alfa4d

cara dapat uang dari bling story 115Jutaan kata 114853Orang-orang telah membaca serialisasi

《alfa4d》

PHRI Bali ingin spa tak masuk hiburan meski pajak 40 persen ditunda******

Badung (ANTARA) - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali mengatakan tetap memperjuangkan agar status spa/mandi uap tidak masuk dalam kategori hiburan meskipun pada Rabu (17/1) lalu Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan sudah menyampaikan agar dilakukan penundaan penerapan pajak 40-75 persen itu.

“Tetap diperjuangkan, itu kan penundaan untuk 40 persen, sementara dua hal yang substansial bagi kami adalah kedudukan spa yang disebut bagian hiburan dan kenaikan pajak hiburan itu sendiri, itu dua yang diperjuangkan,” kata Ketua PHRI Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati di Badung, Sabtu.

Cok Ace, sapaannya, mengaku senang ketika dukungan dari pemerintah pusat masuk, namun ia tak dapat membendung semangat pengusaha spa yang mengajukan judicial review terkait Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 itu ke Mahkamah Konstitusi.

PHRI Bali yang menjadi induk dari Bali Spa and Wellness Association (BSWA) merasa jika nantinya pajak 40 persen diberlakukan maka pengusaha spa tidak akan mendapat keuntungan.

Dengan margin 25-35 persen saja menurutnya sudah paling tinggi, sementara jika dihadapkan dengan 40 persen maka tidak ada keuntungan yang bisa diperoleh pengusaha.

Maka dari itu, di samping dukungan Menkomarves Luhut Binsar terkait penundaan penerapan pajak, PHRI Bali tetap ingin MK meninjau undang-undang tersebut, termasuk demi pengusaha hiburan di luar spa yang baru bangkit.

Selain itu, posisi spa/mandi uap dalam kategori hiburan perlu dipertanyakan, lantaran dalam peraturan yang diatur Kemenparekraf menyebutkan bahwa spa bukan kelompok hiburan dalam kepariwisataan.

Sejauh ini di Bali baru Kabupaten Badung yang berani mengambil tindakan dengan secara resmi menunda penerapan pajak spa 40 persen dengan menetapkan kembali di angka 15 persen.

Ketua PHRI Bali yang merupakan Wakil Gubernur Bali 2018-2023 ini berharap kabupaten/kota lainnya segera menyusul, lantaran ada klausul bahwa kepala daerah memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan sepakat untuk menunda penerapan kenaikan pajak barang jasa tertentu (PBJT), agar tidak merugikan masyarakat dan pelaku usaha kecil.

"Jadi kita mau tunda saja dulu pelaksanaannya karena itu dari Komisi XI kan sebenarnya, bukan dari pemerintah ujug-ujug terus jadi gitu. Sehingga kemarin kita putuskan ditunda, kita evaluasi," kata dia.

Baca juga: Kemenkeu berencana diskusi dengan pelaku usaha soal pajak hiburan
Baca juga: PHRI Bali nilai pajak usaha spa idealnya 15 persen
Baca juga: Pengusaha spa di Bali ajukan uji materi terkait tarif pajak

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Polri tetapkan 7 anggota PPLN Kuala Lumpur sebagai tersangka******

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menetapkan tujuh anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, sebagai tersangka dugaan tindak pidana Pemilu terkait penambahan jumlah pemilih. "Ada tujuh tersangka," kata Direktur Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, di Jakarta, Kamis. Jenderal polisi bintang satu itu menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah pihaknya melakukan gelar perkara pada Rabu (28/2) di Ruang Rapat Subdit IV DIttipidum. Adapun penyidikan kasus ini sudah dilakukan sejak penyidik menerima laporan polisi dengan nomor:LP/B/60/II/SPKT Bareskrim Polri, tanggal 20 Februari 2024 dengan pelapor Rizky Al Farizie. Dari laporan polisi tersebut diterbitkan surat perintah Kabareskrim Nomor: Sprin/1635/II/RES.1.24./2024/ Bareskrim, tanggal 28 Februari 2024. Hasil gelar perkara ditemukan adanya dugaan tindak pidana berupa dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu setelah ditetapkannya daftar pemilih tetap dan/atau dengan sengaja memalsukan data dan daftar pemilih yang terjadi dalam kurun waktu sekitar tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan sekarang. Pelanggaran ini melanggar ketentuan dalam Pasal 545 dan/atau Pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang terjadi di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia. "Sesuai fakta-fakta yang ditemukan dalam gelar perkara, enam tersangka diduga menambah atau mengurangi daftar pemilih. Satu tersangka diduga sengaja memalsukan data dan daftar pemilih," kata Djuhandhani. Adapun bentuk perbuatan hukum yang dilakukan para tersangka memalsukan data dan daftar pemilih. Diketahui bahwa Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) KPU RI untuk pemilih di Kuala Lumpur adalah sejumlah 493.856, dan yang telah dilakukan Coklit oleh Pantarlih hanya sebanyak 64.148. "Namun PPLN Kuala Lumpur telah menetapkan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kuala Lumpur tidak sesuai ketentuan," katanya. Berdasarkan Berita Acara Nomor: 007/PP.05.1.BA/078/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat PPLN Kuala Lumpur Jumlah 491.152 pemilih. Kemudian, berdasarkan Berita Acara Nomor: 008/PP.05.1.BA/078/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat PPLN Kuala Lumpur, berjumlah 442.526 pemilih.PPLN Kuala Lumpur juga menetapkan data pemilih Berita Acara Nomor : 009/PP/05. I-BA/078/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat PPLN Kuala Lumpur, berjumlah 447.258 pemilih.
Djuhandhani mengatakan daftar pemilih tetap dan data pemilih telah ditetapkan oleh PPLN Kuala Lumpur tersebut, dilakukan dengan cara tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, hanya berdasarkan perhitungan prosentase dari kesepakatan loby-loby dengan perwakilan Partai Politik. Dengan telah ditetapkannya tujuh orang tersangka, kata Djuhandhani, pihaknya segera menyelesaikan berkas perkara dengan sisa waktu enam hari kerja. "Dengan waktu tinggal 6 hari kami harus selesaikan berkas perkara karena penanganan Tindak Pidana Pemilu hanya 14 hari. Saat ini penyidik sedang bekerja keras menyelesaikan berkas tersebut," ujarnya.
Baca juga: Bawaslu menduga pelanggaran di Kuala Lumpur libatkan orang selain PPLN
Baca juga: Bawaslu RI sebut salah satu eks PPLN Kuala Lumpur melanggar pidana
Baca juga: KPU nonaktifkan anggota PPLN Kuala Lumpur akibat pendataan pemilih

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Label：suara4d slot demo、tafsir mimpi 3d abjad a sampai z、hoki633

Terkait：auroratoto2、cuan 5000 slot、palu4d buku mimpi、fila88、murah138、qq 88 slot login、angka jitu macau jam 10 malam ini、cara ngredit hp di lazada、slot lengkap terpercaya、slot gacor ini hari

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：bo slot maxwin（2024-07-12）

Perbarui waktu：2024-07-12

Daftar bab terbaru

situs slot king

intan77

slot terbaru dan gacor

vespa188

game slot gampang menang

pinjam di bank mandiri

cara tarik limit kredivo

situs slot gacor 24 jam

puncak 303 slot link alternatif

lainnyaBacaan TerkaitMore+

Budidaya kembali: Saya adalah Tuhan yang sejati

788 slot

Bangladesh laporkan subvarian COVID baru JN.1******

Dhaka, Bangladesh (ANTARA) - Negara Asia Selatan, Bangladesh, telah mendeteksi sub-varian COVID-19 untuk pertama kalinya, kata otoritas kesehatan, Kamis (18/1).

Sub-varian tersebut, JN.1, adalah strain omicron yang disebut "varian menarik" oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

JN.1 terdeteksi dalam uji sampel lima orang, dr. Tahmina Shireen, direktur Institut Epidemiologi, Pengendalian Penyakit, dan Penelitian pemerintah, mengonfirmasi kepada Anadolu.

Strain tersebut terdeteksi setelah menguji sampel pasien COVID di dalam dan di luar ibukota Dhaka.

Infeksi varian tersebut bisa meningkat lebih lanjut karena COVID mulai menyebar selama musim dingin, tambahnya, sambil mengatakan bahwa varian tersebut tidak mematikan.

WHO mengonfirmasi jenis baru tersebut pada Desember lalu, menambahkan bahwa sub-varian itu dapat menyebar secara cepat tetapi tidak terlalu parah.

Pada Kamis, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan melaporkan 18 kasus baru COVID-19.

Sejak kasus pertama COVID-19 dikonfirmasi di Bangladesh pada Maret 2020, hampir 30.000 orang meninggal dunia, dan lebih dari dua juta orang dari 170 juta penduduk terinfeksi virus korona.

Otoritas kesehatan pada Selasa mengatakan bahwa mereka akan memulai kampanye inokulasi COVID-19.

Sebanyak 25 juta suntikan akan diberikan pada tahun 2024 dan 2025 melalui kampanye tersebut, termasuk dosis keempat pada populasi yang berisiko, menurut Kementerian Kesehatan Bangladesh.

Sumber: Anadolu
Baca juga: Bangladesh catat 1.276 kasus dan 266 kematian HIV sepanjang 2023
Baca juga: Bangladesh persingkat masa karantina, turunkan usia penerima 'booster'
Baca juga: Bangladesh memulai vaksinasi COVID-19 untuk pengungsi Rohingya

Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Terlepas dari kehidupan ini, Xiang Nanxun

bandar798

Presiden tunjuk Menkominfo Budi Arie jadi Menlu ad interim******

"Berkenan dengan surat Menteri Luar Negeri nomor 017/BK/2024/01 tanggal 17 Januari 2024, yang ditujukan kepada Presiden, hal permohonan Izin Perjalanan Dinas ke New York, Amerika Serikat, dengan hormat kami beri tahukan bahwa Bapak Presiden berkenan

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menunjuk Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Luar Negeri ad interim selama Menlu Retno Marsudi melakukan perjalanan dinas.

Menlu Retno Marsudi akan melakukan perjalanan dinas ke New York, Amerika Serikat pada 21-22 Januari 2024.

"Berkenan dengan surat Menteri Luar Negeri nomor 017/BK/2024/01 tanggal 17 Januari 2024, yang ditujukan kepada Presiden, hal permohonan Izin Perjalanan Dinas ke New York, Amerika Serikat, dengan hormat kami beritahukan bahwa Bapak Presiden berkenan menunjuk Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai Menteri Luar Negeri Ad Interim selama Menteri Luar Negeri melakukan perjalanan dinas ke luar negeri pada tanggal 21 s.d. 22 Januari 2024.," tulis surat tersebut.

Surat yang ditandatangani oleh Menteri Sekretariat Negara Pratikno tersebut berlaku sejak Jumat, 19 Januari 2024.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Kacamata VR tingkat dewa

holyslots88

Jokowi bantah kabar sebagian menteri akan mundur******

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo membantah kabar yang beredar yang menyebutkan sebagian menteri di Kabinet Indonesia Maju, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

"Menteri setiap hari kita ratas, setiap kita rapat terbatas, setiap hari rapat internal, setiap hari dengan semua menteri atau dengan sebagian menteri," kata Presiden Jokowi saat ditemui usai menghadiri acara Hari Lahir (Harlah) ke-78 Muslimat NU di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu.

Menepis kabar tersebut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa setiap hari ia menggelar rapat internal bersama para menteri dari pagi hingga malam.

Ia mengaku dalam setiap rapat dengan menteri yang berbeda itu tidak menemukan ada masalah.

"Ya kabarnya dari siapa? Wong kita dari pagi sampai sore, pagi siang malam, kita rapat paripurna, rapat internal, rapat terbatas, selalu enggak pernah ada jedanya. Setiap jam, setiap dua jam gonta ganti rapat, gonta ganti menteri juga enggak ada masalah," kata Jokowi.

Menurut dia, isu menteri mundur itu termasuk hal yang dikaitkan dengan politik, mengingat sudah memasuki bulan politik atau menjelang pesta demokrasi Pemilu 2024 pada Februari mendatang.

Namun begitu, Kepala Negara menekankan bahwa para menteri masih bekerja rutin seperti biasanya.

"Ya namanya bulan politik, tahun politik ya, semua hal akan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat politik, tapi biasa kok kita kerja biasa, kerja rutin biasa," kata Jokowi.

Seperti diberitakan, ekonom senior Faisal Basri dalam sebuah acara diskusi di Jakarta baru-baru ini menyebut Sri Mulyani adalah menteri yang secara moral paling siap untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

Selain Sri Mulyani, Faisal juga menyebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono siap mundur.

Menurut Faisal, menteri dari kalangan teknokrat siap mundur karena isu dukungan Presiden dalam pilpres.

Benua Kayu Dou

slot gacor langsung jp

Ketum PP Muhammadiyah: Pengumuman awal Ramadhan jangan jadi polemik******

untuk perwujudan satu kalender Islam global itu memerlukan waktu

Yogyakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir meminta penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha 1445 Hijriah yang diumumkan lebih awal oleh Muhammadiyah tidak memunculkan polemik.

"Agar tidak lagi menjadi diskusi apalagi polemik, kok Muhammadiyah mendahului, karena tidak ada yang kami dahului dan sebaliknya juga tidak ada yang kami tinggalkan," kata Haedar saat konferensi pers terkait "Maklumat Hasil Hisab Awal Ramadhan" di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cik Ditiro, Kota Yogyakarta, Sabtu.

Berdasarkan hasil "hisab hakiki wujudul hilal" yang dipedomani Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, awal Ramadhan atau Bulan Puasa jatuh pada Senin, 11 Maret 2024, Idul Fitri jatuh pada Rabu, 10 April 2024, dan Idul Adha jatuh pada Senin, 17 Juni 2024.

Menurut Haedar, pengumuman atau maklumat yang dikeluarkan Muhammadiyah tersebut hal wajar sebagaimana organisasi Islam lain atau negara mengeluarkan kalender hijriah maupun masehi yang berisi tanggal, bulan, yang beririsan dengan kegiatan ritual ibadah, serta kegiatan publik, baik di tingkat nasional maupun global.

"Jadi maklumat atau pengumuman Muhammadiyah ini maklumat yang normal terjadi dan dilakukan karena kami menggunakan hisab dengan metode khusus 'hisab hakiki wujudul hilal'," jelas dia.

Baca juga: Muhammadiyah tetapkan 1 Ramadhan 1445 H jatuh pada 11 Maret
Baca juga: Ketum PP Muhammadiyah minta peserta pemilu wujudkan pemilu bermartabat

Haedar juga berpesan agar perbedaan maupun persamaan dalam penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri, maupun Idul Adha 1445 Hijriah tidak membuat umat IsIam saling menghujat dan menyalahkan.

"Baik kesamaan maupun perbedaan itu harus sudah menjadikan kaum Muslim untuk terbiasa toleran, 'tasamuh' , bahkan 'tanawu'. Tanawu itu perbedaan cara dalam hal menjalankan ibadah termasuk memulai bulan-bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah," kata dia.

Baik ada kesamaan maupun perbedaan, Haedar berharap jangan sampai mengusik ibadah puasa Ramadhan, Idul Fitri maupun Idul Adha sehingga melahirkan penghayatan dan pengamalan yang lebih baik.

"Jadi kalau berbeda ya tidak perlu ribut, termasuk di media sosial. Apalagi saling menghujat dan saling menyalahkan yang membuat malah nanti nilai ibadahnya jadi berkurang," ujar dia.

Agar ada kesamaan, Haedar menuturkan Muhammadiyah selama ini secara terbuka, demokratis dan argumentatif telah memberikan solusi yakni disusunnya dan diterimanya Kalender Global Internasional atau Kalender Islam Unifikasi yang masih memerlukan proses.

"Sebenarnya ini telah dimulai waktu ada pertemuan antarorganisasi dan negara Islam di Turki tahun 2016. Tetapi untuk perwujudan satu kalender Islam global itu memerlukan waktu, sehingga kalau memiliki satu kalender global itu seperti juga kalender Miladiyah (Masehi) tidak lagi ada perbedaan-perbedaan dan tidak ada lagi ada kegiatan yang bersifat membuat kita menjadi berbeda di dalam penentuan," ujar dia.

Baca juga: Perbedaan Lebaran di Zaman Digital
Baca juga: Peneliti BRIN ungkap alasan perbedaan awal Ramadhan dan Lebaran
Baca juga: Hidayat Nur Wahid: Perbedaan awal Ramadhan momentum penguat toleransi

Berubah menjadi lolita yang mahakuasa dalam kiamat

katsu5

RSUD Kota Tangerang sediakan layanan alat bantu kaki pasien bengkok******

Layanan Bengkel Ortotik Prostetik ini juga terbuka untuk pasien umum dengan pilihan jenis kaki palsu. Kami akan melayani pasien BPJS sama dengan pasien umum lainnya

Tangerang (ANTARA) - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tangerang Banten mengungkapkan Bengkel Ortotik Prostetik di RSUD Kota Tangerang menyediakan layanan alat bantu penyangga tubuh hingga kaki pasien yang bengkok.

“Selain pembuatan kaki palsu, kami pun menyediakan alat bantu penyangga tubuh seperti sepatu AFO -Ankle Foot Orthosis- dan KAFO -Knee Ankle Foot Orthosis-. Untuk kaki pasien bengkok yang disebut Conginetal Talipes Equines Varus -CTEV-,” kata Direktur RSUD Kota Tangerang dr O.U Taty Damayanti dalam keterangannya di Tangerang, Rabu.

Ia menjelaskan, layanan Bengkel Ortotik Prostetik itu sejak April 2023. Layanan ini dikhususkan sebagai pembuatan alat bantu penyandang disabilitas untuk membantu atau menggantikan peran bagian tubuh. Layanan Ortotik Prostetik ini telah ditunjang dengan bengkel sendiri, sehingga memudahkan untuk efisiensi pelayanan.

Layanan kaki palsu tersebut juga telah diakomodasi oleh pihak BPJS Kesehatan. Diharapkan, langkah ini bisa memudahkan masyarakat Kota Tangerang maupun di luar Kota Tangerang.

Dalam prosesnya, pembuatan kaki palsu membutuhkan waktu sekitar dua minggu. Selain itu, diperlukan pemeriksaan kondisi kaki pasien terlebih dahulu oleh prothetist untuk mengetahui ukuran kaki pasien.

Masyarakat Kota Tangerang yang ingin menggunakan layanan ini dengan menggunakan BPJS Kesehatan diharapkan membawa surat rujukan dari faskes pertama. Kemudian masyarakat dapat memperbaruai kaki palsu dengan BPJS Kesehatan per lima tahun sekali secara gratis.

“Layanan Bengkel Ortotik Prostetik ini juga terbuka untuk pasien umum dengan pilihan jenis kaki palsu. Kami akan melayani pasien BPJS sama dengan pasien umum lainnya,” katanya.

Satu-satunya Dewa Dharma

transaksi kartu kredit tanpa kartu

PHRI Bali ingin spa tak masuk hiburan meski pajak 40 persen ditunda******

《alfa4d》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，pinjaman online 40 jutaHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《alfa4d》bab terbaru。