slot8800

Rencana Strategi Bumi Wisatawan

Pesanan Sepi, Pabrik Sepatu Nike******

Pabrik pembuat sepatu olahraga Pou Chen Corp Taiwan akan memutus hubungan kerja (PHK) 6.000 karyawan di Vietnampada tahun ini.

Untuk tahap awal, pabrik sepatu yang memasok merek ternama seperti Adidas dan Nike akan memangkas 50 persen atau 3.000 karyawan di akhir bulan ini. Sementara 3.000 sisanya akan dihentikan kontraknya pada akhir 2023. 

Dilansir dari Reuters, Selasa (21/2) pabrik yang berlokasi di Ho Chi Minh, Vietnam ini harus memangkas karyawan karena melemahnya permintaan global.

Pihak Pou Chen mengaku hanya akan memangkas tidak lebih dari 3.000 staf di tengah ketidakpastian prospek ekonomi makro dan dampaknya terhadap operasional ke depan.

"Perusahaan akan dengan hati-hati menanggapi perubahan dinamis dalam lingkungan bisnis," kata Pou Chen dalam pengajuan ke bursa Taiwan.

Saham Pou Chen turun 1,2 persen pada perdagangan sore hari di Taiwan, yang secara umum ikut turun 0,1 persen.

Rencana PHK ini menandai titik balik bagi perusahaan yang menghadapi kekurangan tenaga kerja dan gangguan manufaktur di Vietnam akibat pandemi Covid-19 pada 2021 lalu.

Sedangkan, ekspor Vietnam pada Januari turun 26 persen dari tahun sebelumnya, dengan impor turun 24 persen. Penurunan impor dapat mengindikasikan kontraksi dalam industri karena perusahaan memotong pembelian bahan dan peralatan untuk produksi.

[Gambas:Video CNN]

Siaran Langsung Terbaik: Petualangan Alam Liar

17 Kapal Ditangkap Saat Curi Ikan di Selat Malaka******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melumpuhkan 17 kapal ikan pelaku illegal fishing yang beroperasi di Selat Malaka. Dari 17 kapal itu, satu di antaranya adalah kapal ikanasing (KIA) berbendera Malaysia.

Sedangkan sisanya kapal ikan Indonesia (KII). Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Laksda TNI Adin Nurawaluddin mengungkapkan keberadaan kapal itu diketahui berdasar pada laporan nelayan dan hasil analisis Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) di Pusat Pengendalian KKP.

"Benar bahwa hasil operasi awal tahun Kapal Pengawas KKP berhasil mengamankan 17 kapal illegal fishing. Gerak cepat kami dalam menindak kapal illegal fishingmerupakan wujud keseriusan KKP dalam merespons keresahan para nelayan," ungkap Adin lewat keterangan tertulis, Selasa (21/2).

Pada saat pemeriksaan, tiga orang Awak Buah Kapal (ABK) dan satu orang nakhoda diketahui merupakan warga negara Kamboja.

"Proses penyidikan kasus ini akan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Stasiun PSDKP Belawan. Saat ini penyidik telah menetapkan Nakhoda kapal sebagai tersangka," terang Adin.

Sementara, 16 KII yang ditangkap KPP adalah kapal tak berizin dan beroperasi secara ilegal. Adin menjelaskan 11 kapal di antaranya diduga tak memiliki dokumen perizinan berusaha, seperti Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Standar Laik Operasi (SLO), maupun Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Sedangkan lima kapal diduga beroperasi tidak sesuai dengan Daerah Penangkapan Ikan (DPI).

"Tak hanya kapal ikan asing ilegal, kapal ikan Indonesia yang melanggar aturan kini juga bisa terpantau melalui sistem kami," tuturnya.

Ia menegaskan bahwa tindakan penertiban kapal itu untuk memastikan pemanfaatan sumber daya ikan dilakukan sesuai aturan berlaku. Hal ini juga untuk melindungi hak-hak nelayan lokal dan mencegah konflik horizontal antar nelayan.

Berikut daftar nama 17 kapal yang ditangkap itu:

1. KM. KHF (56.38 GT)
2. KM. AMAZIA (29 GT)
3. KM. INKA MINA 916 (30 GT)
4. KM. KELVIN I (30 GT)
5. KM. CAKALANG (40 GT)
6. KM. BARGES (60 GT)
7. KM. RATU -1 (5 GT)
8. KM. TANPA NAMA (28 GT)
9. KM. INKA MINA 928 (30 GT)
10. KM. INKA MINA 723 (32 GT)
11. KM. ARABIAH (16 GT)
12. KM. Tanpa Nama (volume tidak diketahui)
13. KM. KHARISMA-1 (28 GT)
14. KM. WAFA JAYA (26 GT)
15. KM. DUA PUTRI-B (30 GT)
16. KM. SUKA-1 (23 GT)

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Misteri

Basuki Sebut Jakarta Akan Tetap 'Diurus' Meski Bukan Lagi Ibu Kota******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan meskiibu kota akan pindah ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur, namun Jakartatetap jadi perhatian pemerintah dalam pembangunan infrastrukturnya.

Salah satunya adalah upaya pemerintah yang terus membenahi masalah pengadaan air bersih hingga transportasi.

Basuki mengatakan baru-baru ini pemerintah juga tengah menyoroti pembangunan MRT di DKI Jakarta. Apalagi, Indonesia dan Korea Selatan telah menandatangani MoU atau nota kesepahaman untuk proyek pembangunan MRT Jakarta Fase 4 rute Fatmawati-Kampung Rambutan.

Sebelumnya, penandatanganan MoU proyek pembangunan MRT Jakarta Fase 4 rute Fatmawati-Kampung Rambutan sendiri dilakukan di sela acara KTT G20 di Nusa Dua, Bali, Senin (14/11) lalu.

MoU tersebut dihadiri oleh Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pertahanan, Infrastruktur, dan Transportasi Korsel Won Hee-Ryong, dan Dubes RI untuk Korsel Gandi Sulistiyanto.

Budi Karya berharap MoU dengan Korsel dapat menjadi langkah awal percepatan pengembangan MRT di Jakarta.

Sementara itu, pembangunan IKN Nusantara juga terus bergulir. Pada awal tahun ini Kementerian PUPR baru menyelesaikan 16 rumah susun (rusun) untuk para pekerja konstruksi. Nantinya, bakal ada 22 rusun pekerja konstruksi di ibu kota baru.

Di sisi lain, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengklaim dari 142 investor, ada 90 yang sudah mengirimkan Letter of Intent (LOI) atau surat keseriusan untuk berinvestasi di ibu kota baru tersebut.

"Kami menerima cukup banyak pernyataan minat atau Letter of Interest yang hingga Minggu lalu jumlahnya 142, dari 142 itu sekitar 90 kami kategorikan sebagai pihak-pihak serius," ungkapnya dalam RDP bersama Komisi XI DPR RI, beberapa waktu lalu.

Bambang menuturkan LOI dari 90 investor itu mencakup berbagai sektor. Rinciannya, 25 di sektor infrastruktur dan utilitas, 15 edukasi, 14 jasa konsultasi, 10 perumahan, serta 9 mixed use dan komersial.

Lalu, 6 di sektor teknologi, 5 kesehatan, 4 kantor BUMN dan swasta, dan 2 kantor pemerintah.

Ia pun mengatakan akan menindaklanjuti ketertarikan investor tersebut dengan berbagai macam proses bisnis apakah dengan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) ataupun skema lainnya.

"Dari 90 ini akan kami lanjutkan dengan berbagai macam proses bisnis, apakah KPBU atau yang lain," ucap Bambang.

[Gambas:Video CNN]

Pegadaian kecil Wanjie

Ribuan Karyawan Amazon Bikin Petisi Tolak Kebijakan Kerja dari Kantor******

Ribuan karyawan Amazonmendesak CEO Andy Jassy untuk mempertimbangkan kembali perintah kembali bekerja di kantor (work from office/WFO). Mereka membuat petisi untuk menolak kebijakan ini.

Jassy mengumumkan Amazon meminta kepada seluruh pegawainya untuk bekerja dari kantor setidaknya tiga hari dalam seminggu mulai 1 Mei mendatang.

Dilansir dari CNBC, Jassy dan timnya atau biasa disebut Tim-S memutuskan lebih mudah untuk karyawan berkolaborasi jika mereka bekerja dari kantor. Termasuk untuk memperkuat budaya perusahaan.

Sejumlah staf membuat channel di Slack untuk mengadvokasi kebebasan bekerja dari mana saja. Setidaknya, hampir 14 ribu karyawan telah bergabung dengan channel ini.

Mereka juga menyusun petisi yang ditujukan kepada Jassy dan Tim-S untuk membatalkan kebijakan baru itu. Menurut mereka, kebijakan itu berlawanan dengan posisi Amazon selama ini berkaitan dengan keragaman, inklusi, perumahan yang terjangkau, keberlanjutan, dan fokus menjadi perusahaan terbaik di dunia.

"Kami, yang bertanda tangan di bawah ini, meminta Amazon untuk melindungi peran dan statusnya sebagai pemimpin ritel dan teknologi global dengan segera membatalkan kebijakan RTO dan mengeluarkan kebijakan baru yang memungkinkan karyawan untuk bekerja dari jarak jauh atau lebih fleksibel. Jika mereka memilih untuk melakukannya, sebagaimana diizinkan oleh tim dan peran pekerjaan mereka," menurut draf petisi tersebut.

Namun, juru bicara Amazon merujuk kembali ke posting blog Jassy tentang panduan kembali ke kantor.

Para karyawan pun merujuk pernyataan Jassy yang mengungkapkan bahwa tidak ada satu pendekatan yang cocok untuk semua orang, Jessy pun sempat memuji keuntungan bekerja dari jarak jauh.

"Banyak karyawan mempercayai pernyataan ini dan merencanakan kehidupan di mana perusahaan mereka tidak akan memaksa mereka untuk kembali ke kantor. Perintah RTO menghancurkan kepercayaan mereka pada para pemimpin Amazon," bunyi draf petisi tersebut.

Banyak karyawan yang pindah selama pandemi atau dipekerjakan untuk peran jarak jauh khawatir tentang bagaimana kebijakan baru akan memengaruhi mereka.

Terlebih, jumlah pekerja Amazon membengkak selama tiga tahun terakhir, dan mempekerjakan lebih banyak karyawan di luar pusat teknologi utamanya seperti Seattle, New York, dan California Utara. Hal ini dilakukan untuk distribusi tenaga kerja yang lebih baik.

Namun, Amazon belum membahas ketentuan soal perpindahan karyawan jarak jauh agar sesuai dengan aturan ini. Meskipun, Jassy mencatat bahwa akan ada minoritas kecil pengecualian terhadap kebijakan baru tersebut.

Petisi tersebut juga mengutip data internal yang menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan lebih suka bekerja dari jarak jauh, tetapi disertai dengan opsi sinkronisasi bulanan di kantor. Paling tidak, karyawan lebih suka bekerja di kantor paling banyak satu hingga dua hari seminggu.

Ini juga menunjukkan penelitian soal pekerjaan jarak jauh meningkatkan produktivitas, memungkinkan perusahaan seperti Amazon untuk mengurangi biaya, dan menarik serta mempertahankan talenta terbaik.

[Gambas:Video CNN]

harapan yang tak ada habisnya

Investasi RI Kencang, Pengangguran Kok Masih 8,42 Juta Orang?******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pengangguranIndonesia tembus 5,86 persen atau 8,42 juta orang pada Agustus 2022.

Untuk daerah dengan pengangguran terbanyak di Indonesia, BPS melaporkan urutan satu ada Jawa Barat (8,31 persen), Kepulauan Riau (8,23 persen), Banten (8,09 persen), DKI Jakarta (7,18 persen), dan Maluku (6,88 persen).

Kemudian, Sulawesi Utara (6,61 persen), Sumatra Barat (6,28 persen), Aceh (6,17 persen), Sumatra Utara (6,16 persen), dan Kalimantan Timur (5,71 persen).

Jumlah ini naik dari Februari 2022 sebesar 5,83 persen atau 8,40 juta orang.

Angka pengangguran di Indonesia pada 2022 sebenarnya cenderung turun dibanding tahun sebelumnya. Pada 2021, angka pengangguran tembus 6,26 persen atau 8,7 juta orang pada Februari dan 7,07 persen atau 9,7 juta orang pada Agustus.

Kemudian pada 2020, 4,94 persen atau 6,9 juta orang pada Februari dan 7,07 persen atau 9,7 juta orang pada Agustus.

Jika melihat ke belakang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan penciptaan 10 juta lapangan kerja baru pada 2015-2019. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) lalu mengklaim target itu telah tercapai dengan total penciptaan lapangan kerja baru mencapai 10,34 juta sepanjang 2015-2018.

"Janji Bapak Presiden (Joko Widodo) penempatan lapangan kerja kan 2 juta lapangan kerja per tahun. Sampai akhir 2018 ini, ternyata target penciptaan lapangan kerja sudah tercapai sebesar 10.340.690 orang," ujar Hanif Dhakiri, menteri ketenagakerjaan saat itu, ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Ketenagakerjaan 2019 di Hotel Bidakara Jakarta, 2019 silam.

Namun jika melihat data BPS, tingkat pengangguran pada 2015-2019 tidak banyak berubah. Pada Agustus 2015, tingkat pengangguran mencapai 6,18 persen atau 7,5 juta orang. Kemudian turun tipis menjadi 5,61 persen atau 7,03 juta orang pada Agustus 2016.

Kemudian naik menjadi 7,04 juta orang pada Agustus 2017 dan 7 juta orang pada Agustus 2018. Lalu naik menjadi 7,05 juta orang pada Agustus 2019.

Di lain sisi, penyerapan tenaga kerja diklaim meningkat seiring dengan investasi yang bertambah besar. Data Kementerian Investasi mencatat realisasi investasi pada 2022 mencapai Rp1.207 triliun atau melampaui target Rp1.200 triliun.

Namun, di tengah meningkatnya jumlah investasi yang masuk ke Indonesia mengapa tingkat pengangguran masih tinggi?

Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono mengatakan tingkat pengangguran sebanyak 8,4 juta orang pada Agustus 2022 sebenarnya cenderung membaik dibanding periode-periode sebelumnya seiring pemulihan pandemi covid-19.

Namun ia menilai tingkat pengangguran Indonesia yang rendah adalah sebuah kewajaran, bukan prestasi.

"Karena sebagian besar masyarakat kita adalah kelas bawah maka bekerja adalah keharusan, bukan karena banyaknya ketersediaan pekerjaan yang layak," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Kualitas Investasi Turun

Menantikan kedatangan Anda kembali

<句子>