1951. Di kota tersebut, Aguan juga mengenyam pendidikan di sekolah menengah Tionghoa Jugang Zhongxue.

Dilansir dari berbagai sumber, kehidupan masa muda Aguan tak bisa dibilang berantakan dan bandel. Perkenalannya dengan dunia properti bermula saat ia berkenalan dengan seorang pemborong bangunan.

Kala itu, sang teman kehabisan uang karena kalah judi. Aguan pun lantas memberinya pinjaman sebagai modal untuk membangun ruko dengan sistem bagi hasil.

[Gambas:Video CNN]

Dari sinilah, Aguan belajar mengenai bisnis bangunan sampai akhirnya ia memulai bisnisnya sendiri pada bidang konstruksi. Aguan kemudian merintis Agung Sedayu Group pada 1971, saat perekonomian dan dunia bisnis di Indonesia mulai bangkit.

Bisnisnya pun terus berkembang. Tercatat, portofolio pengembangan Agung Sedayu Group tersebar di beberapa daerah prestisius di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Proyeknya antara lain, township, superblok, apartemen, office tower, mal, industrial estate, hotel, dan lain sebagainya.

Selain memegang tampuk kepemimpinan Agung Sedayu Group, Aguan juga tercatat menjabat wakil komisaris utama PT Bank Artha Graha sejak tahun 1990-1999. Pada 2004, ia bergabung dengan PT Bank Inter-Pacific Tbk.

Lalu, setelah penggabungan PT Bank Inter-Pacific Tbk dan PT Bank Artha Graha Tbk, Aguan kembali dipercaya sebagai wakil komisaris utama PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.

Aguan dan keluarganya juga menguasai 50 persen saham PT Cahaya Kusuma Abadi Sejahtera (CKAS).

Aguan juga tercatat sebagai Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia. Yayasan Buddha Tzu Chi merupakan sebuah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan.

Bintang besar di dunia seni bela diri

Beda Data Jokowi Cs dengan Faisal Basri soal Hilirisasi Nikel******

Pemerintah berulang kali selalu membanggakan programhilirisasi nikel yang diklaim menambah nilai ekspor dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Sayangnya, kebijakan tersebut justru mendapat kritik dari berbagai pihak salah satunya Ekonom Senior UI Faisal Basri.

Berikut beda data antara pemerintah dengan Faisal Basri terkait program hilirisasi nikel:

"Bapak presiden, maaf kalau saya katakan bahwa bapak berulang kali menyampaikan fakta yang menyesatkan," ujar Faisal melalui blog pribadinya, Jumat (11/8).

Faisal mengungkapkan berdasarkan data BPS, pada 2022, nilai ekspor besi dan baja yang diklaim sebagai hasil dari hilirisasi hanya sebesar US,8 miliar atau Rp413,9 triliun (asumsi kurs Rp14.876 per dolar AS pada 2022 lalu).

Meski ada perbedaan hitungan, Faisal mengakui memang ada lonjakan ekspor dari hasil hilirisasi nikel hingga 414 kali. Namun, semua uang tersebut tidak mengalir ke Indonesia melainkan ke China hampir 90 persennya.

Lihat Juga : Pujian Prabowo ke Jokowi: Jokowinomic Aplikasi Nyata Ekonomi Pancasila

2. Harga Nikel

Faisal juga mengatakan harga nikel yang dibeli oleh perusahaan smelter di RI jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga di Shanghai. Hal itu ia sampaikan dalam Kajian Tengah Tahun INDEF bertemakan Menolak Kutukan Deindustrialisasi, Selasa (8/8).

"Harga yang dibeli perusahaan smelter itu ditetapkan pemerintah pakai HPM (harga patokan mineral). Di Shanghai, harganya US,7 per ton, tapi smelter nikel di RI itu belinya dengan patokan hanya US,9 per ton. Tapi yang dinikmati penambang nikel hanya US," kata Faisal.

Menanggapi pernyataan Faisal tersebut, Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengatakan sesuai dengan hukum supply dan demand, maka selisih harga tersebut wajar terjadi. Sebab, sejak Indonesia menetapkan kebijakan larangan ekspor, harga internasional memang naik.

"Bahwa jika supply menurun sementara demand tetap, maka akan ada kenaikan harga. Hal inilah yang terjadi pada saat Pemerintah melakukan pelarangan ekspor pada 2020 sampai saat ini. Harga internasional naik karena supply bijih nikel dari Indonesia hilang," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (12/8).

Jadi, saat nikel dibeli dari Indonesia, harga yang ditetapkan pemerintah sudah sesuai dengan pasar. Namun, karena stok berkurang karena larangan ekspor Indonesia, maka memang ada kenaikan harga sehingga terlihat ada selisih besar.

"Jika ekspor bijih nikel Indonesia kembali dibuka, maka harga internasional pasti akan turun karena supply bertambah dari Indonesia, sehingga perbedaan antara harga nikel internasional dengan HPM (Harga Patokan Mineral) pasti akan lebih kecil," jelasnya.

Lihat Juga : ANALISISMenanti APBN 2024, Rencana Keuangan Terakhir di Era Jokowi

3. Pungutan Pajak

Faisal mengatakan RI juga kurang diuntungkan dari hilirisasi karena ekspor olahan bijih nikel sama sekali tidak dikenakan segala jenis pajak dan pungutan lainnya.

Perusahaan smelter nikel bebas pajak karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih. Insentif pajak itu diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BKPM.

Namun, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo membantah pendapat Faisal itu.

Menurutnya, pemerintah menetapkan pemungutan PNBP dan royalti atas nikel dan produk pemurniannya. Jadi keuntungan dari hilirisasi tetap masuk ke negara.

"Bang @FaisalBasri yang baik, saya jawab satu hal dulu, PNBP dan royalti. Anda keliru ketika bilang tidak ada pungutan karena faktanya melalui PP 26/2022 diatur tarif PNBP SDA dan royalti atas nikel dan produk pemurnian," tulis Yustinus dalam cuitan Twitternya pada Jumat (11/8).

Menurut Yustinus, sejalan dengan amanat UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, pengelolaan mineral diarahkan untuk mendukung hilirisasi.

Ada dua hal, imbuhnya, yang dilakukan pemerintah terkait dengan kebijakan tersebut.

Pertama,pelarangan ekspor bijih nikel pada 2020.

Kedua,pemberian tarif royalti yang berbeda antara IUP yang hanya memproduksi/menjual bijih nikel dibandingkan dgn IUP yang sekaligus memiliki smelter. Tarif royalti untuk bijih nikel 10 persen dan tarif untuk feronikel atau nikel matte sebesar 2 persen.

Tak berbeda jauh, Seto juga membantah pernyataan Faisal soal perusahaan smelter nikel bebas pajak keuntungan badan karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih.

Menurut Seto, tax holiday 20 tahun diberikan dengan investasi sebesar Rp30 triliun atau lebih. Jika kurang dari nilai itu, maka akan menyesuaikan periodenya, antara 5-15 tahun.

"Insentif tax holiday ini hanya untuk PPh Badan, pajak-pajak lainnya tetap harus dibayar," jelasnya.

Benarkah hilirisasi nikel lebih banyak untungkan China?

ketika pahlawan itu datang

Commonwealth Bank Australia PHK 200 Karyawan******

Commonwealth Bank melakukan pemutusan kerja (PHK) terhadap 200 karyawan di Australia. Secara global, bank internasional ini mempekerjakan sekitar 50 ribu karyawan.

Juru bicara Commonwealth Bank menolak untuk mengonfirmasi kebenaran kabar PHK tersebut, hanya saja ia menegaskan tidak ada pemangkasan karyawan di unit yang berhubungan langsung dengan pelanggan.

"Sebagai bagian dari fokus kami pada peningkatan bisnis, kami secara rutin meninjau keterampilan yang kami butuhkan dan bagaimana kami terorganisir," kata juru bicara tersebut dikutipReuters, Rabu (26/7).

Kepada Reuters, seorang sumber yang mengetahui proses PHK itu mengatakan pemangkasannya bisa bertambah pada ratusan pekerja lagi. Saat ini, perusahaan tengah mengkonsultasikan berapa karyawan yang bisa dipindahkan ke posisi lain.

Commonwealth Bank merupakan bank terbesar di Australia. Institusi keuangan ini menyalurkan pinjaman paling tinggi dibandingkan bank lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir Ekstradimensi

Ridwan Kamil Sodorkan 3 Proyek Penangkal Macet Bandung Raya ke Jokowi******

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan menyodorkan sejumlah proyek anti macet Bandung Raya ke Jokowi pada akhir Agustus mendatang.

Ia tengah merampungkan desain proyek tersebut.  Emil, sapaan akrabnya, bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menghadap Presiden Jokowi membahas 3 usul transportasi publik yang bisa digarap di Bandung pada Kamis (3/8) ini.

Usulan tersebut mencakup Lintas Rel Terpadu (LRT) di atas jalur kereta api, Bus Raya Terpadu (BRT), dan kereta gantung alias cable car.

Ia mengatakan warga Cekungan Bandung alias Bandung Raya saat ini baru 13 persen yang menggunakan transportasi publik. Dengan persentase itu saja  pemerintah daerah sudah ngos-ngosan menyediakan sarana transportasi publik.

Ia berharap dengan gagasannya, tingkat penggunaan transportasi publik warga di kawasan Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang itu bisa meroket hingga 50 persen.

Emil menyebut untuk mewujudkan moda transportasi itu kebutuhan investasi yang diperlukan Rp100 triliun lebih. Tapi betapapun mahalnya, proyek itu harus segera diwujudkan.

"Karena makin ditunda maka harganya akan makin mahal," katanya.

Emil menyebut dua proyek yang ia sodorkan, BRT, sejatinya sudah mulai dilaksanakan.  Bahkan, ia mengklaim BRT akan segera dirilis dalam dua hingga tiga bulan ke depan untuk jalur pertama dan kedua.

Sementara itu, ia menilai kereta gantung butuh modal tak terlalu mahal karena cukup menyiapkan infrastruktur berupa tiang-tiang penyangga.

"BRT saja tidak cukup. Kami akan memanfaatkan jalur kereta warisan kolonial, itu kan sekarang cuma satu fungsi antarprovinsi Jakarta-Bandung-Surabaya. Kita bisa bikin tiga lantai tanpa pembebasan lahan. Jadi dikangkangi, di atas ada jalur pejalan kaki, ada LRT jarak dekat. Itu bisa dieksekusi dengan cepat, butuh keputusan teknis saja," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, Menhub Budi Karya Sumadi menegaskan pembahasan pertama ini disetujui oleh Presiden Jokowi. Ia mengatakan Jokowi sepakat untuk menelaah lebih lanjut proyek antimacet di Bandung tersebut.

"Jadi kita akan sepakati usulan dari daerah dan dari pusat tentu (mempertimbangkan) kemampuan fiskal kita. Sehingga kita bisa merencanakan kereta api utara-selatan dan timur-barat itu kapan dan berapa, BRT itu 2027 sudah oke, dan kereta gantung kita akan mulai bertahap. Insyaallah selain kereta gantung dari negara maju, tahap kedua kita ingin itu sudah dibuat PT Industri Kereta Api (INKA)," tegas Budi.

Kaisar Bela Diri Langit Berbintang

Curiga Ada 'Sesuatu' di Balik Aguan******

Menjelang akhir jabatannya, Presiden Jokowi kian getol merangkul sejumlah investoruntuk ikut membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Tindakan tersebut tentu tak mengherankan. Maklum, Jokowi sendiri punya mimpi bisa melaksanakan upacara HUT Kemerdekaan RI tahun depan di ibu kota baru tersebut.

Kabar terbaru yang masuk soal investor, pemerintah mengklaim sejumlah konglomerat Indonesia akan berinvestasi di IKN. Konglomerat itu antara lain; pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan.

Bahkan Aguan ia sebut menjadi pemimpin konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di IKN. Selain Aguan, Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga menyebut nama Miliarder Sukanto Tanoto bakal masuk di proyek IKN.

Bahlil mengungkap proyek apa saja yang bakal dibangun oleh Aguan cs. Beberapa di antaranya adalah hotel, cafe, pusat olahraga, dan lainnya.

"Saya kan janji ke kalian kan September mereka akan membangun, groundbreaking untuk membangun hotel, akan membangun taman-taman, akan bangun tempat pertemuan, olah raga, cafe-cafe," ujarnya di sela-sela acara ASEAN Economic Ministers (AEM) di Semarang, Sabtu (19/8) seperti dikutip dari detikfinance.

Tak hanya itu, Bahlil juga menyebut di IKN juga akan dibangun stasiun-stasiun untuk moda transportasi. Menurutnya, kehadiran para cukong ini sekaligus menepis isu tidak ada investor yang masuk ke IKN.

Ucapan Bahlil itu tentu bukan tanpa alasan. Pemerintah belakangan memang tekun mencari investor.

Pemerintah sempat menjajal kerja sama dengan Kerajaan Arab Saudi terkait investasi di IKN. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian terkait hal tersebut.

Juni lalu, Jokowi juga terbang ke Singapura dan menawarkan 300 paket investasi dengan total nilai mencapai US,6 miliar atau Rp38,68 triliun (kurs Rp14.880 per dolar AS) untuk proyek pembangunan IKN.

Selang satu bulan, Jokowi meluncur ke China. Di sana, ia bertemu dengan pimpinan sejumlah perusahaan Negeri Tirai Bambu.

Kepala negara lantas menawarkan pengusaha China investasi di 34 ribu hektare (ha) lahan yang sudah siap di IKN.

Lantas, apakah keikutsertaan sejumlah taipan Tanah Air seperti Aguan-Sukanto Tanoto dalam membangun proyek IKN tadi bakal menjadi jaminan proyek itu akan berjalan seperti apa yang diinginkan Jokowi?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita belum yakin mereka akan terlibat langsung dalam berinvestasi di IKN. Pasalnya para pengusaha ulung tersebut baru melakukan kunjungan saja.

Ia menilai keikutsertaan Aguan dan Sukanto merupakan pencitraan pemerintah.

"Menurut hemat saya, hanya sebagai bagian dari trik pemerintah untuk membangun kesan bahwa IKN sudah banyak diminati oleh pengusaha, terutama pengusaha papan atas nasional," ucap Ronny kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/8).

Apalagi, kata dia, selama ini pengusaha-pengusaha tersebut terbiasa menggarap pasar yang lucrative alias menguntungkan di pusat-pusat keramaian dengan margin keuntungan besar dan jaminan keberhasilan yang tinggi. Sementara, IKN bukanlah lahan menguntungkan secara bisnis.

Menurut Ronny, IKN hanyalah proyek politik yang hitung-hitungan bisnisnya tak jelas sampai hari ini. Jika memang IKN adalah lahan investasi yang bagus untuk pengusaha, maka sejak awal seharusnya pengusaha sudah menyambut positif rencana tersebut.

"Nyatanya tak demikian toh. Sudah empat tahun, tak ada tanda-tanda komitmen pasti dari investor-investor besar. Bahkan beberapa investor yang awalnya berniat untuk berkomitmen, justru hengkang," ucapnya.

Perkataan Ronny ini bukan isapan jempol belaka. Lihat saja, kepastian investasi dari Arab Saudi saja belum jelas.

Tahun lalu, Softbank Group mundur dari proyek. Pemerintah sendiri mengklaim alasan konglomerat multinasional yang berkantor pusat di Tokyo itu mundur karena permintaan proposal yang tak menguntungkan Indonesia.

Ronny lantas menyinggung terkait niatan tulus atau tidaknya para pengusaha nasional membantu pemerintah memancing investor. Menurutnya, jawabannya jelas bahwa pengusaha tak memakai ukuran tulus atau tidak tulus dalam berinvestasi.

Ia menilai para pengusaha memakai parameter prospek perkembangan bisnis dan prospek mendapatkan keuntungan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

"Dan itu tak bisa disalahkan. DNA pengusaha toh memang begitu," kata dia.

Oleh karena itu, lagi-lagi ia menduga kedatangan Aguan cs ke IKN adalah dalam rangka undangan atau permintaan pemerintah. Mereka didatangkan sekadar untuk membangun kesan bahwa pengusaha-pengusaha tersebut berniat untuk terlibat lebih jauh dalam pembangunan IKN.

"Hanya sebatas pembangunan kesan semata. Intinya, tak ada jaminan mereka akan terlibat langsung, apalagi setelah Jokowi tak lagi berkuasa," imbuh Ronny.

Jika dugaannya itu benar, maka rakyat dibohongi. Sebaliknya, jika mereka memang menjadi tulang punggung investor swasta di sana, maka IKN akan jadi ajang bancakan pengusaha properti, yang didukung secara penuh oleh pemerintah.

Ronny pun pesimis groundbreaking yang dijanjikan dilakukan pada September akan menjadi kenyataan bagi selesainya proyek IKN dalam waktu dekat. Ia mencontohkan groundbreaking Kereta Cepat Jakarta-Bandung dimulai pada 2016, namun baru akan selesai tahun ini.

Sementara, IKN jauh lebih masif proyeknya ketimbang kereta cepat.

"Proyek-proyek toh memang sudah berjalan. Tapi yang berjalan adalah yang dibiayai APBN toh, bukan dari sisi Investor," ucap Ronny.

Pelibatan Aguan dan Sukanto Tanoto Tak Jamin Tarik Investor ke IKN