petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

slot88 bola

depoqq 244Jutaan kata 455697Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot88 bola》

100 pasangan Kota Jayapura ikuti program nikah massal******

100 pasangan Kota Jayapura ikuti program nikah massal
Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey (kiri) saat menjadi saksi 100 pasangan yang dinikahkan secara massal di Aula Sian Soor Kantor Wali Kota Jayapura, Sabtu (2/3/2024). ANTARA/HO-Humas Pemkot Jayapura
sudah sebanyak tujuh ribu pasangan di Kota Jayapura yang dinikahkan secara massal sejak 2012
Jayapura (ANTARA) - Sebanyak 100 pasangan di Kota Jayapura, Papua yang beragama Kristen dan Hindu mengikuti nikah massal yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, Sabtu.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura Raymond Mandibondibo di Jayapura, Sabtu, mengatakan 100 pasangan yang mengikuti nikah masal meliputi 79 pasangan beragama Kristen Protestan, 20 pasangan beragama Katolik dan Hindu satu pasangan.

"Sebelumnya sebanyak 46 pasangan yang beragama Islam telah mengikuti nikah massal dan sidang isbat pada 28 Februari 2024," katanya.

Menurut Mandibondibo, program nikah massal yang setiap tahun dilaksanakan dalam rangka HUT ke-114 Kota Jayapura tersebut untuk memastikan status perkawinan bagi masyarakat setempat tetapi yang terpenting ialah untuk tertib administrasi.

"Dan hingga kini sudah sebanyak tujuh ribu pasangan di Kota Jayapura yang dinikahkan secara massal sejak 2012," ujarnya.

Baca juga: Pria asal Italia ikut ramaikan nikah massal di HAB ke-78 Kemenag
Baca juga: Pemkab OKU Timur gelar Isbat Nikah Terpadu massal

Dia menjelaskan pihaknya berharap agar semua masyarakat daerah itu khususnya yang sudah menikah secara agama harus dilaporkan ke pemerintah hal itu bertujuan untuk memberikan status terhadap anak.

"Pencatatan perkawinan sipil juga bisa dilakukan setiap jam kerja di Kantor Dinas Dukcapil Kota Jayapura," katanya lagi.

Dia menambahkan pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak menunggu adanya program nikah massal sebagai bentuk kepedulian terhadap administrasi kependudukan.

"Kami berharap setiap tahun terjadi penurunan dalam jumlah warga yang akan mengikuti program nikah massal," ujarnya.

Baca juga: Nikah Massal untuk lindungi hak perempuan dan anak
Baca juga: Ratusan pasangan daftar nikah massal di Surabaya
Baca juga: 83 pasutri ikut nikah massal di Hari Jadi Kabupaten Bekasi

Pewarta: Ardiles Leloltery
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Pemkab Natuna sosialisasikan beasiswa kuliah gratis******

Pemkab Natuna sosialisasikan beasiswa kuliah gratis
Tangkapan layar proses sosialisasi beasiswa (ANTARA/HO-Pemkab Natuna)
Natuna (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan Riau, menyosialisasikan beasiswa kuliah gratis di salah satu perguruan tinggi terkenal di Indonesia.
 Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Faisal Firman saat dihubungi melalui sambungan telepon dari Batam, Sabtu, mengatakan sosialisasi yang dilakukan berupa penjelasan tentang program studi (prodi) yang ada di perguruan tinggi tersebut. Tujuannya, menurut dia, agar para calon penerima beasiswa tidak kebingungan untuk menentukan prodi atau jurusan saat mendaftarkan diri.

Baca juga: Pemkab Natuna jajaki kerja sama beasiswa dengan Uniba "Sosialisasi dilakukan melalui zoom oleh perwakilan universitas dan saya selaku perwakilan pemerintah memberikan sambutan guna memotivasi anak-anak Natuna," ucap dia. Menurut dia, sosialisasi diikuti oleh seluruh kecamatan di Kabupaten Natuna.

"Pendaftaran untuk seleksi beasiswa sudah dibuka sejak 1 Maret sampai dengan 10 Mei 2024," katanya.

Baca juga: 200 mahasiswa di Kepri peroleh beasiswa dari BRIN Ia mengatakan, beasiswa dikhususkan untuk anak-anak asli Natuna yang berprestasi dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). "Kuotanya sekitar 21 orang," ujar dia. Ia menyebutkan pihaknya juga sudah menyebarkan informasi beasiswa tersebut ke setiap kecamatan dan sekolah-sekolah yang ada di Natuna.

Baca juga: Pemprov Kepri alokasikan dana Rp4,5 miliar untuk beasiswa mahasiswa Ia menambahkan, proses seleksi dilakukan langsung oleh perguruan tinggi tersebut dan Pemkab Natuna membantu menyiapkan sarana dan prasarana seleksi karena seleksi dilakukan dalam jaringan (daring). "Kita sudah sebarkan informasi beasiswa ini," kata dia.
Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Faisal Firman (ANTARA/HO-Pemkab Natuna)

Pewarta: Muhamad Nurman
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

BKDF perlu modal Rp50 miliar untuk percepat transformasi ekonomi Bali******

BKDF perlu modal Rp50 miliar untuk percepat transformasi ekonomi Bali
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Made Mangku Pastika bersama Dirut BKDF I Made Gunawirawan dan  Dirut PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) Ketut Widiana Karya di Denpasar. ANTARA/Ni Luh Rhismawati.
Denpasar (ANTARA) - Bali Kerthi Development Fund (BKDF) memerlukan modal awal sebesar Rp50 miliar untuk mendukung tujuan dan fungsinya dalam melakukan upaya percepatan transformasi ekonomi Bali.

"BKDF ini bisa menjadi akselerator untuk transformasi ekonomi Bali. Ini bagian dari transformasi ekonomi nasional," kata Direktur Utama BKDF I Made Gunawirawan di Denpasar, Sabtu.

Sebelumnya Kementerian PPN/Bappenas bersama Pemerintah Provinsi Bali pada Agustus 2023 telah meluncurkan Bali Kerthi Development Fund untuk mendukung percepatan program Transformasi Ekonomi Kerthi Bali.

BKDF akan berfungsi untuk menjadi "special purpose vehicle" untuk menyalurkan dan mengelola pembiayaan pembangunan yang berasal dari nonpemerintah dan digunakan khusus untuk kegiatan pembangunan terkait dengan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali untuk mewujudkan Bali Era Baru.

BKDF dibentuk dengan mengakuisisi Sarana Bali Ventura dan menjadikan PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) sebagai pemegang saham pengendali.

Baca juga: Pj Gubernur Bali siap temui kepala desa soal kelanjutan proyek tol

Gunawirawan menyampaikan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, kegiatan usaha modal ventura dibagi menjadi dua yakni Venture Debt Corporation (VDC) dan Venture Capital Corporation (VCC).

"Jika berbentuk VDC maka tidak bisa menghimpun dana melalui venture fund (dana ventura). Karena BKDF diharapkan bisa mendukung transformasi ekonomi Bali sehingga arahnya nanti menjadi VCC. Tetapi untuk menjadi VCC itu modal awalnya minimal Rp50 miliar," ucapnya terkait acara reses anggota Dewan Perwakilan Daerah Made Mangku Pastika itu.

Dengan BKDF masuk dalam kategori VCC, kata Gunawirawan, akan bisa lebih luas menghimpun pendanaan dari dalam dan luar negeri untuk mendukung transformasi ekonomi Bali.

Gunawirawan mengatakan saat ini modal yang dimiliki sekitar Rp21 miliar sehingga otomatis pada tahun ini pihaknya berjalan sesuai dengan kondisi yang ada saat ini atau masih dalam kategori Venture Debt Corporation (VDC).

Dengan berbentuk VDC, kegiatan usaha yang dapat dilakukan berupa pembiayaan pengembangan UMKM, pembelian obligasi, penyertaan saham skala kecil dan sebagainya.

Baca juga: Menteri PPN: Ada struktur baru dalam transformasi ekonomi Bali

"Pemegang saham pengendali sudah memprogramkan terkait BKDF menjadi berkategori VCC. Tetapi programnya baru terealisasi pada 2025," ujarnya.

Pihaknya mengupayakan alternatif solusi untuk mendapatkan tambahan modal dengan mengajukan pinjaman Rp15 miliar kepada BPD Bali yang sampai saat ini masih dalam proses.

Selain itu melalui Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas melakukan pendekatan kepada Kementerian Koperasi dan UKM agar dapat mengalokasikan dana dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Bali melalui BKDF.

Sementara itu anggota Dewan Perwakilan Daerah Made Mangku Pastika mengatakan uang yang berada di Bali cukup besar yang diantaranya dapat dilihat dari jumlah penghimpunan Dana Pihak Ketiga di provinsi setempat pada 2023 sebesar Rp166,67 triliun. Jumlah ini masih lebih tinggi dibandingkan total penyaluran kredit yang mencapai Rp105,15 triliun.

"Alangkah baiknya uang yang beredar banyak ini dapat 'diternakkan' untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan hadirnya BKDF ini dapat turut berperan agar dana itu berkembang dan dinikmati masyarakat. Saya gembira sekali sudah terbentuk ini," ujar Pastika.

Mantan Gubernur Bali dua periode ini juga mencontohkan mengapa ia saat menjabat membuat Rumah Sakit Bali Mandara. Tujuannya tidak hanya untuk kesehatan, juga ada sisi ekonomi sehingga uang yang beredar tetap di Bali.

Pastika mengatakan dalam pengembangan usaha, permodalan memang menjadi hal yang penting. Oleh karena itu keberadaan BUMD yang sehat tentu akan bisa lebih banyak berbuat untuk pengembangan usaha masyarakat.

BKDF dalam kegiatannya agar berupaya menggali dana-dana nonpemerintah. Apalagi di tengah dana pemerintah provinsi yang saat ini sedang terbatas. "Oleh karena itu perlu terobosan menggali dana dari pihak lain," ucap Pastika lagi.

Sementara itu Dirut PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) Ketut Widiana Karya mengatakan pihaknya sudah mengakuisisi 53 persen saham di Sarana Bali Ventura dan akan berlanjut hingga 78 persen.

"Keberadaan BKDF ini dilatarbelakangi atau beranjak dari kebijakan Pemerintah Provinsi Bali terkait dengan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali. Mudah-mudahan setelah akuisisi ini dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat Bali," ujarnya.

Kehadiran BKDF dapat berfungsi sebagai wadah untuk mensinergikan dan menghasilkan pembiayaan inovatif untuk pelaksanaan program-program Transformasi Ekonomi Kerthi Bali.

Kemudian sebagai "financial hub" di Bali yang melakukan dan menganalisis kebutuhan investasi dan dampak ekonomi investasi di Bali untuk meningkatkan investasi yang sejalan dengan arah pembangunan Bali.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Made Mangku Pastika bersama Dirut BKDF I Made Gunawirawan dan Dirut PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) Ketut Widiana Karya dan staf ahli di Denpasar. ANTARA/Ni Luh Rhismawati.

Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:rtp btv 168

Perbarui waktu:2024-06-26

Daftar bab terbaru
main slot yang gacor hari ini
slot gacor real
balon 2d togel
kakek zeus vektor
rollingspin
suara4d demo
aplikasi paylater terbaru
rtp mpo1221
ino777
Daftar isi semua bab
Bab 1 slot 168 vip
Bab 2 erek ular
Bab 3 cara pasang cm togel
Bab 4 dhltoto
Bab 5 pinjam uang di gojek
Bab 6 buana88
Bab 7 pinjaman online 15 juta langsung cair
Bab 8 situs judi paling gacor
Bab 9 limit tertinggi shopee pinjam
Bab 10 hoki138
Bab 11 salmon slot
Bab 12 situs slot jp
Bab 13 victoriabet4d
Bab 14 situs slot judi online24jam terpercaya
Bab 15 viral 138 slot login
Bab 16 togel bonus new member
Bab 17 ada 777 slot gacor
Bab 18 slot judi terpercaya
Bab 19 pinjaman online bank bri
Bab 20 olympus slot gacor
Klik untuk melihattersembunyi di tengah5772bab
takutBacaan TerkaitMore+

Tuan Perang Penciptaan

10000 tafsir mimpi 4d abjad lengkap
Pemohon: Jangan sampai pileg jadi ajang "test the water"
Nur Fauzi Ramadhan (kiri) dan Ahmad Al Farizy (kanan), keduanya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, selaku pemohon uji materi UU Pilkada terhadap UUD NRI Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor perkara: 12/PUU-XXII/2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
"Bisa jadi mereka yang ikut pileg sebagai ajang cek ombak kekuatan dalam perolehan suara di daerah pemilihan (dapil) mereka untuk ikut pilkada,"
Semarang (ANTARA) - Pemohon Nur Fauzi Ramadhan mengungkap latar belakang mengajukan permohonan uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah terhadap UUD NRI Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi, salah satunya pemilu anggota legislatif (pileg) jangan sampai menjadi ajang test the water(cek ombak).

"Untuk mencari kepastian, saya bersama Ahmad Al Farizy mengajukan permohonan uji materi ke MK agar memperoleh jawaban apakah calon terpilih pada pileg bisa maju pada pemilihan kepala daerah atau tidak," kata Nur Fauzi Ramadhan, mahasiswa Semester VIII Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Sabtu.

Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) menyebutkan calon kepala daerah menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.

Nur Fauzi mengemukakan bahwa mereka yang menjadi calon terpilih pada Pemilu Anggota DPR RI dan Pemilu Anggota DPD RI jadwal pelantikan pada tanggal 1 Oktober 2024. Apabila ada di antara mereka yang akan ikut bursa pemilihan kepala daerah (pilkada), baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, masih calon terpilih atau belum menjadi anggota legislatif.

Sementara itu, pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah mulai 27 hingga 29 Agustus 2024. Ketentuan ini termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

"Bisa jadi mereka yang ikut pileg sebagai ajang cek ombak kekuatan dalam perolehan suara di daerah pemilihan (dapil) mereka untuk ikut pilkada," kata Nur Fauzi, salah satu pemohon uji materi UU Pilkada terhadap UUD NRI Tahun 1945 ke MK dengan nomor perkara: 12/PUU-XXII/2024.

Karena belum ada aturan yang jelas, Nur Fauzi bersama Ahmad Al Farizy mengajukan pengujian konstitusionalitas UU No. 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap UUD NRI 1945.

Ketika dihubungi secara terpisah, dikatakan oleh anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, "Kalau dia dilantik di tengah tahapan pilkada atau sebelum 27 November 2024, yang bersangkutan wajib mundur. Ini terikat dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s UU No. 10/2016."

Pakar kepemiluan ini lantas menegaskan,"Sudah pasti kalau sudah calon tetap pada pilkada, dia harus mundur dan tidak bisa dilantik sebagai anggota DPR RI, DPD RI, atau DPRD provinsi/kabupaten/kota."

Dalam UU Pilkada, lanjut dia, diatur bahwa pasangan calon yang sudah ditetapkan KPU dilarang mengundurkan diri. Sementara itu, anggota DPR, DPD, atau DPRD harus mengundurkan diri jika berstatus sebagai paslon tetap pada pilkada.

"Konfigurasi aturan tersebut membuat caleg terpilih memang harus mengundurkan diri dan diganti dengan suara terbanyak berikutnya," kata dosen Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum UI ini.

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Pembunuhan tanpa batas

mudah 4d login
Kemendagri cermati esensi dan praktik revitalisasi KUA
Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi (kiri) bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil di Batam, Kepri. ANTARA/HO-Pemprov Kepri/pri. (ANTARA/HO-Pemprov Kepri)
"Saat ini akan kita cermati dari aspek esensi dan praktik-praktik yang terjadi di berbagai negara di dunia,"
Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi mengatakan pihaknya akan mencermati rencana merevitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi sentra pelayanan keagamaan bagi semua agama dari aspek esensi dan praktik yang terjadi di berbagai negara.

"Saat ini akan kita cermati dari aspek esensi dan praktik-praktik yang terjadi di berbagai negara di dunia," ujar Teguh saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Tak hanya itu, Kementerian Dalam Negeri juga menaruh atensi pada sisi hukum hingga asas kebermanfaatannya bagi masyarakat.

Dia pun ikut mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak terkait rencana itu.

"Pastinya dari Kemendagri inginnya yang terbaik bagi masyarakat, negara dan bangsa," tegasnya.

Kendati demikian, Teguh enggan menjelaskan lebih detail terkait rencana Kementerian Agama bersama Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi untuk melakukan penyesuaian maupun penataan regulasi usulan KUA bagi semua agama.

"Ya, kita tunggu," ucap Teguh.

Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan KUA akan bertransformasi sebagai tempat yang tak hanya melayani umat Islam, tetapi juga akan dijadikan tempat pencatatan nikah bagi semua umat beragama.

"Kami sudah sepakat sejak awal bahwa KUA ini akan kami jadikan sebagai sentral pelayanan keagamaan bagi semua agama. KUA bisa digunakan untuk tempat pernikahan semua agama," kata Yaqut dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (24/2).

Menurut Yaqut, dengan mengembangkan fungsi KUA sebagai tempat pencatatan pernikahan secara agama selain Islam, maka diharapkan data-data pernikahan dan perceraian di Indonesia bisa lebih terintegrasi dengan baik.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Menggunakan Tuhan sebagai umpan

raden4d
Indonesia gelar side events di Paris perkuat ekosistem film
Acara talkshow di sela-sela sesi ke-17 Intergovernmental Committee for the UNESCO 2005 Convention di Kantor Pusat UNESCO Paris, Prancis. (ANTARA/HO-Kemdikbudristek)
Jakarta (ANTARA) - Indonesia menggelar serangkaian side events (acara sampingan) di Kantor Pusat UNESCO Paris, Prancis, untuk memperkenalkan dan memperluas pengaruh budaya Indonesia di dunia.

"Melalui side eventini diharapkan dapat memperlihatkan secara singkat perjalanan ruang eksplorasi dan persimpangan dinamis antara kreativitas, keragaman, dan kebebasan ekspresi budaya dalam konteks Indonesia," kata Duta Besar Indonesia untuk Prancis Mohamad Oemar dalam keterangan, di Jakarta, Sabtu.

Oemar yang juga Delegasi Tetap RI untuk UNESCO menyampaikan pentingnya artistic freedomdalam mendorong dialog dan membentuk tatanan masyarakat.

Kegiatan yang didukung penuh oleh Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem film dan mendukung kebebasan artistik di Indonesia.

Baca juga: Indonesia kembali terpilih jadi anggota Dewan Eksekutif UNESCO

Baca juga: 11 benda seni budaya Indonesia diperkenalkan di Kota Paris

Di sela-sela sesi ke-17 Intergovernmental Committee for the UNESCO 2005 Convention, berbagai acara seperti talk show, pemutaran film pendek, dan pameran poster dilaksanakan dengan tema besar "Empowering Artistic Freedom in Indonesia".

"Langkah ini merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk memperkenalkan kekayaan budayanya kepada dunia internasional dan memperkuat kerja sama dalam bidang budaya," katanya.

Acara tersebut menampilkan panelis terkemuka seperti Prof. Ismunandar, Hafez Gumay dari Koalisi Seni Indonesia, dan sutradara ternama Riri Riza.

Mereka membahas pentingnya dukungan pemerintah terhadap kebebasan artistik serta peran Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 dalam memajukan film sebagai praktik budaya.

Pameran poster dan pemutaran film pendek, seperti "Ride to Nowhere" dan "Membicarakan Kejujuran Diana", turut menyemarakkan kegiatan ini, menarik perhatian mahasiswa Indonesia dan Prancis serta diaspora Indonesia yang hadir.

Acara ini dihadiri oleh lebih dari 150 peserta, termasuk delegasi dari sidang ke-17 Intergovernmental Committee for the UNESCO 2005 Convention dan delegasi negara anggota UNESCO di Paris.

Baca juga: KBRI Paris: Gamelan adalah aset diplomasi

Baca juga: UNESCO tetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia takbenda

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Reinkarnasi terlarang

kredivo chat
Itera berkomitmen hasilkan SDM unggul
Rektor Itera Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha saat mewisuda lulusan program sarjana dan pascasarjana dalam wisuda periode ke-18, di Lampung Selatan, Lampung, Sabtu, (2/3/2024). (ANTARA/HO-Itera)
Bandarlampung (ANTARA) - Institut Teknologi Sumatera (Itera) berkomitmen menghasilkan sumber daya manusia (SDM) unggul melalui program akademik yang selalu terbarukan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan peradaban.

"Kurikulum berbasis konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang digulirkan oleh Kemendikbudristek, selalu kami harmoniskan secara maksimal dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di Itera," kata Rektor Itera Prof Dr I Nyoman Pugeg Aryantha saat mewisuda lulusan program sarjana dan pascasarjana dalam wisuda periode ke-18, di Lampung Selatan, Lampung, Sabtu.

Meskipun Itera yang merupakan perguruan tinggi negeri (PTN) ini baru berusia 9 tahun, menurut dia, capaian akademik yang dihasilkan dari waktu-ke waktu semakin baik. Hal ini mengindikasikan bahwa Itera telah tumbuh dan berkembang menjadi institusi pendidikan tinggi bidang sainstek yang mumpuni.

Baca juga: PTN Itera buka kuota 5.200 mahasiswa baru tahun ini untuk 41 prodi

"Saat ini Itera menduduki peringkat 14 kampus paling berkelanjutan di Indonesia dalam pemeringkatan UI Green Metric World University Ranking. Dalam capaian kinerja akademik Itera berhasil menempati peringkat ke-9 secara nasional sebagai kampus terbaik dalam publikasi ilmiah versi Nature Index 2024," kata dia.

Menurut dia, peningkatan kualitas penelitian sebagai bagian tidak terpisahkan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi senantiasa diprioritaskan.

"Hasilnya sepanjang tahun 2023-2024, Itera telah menghasilkan sebanyak 208 jurnal internasional terindeks Scopus, dan 86 jurnal bereputasi nasional dari berbagai riset yang dilakukan oleh para dosen," kata dia.

Baca juga: Itera berkomitmen menjadi kampus berkelanjutan 

Di sisi lain, kata dia, dinamika, tempaan, pengalaman soft skillserta jalinan komunikasi dan networkingyang telah didapatkan selama masa perkuliahan akan menjadi modal penting bagi alumni mengemban misi sebagai agen perubahan positif di masyarakat.

"Oleh karena itu, saya selalu mengingatkan agar wisudawan selalu menjaga nama baik Itera di manapun nanti berada, dan aktif dalam Ikatan Alumni Itera sebagai wadah memelihara jalinan silaturahmi sesama alumni dan almamater kampus," kata dia.

Itera mewisuda 654 lulusan program sarjana dan pascasarjana dalam wisuda periode ke-18 yang diselenggarakan di kampus Itera, Sabtu.

Baca juga: Itera peringkat ke-9 nasional kampus terbaik versi Nature Index

Sejak wisuda pertama tahun 2016 sampai dengan wisuda ke-18, Itera telah menyumbangkan sebanyak 6.158 sarjana teknik dan sains untuk membangun Sumatera dan Indonesia. Dalam wisuda kali ini, Itera juga meluluskan enam wisudawan program pascasarjana fisika.

Pewarta: Dian Hadiyatna
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Memikirkan Tibet

hutang hp tanpa dp
Kota di Jepang wajibkan penggunaan multibahasa pada aturan sampah
Arsip foto - Warga negara Jepang Suzuki Hiromasa mengenakan kostum Ultraman saat membersihkan sampah di Pantai Kuta, Badung, Bali, Kamis (29/12/2022). Menjelang pergantian tahun baru 2023, sampah kiriman mulai berserakan di kawasan objek wisata itu akibat dampak cuaca ekstrem yang terjadi sejak Jumat (23/12). ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/aww.
Saitama, Jepang (ANTARA) - Pemerintah Kota Kawaguchi di Prefektur Saitama, Jepang akan mewajibkan pemilik kompleks apartemen baru dengan tipe satu kamar untuk menggunakan tujuh bahasa pada peraturan dasar pemilahan dan pembuangan sampah mulai April mendatang.

Peraturan tersebut bertujuan untuk membantu penduduk multinasional menghindari kesalahan dalam memilah dan membuang sampah yang dapat menyebabkan konflik dengan para tetangga.

Kota Kawaguchi merupakan wilayah yang memiliki populasi warga asing terbesar di antara kota-kota lain di Jepang. Saat ini, terdapat 43.128 orang asing per 1 Januari atau sekitar 7 persen dari total penduduk Kota Kawaguchi. Jumlah itu meningkat dari 39.553 orang asing pada 2023 dan 38.090 orang asing pada 2022.

Pada Juni 2023 lalu, aturan mengenai sampah telah dibuat dalam bahasa Jepang, Inggris, dan China. Namun kini, peraturan direvisi dengan menambahkan bahasa Vietnam, Tagalog, Turki, dan Korea.

Peraturan pemilahan sampah dan daur ulang di Jepang dianggap oleh banyak orang rumit dan membingungkan, terutama bagi mereka yang memiliki pemahaman terbatas terhadap bahasa tersebut atau baru saja datang.

Berbeda dengan di beberapa negara, sampah dari berbagai jenis dikumpulkan pada hari-hari tertentu dalam sepekan. Kemudian, banyak daerah yang mengharuskan sampah tersebut dicuci, disortir, dan disiapkan sesuai standar tertentu yang sudah dipahami dengan baik oleh penduduk setempat.

Oleh karenanya, pemerintah setempat memutuskan perlunya meningkatkan sosialisasi kepada penduduk asing setelah menerima keluhan bahwa sampah tidak disortir atau dibuang secara tidak benar di kawasan yang banyak terdapat apartemen kecil.

Tak hanya itu, pemerintah kota juga meminta pemilik apartemen yang ada untuk membantu menyebarkan kesadaran akan peraturan tersebut.

Baca juga: Gorontalo belajar pengolahan limbah jadi sumber energi di Jepang
Baca juga: Ritel kopi di Jepang gunakan 370 juta gelas sekali pakai pada 2020
Baca juga: RI-Jepang jajaki kerja sama pengelolaan sampah

Sumber : Kyodo-OANA

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Valkyrie Ajaib

121gacor
Pemkot Jambi siap tampilkan budaya daerah pada Festival Cap Go Meh
Suasana menjelang perayaan Cap Go Meh di Kota Jambi, Jumat (1/3/2024). (ANTARA/HO-Diskominfo Kota Jambi)
Jambi (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi menampilkan budaya daerah pada Festival Cap Go Meh 2024 sebagai wujud keelokan ragam budaya lokal di daerah itu.

Sekretaris Daerah Kota Jambi A Ridwan di Jambi, Sabtu, mengatakan slogan "Kota Jambi beragam eloknyo" siap direpresentasikan pemkot dengan baik sebagai identitas kota yang beragam suku dan budaya yang terus lestari dan harmoni.

Perayaan Cap Go Meh sebagai agenda tahunan wisata budaya Kota Jambi, yang bercorak khas etnis Tionghoa tersebut, tidak hanya menampilkan atraksi khas etnis Tionghoa, seperti Barongsai, Wushu, dan berbagai atraksi menarik serta unik lainnya.

Baca juga: TMII gelar festival "Taman Imlek Indonesia Bersate"

Festival Cap Go Meh, kata dia, juga akan menampilkan pertunjukan budaya daerah Jambi pada Sabtu malam.

"Dalam pentas nanti tidak hanya tampilan budaya khas etnis Tionghoa saja, namun juga akan ditampilkan budaya daerah Jambi," kata dia.

Ridwan menyebut Festival Cap Go Meh yang terselenggara atas kerja sama dan kolaborasi Pemerintah Kota Jambi dengan beberapa yayasan etnis Tionghoa di Kota Jambi itu, akan dihadiri Penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih.

Ia juga mengajak masyarakat untuk menyaksikan berbagai atraksi menarik dan unik yang digelar di kawasan Pasar Kota Jambi pada Sabtu malam.

Festival Cap Go Meh telah menjadi salah satu agenda wisata budaya unggulan Kota Jambi yang diinisiasi Pemerintah Kota Jambi sejak 2017.

Sejak dicanangkan Festival Cap Go Meh, agenda itu selalu mendapat sambutan luas masyarakat, tidak hanya dari kalangan warga keturunan Tionghoa, melainkan juga berbagai lapisan masyarakat dari beragam etnis di Kota Jambi.

Baca juga: Rakornas pemasaran dan festival Cap Go Meh jadi daya tarik wisata
Baca juga: Ribuan warga Karawang tumpah menyaksikan pawai barongsai Cap Go Meh
Baca juga: Bupati Belitung: Cap Go Meh lambang kerukunan 

Pewarta: Tuyani
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024