slotpaling gacor

Legenda Luar Biasa

sido247

Tito dorong Polri perkuat keamanan arus transportasi jelang Ramadan******

Ketika TNI dan Polri kompak, rakyat akan tenang dan kepercayaan publik pada negara meningkat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong jajaran Polri memperkuat keamanan arus transportasi menjelang Ramadan karena mobilitas baik arus mudik maupun arus balik terjadi sangat tinggi.

Berdasarkan siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat, Tito mengingatkan kepada anggota Polri untuk meningkatkan keamanan, terutama di jalur yang kurang mendapat perhatian, seperti jalur laut yang banyak terjadi kecelakaan, baik karena gelombang tinggi, hujan tinggi, badai, maupun masa La Nina.

Menurut mantan Kapolri itu, banyak kecelakaan laut terjadi karena masyarakat ketika menggunakan transportasi laut tidak menyiapkan standar keamanan yang memadai, salah satunya pelampung.

"Saya mohon betul, saya juga pasti akan menyampaikan kepada seluruh pemerintah daerah, dan saya sudah memberi surat edaran untuk mewajibkan semua kapal-kapal yang berhadapan dengan gelombang harus memiliki life jacket, yaitu apa, body vest, pelampung," kata Tito.

Tak hanya di jalur laut, Mendagri juga mewanti-wanti kondisi mobilitas di jalur udara. Potensi hambatan terkait dengan transportasi udara, yaitu menyangkut patokan harga tiket yang tinggi.

Baca juga: Mendagri apresiasi keberhasilan Polri amankan Pemilu 2024
Baca juga: Mendagri sebut data Dukcapil penting untuk pembangunan dan bansos

Tito mengemukakan bahwa tingginya harga transportasi udara akan memicu kenaikan harga lain secara alami, terlebih pada Ramadan dan Lebaran, beberapa harga komoditas lain juga akan mengalami kenaikan seperti beras dan daging.

Oleh karena itu, dia mendorong Polri bersama dengan kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah untuk melakukan upaya pengendalian inflasi.

"Ada daerah-daerah yang prestasinya (dalam mengendalikan inflasi) bagus sekali, tetapi ada yang tidak," ungkapnya.

Tito juga mendorong Polri dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus kompak agar keamanan masyarakat terjamin.

Ketika TNI dan Polri kompak, menurut dia, rakyat akan tenang dan kepercayaan publik pada negara meningkat.

"Ketika Polri dan TNI kompak, itu pasti aman. Kenapa? Karena inilah kekuatan yang bisa semilitan dan sekuat ini di negara ini," pungkas Tito.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Dunia abu-abu yang berbeda

emas slot 88

PM Thailand : perundingan damai dengan pemberontak tak akan gagal******

Yala (ANTARA) - Perdana Menteri (PM) Thailand Srettha Thavisin menegaskan perundingan perdamaian antara pemerintah dan kelompok pemberontak di Thailand selatan terus berlanjut dan tidak akan gagal guna mengakhiri kekerasan dan permusuhan.

Selama kunjungannya ke provinsi perbatasan selatan, seperti yang dilaporkan TNA, Jumat, Perdana Menteri menyampaikan upaya perdamaian sedang berlangsung dengan fokus pada peluang dan masa depan yang lebih baik di wilayah tersebut dan menimbang mencabut keputusan darurat di wilayah tersebut bergantung pada pertimbangan keamanan.

Tanggal 28 Februari menandai peringatan 11 tahun penandatanganan konsensus umum mengenai proses dialog perdamaian dengan Barisan Nasional Revolusi (BRN), sebuah kelompok pemberontak besar yang aktif di Thailand Selatan.

“Semua pemerintah sejak saat itu melanjutkan dialog termasuk pemerintahan saat ini,” ucap Srettha.

Dalam perundingan yang dilanjutkan kembali awal bulan ini, lanjutnya, pemerintah dan perwakilan BRN menyepakati prinsip rancangan peta jalan yang disebut Rencana Komprehensif Bersama menuju Perdamaian (JCPP) yang menguraikan konsultasi publik, penghentian permusuhan dan menemukan solusi politik untuk mengakhiri konflik.

“Saya tidak ingin berbicara tentang ketidakamanan hari ini. Saya ingin berbicara tentang peluang dan potensi. Saya ingin semua orang di provinsi perbatasan selatan mempunyai kesempatan yang sama (seperti masyarakat di daerah lain),” ujarnya.

Lebih lanjut PM Srettha menyampaikan bahwa kunjungannya ke tiga provinsi perbatasan selatan selama tiga hari dua malam itu meninggalkan kesan yang luar biasa. Dia mengungkapkan kepuasannya sebagai perdana menteri pertama dalam 10 tahun yang bermalam di wilayah tersebut.

Ia juga mendesak kepercayaan pada pemerintah yang bertujuan untuk menghubungkan masyarakat secara nasional. Mengenai kemanan. ia mencatat adanya penurunan signifikan dalam kekerasan selama setahun terakhir.

Sebelumnya, PM dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Betong, Provinsi Yala, Thailand, namun gagal karena rekannya dari Malaysia sedang menjalankan tugas di Australia. Keduanya sudah berkomunikasi dan berharap bisa berkunjung ke sana bersama. Malaysia bermaksud membantu menyelesaikan masalah di provinsi perbatasan selatan Thailand.

Sumber : TNA-OANA

Baca juga: Pemerintah baru Thailand akan lanjut bicara damai dengan pemberontak
Baca juga: Pemberontak Thailand bertanggung jawab atas pengeboman Ramadhan
Baca juga: Tentara Myanmar serang pemberontak di dekat perbatasan Thailand

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024

Raja Tianjiu

misteruntung88 demo

Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan******

Semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik ... untuk kepentingan penegakan hukum.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).

"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Meski demikian, lanjut Ketut, selama kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, penegakan hukum murni untuk kepentingan hukum.

Ketut menekankan bahwa penegakan hukum oleh kejaksaan selama kepemimpinan Sanitiar Burhanuddin selaku Jaksa Agung tanpa campur tangan politik.

"Sebagaimana yang telah berjalan selama ini di bawah kepemimpinan Jaksa Agung St. Burhanudin penegakan hukum yang dilakukan adalah murni kepentingan hukum tanpa adanya campur tangan politik," ujarnya.

Ketut yang juga menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali itu menyatakan bahwa putusan MK tersebut sekaligus juga memberikan kesempatan lebih luas bagi insan adhyaksa untuk dapat berkarier di posisi lebih tinggi, yakni sebagai Jaksa Agung.

"Harapan dan kesempatan itu semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik dan bermanfaat ke depannya untuk kepentingan penegakan hukum," kata Ketut.

Sejak berdiri 12 Agustus 1945 sampai sekarang, jabatan Jaksa Agung yang saat ini dipimpin Sanitiar Burhanuddin merupakan Jaksa Agung yang ke-24.

Jabatan Jaksa Agung dari pengurus partai sempat menuai pro dan kontra sejak Presiden RI Joko Widodo menunjuk Muhammad Prasetyo yang merupakan kader Partai NasDem.

Baca juga: Sesjamdatum Kejagung dibebastugaskan dari jabatan
Baca juga: Komisi III DPR sebut lelang jabatan dorong profesionalisme Kejagung

Jabatan Jaksa Agung dari kalangan partai politik pernah dijabat oleh Baharuddin Lopa periode 6 Juni 2001 sampai dengan 3 Juli 2001 dari Partai Golkar, kemudian Marzuki Darusman periode 29 Oktober 1999 s.d. 1 Juni 2001 merupakan seorang jaksa karier dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Adapun putusan MK tersebut tertuang dalam putusan nomor 6/PUU-XXII/2024. Merupakan gugatan oleh serang jaksa bernama Jovi Andrea Bachtiar, yang menggugat Undang-Undang Kejaksaan.

Dalam sidang pendahulu (1/2), pemohon menyebutkan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

Dalam gugatannya pemohon menyebut keterlibatan aktif penegak hukum dalam pragmatisme politik dengan sedang atau merangkap menjadi anggota politik dinilai akan merusak independensi kejaksaan secara inkonstitusional, utamanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jaksa Agung yang memiliki keterlibatan dengan partai politik sangat memungkinkan adanya kontrak politik atau mendapatkan tekanan dari kolega politiknya. Terlebih lagi, saat ini belum ada mekanisme checks and balancesberupa fit and proper testpada pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung.

Jaksa Agung dapat saja diberhentikan dari jabatannya apabila dianggap membangkang dari kolega politiknya.

Untuk itu, dalam petitumnya, pemohon meminta agar Mahkamah menambahkan syarat "g. Tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik atau setidak-tidaknya telah 5 tahun keluar dari keanggotaan partai politik, baik diberhentikan maupun mengundurkan diri" dalam Pasal 20 UU Kejaksaan

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Mahkamah menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Pasal 20 UU Kejaksaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f, termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik, kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan Shen Yuan menyatukan dunia

gaco88

Mahfud puji MK hapus ambang batas parlemen 4 persen******

Jakarta (ANTARA) - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Mahfud Md memuji putusan Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menghapus ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar empat persen suara sah nasional.

Adapun penghapusan ambang batas tersebut itu baru dapat berlaku pada pemilu 2029, tidak pada Pemilu 2024 yang baru saja berlangsung.

"Bagus, memang harus begitu, berlakunya itu harus di dalam tradisi hukum di seluruh dunia. Kalau ada perubahan aturan yang memberatkan atau menguntungkan seseorang harus pada periode berikutnya," ujar Mahfud di Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat.

Menurut Mahfud, hal itu sudah sesuai dengan tradisi hukum di dunia di mana perubahan aturan yang menguntungkan atau merugikan seseorang harus diberlakukan pada periode berikutnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menambahkan putusan soal penghapusan ambang batas parlemen tidak bisa diterapkan di Pemilu 2024. Sebab, ambang batas parlemen itu masih harus diputuskan oleh pembentuk undang-undang, yaitu pemerintah dan DPR.

"Kan disebut juga berlaku sebelum 2029, tapi yang 2024 berlaku (ketentuan) lama. Jangan bermimpi lah, yang dapat satu persen, dua persen lalu bisa masuk sekarang," katanya.

Dia menjelaskan pembentuk UU harus memiliki syarat dan alasan yang jelas mengapa syarat tersebut harus dihapuskan menjadi nol atau diturunkan menjadi sekian persen. Dengan demikian, sudah pasti putusan itu tidak bisa berlaku sekarang.

"Tidak sembarang partai baru, lalu bisa masuk ke parlemen atau yang sudah masuk ke parlemen. Kalau belum sekian tahun, lalu tidak boleh ikut mencalonkan calon presiden. Nanti, harus diatur, tidak bisa berlaku sekarang, sudah pasti tidak bisa berlaku sekarang," ucap Mahfud.

Mahfud juga berharap nantinya ambang batas parlemen itu tetap harus ada minimal dua persen. Hal itu sudah diatur sebagai kerangka dasar yang dibangun sejak awal reformasi.

Sebelumnya, Kamis (29/3), Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem mengenai ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.

MK memutuskan norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan Pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, MK tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit empat persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak terhadap konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil Pemilu.
Baca juga: MK kabulkan sebagian gugatan soal ambang batas parlemen
Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional
Baca juga: Hadi lanjut temui Mahfud bahas PR Kemenko Polhukam yang belum rampung

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Tur Santo

rtp magnum188

Wow, Borong Belanjaan di Transmart Full Day Sale Bisa Semurah Ini******

Jakarta, CNN Indonesia--

Transmart Full Day Sale balik lagi besok, Minggu (24/12) dengan diskon gede-gedean sebesar 50 persen dan ekstra diskon 20 persen. Kapan lagi bisa borong belanjaan semurah ini!

Pesta diskon ini berlangsung selama satu hari saja, mulai dari jam toko buka sampai tutup pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Lihat Juga : Jangan Lupa Belanja ke Transmart Besok, Ada Diskon 50% + 20% Menanti

Ekstra diskon 20 persen ini khusus bagi pengguna Allo Bank, kartu kredit Bank Mega, dan Bank Mega Syariah.

Belum punya Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah? Tenang, tinggal unduh saja aplikasinya dari hp kemudian upgrade ke Allo Prime.

Alternatif lain dapat mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di boothyang tersedia di setiap gerai Transmart.

Catat daftar belanjaan dari sekarang dan borong belanjaannya di Transmart Full Day Sale ya. Supaya lebih hemat, bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank. Kapan lagi belanja semurah ini!

(juh/juh)

[Gambas:Video CNN]

Infinity dimulai dengan horor

rtp pusat4d

Kemenko Marves angkat potensi Indonesia jadi ‘export hub’ otomotif******

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Rachmat Kaimuddin menyoroti potensi Indonesia untuk menjadi export hub atau industri otomotif, terutama untuk pasar ASEAN.

“Sekitar 40 persen industri (otomotif) itu juga kita ekspor,” ujar Rachmat Kaimuddin dalam acara bertajuk, “Update dan Sosialisasi Insentif atas Investasi KBLBB kepada Stakeholder” yang digelar di Jakarta, Jumat.

Rachmat memaparkan bahwa pasar ekspor terbesar bagi Indonesia adalah ASEAN sebesar 54 persen dari total ekspor, kemudian disusul Timur Tengah sebesar 18 persen, Amerika Utara sebesar 15 persen, Amerika Selatan sebesar 6 persen, Asia Timur (4 persen) dan Afrika (1 persen).

Terhitung sejak Januari 2023 hingga Desember 2023, kata Rachmat melanjutkan, kurang lebih kendaraan yang sudah diekspor sekitar 571 ribu unit dengan lebih dari 90 negara tujuan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sebesar 53 persen dari keseluruhan ekspor merupakan mobil tujuh kursi atau seven-seater. Rachmat mengatakan bahwa hal tersebut menunjukkan potensi Indonesia untuk menjadi ekspor hub mobil penumpang atau passengercar di kawasan ASEAN.

“Jadi, jangan ragu-ragu untuk menjadikan Indonesia sebagai export hubdi regionini, terutama untuk yang passenger market,” kata Rachmat.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menggarisbawahi bahwa Indonesia merupakan pasar terbesar untuk mobil penumpang maupun mobil niaga. Bahkan, kata dia, dibandingkan negara-negara ASEAN, Indonesia merupakan pasar mobil penumpang terbesar.

“Walaupun mungkin ada negara tetangga kita yang produksi lebih banyak buat ekspor, tapi market kita, both passenger and commercial, digabungkan paling gede, dan nanti produksinya juga memang paling gede,” ujar Rachmat.

Biasanya, kata Rachmat, electric vehicle(EV) atau kendaraan listrik adalah mobil penumpang. Keinginan Indonesia untuk menggenjot peningkatan industri kendaraan listrik merupakan komitmen Indonesia untuk menjaga lingkungan.

“We need to fix our environment, we have to have the industry in Indonesia. Itu komitmen kita,” kata Rachmat. 

Baca juga: Kemenko Marves ungkap Indonesia buka peluang investasi CCS

 

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024