bet 2000 maxwin berapa

angka jitu 970Jutaan kata 3377Orang-orang telah membaca serialisasi

《bet 2000 maxwin berapa》

Akademisi Unand sampaikan tiga poin evaluasi PSU Pemilu 2024******

Padang (ANTARA) - Akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas (Unand) Sumatra Barat Dewi Anggraini menyampaikan tiga poin penting yang harus dilakukan KPU dan Bawaslu terkait evaluasi pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Tahun 2024.

"Pertama, dalam tahap rekapitulasi data pemilih, KPU harus meningkatkan koordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk memastikan keakuratan data pemilih," kata akademisi dari FISIP Unand Dewi Anggraini di Padang, Jumat.

Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data antara KPU, Bawaslu, dan dinas kependudukan dan catatan sipil di daerah secara berkala.

Poin kedua, KPU dan Bawaslu perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP), dan dokumen lainnya saat akan mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS).

Terakhir, petugas harus memverifikasi identitas calon pemilih dengan seksama. Sebab, verifikasi identitas merupakan langkah awal bagi masyarakat saat tiba di TPS. Petugas TPS harus memastikan setiap pemilih menunjukkan E-KTP asli saat akan memilih.

"Langkah ini dapat dilakukan dengan mewajibkan pemilih menunjukkan E-KTP kepada petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara sebelum menerima surat suara," ujarnya.

Bahkan, kata dia, petugas KPPS juga perlu memeriksa keaslian E-KTP dengan teliti termasuk memastikan bahwa foto dan data pada dokumen kependudukan itu sesuai dengan pemilih yang datang.

Masukan tersebut, ia sampaikan mengingat terdapat 780 TPS yang direkomendasikan Bawaslu untuk melakukan PSU, 132 TPS melakukan pemungutan suara lanjutan (PSL), dan 584 TPS diperintahkan melakukan pemungutan suara susulan (PSS) di beberapa wilayah Indonesia termasuk Provinsi Sumbar.

"Adanya pemungutan suara ulang menunjukkan masih kurangnya edukasi dan pemahaman petugas KPPS tentang prosedur dan regulasi pemilu," tambah dia.

Terpisah, Komisioner KPU Provinsi Sumatra Barat Ory Sativa Syakban menyebutkan khusus di Ranah Minang terdapat 16 TPS yang melakukan PSU, dan tersebar di 11 kabupaten dan kota.

Ia menyebutkan 16 TPS yang melakukan PSU tersebut tidak semua pemilih mencoblos kelima surat suara. Sebab, terdapat pemilih yang hanya mencoblos ulang calon presiden dan wakil presiden atau DPR RI saja.

"Namun, dari kelima surat suara tersebut PSU calon presiden dan wakil presiden paling banyak dibandingkan empat jenis surat suara lainnya," jelas Ory.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

AMPI berikan piagam Kesatria Aswattha Jaya kepada Airlangga Hartarto******

Jakarta (ANTARA) - DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) menyerahkan piagam penghargaan Kesatria Aswattha Jaya kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

“Piagam ini adalah bentuk dari rasa bangga dan apresiasi kami atas konsistensi, loyalitas dan dedikasi yang tak terbatas Bapak Airlangga Hartarto selama memimpin Partai Golkar, sehingga membuahkan hasil yang positif dari segi suara di Pemilu 2024," kata Ketua Umum AMPI Jerry Sambuaga dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Penyerahan piagam itu dilaksanakan bersama Sekretaris Jenderal DPP AMPI Ahmad Andi Bahri, dan kader-kader AMPI di Jakarta.

Mereka mengapresiasi kepemimpinan Airlangga yang telah membawa dampak signifikan terhadap meningkat tajamnya suara Partai Golkar pada Pemilu 2024.

Jerry mengungkapkan naiknya suara Partai Golkar, adalah hasil dari konsistensi, loyalitas dan dedikasi Airlangga Hartarto sebagai ketua umum.

“Secara khusus saya berterima kasih dan mengapresiasi Pak Ketum Airlangga yang telah memberikan kesempatan kepada anak-anak muda, khususnya dari AMPI, untuk bisa berpartisipasi dalam Pemilu," katanya.

Dia mengungkapkan, banyak kader AMPI yang telah berhasil dan sukses sebagai calon legislatif di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

"Ini semua berkat dukungan Ketua Umum Airlangga yang telah memberikan perhatian kepada kami semua di AMPI," ujarnya.

Sementara itu, Sekjen DPP AMPI Ahmad Andi Bahri, menyampaikan bahwa karakter kepemimpinan Airlangga telah membawa keberhasilan Partai Golkar dan seluruh kadernya untuk Rebound to Win dengan hasil yang memuaskan pada Pemilu 2024.

"Kami bangga dengan bukti nyata dari karakter seorang pemimpin yang luar biasa dari Bapak Airlangga Hartarto," katanya menegaskan.

Andi menjelaskan penghargaan Kesatria Aswattha Jaya memiliki arti Kesatria, seseorang yang teguh akan pendirian dan memiliki keberanian tinggi. Sementara, Aswattha memiliki arti Pohon Beringin dan Jaya tentu saja kejayaan yang didapat Airlangga dalam mengembalikan kejayaan Beringin dengan jiwa ksatrianya.

Baca juga: AMPI: Kemenangan Prabowo-Gibran, kemenangan anak muda
Baca juga: Golkar siapkan dua kader maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta

Pewarta: Fauzi
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024

Kemarin, masih soal ambang batas sampai sidang Andhi Pramono******

"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal,"

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (1/3) menjadi sorotan, diantaranya penjelasan berbagai pihak termasuk Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai keputusan menghapus ambang batas parlemen empat persen sampai sidang tindak pidana korupsi dengan terdakwa eks pejabat Bea Cukai Kementerian Keuangan Andhi Pramono.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik kembali dibaca:

Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru

Mahkamah Konstitusi memberi lima poin panduan bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang baru untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan seterusnya.

"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal," demikian bunyi pertimbangan hukum MK yang dikutip dari salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, sebagaimana diunduh di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

JPU: Setoran Rp20 miliar ke rekening Andhi Pramono tak ada identitas

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) mengungkapkan sebanyak Rp20 miliar dana yang disetorkan secara tunai ke delapan rekening terafiliasi dengan mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono tak ada identitas.

Adapun Andhi didakwa menerima gratifikasi senilai total Rp58,9 miliar dari sejumlah pihak terkait pengurusan kepabeanan impor. Dana tersebut diduga diterima melalui berbagai rekening, baik rekening pribadi Andhi maupun orang lain.

Selengkapnya baca di sini.

MAKI gugat Kapolri dan Kapolda karena belum menahan Firli Bahuri

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bersama Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) serta Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI) melayangkan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terhadap Kapolri dan Kapolda Metro Jaya terkait belum ditahannya Firli Bahuri.

Gugatan tersebut dilayangkan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman pada Jumat, terdaftar dengan nomor: 33/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel.

Selengkapnya baca di sini.

MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang

Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menegaskan putusan gugatan uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tidak menghapus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) empat persen.

Enny menjelaskan, MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional.

Selengkapnya baca di sini.

Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).

"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：senang 555 slot、pinjol legal resmi ojk 2022、event 303 slot

Terkait：slot terbaru dan tergacor、akun slot jp、angka jitu chelsea 11、mudah dapat uang、slot terbaik mudah menang、rekomendasi situs slot gampang menang、erek2 88、revo999、permatabet88、situs slot baru gacor

---

---

bab terbaru：goltogel alternatif（2024-07-05）

Perbarui waktu：2024-07-05