inajp

Saya benar-benar generasi kedua yang kaya

Kereta Cepat Jakarta******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengonfirmasi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandungakan diteruskan hingga Surabaya.

Hal itu diutarakan juru bicara Kemenhub, Adita Irawati, saat mengklarifikasi soal kabar proyek Kereta Api Jakarta-Surabaya akan didepak dari daftar proyek strategis nasional (PSN). 

Adita mengatakan proyek yang didepak dari PSN ini adalah kereta semi cepat, spesifikasinya sedikit berbeda dengan kereta cepat Jakarta-Bandung yang sebentar lagi akan beroperasi.

Adita juga mengatakan nantinya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bakal diteruskan sampai Surabaya.

"KA Semi Cepat diusulkan dikeluarkan dari PSN mengingat dalam PSN sudah ada kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan diteruskan sampai Surabaya," paparnya menambahkan.

Sebelumnya, Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Wahyu Utomo, mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya kemungkinan dihapus dari PSN.

Salah satu faktor, kata Wahyu, adalah karena belum ada kejelasan soal pihak yang bakal memodali proyek kereta semi cepat ini.

Lihat Juga : Alasan Pemerintah Batal Pungut Cukai Minuman Berpemanis Tahun Ini

"Kereta Api Jakarta-Surabaya pasti lah nggakbisa selesai, pembiayaannya juga belum," kata Wahyu, Rabu (26/7) .

Tak hanya itu, Wahyu mengatakan proyek ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan jangka waktu yang tidak sebentar. Ditambah lagi, belum ada keputusan pasti apakah proyek tersebut akan menjadi kereta semi cepat, kereta cepat, atau dengan konsep lainnya.

"Waktunya pasti panjang itu. Putusannya juga apakah itu mau kereta cepat, atau kereta semi cepat, atau seperti apa," tutur Wahyu.

Lihat Juga : Teten Klaim TikTok Janji Tak Garap Project S yang Matikan UMKM RI

Baca selengkapnya di sini.

lagu sebenarnya

Pemerintah Kaji Subsidi Konversi Motor Listrik Rp7 Juta ke Semua Warga******

Pemerintah mengkaji subsidi konversi motor listrik Rp7 juta bisa dinikmati semua warga. Hal ini dipertimbangkan mengingat realisasi konversi masih minim.

"Kami tadi mempertimbangkan untuk setiap KTP. Satu KTP, satu (konversi) motor listrik, tadi kita lagi ada mempertimbangkan seperti itu," ujar Menteri Investasi Bahlil Lahadalia usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Senin (31/7).

Pemerintah menduga penyebab minimnya realisasi adalah ketentuan teknis di lapangan belum jelas. Selain itu, kelompok yang bisa mengakses bantuan tersebut juga terbatas.

Dalam rapat yang sama, sambung Bahlil, pemerintah juga merumuskan sejumlah langkah komprehensif, baik terkait regulasi maupun insentif.

"Tadi kita sudah membahas agar bagaimana caranya kita bisa kompetitif dengan negara negara lain seperti di Thailand, kemudian Malaysia. Kalau tidak kita segera membahas ini maka pasti kita akan melakukan ketertinggalan dari negara negara tetangga kita," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya mengakui aturan konversi motor listrik masih perlu diperbaiki, terutama dari sisi syarat.

Hal ini tercermin dari target 50 ribu konversi motor listrik hingga akhir tahun, per 27 Juli 2023, baru 4.578 masyarakat yang daftar untuk ikut program tersebut. Artinya, masih sekitar 45 ribuan lagi konversi yang harus dikejar dalam lima bulan ke depan.

"Kita sadar masih ada ruang untuk perbaikan yang perlu dilaksanakan agar program konversi dapat memenuhi target 50 ribu unit pada akhir 2023," ujar Luhut melalui tayangan video dalam acara Gelar Konversi Sepeda Motor Listrik Perdana di Kementerian ESDM, Jumat (28/7) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Obat besar

Jadi Saksi, Eks Mendag Muhammad Lutfi Tak Hadiri Panggilan Kejagung******

Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dipastikan tidak memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi pada Rabu (2/8) dalam penyidikan perkara korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng,

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum KejagungKetut Sumedana pada Senin (31/7) dalam keterangannya di Jakarta. Ketut menerangkan, penyidik menerima konfirmasi dari penasihat hukum Muhammad Lutfi yang memberikan konfirmasi bahwa kliennya berhalangan hadir memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa.

"Atas pemanggilan tersebut, saksi ML (Muhammad Lutfi) selaku mantan Menteri Perdagangan RI mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan dipastikan tidak hadir karena sedang mendampingi pengobatan sang istri,"ujar Ketut, seperti dilansir Antara, Senin (31/7).

"Untuk itu, tim penyidik akan kembali mengirimkan surat pemanggilan berikutnya,"kata Ketut. Tapi, untuk jadwal pemanggilan berikutnya untuk Muhammad Lutfi, Ketut belum menginformasikannya.

Muhammad Lutfi dipanggil sebagai saksi untuk diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crudepalm oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit selama periode Januari hingga April 2022.

Sebelumnya, penyidik sudah memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai saksi dalam perkara yang sama.

Pada Juni 2023, Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung menetapkan tiga perusahaan kelapa sawit sebagai tersangka korporasi dalam perkara korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng.

Ketiga perusahaan tersebut, yakni Wilmar Grup, Permata Hijau Grup dan Musim Mas Grup. Ketiganya terbukti dalam perkara ini berdasarkan putusan MA yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap menimbulkan kerugian negara sebesar Rp6,47 triliun.

Dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPOdan turunannya pada Januari 2021 sampai Maret 2022telah selesai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) di tingkat Kasasi.

Lima orang terdakwa telah dijatuhi pidana penjara dalam rentang waktu 5 hingga8 tahun. Kelima terpidana itu adalah mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indra Sari Wisnu Wardhana, anggota tim Asisten Menko Bidang Perekonomian Lin Chen Wei, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Palulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, dan GM Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togas Sitanggang.

Sistem Penukaran Poin Super

Bisakah Larang Jual Produk Impor Rp1,5 Juta di E******

Kementerian Perdagangan berencana melarang marketplaceuntuk menjual barang impordi bawah US0 dolar atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.008 per dolar AS).

Kebijakan itu akan tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan larangan itu dilakukan demi melindungi produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal dari gempuran barang impor di e-commerce.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki juga mendukung larangan tersebut. Ia tak sudi jika produk-produk UMKM lokal harus berbagi panggung dengan barang impor, terutama yang bisa diproduksi pedagang lokal.

"Untuk barang-barang yang sudah diproduksi di dalam negeri, kita engak perlu lagi masuk impor, itu arahan Presiden (Joko Widodo). Karena itu, menurut saya harganya harus dipatok, minimum US0 (Rp1,5 juta), masuk ke sini itu boleh. Tapi kalau di bawah itu, jangan dong. Supaya untuk melindungi produk-produk UMKM," jelasnya.

Wacana larangan produk impor di bawah Rp1,5 juta itu bermula dari fenomena Project S TikTok yang ditengarai bisa memata-matai kebiasaan penggunanya, termasuk urusan belanja.

Perusahaan asal China itu dicurigai bakal memanfaatkan data penggunanya untuk meminta UMKM Negeri Tirai Bambu membuat produk tersebut dan dipasarkan via TikTok Shop.

Lantas bisakah larangan jual barang impor di bawah Rp1,5 juta di marketplace bisa melindungi produk UMKM?

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda mengatakan barang impor di marketplace terbagi dua jenis. Pertama, barang impor yang penjualnya juga di luar negeri atau biasa disebut cross border commerce. Kedua, barang impor yang dijual oleh penjual lokal.

Ia menilai kebijakan pelarangan impor di bawah Rp1,5 juta akan efektif bagi barang impor jenis yang pertama. Namun bagi barang impor yang dijual oleh penjual lokal kurang efektif karena barangnya sudah di Indonesia dan porsinya besar sekali.

Maka dari itu, ia menyarankan pemerintah lebih baik menerapkan sistem insentif dan disinsentif. Misalnya, penerapan biaya administrasi yang lebih tinggi untuk produk impor. Kemudian diskon atau gratis ongkos diberikan khusus untuk produk lokal .

"Tapi platform harus bisa memisahkan antara produk lokal dan produk impor. Selama ini tidak ada keterangan asal produk. Yang ada adalah asal penjual," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai kebijakan larangan barang impor di bawah Rp1,5 juta cukup baik karena produk UMKM lokal cenderung kalah saing dari produk impor terutama dari China yang cenderung lebih murah lantaran kebijakan subsidi ekspor di negara itu.

Namun, ia mempertanyakan mengapa batas harga yang ditentukan Rp1,5 juta. Pasalnya banyak juga produk dalam negeri di atas Rp1,5 juta yang sedang berjuang di pasar domestik dan harus diselamatkan pemerintah.

Masalah lainnya adalah bagaimana jika penjual produk impor di bawah Rp1,5 juta mengubah gaya penjualannya agar harganya di atas harga tersebut. Misalnya penjual membundling beberapa produk harga Rp500 ribu ke dalam satu paket sehingga harganya menjadi Rp2 juta.

Parameter Aneh Memandang UMKM Penjual Barang Murah

Keseharian saya

Daftar Proyek Nasional yang Tidak Selesai di Semester I 2024******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono merinci ada delapan proyek strategis nasional (PSN) di bawah kementeriannya yang tidak selesai di 2024.

Basuki menyebut seharusnya proyek-proyek tersebut rampung paling telat semester I 2024. Namun, kemungkinan akan molor penyelesaiannya ke semester II tahun depan.

Oleh karena itu, ia akan segera bersurat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) agar bisa diberi kelonggaran waktu.

Rincian 8 proyek yang tidak akan selesai di semester I 2024 itu terdiri dari 5 bendungan dan 3 jalan tol di seluruh wilayah Indonesia.

Adapun 5 bendungan tersebut, yakni Bendungan Bener di Jawa Tengah, Bendungan Lau Simeme di Sumatra Utara, Bendungan Budong-Budong di Sulawesi Barat, Bendungan Bolango Ulu di Gorontalo, dan Bendungan Mbay di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sementara itu, 3 proyek jalan tol yang dimaksud adalah Tol Serang-Panimbang, Tol Patimban, dan Tol Semarang-Demak.

Lihat Juga : Commonwealth Bank Australia PHK 200 Karyawan

"Sedang dibikin suratnya oleh sekjen karena kalau enggak ada dispensasi, multi year contract(MYC)-nya tidak akan keluar," tutup Basuki.

Selain 8 PSN di bawah tanggung jawab Basuki, ada juga proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya yang nasibnya tidak jelas. Bahkan, proyek nasional ini terancam didepak dari daftar PSN yang dikebut Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo mengatakan rencana mengeluarkan Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya dari daftar PSN 2020-2024 sesuai surat permintaan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kendati, permintaan tersebut masih perlu restu Jokowi.

"Kemenhub ajukan ke kami untuk didrop saja Kereta Cepat Jakarta-Surabaya ini, tapi kami masih evaluasi dulu dan kami juga masih menunggu presentasi dari teman-teman Kemenhub terlebih dahulu," ungkap Wahyu.

Wahyu juga menyebut proyek nasional lain yang dipastikan akan dikeluarkan dari PSN, yaitu Pelabuhan Ambon. Alasannya karena tak ada investor yang mau masuk ke proyek tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Komik Ragam Gadis Misaka

Kementerian PUPR Siapkan Rp2,7 T Bangun Bandara VVIP di IKN******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan anggaran Rp2,7 triliun untuk membangun bandara very very important person(VVIP) di Ibu kota Negara (IKN) Nusantara.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menerangkan pihaknya mendapat tugas untuk membangun bagian lapangan terbang (airstrip), mulai dari landasan penghubung (taxiway) hingga landasan pacu (runway).

"Kalau di PU (Kementerian PUPR) hanya Rp2,7 triliun untuk airstrip, untuk taxiway dan runway. Kalau (Kementerian) perhubungan di terminalnya," ujar Basuki usai menghadiri rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Rabu (26/7).

Selain untuk pembangunan fasilitas pendukung di IKN, tambahan anggaran itu juga untuk membangun proyek infrastruktur nasional, termasuk fasilitas di empat provinsi baru di Papua.

Keempat provinsi itu antara lain Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Total anggaran untuk membangun kantor gubernur hingga perumahan PNS di provinsi baru itu mencapai Rp11 triliun. Sebesar Rp3 triliun dikucurkan tahun ini dan Rp8 triliun pada 2024.

"Tadinya, Rp128 triliun sesuai surat yang kemarin, hari ini diputuskan Rp138,39 triliun untuk tambahan-tambahan IKN, airport VVIP, infrastruktur proritas, pasar-pasar yang beliau kunjungan kerja, ada sekitar 32 pasar terus renovasi 22 stadion," terang Basuki.

[Gambas:Video CNN]