mama gacor

Perjalanan Fantasi dan Legendaris

Anak Usaha Lippo Cabut Gugatan Rp56 M ke Konsumen Meikarta******

PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta mengaku telah mencabut gugatan perdataterhadap 18 konsumen Meikarta senilai Rp56 miliar.

Hal tersebut disampaikan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya, selaku pihak yang mengawasi proyek Meikarta.

"Kami sudah cabut (gugatan). Kami memerintahkan MSU untuk mencabut tuntutan tersebut. Tentunya ini sudah kita lakukan di minggu lalu tapi baru efektif hari ini," ujar Ketut dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Senin (13/2).

Pada 2023, penyerahan apartemen ditargetkan mencapai 2.200 unit, 3.000 unit pada 2024, 3.000 ribu unit pada 2025, 3.100 unit pada 2026, dan sisanya 1.997 unit pada 2027.

Ketut juga menjelaskan bahwa pemesanan apartemen Meikarta tidak mencapai 100 ribu unit seperti yang selama ini digemborkan. Ia menjelaskan proyek Meikarta awalnya dipegang oleh konsorsium.

Lihat Juga : Profil Filianingsih Hendarta yang Baru Terpilih Deputi Gubernur BI

Saat itu, kata Ketut, konsorsium merekrut agen-agen properti yang ternyata melipatgandakan jumlah pemesanan demi mendapatkan komisi.

Namun, konsorsium itu disebut meninggalkan proyek Meikarta 2018. Pihak MSU dan Lippo kemudian melakukan audit terhadap pemesanan.

"Kami audit satu-satu ternyata kesimpulannya adalah pesanan yang benar-benar terjadi atau ada orang yang membeli yaitu 18 ribu," kata Ketut.

Sebelumnya, PT MSU menggugat belasan pembeli apartemen Meikarta secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) membeberkan semua konsumen apartemen yang protes dan menuntut haknya sebagai pembeli, dijadikan tergugat oleh PT MSU.

Ketua PKPKM Meikarta Aep Mulyana menuturkan ada 18 orang digugat perdata senilai Rp56 miliar.

"Coba bayangkan, yang orasi saja dijadikan tergugat. Kenapa ada tanda kali (silang) di sini (mulut konsumen Meikarta)? Karena ini adalah bukti kami nggak boleh ngomong, dibungkam sama sekali, padahal itu hak kami," kata Aep.

[Gambas:Video CNN]

Aku membunuh Long Aotian

DPR Sindir BPKH Soal Biaya Haji: Jadi Kasir Kemenag Aja******

Anggota Komisi VIII DPR kompak mengkritik Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang mengaku sependapat dengan usulanbiaya haji Kementerian Agama (Kemenag).

Pasalnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) itu, BPKH mengaku setuju dengan usulan biaya haji rasio 70:30 atau 70 persen ditanggung jemaah dan sisanya ditanggung nilai manfaat.

"Menyetujui komposisi rasio BIPIH 70 persen sebagaimana usulan Kemenag," bunyi rekomendasi tersebut.

"Sepertinya BPKH ini jadi kasir aja dari Kementerian Agama, belum apa-apa sudah loyo. Ejakulasi dini. Sependapat dengan Menteri Agama, kita belum bahas secara final kok saudara sudah berasumsi seperti itu," kata Tamliha di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (9/2).

Tamliha berpandangan BPKH seharusnya memiliki jiwa entrepreneurship yang bagus dan pandai mencari peluang investasi. Sementara, kesan yang disampaikan BPKH saat ini seolah-olah menunjukkan bahwa uang yang dipegang akan segera habis.

Menurutnya, jika BPKH bersikukuh menerapkan rasio 70:30, maka terbuka peluang banyak jemaah tunggu yang akan menarik setoran awal mereka.

"Jika Allah memberi pemikiran yang sama, hati-hati duit saudara bisa terkuras. Saudara bilang duit akan habis itu suudzon pada Tuhan, pada Allah. Harus ada optimisme," ungkapnya.

Kritik serupa juga disampaikan Anggota Komisi VIII DPR John Kenedy Azis yang mengaku tergelitik dengan paparan BPKH. Pasalnya, dalam paparan itu dicantumkan tulisan 'BPKH sependapat dengan usulan Kementerian Agama RI karena sejalan dengan sustainabilitas keuangan haji, keadilan, dan istitha'ah keuangan'.

Azis menilai seharusnya tidak ada yang bisa bersepakat tanpa melalui Panja BPIH.

"Tidak ada kesepakatan sebelum Panja ini selesai, kalau sudah gitu (sepakat), ya selesai aja kita rapat, Bang. Sudah sependapat kok Kemenag sama BPKH, kita (DPR) tinggal tanda tangan saja," sindir Azis.

Tak sampai di situ, menurutnya BPKH hanya memunculkan nilai-nilai yang pesimis selama ini.

"Kok bisa-bisanya sependapat, kami di Panja itu apa? Dilepehin? Dianggap tidak ada? Kalau konteks demikian sudah pas, ketok aja. Biar aja BPKS sama pemerintah, mau diapain lagi juga sudah akur barang ini," lanjutnya.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Acep Riana J menyahuti cecaran itu sebagai salah paham. Menurutnya, BPKH bersepakat dengan nilai-nilai yang diusung yakni berkelanjutan, adil, dan istitha'ah.

"Salah tulis saja itu," ujar Acep.

[Gambas:Video CNN]

Sistem agen perkotaan

Buruh Kritik Perppu Ciptaker: Niat 'Tampil Beda', Malah Menyesatkan******

Partai Buruh menilai pembuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) mencoba tampil beda dengan isi UU Cipta Kerja. Alih-alih disambut baik, isi Perppu Ciptaker malah semakin menyesatkan.

"Terkait isu upah minimum danoutsourcing, nampaknya si pembuat perppu ingin ada perbedaan dengan UU Cipta Kerja, tetapi justru menyesatkan, membingungkan, dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Niat baik, tapi salah," tegas Pimpinan Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers, Rabu (4/1).

Padahal, Iqbal mengatakan serikat buruh yang diwakili Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah melakukan pembahasan bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terkait Omnibus Law tersebut.

"Partai buruh menolak isi perppu tentang upah minimum karena apa yang ditulis dalam isi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 justru membuat tidak adanya kepastian hukum, menjadi tidak jelas. Ada empat poin ketidakjelasan itu," ungkap Iqbal.

Pertama, di dalam UU Ciptaker dikatakan gubernur dapat menetapkan kenaikan UMK, hal tersebut tidak berubah di Perppu Ciptaker. Ia beranggapan UMK bisa naik atau tidak sesuai keinginan gubernur. Partai Buruh meminta kata-kata "dapat" dihilangkan menjadi "gubernur menetapkan UMK".

Kedua, di UU Ciptaker disebutkan kenaikan upah minimum berdasarkan atau sama dengan inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Iqbal menganggap di dalam Perppu Ciptaker makin tidak jelas karena kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Menurutnya, variabel indeks tertentu tidak jelas.

"Ketiga, ada pasal di perppu berbunyi, 'Dalam keadaan ekonomi dan ketenagakerjaan tertentu, formula kenaikan upah minimum bisa berubah'. Ini kan kacau, masa dalam satu UU, pasal sebelum dan setelahnya bertentangan," jelasnya.

Menurut Partai Buruh, aturan tersebut seharusnya spesifik menyebut perusahaan yang tidak mampu menaikkan upah minimum dapat menangguhkannya dengan pembuktian melalui laporan kerugian perusahaan dua tahun berturut-turut secara tertulis.

Keempat, Partai Buruh tidak setuju dengan penghapusan upah minimum sektoral di UU Ciptaker maupun Perppu Ciptaker. Menurut Iqbal, upah minimum sektoral harus tetap ada seperti di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sementara itu, soal outsourcing, Iqbal mengatakan apa yang dijelaskan dalam Perppu Cipta Kerja tidak berubah dari Omnibus Law sebelumnya yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) inkonstitusional bersyarat.

Ketentuan soal outsourcingdiatur dalam pasal 64 Perppu Ciptaker. Pada pasal 64 ayat 3 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagian pelaksanaan pekerjaan akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP).

Aturan ini berbeda dengan UU Ketenagakerjaan di mana batasan pekerjaan outsourcingdiikat produk hukum setingkat UU, bukan PP.

"Di UU Nomor 13 Tahun 2003 hanya dibolehkan 5 jenis pekerjaan saja yang outsourcing, yaknicatering, security, driver, cleaning service,dan jasa penunjang perminyakan. Di dalam perppu, pemerintah yang menentukan, tanpa pembatasan. Ini lebih membingungkan, menimbulkan ketidakpastian hukum. Partai Buruh menolak, pasal outsourcingharus kembali ke UU Nomor 13 Tahun 2003," tegasnya.

Iqbal menekankan dua poin utama yang harus diperhatikan terkait pengaturan outsourcing. Pertama, tenaga alih daya tidak boleh untuk kegiatan pokok.

Kedua, kegiatan penunjang yang boleh menggunakan tenaga outsourcingdibatasi hanya 5 jenis saja, sesuai yang tercantum di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

[Gambas:Video CNN]

Kode Istri Militer

Meneropong Harga Komoditas Penopang Ekspor dan Ekonomi RI******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia tembus 5,72 persen secara tahunan pada kuartal III 2022, salah satunya ditopang oleh kinerja ekspor. 

Dalam hal ini, beberapa komoditas unggulan menjadi andalan dalam menjaga kinerja ekspor seperti batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), dan besi/baja.

"Kita lihat bahwa neraca dagang RI surplus US,92 miliar, tumbuh 12,58 persen (yoy). Kalau diperhatikan surplus tersebut dari beberapa komoditas unggulan, seperti batu bara US,31 miliar, kelapa sawit ekspornya capai US,95 miliar, besi baja ekspor US,38 miliar," ungkap kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.

Mengutip tradingeconomic.com, harga batu bara terus naik sejak perang atau awal 2022. Tercatat, pada Februari 2022, harga batu bara masih di level US9,5 per ton.

Harga ini terus mendaki hingga menyentuh level tertinggi pada 6 September 2022, yakni US7,8 per ton. Artinya harga komoditas fosil itu naik lebih dari dua kali lipat.

Namun, memasuki Desember 2022, harga batu bara berada turun menjadi di level US8 hingga US3 per ton. Meski begitu harga ini masih jauh lebih tinggi dibanding sebelum perang.

Selain batu bara, harga CPO juga sempat melesat dan menopang ekonomi Indonesia. Tercatat harga CPO terus naik dari 4.778 ringgit Malaysia pada Januari 2022, hingga mencapai puncak tertinggi 7.116 ringgit Malaysia pada 29 April 2022. Sayangnya, harga CPO kembali tergelincir ke level 3.918 ringgit Malaysia per ton pada awal Desember 2022.

Melihat kondisi tersebut, apakah komoditas-komoditas itu masih bisa menjadi andalan di 2023 atau Tahun Kelinci Air?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan lonjakan harga dan ekspor Indonesia masih akan ditopang oleh komoditas-komoditas tersebut.

Menurutnya, batu bara dan CPO akan tetap memainkan peran sebagai penghasil devisa nasional, baik di tahun depan maupun tahun-tahun mendatang.

"Negara seperti China akan menjadi importir utama batu bara nasional, sama seperti tahun-tahun kemarin. Transisi menuju energi bersih membutuhkan waktu puluhan tahun. Jadi peran batu bara masih tetap penting bagi China sebagai sumber energi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (18/12).

Hal yang sama juga berlaku untuk CPO. Ronny mengatakan meski Eropa masih mempersoalkan CPO dari Indonesia, peran CPO masih akan tetap penting sebagai penghasil devisa nasional. Menurutnya, tugas pemerintah saat ini adalah mengupayakan agar pasar Eropa untuk CPO bisa segera diganti dengan pasar yang baru.

Di sisi lain, ia mengatakan lonjakan harga tak terkait langsung dengan ekspor komoditas nasional. Dengan demikian, meskipun harga tidak terlalu melonjak tinggi, aktivitas ekspor komoditas tersebut akan tetap berlangsung.

"Karena selama ini memang demikian. Hanya margin keuntungannya yang berkurang, yang berimbas pada nominal devisa nasional," jelas Ronny.

Perlu eksplorasi komoditas baru

Gadis cantik dan menawan

Jutaan Warga China Pengangguran Usai Kebijakan Zero Covid Disetop******

Jutaan wargaChinamenjadipengangguranusai kebijakan nol-covid (zero covid-18) ditiadakan. Pasalnya, usai kebijakan ini ditiadakan, hasil tes PCR negatif atau kode kesehatan hijau tidak lagi diperlukan untuk memasuki tempat umum atau bepergian.

Akibatnya, sebagian besar tempat tes covid-19 di seluruh China telah ditutup.

Dengan perubahan kebijakan ini, banyak dari mereka yang bekerja di stan pengujian wajib akan kembali ke pekerjaan lama mereka atau mencari yang baru.

Berdasarkan pedoman Komisi Kesehatan Nasional, setiap lokasi pengujian itu pun harus memiliki 4-5 bilik yang dikelola oleh 8-10 penguji dengan tenaga kesehatan (nakes), serta 4-5 asisten untuk menjalankan tempat itu.

Dilansir dari CNA, salah seorang pekerja di laboratorium pengujian di Provinsi Hebei Utara, mengatakan jumlah sampel yang mereka terima turun 80 persen sejak 7 Desember, ketika perubahan kebijakan diumumkan.

Kini, hanya sedikit orang yang dites dan hanya menyasar mereka yang membutuhkan hasil tes negatif untuk bekerja, seperti pengemudi.

Pekerjaan pengujian rutin telah menjadi bagian dari kehidupan banyak orang di China selama pandemi. Hal ini pun menciptakan jutaan pekerjaan.

Seorang apoteker Zhao Yonggang telah menjadi penguji swab PCR di Beijing sejak Mei. Namun, ketika kebijakan nol-Covid dihentikan, tempat pengujian massal tidak lagi diperlukan, termasuk karyawan yang berada di dalamnya.

Agensi yang mempekerjakan Zhao pun memotong jumlah lokasi pengujian dari 100 menjadi tujuh. Selain itu, jam kerja dan gaji yang ia terima pun hanya setengah dari yang biasa ia dapatkan. Saat ini membawa pulang 200 yuan (US atau Rp450 ribu) sehari.

"Sekarang semakin sedikit lokasi pengujian. Saya tidak dapat menemukan pekerjaan yang layak, jadi saya akan pulang ke rumah," kata Zhao, yang berasal dari Xian di provinsi barat laut Shaanxi.

Zhao adalah salah satu dari jutaan orang yang telah bekerja di lokasi pengujian ini. Ia menjadi garis depan pertempuran China melawan virus selama tiga tahun terakhir.

Pekerja medis, teknisi laboratorium, staf sementara, dan jutaan orang lain menjadi bagian dari sistem pengujian massal yang merupakan bagian integral dari kebijakan nol-covid China.

[Gambas:Video CNN]

Detektif Kecil dan Pangeran

Bupati Sumenep Minta Menkeu Bikin Tol atau Reaktivasi Kereta di Madura******

BupatiSumenepAchmad Fauzi meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membangun jalan toldi Pulau Madura. Jika tidak memungkinkan, ia meminta mengaktivasi kembali kereta api yang ada di wilayahnya.

Menurutnya, ini merupakan aspirasi yang disampaikan oleh seluruh warga Pulau Madura dan disepakati oleh empat kabupaten yang ada di wilayah tersebut.

"Saya mau sampaikan aspirasi orang Madura ingin ada tol, tapi karena tol informasinya tidak memungkinkan, maka kami minta kereta, reaktivasi kereta," ujarnya saat kunjungan Sri Mulyani ke Sumenep, Kamis (2/2).

"Kami sudah bersurat dengan presiden ajak bupati lain se-Madura. Ini ingin kami sampaikan ke Bu Menteri dan Pak Menteri, untuk diperjuangkan disampaikan ke Pak Presiden," jelasnya.

Pulau Madura memang memiliki jalur kereta api sepanjang 225 kilometer yang sudah lama tidak aktif. Padahal Fauzi menilai jika diaktifkan kembali bakal meningkatkan perekonomian di wilayah tersebut.

Lihat Juga : Jokowi Janjikan Konsesi Nikel ke Tesla-Elon Musk Agar Investasi di RI

Terkait hal ini, Sri Mulyani mengakui memang infrastruktur di Indonesia masih sangat kurang. Saat ini pemerintah terus membangun, namun tak bisa dilakukan sekaligus karena ada prioritas yang sudah ditetapkan.

"Proyek-proyek yang memang sudah merupakan prioritas tinggi biasanya masuk kepada proyek strategis nasional (PSN). Di situ kita mendukung melalui pembelian tanahnya kemudian menggunakan instrumen perpajakan untuk memberi insentif-insentif," jelasnya.

Kandati begitu, ia berjanji akan terus membangun infrastruktur hingga menuju wilayah Timur. Para pimpinan di unit Kementerian Keuangan akan diminta untuk melihat proyek prioritas yang bisa segara dibangun dari Pulau Madura.

"Nah saya sekarang sudah menginstruksikan kepada seluruh Kanwil Kementerian Keuangan untuk bekerja bersama-sama kanwil BC (bea cukai) bisa membantu bahkan ikut di dalam mempertemukan kegiatan ekonomi dengan pembiayaan nya," imbuhanya.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah yang ikut dalam kunjungan kerja itu turut memberikan sinyal positif. Menurutnya, ia memang sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah terkait permintaan tersebut.

"Saya sudah bicara dengan Pak Mahfud MD.Insyaallahakan ada investor dari Jepang untuk rel kereta api di Madura dalam satu dua tahun ini. Percayalah," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]