dapat wa dari pinjaman online

mimpi basah jiwa

BI Catat Kinerja Manufaktur RI Melesat pada Kuartal II******

Bank Indonesia (BI) mencatat kinerja manufakturatau Lapangan Usaha (LU) Industri Pengolahan pada kuartal II 2023 meningkat dan berada pada fase ekspansi.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan hal tersebut tercermin dari PMI-BI kuartal II 2023 sebesar 52,39 persen atau lebih tinggi dari kuartal sebelumnya yang sebesar 50,75 persen.

"Peningkatan terjadi pada seluruh komponen pembentuk PMI-BI terutama volume produksi, volume pesanan, dan volume persediaan barang jadi yang berada dalam fase ekspansi (indeks lebih besar dari 50)," ujar Erwin dalam keterangan resmi, Jumat (14/7).

Perkembangan PMI-BI tersebut sejalan dengan perkembangan kegiatan LU Industri Pengolahan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia yang tercatat meningkat dengan nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 2,21 persen," kata Erwin.

Pada kuartal III 2023, peningkatan kinerja LU Industri pengolahan diperkirakan berlanjut dengan indeks 53,53 persen, atau lebih tinggi dari 52,39 persen di kuartal II kemarin.

Hampir seluruh komponen diperkirakan meningkat dan berada pada fase ekspansi dengan peningkatan tertinggi terjadi pada volume produksi, diikuti dengan kecepatan penerimaan barang input, dan volume persediaan barang jadi.

"Selain itu, seluruh SubLU diperkirakan berada pada fase ekspansi, dengan indeks tertinggi terjadi pada industri mesin dan perlengkapan, diikuti industri pengolahan tembakau, dan industri logam dasar," pungkas Erwin.

[Gambas:Video CNN]

Yaoming

Jubir Menteri KKP Balas Kritik Anies soal Ekspor Pasir Laut******

Juru Bicara Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Muryadi membalas kritikan bakal calon presiden (Bacapres) 2024 Anies Baswedan soal ekspor pasir laut.

Menurutnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi Hasil Laut bukan melulu soal ekspor. Wahyu menegaskan ada juga pemanfaatan untuk membangun infrastruktur ruang laut dan reklamasi di dalam negeri.

"Ekspor memang dimungkinkan, tapi bukan pasir laut seperti rezim pertambangan, melainkan ekspor pasir dari hasil sedimentasi di laut yang tata cara dan tata kelolanya diatur dengan prinsip transparansi dan penuh kehati-hatian. Artinya, hanya dimungkinkan manakala kebutuhan domestik yang begitu banyak sudah terpenuhi," jelas Wahyu kepadaCNNIndonesia.com, Minggu (25/6).

Menurutnya, reklamasi yang terjadi sekarang belum diatur sehingga pasir yang digunakan tidak jelas asal-usulnya. Bahkan, ia curiga bahwa banyak reklamasi saat ini merupakan hasil pengerukan ilegal pasir laut.

"Menurut kami, banyak titik sedimentasi di laut kita yang berdampak buruk buat ekosistem laut, seperti terumbu karang, padang lamun, juga kekerangan. Karenanya harus dibersihkan, tapi juga bisa diambil dan dimanfaatkan secara terkendali dengan menggunakan teknologi dan tata cara pembersihan yang ramah lingkungan," tutupnya.

Di lain sisi, Anies Baswedan menilai beleid baru Presiden Jokowi itu tidak konsisten dengan upaya pemerintah melawan krisis iklim. Terlebih, pulau-pulau terdepan Indonesia rawan tenggelam dan daerah pesisir diintai abrasi.

Anies mempertanyakan letak keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Ia menyebut seharusnya kebijakan yang diambil pemerintah berpihak kepada seluruh warga Indonesia, termasuk rakyat kecil dan pesisir.

"Tapi kalau kemudian yang muncul adalah kita mengizinkan ekspor pasir laut, maka menjadi pertanyaan bagaimana kita membuat konsistensi kebijakan untuk merespons krisis iklim ini? Perlu sekali kita punya kebijakan konsisten," kritiknya dalam video sambutan Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2023 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6).

Lihat Juga : Susi Usul Sewakan Pulau 100 Tahun Ketimbang Ekspor Pasir Laut

"Kita membutuhkan solusi keberpihakan, bukan menjadikan ini semacam pintu masuk kepentingan komersial dan parsial. Justru menghadirkan solusi yang terasa oleh seluruh masyarakat," imbuh Anies.

Anies bukan satu-satunya pihak yang mengkritik aturan Jokowi soal ekspor pasir laut. Pegiat lingkungan hingga eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) 2014-2019 Susi Pudjiastuti juga melancarkan kritik serupa.

Pasalnya, restu Jokowi dalam beleid tersebut mematahkan pelarangan ekspor pasir laut 20 tahun lamanya sejak masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut disetop sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor kala itu dinyatakan akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

Pejuang mutlak

Ada Sejak 1884, Kementan Beber Alasan Antraks Tak Akan Musnah******

Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap penyakit antraksdi Indonesia pertama kali muncul pada 1884 dan masih ada hingga sekarang. Penyakit yang ditularkan dari hewanini memang tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa dikendalikan.

Kasus terbaru adalah temuan kasus penyakit antraks di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta, yang menewaskan tiga orang.

"Antraks ada di Indonesia sejak 1884 dan setiap tahun memang terjadi beberapa kasus yang sporadis, tidak endemis pada daerah-daerah tertentu saja. Sehingga ketika ada faktor risiko (infeksi), spora (serbuk) ini akan aktif kembali menginfeksi," kata Direktur Kesehatan Hewan Kementan Nuryani Zainuddin dalam konferensi pers daring, Kamis (6/7).

Nuryani menegaskan hewan-hewan sakit dengan gejala demikian tidak boleh disembelih. Ini demi mencegah penyebaran spora. Spora antraks menyebar ke tanah dan lingkungan, lalu mengendap di sana hingga puluhan tahun. Begitu ada faktor pemicu, spora tersebut kembali aktif menularkan kepada hewan maupun manusia.

"Ternak yang mati atau sakit ini tidak boleh dibedah, harus dibakar atau dikubur untuk mencegah penularan. Ketika dibedah akan terjadi spora, penularan, dan masuk ke dalam tanah dan bertahan sampai puluhan tahun," ungkapnya.

Meski tak bisa hilang, ia menjabarkan beberapa langkah pencegahan antara lain vaksinasi hewan di area endemik, kontrol lalu lintas hewan dari daerah endemik ke daerah bebas antraks hingga tindakan disposal atau pemusnahan hewan yang terinfeksi.

Kementan menyebut kasus antraks pada hewan di Gunung Kidul merupakan kejadian pertama tahun ini. Ada 12 ekor ternak terinfeksi, terdiri dari 6 ekor sapi dan 6 ekor kambing.

Sebelumnya, Kementan mendata kasus antraks di Indonesia ada 10 kasus pada 2022, 8 kasus pada 2021 dan 11 kasus di 2020.

[Gambas:Video CNN]

Dua dunia dihubungkan oleh W

Pasokan Tipis, Harga Hewan Kurban di DKI Naik 10 Persen******

Harga hewan kurbandi Jakarta naik menjelangIduladha tahun ini.

Salah seorang pedagang hewan kurban bernama Arif (40) di bilangan Bangka, Jakarta Selatan, mengatakan harga jual sapi kurban naik 10 persen dibandingkan dengan tahun lalu, menjadi di atas Rp20 juta per ekor.

Arif mengatakan harga sapi naik karena pasokan yang ia ambil dari Gunung Kidul, Yogyakarta, mulai menipis.

Akibat menipisnya pasokan dan modal kulakan hewan kurban yang turut terkerek, Arif menjual sapi seharga Rp27 juta hingga Rp32 juta per ekor tergantung ukurannya.

Untuk harga paling murah, sapi yang dijual memiliki bobot sekitar 450 kilogram (kg). Sementara, untuk yang paling mahal berbobot di atas 500 kg.

Adapun untuk kambing, Arif menjual dari harga Rp3 juta dengan bobot 200 kg. Sedangkan, yang termahal dibanderol Rp8 juta dengan bobot lebih dari 300 kg.

Sejak berjualan hewan kurban selama satu pekan, ia mengaku sudah melepas 10 ekor sapi dan 40 ekor kambing. Meski demikian, ia mengeluhkan penjualan tahun ini tak seramai tahun lalu.

"Mungkin dari warganya ada yang sebagian mau kurban tapi terbentur biaya. Yang namanya kita dagang ada pasang surut, kadang ada ramainya, kadang ada sepinya," imbuh Arif.

Sementara itu, Hendro (43), penjual sapi kurban di bilangan Cipete Utara, Jakarta Selatan, mengaku harga sapi masih sama dengan tahun lalu. Sebab, ia menyuplai hewan kurban dari peternakan milik sendiri.

"Nggak (naik harganya), sama aja," katanya.

Hendro saat ini menjual sapi kurban dari rentang harga Rp20 juta hingga Rp75 juta. Untuk harga Rp20 juta, sapi yang ia jual memiliki bobot sekitar 300 kg.

Sedangkan, untuk harga Rp75 juta merupakan sapi gemuk berbobot 850 kg. Selama dua pekan berjualan, Hendro sudah berhasil melepas 28 ekor sapi.

Menurutnya, pembeli biasanya ramai berdatangan pada H-2 Iduladha atau pada Selasa (27/6) besok.

"InsyaallahH-2 biasanya (ramai), tapi sekarang juga Alhamdulillahsudah banyak yang keluar," tandasnya.

Hasil sidang isbat yang digelar Kementerian Agama (Kemenag) memutuskan 1 Zulhijah 1444 Hijriah jatuh pada Selasa (20/6). Sementara itu Hari Raya Iduladha atau 10 Zulhijah 1444 Hijriah jatuh pada Kamis (29/6) mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Xuanling Sembilan Alam

Inflasi Indonesia Turun Jadi 3,42 Persen pada Juni******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi sebesar 3,52 persen (year on year/yoy) pada tingkat harga Juni 2023. Realisasi ini turun dibandingkan Mei 2023 yang tercatat 4 persen (yoy).

Sedangkan, secara bulanan, inflasi Juni tercatat sebesar 0,14 persen. Tingkat inflasi ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang hanya 0,09 persen.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan penyumbang inflasi terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil 0,10 persen.

Tak hanya itu, inflasi juga didorong oleh kenaikan biaya kontrak rumah, harga bawang putih, rokok kretek filter dan timun dengan andil masing-masing sebesar 0,01 persen.

Secara umum, dari 90 kota yang disurvei BPS, sebanyak 78 kota mengalami inflasi. Dari jumlah ini ada sebanyak 48 kota yang mengalami inflasi lebih tinggi dari tingkat nasional.

"Sedangkan 12 kota lainnya mengalami deflasi," kata Pudji.

[Gambas:Video CNN]

produser superstar

Uni Eropa Siapkan Langkah Khusus Lawan Larangan Ekspor Nikel Jokowi******

Uni Eropa(UE) berkonsultasi tentang pembuatan Peraturan Penegakan (Enforcement Regulation) perdagangan internasional terkait penyelesaian sengketa larangan ekspor bijih nikel yang dilakukan pemerintah Indonesia.

Langkah ini diambil setelah Indonesia mengajukan banding, setelah kalah gugatan dari Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Hal tersebut dimuat dalam situs resmi Uni Eropa, dikutip Rabu (12/7).

Peraturan Penegakan ini memungkinkan Eropa melakukan tindakan balasan atas pelanggaran aturan dagang oleh negara lain yang berdampak pada kepentingan komersial Eropa.

Para pemangku kepentingan di Komisi Uni Eropa memiliki waktu hingga 11 Agustus 2023 untuk memberikan pandangan mereka tentang penggunaan Peraturan Penegakan UE dalam kasus ini. Tindakan yang diberikan mencakup pengenaan bea atau pembatasan kuantitatif pada impor atau ekspor.

Pada saat yang sama, UE akan melanjutkan upaya dalam mencapai mufakat dengan Indonesia soal ekspor bijih nikel ini, termasuk terus mengajak Indonesia untuk bergabung dalam Multi-Party Interim Appeal Arrangement (MPIA).

Uni Eropa menilai kebijakan setop ekspor bijih nikel oleh Indonesia membuat harga nikel di pasar melejit sehingga memukul Uni Eropa dan negara pengguna nikel lainnya.

Blok Benua Biru lantas meminta konsultasi dengan RI melalui WTO pada 2019. Tak ada kata sepakat, Eropa pun mengajukan gugatan pada 2021. Hasilnya, panel WTO menyatakan tindakan Indonesia tak sesuai aturan WTO.

Setelah 'vonis' tersebut keluar, Indonesia mengajukan banding pada Desember 2022.

[Gambas:Video CNN]