cara pinjam uang di akulaku 2022

Master Fantasi Super

Pendapatan LinkedIn Naik 17 Persen di Tengah Marak Gelombang PHK******

LinkedIn mencatatkan pertumbuhan pendapatan 17 persen secara tahunan dalam tiga bulan yang berakhir pada September 2022. LinkedIn mecatat 'rekor keterlibatan' di antara 875 juta anggotanya, dengan percepatan pertumbuhan terutama di pasar internasional.

Peningkatan ini terjadi di tengah meningkatnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda sejumlah perusahaan global.

Melansir CNN Business, Senin (8/1), LinkedIn biasanya dipenuhi dengan unggahan refleksi akhir tahun tentang tujuan kepemimpinan dan profesional, atau saran untuk tahun ke depannya. Saat ini, unggahan seperti itu masih ada tetapi bercampur aduk dengan unggahan tentang perburuan pekerjaan, tawaran dukungan untuk teman dan kolega yang diberhentikan, dan saran untuk mengatasi rintangan karier di lingkungan ekonomi yang tidak pasti.

Jika tahun pertama pandemi covid-19 ditandai dengan PHK yang meluas di pekerjaan ritel dan jasa bergaji rendah, saat ini gelombang PHK mulai melanda industri teknologi dan media yang merupakan bagian inti dari basis pengguna LinkedIn. Tiba-tiba, jaringan profesional yang biasanya tenang telah menjadi jalur kehidupan vital bagi pekerja yang baru saja terkena PHK.

Tak hanya pendapatan, jumlah orang yang mengunduh LinkedIn juga bertambah menjadi 58,4 juta kali unduh pada 2022, naik 10 persen dari tahun sebelumnya. Jumlah unggahan yang menyebutkan "buka untuk bekerja" juga naik 22 persen pada November 2022 dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

LinkedIn juga mengatakan terjadi peningkatan yang stabil dalam jumlah pengguna yang menambahkan koneksi tahun lalu dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menjadi tanda bahwa pengguna LinkedIn menjadi lebih aktif.

Gelombang PHK telah melanda perusahaan teknologi dan media dalam beberapa waktu terakhir, termasuk Twitter. Setelah PHK massal di Twitter pada November lalu, banyak mantan dan karyawan platform tersebut yang tersisa beralih ke LinkedIn. Alih-alih platform yang telah mereka bangun, mereka menggunakan LinkedIn untuk mencari dukungan, komunitas, dan peluang baru.

Sekelompok karyawan Twitter membuat spreadsheetpekerja yang diberhentikan dari perusahaan bersamaan dengan perekrut yang merekrut perusahaan lain. Mereka menggunakan LinkedIn untuk membantu memfasilitasi pendaftaran.

"Kami benar-benar memahami bagaimana proses mencari pekerjaan bisa menakutkan dan membuat kewalahan. Meskipun kami tidak dapat menjamin di mana peluang Anda berikutnya atau kapan peluang itu datang, kami dapat menawarkan panduan, sehingga Anda akan siap untuk peluang itu ketika peluang itu tiba," kata Darnell Gilet, mantan perekrut teknis senior Twitter yang membantu mengoordinasikan upaya tersebut dalam sebuah unggahan LinkedIn.

Gillet, salah satu karyawan Twitter yang juga mengalami PHK, mengatakan bahwa sekitar 28 perekrut dan profesional akuisisi bakat yang berbeda telah setuju untuk berpartisipasi dalam sistem tersebut. Dia mengatakan LinkedIn tampak seperti tempat yang jelas untuk mempromosikan layanan tersebut.

"Orang-orang di-PHK dan Anda mengalami resesi yang membayangi ini, tempat yang ideal yang akan memiliki peluang pertumbuhan terbesar dari itu akan menjadi platform yang berfokus pada karier seperti LinkedIn. Jadi itu sangat masuk akal," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Percaya pada Kerajaan Allah

Pendapatan LinkedIn Naik 17 Persen di Tengah Marak Gelombang PHK******

LinkedIn mencatatkan pertumbuhan pendapatan 17 persen secara tahunan dalam tiga bulan yang berakhir pada September 2022. LinkedIn mecatat 'rekor keterlibatan' di antara 875 juta anggotanya, dengan percepatan pertumbuhan terutama di pasar internasional.

Peningkatan ini terjadi di tengah meningkatnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda sejumlah perusahaan global.

Melansir CNN Business, Senin (8/1), LinkedIn biasanya dipenuhi dengan unggahan refleksi akhir tahun tentang tujuan kepemimpinan dan profesional, atau saran untuk tahun ke depannya. Saat ini, unggahan seperti itu masih ada tetapi bercampur aduk dengan unggahan tentang perburuan pekerjaan, tawaran dukungan untuk teman dan kolega yang diberhentikan, dan saran untuk mengatasi rintangan karier di lingkungan ekonomi yang tidak pasti.

Jika tahun pertama pandemi covid-19 ditandai dengan PHK yang meluas di pekerjaan ritel dan jasa bergaji rendah, saat ini gelombang PHK mulai melanda industri teknologi dan media yang merupakan bagian inti dari basis pengguna LinkedIn. Tiba-tiba, jaringan profesional yang biasanya tenang telah menjadi jalur kehidupan vital bagi pekerja yang baru saja terkena PHK.

Tak hanya pendapatan, jumlah orang yang mengunduh LinkedIn juga bertambah menjadi 58,4 juta kali unduh pada 2022, naik 10 persen dari tahun sebelumnya. Jumlah unggahan yang menyebutkan "buka untuk bekerja" juga naik 22 persen pada November 2022 dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

LinkedIn juga mengatakan terjadi peningkatan yang stabil dalam jumlah pengguna yang menambahkan koneksi tahun lalu dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menjadi tanda bahwa pengguna LinkedIn menjadi lebih aktif.

Gelombang PHK telah melanda perusahaan teknologi dan media dalam beberapa waktu terakhir, termasuk Twitter. Setelah PHK massal di Twitter pada November lalu, banyak mantan dan karyawan platform tersebut yang tersisa beralih ke LinkedIn. Alih-alih platform yang telah mereka bangun, mereka menggunakan LinkedIn untuk mencari dukungan, komunitas, dan peluang baru.

Sekelompok karyawan Twitter membuat spreadsheetpekerja yang diberhentikan dari perusahaan bersamaan dengan perekrut yang merekrut perusahaan lain. Mereka menggunakan LinkedIn untuk membantu memfasilitasi pendaftaran.

"Kami benar-benar memahami bagaimana proses mencari pekerjaan bisa menakutkan dan membuat kewalahan. Meskipun kami tidak dapat menjamin di mana peluang Anda berikutnya atau kapan peluang itu datang, kami dapat menawarkan panduan, sehingga Anda akan siap untuk peluang itu ketika peluang itu tiba," kata Darnell Gilet, mantan perekrut teknis senior Twitter yang membantu mengoordinasikan upaya tersebut dalam sebuah unggahan LinkedIn.

Gillet, salah satu karyawan Twitter yang juga mengalami PHK, mengatakan bahwa sekitar 28 perekrut dan profesional akuisisi bakat yang berbeda telah setuju untuk berpartisipasi dalam sistem tersebut. Dia mengatakan LinkedIn tampak seperti tempat yang jelas untuk mempromosikan layanan tersebut.

"Orang-orang di-PHK dan Anda mengalami resesi yang membayangi ini, tempat yang ideal yang akan memiliki peluang pertumbuhan terbesar dari itu akan menjadi platform yang berfokus pada karier seperti LinkedIn. Jadi itu sangat masuk akal," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Qihua Yushu

Beda Aturan PHK di Perppu Ciptaker dan UU Ketenagakerjaan******

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) mengatur sejumlah alasan yang bisa membuat perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja.

Hal itu tertuang dalam Pasal 154A yang menyebut ada 15 alasan PHK bisa dilakukan yaitu:

a. Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh;

c. Perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun;

d. Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force majeur);

e. Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang;

f. Perusahaan pailit;

g. Adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:

1. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/ buruh;

2. membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

3. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu;

4. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/ buruh;

5. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau

6. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan
tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja;

h. adanya putusan lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan pengusaha tidak melakukan
perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf g terhadap permohonan yang diajukan oleh pekerja/ buruh dan pengusaha memutuskan
untuk melakukan pemutusan hubungan kerja;

i. pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri

j. Pekerja/buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis;

k. Pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

l. Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana;

m. Pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12
(dua belas) bulan;

n. Pekerja/buruh memasuki usia pensiun; atau

o. Pekerja/buruh meninggal dunia.

Perppu Cipta Kerja menyebut pengusaha, pekerja atau buruh, serikat pekerja atau serikat buruh, dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi PHK.

Dalam hal pekerja atau buruh telah diberitahu dan menolak PHK, penyelesaian wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja atau buruh dan/atau serikat pekerja atau serikat buruh.

"Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan, Pemutusan Hubungan Kerja
dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial," bunyi pasal 151 ayat 4.

UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur masalah PHK. Pasal 158 menyebut perusahaan dapat melakukan PHK dengan alasan pekerja atau buruh melakukan kesalahan sebagai berikut:

a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;

b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;

c. mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;

d. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;

e. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja;

f. membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi
perusahaan;

h. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;

i. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau

j. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 163 menambahkan alasan lainnya perusahaan bisa melakukan PHK yaitu dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya.

Pengusaha juga dapat melakukan terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 tahun, atau keadaan memaksa (force majeur).

"Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik," bunyi pasal 164 ayat 1 UU Ketenagakerjaan.

Pengusaha juga dapat melakukan PHK karena perusahaan tutup, bukan karena mengalami kerugian 2 tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur), tetapi perusahaan melakukan, efisiensi. Selain itu, perusahaan juga dapat melakukan PHK karena pailit.

[Gambas:Video CNN]

Menikah dengan keluarga kaya

Riset: 1 Persen Populasi Terkaya di Dunia Makin Kaya saat Pandemi******

Organisasi nirlaba yang fokus mengatasi ketimpangan ekonomi, Oxfam, melaporkan 1 persenpopulasi teratas di dunia menguasai dua pertiga dari nilai kekayaanyang tercipta selama periode 2020-2022,  yakni sebesar US triliun.

Laporan Oxfam tersebut dirilis pada pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Acara ini mempertemukan para pemimpin bisnis dan politik global untuk membahas isu-isu politik dan ekonomi yang menjadi perhatian global.

"Jumlah itu hampir dua kali lebih banyak daripada uang yang diperoleh 99 persen populasi dunia terbawah," menurut laporan Oxfam berjudul Survival of the Richest, dikutip dari Aljazeera, Senin (16/1).

Ini membuat mereka leluasa memberikan US triliun kepada para ahli warisnya. Nilai yang bahkan lebih besar dari produk domestik bruto (PDB) Afrika.

Di sisi lain, ada sekitar 1,7 miliar pekerja yang tersebar di berbagai negara di mana nilai inflasi lebih tinggi dari gaji pekerja.

Direktur Eksekutif Oxfam International Gabriela Bucher mengatakan menarik pajak dari kelompok super kaya adalah pintu keluar dari ketimpangan ekonomi ini.

Dalam laporannya, Oxfam menyebut pajak 5 persen yang dikenakan pada jutawan dan miliarder dunia dapat mencapai US,7 triliun per tahun. Jumlah ini cukup untuk mengangkat dua miliar orang keluar dari kemiskinan.

"Sementara orang biasa berkorban setiap hari untuk hal-hal penting seperti makanan, orang super kaya bahkan telah melampaui impian terliar mereka," kata Bucher.

[Gambas:Video CNN]

Teknik Menelan Surga Kuno

Perppu Ciptaker Hapus Peran Pemerhati Lingkungan pada Penyusunan Amdal******

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menghapus keterlibatan pemerhati lingkungan hidup dalam menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) untuk usaha.

Padahal, dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menyebutkan penyusunan dokumen Amdal melibatkan masyarakat dan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan.

Selain itu, masyarakat yang terkena dampak maupun pemerhati lingkungan hidup dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal.

Kemudian, ketentuan lebih lanjut mengenai pelibatan masyarakat diatur lewat peraturan pemerintah (pp).

Selain itu, mengenai poin masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal bahkan tidak dicantumkan dalam Perppu Ciptaker.

Perppu itu juga menghapus ketentuan dokumen Amdal dinilai oleh komisi penilai Amdal yang dibentuk oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 40 mengenai izin lingkungan juga dihapus dalam Perppy Ciptaker. Padahal, dalam UU PPLH menjelaskan izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha.

Tak hanya itu, Perppu Ciptaker juga menghapus ketentuan dalam Pasal 93 UU PPLH. Beleid itu sebelumnya menyatakan setiap orang dapat mengajukan gugatan ke PTUN apabila perusahaan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan tanpa disertai Amdal.

Jauh sebelumnya Perppu Ciptaker terbit, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) sudah mengkritisi Pasal 40 yang juga dihapus dalam UU Omnibus Law Ciptaker.

Menurut Kepala Advokasi Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Suhadi penghapusan pasal 40 hanya memberikan keistimewaan terhadap korporasi.

"Korporasi diberikan dua keistimewaan. Satu investasi dikedepankan proses pelayanannya, yang kedua yang berbahaya ada imunitas terhadap korporasi dalam konteks hukum. Jadi, sebenarnya korporasi ini dibuat supaya terbebas dari jangkauan hukum," kata Zenzi medio beberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]

Kontrak Hantu yang Salah

Budi Waseso Ungkap Pemicu Harga Beras Mahal di Pasaran******

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengungkap alasan mengapa harga beras mahal di pasaran. Salah satunya adalah karena sebagian dari beras impor 350 ton itu dioplos.

Sedangkan stok beras lainnya dibungkus ulang dengan merek karung berbeda, kemudian dijual dengan harga pasaran.

"Harga beras mahal, bahkan sampai Rp12 ribu, tugas Bulog sampai melakukan operasi pasar untuk intervensi supaya harganya lebih murah, karena ini kalau tidak memunculkan inflasi yang tinggi," ujar Dirut Bulog Budi Waseso di Polda Banten, Jumat (10/2).

Bahkan dia mendapatkan informasi adanya pengiriman beras Bulog ke Atambua, Kabupaten Belu, NTT secara ilegal yang nantinya akan dijual dengan harga mahal.

Tak hanya itu, beras impor Bulog juga akan di ekspor ke luar negeri yang diduga kuat dilakukan oleh pengusaha beras Indonesia.

"Bahkan beras dari Cipinang itu, hari ini bisa jalan sampai Atambua, dan itu dijual dengan harga yang sangat mahal. Ada indikasi beras ini akan diselundupkan ke Timor Leste," terangnya.

Purnawirawan jenderal bintang tiga itu menyerahkan penanganan penyelewengan beras ke polisi. Dia percaya penegak hukum bisa menyelesaikan kasus tersebut secara profesional dan mengusutnya hingga tuntas.

Buwas menginginkan hukuman berat diberikan ke pelaku penyelewengan beras subsidi, karena menyusahkan masyarakat dan menyebabkan inflasi secara nasional.

"Dimana dimulainya pelanggaran, pasti akan diusut kepolisian. Kalau pemikiran saya, ini soal pangan tidak boleh main-main, walaupun soal hukuman ringan, tapi ini dampaknya, ini masalah kehidupan, masalah perut. Jika ini kejahatan mafia yang berbahaya bagi negara, bisa dikenakan Undang-undang (UU) subversif," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]