situs slot curang

Invasi ekstradimensi tanpa akhir

Operasional Tol Cisumdawu Dibatasi Mulai 06.00******

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membatasi jam operasional Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) menuju arah Tol Cikampek-Palimanan (Cipali) saat mudik dan balik Lebaran 2023.

Pembatasan dilakukan mulai pukul 06.00 wib hingga 15.00 WIB.

"Saya mengimbau kepada masyarakat yang akan mudik untuk memanfaatkan jalan tol tersebut. Karena ada pembatasan, tolong manfaatkan jendela waktu dari jam 6 pagi sampai 3 sore, kalau mau ke Cisumdawu maksimal jam 3 sore. Artinya kalau sudah lewat jam 3 sore, harus lewat rute Cipularang ke Cipalinya," kata Ridwan Kamil, mengutip Antara, Rabu (12/4).

Sedangkan untuk arus balik diberlakukan skema yang sama yakni satu arah dari Cirebon dan Jawa Tengah ke Jakarta.

"Setelah 18 yang ke Jakarta akan ditutup karena Tol Cipali disatuarahkan dari arah Jakarta, sehingga satu arah ke Cirebon dan Jawa Tengah," kata dia.

Sebelumnya, Ridwan Kamil sempat meninjau kesiapan Tol Cisumdawu yang akan menunjang pergerakan kendaraan masyarakat pada saat arus mudik dan balik Lebaran 2023 di Kabupaten Sumedang.

Pengguna jalan Tol Cisumdawu dapat menuju Tol Cipali untuk bergabung dalam arus besar jalur utara menuju Cirebon dan Jawa Tengah pada 15 April 2023.

"Mulai 15 April, Cisumdawu sudah bisa tembus ke arah Kertajati bertemu di Cipali. Namun karena belum 100 persen, maka tembusnya bersifat satu arah, karena kepadatan akan mengalir ke arah mudik, Jawa Tengah, Cirebon," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Pedang yang Tak Tertandingi

Profil Agel Langgeng, Anak Kapal Api Global yang Didemo Gegara THR******

PT Agel Langgeng selaku anak perusahaan PT Kapal ApiGlobal viral karena didemo para karyawannya imbas masalah tunjangan hari raya (THR).

Buruh PT Agel Langgeng bahkan menggeruduk rumah salah satu bos Kapal Api Soedomo Mergonoto di kawasan Dharmahusada, Surabaya. Dalam video viral di media sosial, buruh menuntut perusahaan membayar uang pesangon dan THR.

Wakil Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur Nuruddin Hidayat menjelaskan duduk perkara perselisihan dimulai pada akhir 2022 ketika buruh PT Agel Langgeng di Pasuruan diliburkan selama satu pekan.

"Jadi, status hubungan kerja rekan-rekan buruh PT Agel Langgeng ini tidak jelas, apakah PHK atau skorsing atau seperti apa...Rekan-rekan ini aksi meminta pembayaran upah serta THR," kata Nuruddin.

Di lain sisi, Kuasa Hukum PT Agel Langgeng Atmari menjelaskan perusahaan telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) lantaran mengalami kerugian. Perusahaan juga sudah resmi menghentikan operasionalnya pada 10 Januari 2023.

Atmari mengatakan PHK yang ditempuh perusahaan sudah sesuai dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

"Perusahaan sudah memenuhi ketentuan normatifnya itu dan 122 pekerja lainnya sudah sepakat," kata Atmari.

Atmari mengatakan jika sisa pekerja masih kekeh tidak menerima besaran upah secara normatif, pihak perusahaan bakal menempuh proses hukum melalui mekanisme perselisihan di Disnaker Kabupaten Pasuruan.

Dikutip dari situs resmi Kapal Api Global, PT Agel Langgeng adalah anak perusahaan yang sudah berdiri sejak 1991 di Bekasi, Jawa Barat. Saat ini, perusahaan memiliki 3 pabrik yang tersebar di Indonesia, yakni Bekasi, Dawuan, dan Pasuruan.

"Produk PT Agel Langgeng terbagi menjadi 4 jenis: hard boiled candy, soft candy, compressed tablet, dan cookies," tulis penjelasan di situs Kapal Api Global, dikutip Rabu (12/4).

Selain pabrik, perusahaan juga memiliki kantor utama di Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu, di Pasuruan, Jawa Timur dan Dawuan, Jawa Tengah hanya berbentuk pabrik.

Perusahaan mengklaim setiap pabrik mereka menggunakan mesin-mesin berteknologi tinggi untuk memenuhi keinginan pasar dan pelanggan. Bahkan, PT Agel Langgeng mengklaim menerapkan sistem manajemen kualitas berdasarkan ISO 22000:2006 serta mengantongi sertifikat halal.

Beberapa produk yang diproduksi PT Agel Langgeng, antara lain Relaxa, Oatbits, Oat 8, Hi-Cal, Bontea Green, Kapal Api Coffee Candy, Espresso, Gingerbon, dan Lovy. Produk-produk tersebut familiar di masyarakat, terutama Relaxa dan Kapal Api Coffee Candy.

[Gambas:Video CNN]

Yun Qi Nian Gu Jingchen

Kapal Gratis Sandar di Pelabuhan Ciwandan******

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) memberikan insentif berupa pembebasan biaya bagi seluruh kapal di Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Panjang selama periode mudik 2023.

Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono mengatakan pada periode mudik tahun ini, pemerintah memang meminta pihaknya membuka kedua pelabuhan tersebut untuk melayani pemudik khusus motor.

"Semua biaya kepelabuhan kita bebaskan, mulai dari jasa tunda, pandu, tambat dan biaya bongkar muat," ujarnya dalam media gathering, Rabu (12/4).

"Jadi ini untuk kedua rute itu memang dibebaskan," imbuhnya.

Adapun untuk periode lebaran ini, Pelabuhan Ciwandan bahkan menyediakan lahan parkir seluas 8.000 meter persegi yang mampu menampung sekitar 800 sepeda motor dan 100 truk. Diharapkan dengan berpindahnya layanan sepeda motor ke Ciwandan bisa mengurangi kemacetan di Merak.

Selain itu, Ciwandan juga sudah sangat siap melayani para pemudik baik dari kondisi infrastruktur yang sudah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, sampai fasilitas di pelabuhan.

Untuk fasilitas di pelabuhan semua akan disediakan oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), terutama sarana prasarana tambahan seperti toilet dan tempat istirahat. Sebab, fungsional pelabuhan sudah diberikan secara gratis.

"Kapal Roro khusus motor akan pindah dari Merak ke Ciwandan. Kita siapkan ada fasilitas ruang tunggu, toilet, kantin, kesehatan yang sudah disiapkan dengan baik. Nah yang sediakan teman-teman dari ASDP," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Barat: Guru Surgawi Penakluk Setan

Wamen BUMN Ngotot Impor KRL Bekas dari Jepang******

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II Kartika Wirjoatmodjo memastikan bakal tetap mengimporKRL bekas dari Jepang, meski tidak direkomendasikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Tiko, sapaan akrabnya, mengakui memang ada penumpukan penumpang KRL di jam-jam sibuk, seperti pukul 6 hingga 8 pagi dan 17 hingga 18 sore. Oleh karena itu, impor KRL tetap diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut di tahun ini.

"Mungkin 10-12 trainset. Kita lagi diskusi, nanti Senin mau ketemu ketua BPKP dan nanti ada Menko Marves, Menperin, Mendag, kita izin ada impor darurat saja. Sementara sekitar 10-12 train set untuk memenuhi 2023," katanya di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/4).

"Yang 2025 insyaallahINKA sudah bisa produksi, kita lagi upayakan ada partner dan kita sudah mulai ajukan untuk penyertaan modal negara (PMN) investasi di peralatan untuk 2024 nanti sehingga 2025 bisa benar-benar produksi," jelasnya.

"Kita punya beberapa kereta lama yang bisa diretrofit juga, itu lagi kita hitung berapa dan kebutuhannya seperti apa. Itu prosesnya sekitar 12 bulan bisa buat 2024," lanjut Tiko.

Tiko menegaskan sumber impor KRL untuk 2023 akan tetap sama dan dilakukan pendanaan melalui PT KCI. Namun, izin impor tersebut tidak bersifat permanen karena kebutuhan 2024 dan 2025 akan dipenuhi dari retrofit serta pabrikan INKA.

Ia menegaskan akan membuat rencana kerja yang detail terkait rincian berapa kereta yang akan diretrofit pada 2024 serta berapa yang diproduksi INKA untuk 2025. Namun, impor KRL bekas Jepang akan tetap dilakukan untuk 2023 ini demi mengisi gap yang ada dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Sumbernya sama, spek sudah jelas kok. Ini masalah izin saja. Memang saat ini posisi izin untuk itu, izin impor permanen gak dikasih, dianggap tidak sesuai dengan semangat pemerintah untuk tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Tetap dengan pendanaan KCI, tetap," jelas Tiko.

"Nggak, nggak keburu (keputusan impor KRL sebelum lebaran) karena sudah mau liburan. Mungkin setelah lebaran. Awal Mei lah," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dinilai sindrom kiamat

Andre Rosiade Dapat Aduan SPG Sarinah Dilarang Berhijab saat Kerja******

Anggota Komisi VI DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengaku mendapatkan aduan dan laporan dari karyawan PT Sarinah soal larangan mengenakan hijab saat bekerja.

Hal itu ia ungkapkan dalam rapat dengar pendapat dengan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo.

"Barusan saya dapat laporan dari karyawan-karyawan Sarinah yang bertugas berjualan dan SPG di Sarinah, mereka menyampaikan kepada kami bahwa di bawah manajemen Dirut Sarinah yang baru mereka dilarang berjilbab. Apakah betul Sarinah melakukan itu Pak Wamen," tanya Andre kepada Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, dikutip dari detik, Kamis (13/4).

"Ini jadi pertanyaan kita, saya mohon tidak ada diskriminasi. Garuda saja sudah boleh pakai jilbab. Masa orang yang selama ini pakai jilbab, tapi Dirut Sarinah melarang orang pakai jilbab," ungkap Andre.

Andre menjelaskan sewaktu PT Sarinah masih dikomandoi Ira Puspitadewi sebagai Dirut, seluruh karyawannya tidak dilarang bahkan diberikan kebebasan untuk menggunakan hijab.

Namun, Andre mempertanyakan mengapa kebijakan yang baik itu justru diganti oleh Dirut PT Sarinah yang baru yakni Fetty Kwartati.

"Dulu waktu zaman Bu Ira masih jadi Dirut Sarinah itu boleh karyawan berjilbab, kok ganti Dirut yang baru malah sekarang dilarang pakai jilbab?"sesal Andre.

Sebab itu, Andre mendesak Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo untuk memanggil Dirut PT Sarinah Fetty Kwartati terkait adanya informasi dan aduan dari karyawan yang dilarang menggunakan hijab tersebut.

Bila terbukti, maka Andre meminta kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo untuk melakukan pemecatan terhadap Fetty Kwartati sebagai Dirut PT Sarinah.

"Tolong Pak Wamen cek, tidak boleh ada diskriminasi seperti itu. Kalau memang ini betul terjadi Dirut melarang karyawan Sarinah berjilbab, maka saya minta Dirut Sarinah di pecat!" tegas Andre.

Menurut Andre, larangan berhijab bagi karyawan sama artinya dengan anti-Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apalagi, perusahaan yang melarang karyawannya berhijab berarti telah melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13/2003 pasal 5 dan 6.

"Melarang berhijab sama dengan anti-Pancasila dan UUD 1945 serta melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 Pasal 5 dan 6 yang menyebutkan perusahaan tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap pekerja. Apakah itu atas nama agama ataupun atas jenis kelamin atau lain sebagainya," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Direktur Utama PT Sarinah (Persero) Fetty Kwartati membantah tuduhan Andre tersebut.

"Saya klarifikasi bahwa di Sarinah tidak ada peraturan untuk larangan berhijab. Sales promotion girls (SPG) kami pun saat ini, beberapa dari mereka juga memakai hijab," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (13/4).

Tak hanya SPG, Fetty menegaskan karyawan wanita di level lain juga diperkenankan memakai hijab sesuai dengan keyakinannya. Ia menegaskan tidak ada larangan berhijab bagi karyawan Sarinah di bawah pimpinannya.

"Untuk karyawan yang di luar SPG, seperti bagian admin, gudang, ada bagian supervisor, atau asisten manajer, mereka pun juga beberapa menggunakan hijab. Kemudian, karyawan yang di office banyak sekali, rata-rata perempuan memakai hijab," jelasnya.

Berubah menjadi Loli

Pegawai IKN Dapat THR Meski Perpres Gaji Belum Kelar******

Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Dhony Rahajoe mengungkapkan pegawai lembaganya akan tetap mendapatkan tunjangan hari raya (THR) meski peraturan presiden (Perpres) yang mengatur besaran gaji eselon I ke bawah belum terbit.

"THR?Insyaallahada THR nanti," ujar Dhoni di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/4).

Menurut Dhony, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung percepatan terbitnya beleid hak keuangan pegawai otorita IKN itu.

Kabar pegawai Otorita IKN Nusantara belum dapat gaji berbulan-bulan terungkap pada rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR, Senin (3/4). Anggota Komisi II DPR Ihsan Yunus mengungkap hal itu dan mendesak pembayaran gaji para pegawai.

"Apalagi bulan puasa begini mau Lebaran enggak ada gajian, zalim kami Pak, kita zalim, Pak. Jadi, tolong dikonfirmasi apakah betul ada yang belum dibayar sampai bulanan," ungkap Ihsan dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/4) lalu.

Menanggapi itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku Perpres yang menjadi dasar penggajian para pegawai Otorita IKN Nusantara sudah diputuskan, dan tinggal diproses.

"Sudah, sudah diputuskan. Sudah selesai, tinggal proses," kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Presiden Jokowi sudah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara.

Dalam beleid tersebut Jokowi mengatur kepala Otorita IKN mendapat penghasilan Rp172,71 juta per bulan dan wakilnya Rp155,18 juta per bulan.

[Gambas:Video CNN]