glorybet77

Berjalan sendirian selama ribuan tahun

DPR Singgung Kekuatan Oligarki dalam Kasus Meikarta******

Anggota Komisi VIDPRAndre Rosiade menyinggung soal dugaan kekuatan oligarki dalam kasus ApartemenMeikarta di mana konsumen tak kunjung menerima unit sejak 2019.

"Kita melihat ada kekuatan oligarki yang sewenang-wenang. Harusnya bapak (konsumen) sudah menerima (unit) tahun 2019 sekarang sudah 2023, jadi sudah delay4 tahun," ujar Andre dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR dengan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, Rabu (18/1).

Andre juga menyinggung PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek yang menjanjikan unit diserahkan pada 2027. Andre pun menuding kasus Meikarta ini sebagai penzaliman oleh oligarki.

Ke depan, Komisi VI DPR mendorong Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk melindungi konsumen Meikarta dan mengawal penyelesaian hak konsumen dengan stake holderterkait, khususnya untuk membatalkan putusan yudikatif atas PKPU.

Komisi VI DPR juga akan segera mengundang pihak Meikarta untuk membahas kasus tersebut.

"Komisi VI DPR RI mengusulkan rapat gabungan Komisi VI, Komisi VII dan Komisi IX bersama mitranya untuk menyelesaikan masalah korban penipuan Apartemen Meikarta untuk melawan kezaliman oligarki," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal dalam kesempatan yang sama.

Sementara itu, Konsumen Apartemen Meikarta mengatakan tidak lagi menginginkan huniannya diserahkan. Mereka memilih pengembalian uang (refund) yang sudah mereka serahkan secara cash kepada PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek, maupun secara kredit kepada bank.

"Kami anggota perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta intinya sudah tertarik lagi dengan unitnya, dan sepakat memohon untuk mengembalikan hak-hak kami dalam bentuk refund," ujar Ketua Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Aep Mulyana.

Aep menjelaskan konsumen yang membeli apartemen Meikarta baik secara cash maupun kredit tak kunjung menerima unit yang awalnya dijanjikan pada 2018-2020 lalu. Sampai saat ini hunian tersebut masih mangkrak dan sebagian masih berbentuk tanah.

Sejak gagal terima unit, Aep mengatakan konsumen sudah berusaha meminta penjelasan kepada PT MSU, namun tidak ada penyelesaian yang jelas. Aep menyebut selama ini konsumen hanya dipertemukan dengan sales Meikarta, sedangkan manajemen perusahaan tidak pernah menemui konsumen.

"Kami terus secara persuasif mendatangi pihak Meikarta, tapi tetap dihadapkan dengan salesnya. Kebetulan manajemen nya tidak mau turun. Dengan kata-kata 'kami komitmen akan terus melanjutkan pembangunan'. Seperti itu terus, tetap tidak ada kepastian penyelesaian unitnya," ujar Aep.

CNNIndonesia.com berupaya menghubungi Corporate Communication Lippo Karawaci Paulus, tetapi yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.

[Gambas:Video CNN]

Ambisi Berdarah Besi

Amazon Resmi PHK 18 Ribu Karyawan Mulai Rabu Kemarin******

Raksasa e-commerce, Amazon, memutus hubungan kerja (PHK) terhadap 18 ribu karyawan yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Kosta Rika pada Rabu (18/1) kemarin. Saham Amazon tercatat turun 1 persen hari ini, Kamis (19/1).

Dilansir dari Reuters, PHK besar-besaran itu dipublikasikan melalui sebuah memo yang dikirimkan kepada seluruh karyawannya.

Sementara, menurut Undang-undang Ketenagakerjaan AS, perusahaan diwajibkan memberi tahu karyawan yang di-PHK 60 hari sebelum pemutusan kerja.

Ia menjelaskan sebagian besar yang terdampak PHK adalah karyawan dari divisi e-commercedan sumber daya manusia.

Langkah ini menjadikan Amazon sebagai perusahaan terbaru sektor teknologi AS yang memangkas tenaga kerja mereka. PHK massal ini dilakukan sejak tahun lalu untuk memangkas biaya operasional.

Selain itu, PHK dilakukan guna membalikkan ekses era pandemi dan mempersiapkan kondisi ekonomi global yang memburuk.

PHK Amazon ini juga melampaui pemangkasan yang dilakukan perusahaan induk Facebook, Meta. Meta sudah lebih dulu memecat 11 ribu karyawan.

[Gambas:Video CNN]

spoiler alur cerita

Bappebti 'Nawar' ke Zulhas soal Waktu Penetapan Harga Acuan CPO******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengaku bernegosiasi dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan terkait waktu penetapan harga acuan crude palm oil (CPO) agar tak mengikuti Malaysia.

Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengaku sudah merencanakan pengaturan harga acuan komoditas di bursa, termasuk CPO. Bahkan, progress road map penentuan harga acuan sudah 60 sampai 70 persen.

Namun, Bappebti menerima beberapa masukan dari kementerian dan lembaga terkait, termasuk dari Mendag Zulhas. Oleh karena itu, ia mengatakan Bappebti bakal memperbaiki road map tersebut sesuai dengan masukan yang diterima.

Didid lantas menyinggung soal sejarah pembentukan Bursa Derivatif Malaysia (Malaysia Derivative Exchange/MDX). Ia mengklaim bahkan bursa Malaysia tersebut butuh waktu lebih dari 5 tahun untuk menentukan harga acuan.

Didid mengatakan road map tersebut diharapkan bisa tuntas dalam 2 pekan ke depan. Setelah road map selesai, Bappebti masih harus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain.

Plt Kepala Bappebti itu mencontohkan bahwa pihaknya masih harus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian yang berwenang dari sisi penanaman sampai hasil tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Kemudian, Kementerian Perindustrian yang mengurusi dari TBS masuk ke pabrik kelapa sawit sampai menjadi CPO dan segala produk turunannya.

Ada juga pertemuan dengan beberapa BUMN, seperti PT Perkebunan Nusantara (Persero). Selain itu, Didid menerangkan pihaknya juga harus bersua beberapa asosiasi petani hingga pengusaha kelapa sawit membahas harga acuan tersebut.

"Dengan rencana kerja tersebut kami optimistis Mei atau Juni (2023) selambat-lambatnya maka CPO sudah akan masuk ke dalam bursa," pungkasnya.

Sebelumnya, Zulhas memang mendorong Bappebti untuk membentuk referensi harga komoditi di bursa berjangka milik Indonesia sendiri. Ia menargetkan harga referensi pertama yang akan dibuat adalah untuk produk kelapa sawit.

Zulhas mengatakan saat ini Indonesia masih merujuk pada bursa Malaysia terkait harga CPO. Padahal, produksi CPO Indonesia jauh lebih besar dari Negeri Jiran.

"Ya sawit, masa kita patokan ke negara tetangga padahal produksi kita paling besar. Dengan segala kewenangan yang kita miliki Bappebti, kita usahakan sebelum Juni kita sudah punya," ujarnya di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Kamis (19/1).

Menurutnya, Bappebti harus bisa membuat referensi harga komoditi di bursa berjangka milik Indonesia sendiri. Dengan begitu patokan harga komoditas tersebut tidak perlu lagi mengacu pada bursa Malaysia.

Setelah CPO, kata Zulkifli, Bappebti juga membentuk bursa untuk karet, kopi, hingga lada.

[Gambas:Video CNN]

Ayah baptis Stadion

BPKH Kelola Dana Haji Rp166 T, Ditempatkan di Mana Saja?******

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencatatdana kelolaan haji saat ini mencapai Rp166,01 triliun atau meningkat 4,56 persen dibandingkan saldo 2021 yang sebesar Rp158,79 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan BPKH 2022 (unaudited) yang dikutip CNNIndonesia.com, Jumat (20/1), dana kelolaan haji ini ditempatkan di perbankan dan berbagai instrumen investasi.

Pertama, saldo haji yang ditempatkan pada perbankan mencapai Rp48,96 triliun atau 29,50 persen dari seluruh dana kelolaan ada di BPKH. Naik dibandingkan 2021 (audited) yang ditempatkan di perbankan Rp45,64 triliun atau 28,74 persen.

Secara rinci, dana dalam instrumen investasi terbagi ke surat berharga negara (SBN) sebesar Rp114,96 triliun, naik dari 2021 yang sebesar Rp110,90 triliun. Lalu ditempatkan pada entitas asosiasi sebesar Rp1,30 triliun, naik dibandingkan 2021 yang sebesar Rp276,65 miliar.

Kemudian ditempatkan pada investasi langsung dan investasi lainnya sebesar Rp779,06 miliar. Nilai penempatan ini turun dari 2021, Rp964,29 miliar.

Selanjutnya, dana haji juga ditempatkan pada investasi emas sebesar Rp425 juta. Sedangkan di 2021 tidak ada dana yang ditempatkan di investasi emas.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Kebangkitan Jiwa Tanpa Batas

Lebih dari 500 Pengiklan Hengkang dari Twitter Usai Dicaplok Elon Musk******

Lebih dari 500 pengiklan menghentikan layanannya di twittersetelah dicaplok oleh Elon Muskpada akhir tahun lalu.

Berdasarkan laporan reuters, Rabu (18/1), hal ini mengakibatkan pendapatan harian twitter pada 2022 kemarin anjlok hingga 40 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penurunan pendapatan twitter pertama kali dilaporkan oleh buletin teknologi Platformer pada hari Selasa. Namun, sampai saat ini twitter belum memberikan respons terkait laporan tersebut.

Musk juga menimbulkan berbagai kontroversi setelah membeli twitter. Ia pun sempat dituntut ramai-ramai oleh mantan karyawan yang dipecat. Namun, musk menang dalam tuntutan tersebut.

Selain itu, platform media sosial itu baru-baru ini juga membatalkan larangan iklan politik 2019 dan mengatakan akan melonggarkan kebijakan periklanan di Amerika Serikat dan menyelaraskan kebijakan iklannya dengan TV dan outlet media lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Pangeran Daxia

Bos Bappebti 'Dikejar' Zulhas soal Bursa Kripto: Asam Lambung Naik******

Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko curhat sakit perut merespons titah Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan merampungkan bursa kripto sebelum Juni 2023.

"Pak Menteri arahannya bursa kripto harus segera terbentuk, tenggat waktunya Juni 2023. Bagi Bappebti, bursa kripto ini sebuah kebutuhan. Kalau gak ada bursa kripto, saya dikit-dikit sakit perut karena asam lambungnya naik," ungkapnya di Auditorium Gedung Bappebti, Jakarta Pusat, Jumat (20/1).

Didid menjelaskan Bappebti punya tiga tugas berat yang harus rampung pada Juni 2023. Pertama, pembentukan bursa kripto. Kedua, Zulkifli meminta komoditas crude palm oil(CPO) yang diminta harus segera masuk bursa.

"Jadi Juni 2023 menjadi bulan keramat bagi Bappebti. Kami harus bisa mencapai Juni 2023 dengan target-target kinerja seperti tadi," ujar Didid.

Didid menerangkan ada beberapa tahapan penting yang harus dilalui Bappebti dalam membentuk bursa kripto.

Menurutnya, target yang ditetapkan Zulhas soal bursa kripto realistis karena pihaknya sudah punya beberapa kriteria pembentukan bursa tersebut. Namun, ia menegaskan bukan hanya permasalahan membentuk bursa, melainkan perlu dibuat ekosistemnya.

"Kami upayakan sampai (bursa kripto terbentuk) Juni 2023. Kami upayakan dengan keras. Kami sudah siap dengan standarnya, ada tiga stage.Sekarang stage satunya belum terlewati," jelas Didid.

Sementara itu, serah terima pengawasan kripto dari Bappebti ke OJK juga sedang dikebut. Didid menjelaskan pihaknya sedang bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk menyusun rancangan PP (RPP) masa peralihan tersebut.

Ia menegaskan pp tersebut bakal disusun selama paling lambat 6 bulan, sedangkan masa transisi pengawasan kripto ke OJK bakal berlangsung selama 24 bulan. Meski nantinya pengawasan kripto sudah beralih ke OJK, Bappebti masih punya peranan penting.

"Kebijakan-kebijakan terutama terkait aset digital itu tetap ada di Bappebti, tetapi kebijakan operasionalnya ada di OJK. Jadi Bappebti hanya kebijakan yang sifatnya makro," tandas Didid.

[Gambas:Video CNN]