gacor maxwin

rtp airbet88 hari ini 610Jutaan kata 781116Orang-orang telah membaca serialisasi

《gacor maxwin》

Kodam Udayana upayakan jalur damai sikapi insiden penyerangan TNI******

Denpasar (ANTARA) - Komando Distrik Militer (Kodam) IX/Udayana mengupayakan jalur damai untuk menyelesaikan permasalahan antara sekelompok orang muda dengan anggota Kompi A Yonif 900/Satya Bhakti Wirottama dalam insiden penyerangan di Lapangan Futsal Kerobokan, Badung, Bali. Kepala Penerangan Kodam IX/Udayana Kolonel Infantri Agung Udayana saat dikonfirmasi di Denpasar, Bali, Jumat mengatakan upaya damai tersebut diupayakan oleh Kodam Udayana setelah dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap anggota TNI dan juga para terduga pelaku yang saat ini masih diperiksa oleh penyidik Satreskrim Polres Badung.
"Rencana siang ini (Jumat 9/2) akan ada mediasi dan jalan damai. Kemarin (Kamis 8/2) di kantor polisi sudah diperiksa baik dari warga sipil maupun dari militer, polisi militer juga sudah memeriksa akhirnya dari keduanya bersepakat untuk berdamai menempuh jalan kekeluargaan," kata Kapendam Udayana.

Kolonel Agung mengatakan Komandan Satuan akan mewakili militer untuk menempuh penyelesaian masalah dengan perdamaian. Menurutnya, berdasarkan hasil temuan di lapangan berdasarkan keterangan kedua belah pihak, insiden tersebut terjadi akibat kesalahpahaman hingga berujung pada upaya penyerangan.

"Hasil temuan di lapangan ditemukan kesalahpahaman jadi ada dua komunikasi pemuda kebetulan yang satu militer yang satu sipil. Ada persepsi yang salah dalam berkomunikasi jadi kesimpulannya ada miskomunikasi. Persepsi yang keliru  berujung pada kesalahpahaman," kata Kapendam.

Kapendam Udayana menyatakan insiden tersebut mendapat perhatian dari Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Harfendi. Pangdam Harfendi menurut Udayana, melihat insiden tersebut secara lebih humanis dan menyeluruh agar tidak terjadi perpecahan atau konflik yang berkepanjangan mengingat hari pemungutan suara sudah angkat dekat.

Pangdam Harfendi sendiri memandang upaya damai adalah langkah strategis untuk meminimalisasi terjadinya konflik sosial menjelang hari pencoblosan Pilpres 2024.

Pangdam Udayana Harfendi bahkan telah mengeluarkan perintah kepada seluruh jajaran untuk tidak terprovokasi dengan insiden tersebut dan tidak mengaitkan insiden tersebut dengan gerakan politik tertentu.

"Panglima memerintahkan agar menghindari konflik fisik atau konflik dengan masyarakat. Panglima mengingat baik lisan maupun tertulis, juga surat atas nama panglima untuk mengantisipasi kejadian-kejadian seperti ini tidak dibawa ke ranah politik. Ini yang kadang orang salah, seolah-olah ini mengarah ke sana," katanya.

Pangdam Udayana pun berharap insiden tersebut tidak mempengaruhi kondisi pariwisata Bali yang kian membaik pada awal tahun 2024 ini.

Terkait dengan Serda STV yang menjadi korban penyerangan tersebut sudah keluar dari RS dan kembali bertugas seperti biasa di kesatuannya.

Sebelumnya, peristiwa penyerangan terhadap anggota Raider 900 dengan sekelompok orang tak dikenal tersebut terjadi pada Rabu (7/2) malam di Big Ball Futsal Arena Jalan Raya Kerobokan, Kabupaten Badung.

Dalam insiden itu, sekitar 30 orang muda tak dikenal melempari para anggota TNI yang ada di dalam lapangan futsal dengan batu. Akibatnya salah satu anggota TNI Serda STV mengalami luka.

Polres Badung yang menanganinya kasus tersebut telah mengamankan 10 terduga pelaku dan masih menjalani pemeriksaan di Polres Badung.
Baca juga: Polres Badung periksa 10 terduga pelaku penyerangan anggota TNI
Baca juga: Anggota DPR apresiasi TNI dan Polri usut penyerangan Polres Jeneponto
 

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Hamas tuding Israel ingin perpanjang agresi di Gaza******

Kota Gaza (ANTARA) - Kelompok pejuang Hamas Palestina menyebut pemerintah Israel dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melakukan segala cara untuk menyesatkan opini publik Israel dan memperpanjang agresinya di Jalur Gaza.

“Netanyahu dan pemerintahannya berusaha dengan segala cara untuk terus menyesatkan opini publik Zionis dan memperpanjang agresi, meskipun tentara mereka yang kalah menderita kerugian nyawa dan peralatan,” kata anggota biro politik Hamas, Osama Hamdan, dalam konferensi pers di Beirut, Lebanon, pada Rabu (7/2).

Lebih lanjut, ia menuding Netanyahu dan pemerintah Israel juga berusaha menghindari kewajiban pasca-agresi dan menunda konfrontasi dengan komite investigasi mengenai "kegagalan menyedihkan pasca 7 Oktober".

"Para menteri dari pemerintah penjajah telah mengulangi seruan mereka untuk mengusir rakyat Palestina di Jalur Gaza, dalam upaya untuk menghalangi jalan yang mengarah pada penghentian agresi terhadap warga sipil," ujar Hamdan.

Pernyataan itu muncul kurang dari satu jam setelah Netanyahu mengumumkan penolakannya terhadap tuntutan Hamas untuk menyelesaikan kesepakatan pertukaran tahanan.
Baca juga: Hamas usulkan rencana tiga tahap gencatan senjata di Gaza

Netanyahu mengancam akan melanjutkan pertempuran di Jalur Gaza dan bergerak menyerang Rafah di sebelah selatan.

Mengenai tuntutan Hamas untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut, Hamdan mengatakan gerakan tersebut telah menyampaikan pernyataan mengenai proposal untuk memastikan gencatan senjata yang menyeluruh, mengakhiri agresi terhadap warga sipil yang tidak berdaya, memberikan bantuan, mengamankan tempat berlindung bagi para pengungsi, memastikan rekonstruksi, mencabut pengepungan di Jalur Gaza, dan menyelesaikan operasi pertukaran tahanan.

Hamdan mengatakan Hamas telah menyampaikan tanggapannya kepada Qatar dan Mesir mengenai kerangka perjanjian gencatan senjata setelah selesainya konsultasi dengan pimpinan gerakan dan dengan faksi perlawanan.

"Hamas menanggapi secara positif usulan tersebut, meskipun ada reaksi Zionis, yang berusaha untuk mengabaikan hak-hak paling dasar rakyat," katanya.
Baca juga: Israel sebut target militer selanjutnya di Jalur Gaza adalah Rafah

Hamdan mengatakan delegasi dari kelompok yang dipimpin oleh pejabat senior Hamas, Khalil al-Hayya, akan berangkat ke Kairo, Mesir, pada Kamis, untuk menindaklanjuti dialog mengenai apa yang disampaikan Hamas dalam proposal tersebut.

Ia menyebut pihak penjamin perjanjian yang ditentukan Hamas dalam tanggapannya terhadap proposal tersebut adalah Qatar, Mesir, Turki, Rusia, serta PBB.

Dalam sebuah pernyataan kepada Anadolu, sumber informasi dari Palestina mengungkapkan persetujuan Hamas terhadap usulan rencana pertukaran tahanan dan gencatan senjata di Jalur Gaza.

Sumber yang memilih untuk tidak mengungkapkan identitas mereka itu mengatakan bahwa tanggapan Hamas terhadap proposal kerangka kerja Paris yang diajukan pekan lalu mencakup rencana yang terdiri dari tiga tahap, masing-masing berlangsung selama 45 hari, di mana operasi militer di kedua belah pihak akan sepenuhnya dihentikan serta pertukaran seluruh tahanan dilakukan.
Baca juga: AS, Qatar dan Mesir lakukan upaya diplomatik jamin pembebasan sandera

Sumber tersebut mengatakan Hamas menetapkan kesimpulan perundingan mengenai penghentian permusuhan pada akhir tahap kedua.

Pada 28 Januari, sebuah pertemuan diadakan di Paris yang dihadiri Israel, Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar untuk membahas kesepakatan pertukaran tahanan dan gencatan senjata di Gaza yang dilakukan dalam tiga tahap, menurut sumber-sumber Palestina dan Amerika.

Israel memperkirakan ada sekitar 136 warganya disandera di Gaza, sementara mereka menahan sedikitnya 8.800 warga Palestina di penjara-penjara, menurut sumber resmi dari kedua belah pihak.

Israel telah melancarkan serangan mematikan di Gaza menyusul serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober. Serangan Israel menewaskan sedikitnya 27.585 warga Palestina dan melukai 66.978 orang lainnya, sementara hampir 1.200 warga Israel diyakini tewas dalam serangan Hamas.

Baca juga: Israel ingin pegang kendali militer di Gaza setelah perang berakhir
Baca juga: Jumlah warga Palestina yang tewas di Gaza tembus 27.000 orang

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Survei Indikator: Mayoritas masyarakat nilai kinerja demokrasi RI baik******

Jakarta (ANTARA) - Hasil survei lembaga Indikator Politik Indonesia bertajuk Survei Tatap Muka Nasional menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia menilai kinerja demokrasi di Tanah Air saat ini baik.

Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebutkan di Indonesia, masyarakat pada umumnya melihat perspektif demokrasi dari segi ekonomi, sehingga jika perekonomian membaik maka perspektif masyarakat terhadap demokrasi positif.

"Terutama masyarakat bawah, yang lebih melihat aspek ekonomi dalam demokrasi dibanding demokrasi dalam pengertian civil liberties(kebebasan sipil)," ujar Burhanuddin dalam acara Rilis Temuan Survei Nasional yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat.

Ia menyebutkan berdasarkan hasil survei, 67 persen responden menilai pelaksanaan atau praktik demokrasi di Indonesia sejauh ini baik, lalu sebanyak 3,7 persen menilai sangat baik, 23,5 persen menilai sedang, tiga persen menilai buruk, 2,9 persen menilai sangat buruk, dan 3,2 persen tidak mengetahui atau tidak menjawab.

Sementara itu, mayoritas responden menilai kondisi ekonomi di Indonesia saat ini sedang atau biasa saja, yakni sebanyak 41,4 persen.

Kendati demikian, lebih banyak responden yang menilai kondisi ekonomi saat ini baik sebesar 28,2 persen atau sangat baik sebesar 1,9 persen daripada yang menilai buruk sebesar 25,2 persen atau sangat buruk 3,1 persen, sedangkan sebanyak 0,3 persen responden tidak mengetahui atau tidak menjawab.

Burhanuddin menuturkan di mata elit intelektual maupun lembaga masyarakat, demokrasi memang dilihat dari aspek kebebasan sipil, di mana saat ini terdapat penurunan indeks demokrasi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir.

Meski demikian fokus seperti itu, kata dia, tidak terlalu banyak dirasakan oleh masyarakat bawah lantaran mereka lebih melihat aspek ekonomi daripada demokrasi.

"Jadi mungkin buat mereka secara umum inflasi lebih penting ketimbang demokrasi dalam pengertian kebebasan sipil," tuturnya.

Survei Tatap Muka Nasional dilaksanakan pada 28 Januari 2024 hingga 4 Februari 2024 secara tatap muka dengan melibatkan 1.200 responden basis dan over-samplingdi wilayah tertentu hingga mencapai 5.500 responden. Sementara toleransi kesalahan berada di kisaran 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Baca juga: Indikator sebut Kejaksaan jadi lembaga hukum paling dipercaya publik
Baca juga: Survei Indikator: 76,2 persen responden puas dengan kinerja Jokowi
Baca juga: Survei Indikator: Tingkat kepercayaan pada Polri 76,4 persen

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：pinjaman 500 ribu langsung cair tanpa ktp、play77 slot、raja123

Terkait：gacor slot138、cara mendaftar thw global、daftar pinjaman online berizin ojk、klik99、togelhok、paylater bunga rendah、info link slot gacor、taiwan prediksi togel、pola gacor bonanza gold hari ini、situs gampang jp 2022

---

---

bab terbaru：ok google info slot gacor（2024-06-28）

Perbarui waktu：2024-06-28