pay later terbaik

masuk kredivo dengan email 689Jutaan kata 754358Orang-orang telah membaca serialisasi

《pay later terbaik》

2023 jadi tahun terpanas sepanjang masa******

Athena (ANTARA) - 2023 menjadi tahun terpanas sepanjang masa dan tren ini kemungkinan  terus berlanjut, kata Badan Perubahan Iklim Uni Eropa Copernicus (C3S) dalam sebuah laporan pada Selasa.

"Dengan suhu rata-rata global sebesar 14,98 derajat Celsius, 2023 telah menggantikan 2016 sebagai tahun kalender terhangat yang pernah tercatat," kata badan itu.

C3S menambahkan bahwa “setiap bulan mulai Juni hingga Desember 2023 lebih hangat dibandingkan periode sama pada tahun-tahun sebelumnya."

Juli dan Agustus 2023 adalah dua bulan terhangat yang pernah tercatat, tulis laporan itu lagi.

2023 adalah tahun kedua terhangat di Eropa, dengan suhu rata-rata 1,02 derajat Celcius lebih tinggi daripada rata-rata  1991-2020. Suhu rata-rata pada 2023 hanya 0,17 derajat Celcius, lebih dingin daripada 2020 yang merupakan tahun terhangat yang pernah tercatat di Eropa.

Suhu di Eropa rata-rata lebih tinggi dalam 11 bulan selama 2023, termasuk September yang merupakan bulan September terhangat yang pernah tercatat.

Baca juga: Setelah COP28 tegas membidik bahan bakar fosil

Musim dingin di Eropa (Desember 2022 – Februari 2023) juga merupakan musim dingin terhangat kedua yang pernah tercatat.

Laporan itu juga mengingatkan bahwa kenaikan emisi gas rumah kaca menyebabkan suhu laut meninggi. 

Ini menciptakan dampak yang signifikan, bahkan menghancurkan ekosistem laut dan keanekaragaman hayati, serta berdampak pada masyarakat secara sosial dan ekonomi.

“2023 adalah tahun yang luar biasa dengan rekor iklim yang bertumbangan secara beruntun bagai kartu domino." kata Wakil Direktur C3S Samantha Burgess dalam X.

“Suhu pada 2023 kemungkinan melebihi suhu pada periode mana pun, setidaknya dalam 100.000 tahun terakhir,” kata Burgess.

Ia menambahkan bahwa 2023 juga tahun pertama dalam sejarah yang suhunya pada setiap hari dalam setahun melebihi 1 derajat Celcius di atas suhu rata-rata pra revolusi industri pada 1850-1900.

Baca juga: Negara maju punya tanggung jawab besar mengendalikan perubahan iklim

Sumber: Anadolu

 

Penerjemah: Shofi Ayudiana
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024

KPK sebut Erik Adtrada syaratkan fee 15 persen untuk menangkan tender******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga (EAR) mensyaratkan fee hingga 15 persen dari nilai proyek bagi kontraktor agar dimenangkan dalam tender pengadaan barang dan jasa.

"Besaran uang dalam bentuk fee yang dipersyaratkan bagi para kontraktor yang akan dimenangkan yaitu lima persen hingga 15 persen dari besaran anggaran proyek," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.

Erik Kemudian menunjuk Anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu Rudi Syahputra Ritonga (RSR) sebagai orang kepercayaan untuk melakukan pengaturan proyek disertai menunjuk secara sepihak siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan.

Proyek yang menjadi atensi EAR diantaranya di Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR. Khusus di Dinas PUPR yaitu proyek Jalan Sei Rakyat - Sei Berombang di Kecamatan Panai Tengah dan proyek jalan Sei Tampang - Sidomakmur di Kecamatan Bilah Hilir. Besaran nilai pekerjaan kedua proyek tersebut sebesar Rp19,9 miliar.

Untuk dua proyek di Dinas PUPR dimaksud, kontraktor yang dikondisikan untuk dimenangkan yaitu Efendy Sahputra alias Asiong (ES) dan Fazar Syahputra alias Abe (FS).

Baca juga: KPK tetapkan Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada tersangka korupsi

Kemudian sekitar Desember 2023, EAR melalui RSR meminta agar segera disiapkan sejumlah uang yang diistilahkan "kutipan kirahan" dari para kontraktor yang telah dikondisikan untuk dimenangkan dalam beberapa proyek di Dinas PUPR.

Penyerahan uang dari FS dan ES pada RSR kemudian dilaksanakan pada awal Januari 2024 melalui transfer rekening bank atas nama RSR dan juga melalui penyerahan tunai.

Sebagai bukti permulaan, besaran uang yang diterima EAR melalui RSR sejumlah sekitar Rp551,5 juta sebagai satu kesatuan dari Rp1,7 Miliar.

"KPK masih akan menelusuri adanya pihak-pihak lain yang diduga juga turut memberikan sejumlah uang pada EAR melalui RAR," kata Ghufron.

Meski demikian dugaan tindak pidana korupsi tersebut terdeteksi oleh penyidik KPK hingga berujung  operasi tangkap tangan (OTT) terhadap keempatnya.

Atas perbuatannya Erik Adtrada Ritonga, Rudi Syahputra Ritonga, serta dua pihak swasta yakni Efendy Sahputra alias Asiong (ES) dan Fazar Syahputra alias Abe (FS), kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK untuk menjalani proses hukum dan pemeriksaan lanjutan.

Baca juga: KPK sebut OTT di Labuhan Batu terkait pengadaan barang dan jasa

Tersangka FS dan ES sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Sedangkan tersangka EAR dan RSR sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.
 

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Bawaslu DKI bolehkan Satpol PP copot APK yang melanggar******

Diperbolehkan karena Satpol PP memiliki kewenangan selaku penegak perda

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI membolehkan Satpol PP mencopot alat peraga kampanye (APK) yang melanggar aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Diperbolehkan karena Satpol PP memiliki kewenangan selaku penegak perda," kata anggota Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo di Jakarta, Jumat.

Benny menuturkan langkah penertiban seperti ini merupakan kewenangan penegak hukum dalam menertibkan partai politik yang menyalahi aturan.

Terlebih, dia juga menyoroti adanya APK berupa bendera di pembatas jalur sepeda (stick cone) di jalan layang (flyover) Rasuna Said, Jakarta Selatan oleh sejumlah oknum partai politik.

Berdasarkan Pasal 25 Perbawaslu No 11 Tahun 2023 disebutkan pengawas pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap pembersihan APK oleh peserta pemilu.

"Partai politik sebagai peserta pemilu berkewajiban untuk menertibkan sendiri alat peraga kampanye," jelasnya.

Dia menilai partai politik semestinya memberikan pendidikan politik yang benar, maka dari itu dia mengimbau agar mereka tidak memasang alat peraga kampanye di zona terlarang.

"Pemasangan alat peraga kampanye juga harus memperhatikan estetika kota dan terlebih sudah ada korban kejatuhan di jalan raya," tegasnya.

Dengan demikian, Bawaslu DKI menekankan bahwa kampanye semestinya mencerahkan, bukan membahayakan pengguna jalan.

Adapun hal tersebut diatur dalam Surat Keputusan KPU DKI Nomor 363 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

KPU DKI melarang peserta Pemilu 2024 memasang alat peraga kampanye di tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, dan tempat pendidikan yang meliputi gedung atau jalanan sekolah serta perguruan tinggi.

Berikutnya, gedung dan fasilitas milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, jalan protokol, serta sarana dan prasarana publik seperti taman dan pepohonan.
Baca juga: Perludem: Bawaslu DKI bisa kolaborasi kampus atasi kekurangan pengawas
Baca juga: Pelibatan alumni SKPP dapat atasi kekurangan Pengawas TPS
Baca juga: Bawaslu DKI butuhkan 30.766 Pengawas TPS Pemilu 2024

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：dolantogel、erek erek petinju、champion slot

Terkait：dukun angka jitu macau、kakek4d、pilar slot、rekomendasi situs slot gacor、ganja303、ligamansion2、pinjaman darurat langsung cair、nagatop、slot gacor pragmatic play、jam gacor inces

---

---

bab terbaru：situs slot 5 ribu（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03