slot dan togel terlengkap

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melintasi waktu dan menjadi Raja Iblis

BPS Catat Inflasi 5,42 Persen pada November******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi sebesar 5,42 persen (year on year/yoy) pada November 2022. Sedangkan, inflasibulanan terealisasi sebesar 0,09 persen.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa (Disjas) BPS Setianto mengatakan inflasi terjadi karena kenaikan berbagai harga bahan pokok di Tanah Air.

"Komoditas penyumbang inflasi tertinggi secara year on year adalah komoditas bensin (BBM), bahan bakar rumah tangga, tarif angkutan udara, rokok, beras, telur ayam ras, termasuk tarif angkutan dalam kota," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (1/12).

Berdasarkan provinsi, inflasi di Sumatera paling tinggi ada di Kota Bukittinggi sebesar 7,01 persen. Lalu, di Kalimantan tertinggi ada di Tanjung Selor sebesar 9,20 persen.

Kemudian, inflasi di Jawa tertinggi ada di Jember sebesar 7,76 persen. Inflasi di Bali Nusa Tenggara tertinggi ada di Kota Kupang sebesar 7,30 persen.

Selanjutnya, inflasi di Sulawesi tertinggi ada di Kota Parepare sebesar 7,11 persen. Lalu, di Maluku dan Papua inflasi tertinggi ada di Jayapura sebesar 6,81 persen.

"Inflasi terendah dari 90 kota yang kami amati ada di Ternate sebesar 3,26 persen," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Darah yang membakar jiwa

Bea Cukai Sumbagbar Buka Suara Soal Peredaran Rokok Ilegal di Lampung******

Kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau(CHT) atau rokokmembuat peredaran rokok ilegaldi beberapa wilayah kabupaten/kota di Lampung makin merajalela.

Humas Bea Cukai Sumatera Bagian Barat (Sumbagbar) Ichlas Nasution membenarkan sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 192/PMK.010/2021 tentang tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) berupa sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot dan tembakau iris, peredaran rokok ilegal meningkat.

"Kegiatan barang-barang ilegal seperti rokok ini masih cukup tinggi dalam dua tahun belakangan ini, malah tendensinya ada peningkatan saat kondisi pandemi Covid-19 bahkan hingga saat ini," kata Ichlas kepada CNNIndonesia.comsaat ditemui di kantor Bea Cukai Sumbagbar di Jalan Gatot Subroto, Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandarlampung.

"Mungkin kenaikan tarif cukai (CHT) dengan kondisi ekonomi masyarakat di bawah, yang penting bisa ngebul (merokok). Kalau soal rasa nomor dua, menciptakan ceruk pasar rokok ilegal," ungkapnya.

Modus peredaran rokok ilegal di beberapa wilayah kabupaten/kota di Lampung dengan menjual rokok polosan atau tidak dilekati pita cukai, rokok dilekati pita cukai palsu, atau penggunaan pita cukai bekas.

Berdasarkan data dan rekam jejak sejumlah kasus yang telah diungkap, asal-usul rokok ilegal mayoritas berasal dari Jawa. Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan sebagai pintu gerbang Sumatera, ditengarai sebagai pintu masuk penyelundupan gelap rokok ilegal.

Setelah lolos melalui jalur penyeberangan Bakauheni, rokok ilegal itu dibawa melalui jalur darat yakni dengan melintasi jalur tol JTTS. Rokok-rokok ilegal yang diselundupkan, diangkut dengan kendaraan truk. Caranya, disembunyikan dalam tumpukan barang bawaan lainnya.

Kemudian oleh penyelundupnya, rokok-rokok ilegal tersebut disebar atau dipasarkan ke sejumlah kios atau toko di beberapa wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Sejumlah rokok ilegal berbagai merk yang dipasok dari Jawa tersebut. Pada umumnya, jenis rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) berisi 20 batang per bungkus.

Selain tanpa pita cukai atau polos, rokok ilegal yang paling mudah dan banyak ditemukan di kios/ritel bahkan di toko grosir adalah rokok yang menggunakan cukai tidak sesuai peruntukannya seperti pita cukai 12 batang digunakan untuk isi 20 batang dan pita cukai jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) digunakan untuk rokok jenis SKM.

Ichlas menambahkan peredaran barang ilegal ini berdampak negatif bagi keuangan negara dan perekonomian secara umum. Kerugian itu muncul dari tidak adanya penerimaan cukai dan konsumsi masyarakat yang beralih dari produk legal (resmi) ke produk ilegal yang notabene harganya lebih murah.

Ia pun menilai, peredaran barang ilegal juga dapat mengganggu daya saing ekonomi. Oleh karena itu, penindakan barang ilegal menjadi vital dan target utama.

"Secara nasional, kerugiannya dari barang-barang ilegal ini mencapai puluhan miliar," ujarnya.

Ia menambahkan Kanwil Bea Cukai Sumbagbar sebagai Community Protector mengkhawatirkan mengenai kesehatan masyarakat yang mengonsumsi rokok ilegal.

"Rokok resmi memiliki persentase kandungan tar dalam rokok terukur dan diawasi. Kalau rokok ilegal, kan kita tidak tahu berapa persen komposisinya," terangnya.

Sementara itu, pihak Bea Cukai Sumatera Bagian Barat (Sumbagbar) belum dapat menyimpulkan mengenai keaslian pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai peruntukannya tersebut.

"Untuk mengetahui keaslian atau tidaknya pita cukai dari beberapa jenis rokok yang beredar di lapangan itu, harus melalui penelitian di laboratorium Perum Peruri. Tapi kalau peruntukannya, sudah jelas salah atau tidak tepat," kata Ichlas.

Rugikan Negara Puluhan Miliar Setiap Tahunnya

Kelahiran Kembali Shang Jiaren

Menperin Sebut ada 12 Sub Sektor Industri Terkontraksi******

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang mengungkapkan sebanyak 12 sub sektor industri terkontraksi per November 2022.

Hasil survei Indeks Kepercayaan Industri (IKI) menunjukkan dari 23 sub sektor industri hanya ada 11 yang kinerjanya baik alias ekspansif.

"Ini tidak untuk publik, saya punya data mana saja (kinerja sub sektor industri). 11 sub sektor ekspansif dan 12 yang relatif tertekan, kontraksi, saya punya data," ujarnya saat acara peluncuran IKI di Grand Hyatt, Jakarta, Rabu (30/11).

Agus mengatakan data itu akan dijadikan sebagai rujukan untuk mendalami apa yang tengah terjadi di industri. Ia pun meminta seluruh jajaran Kemenperin untuk mulai memberi perhatian pada sub sektor yang mengalami kontraksi.

Meski demikian, Agus membocorkan sub sektor yang mengalami pertumbuhan paling tinggi per November 2022 yakni subsektor alat transportasi dengan indeks IKI mencapai level 66.

"Alat transportasi satu yang saya kasih bocoran indeks IKI-nya itu 66. Termasuk tinggi," ujarnya.

Agus pun menyebut kontribusi kesebelas sub sektor industri yang ekspansif mencapai 71 persen pada PDB RI. Sedangkan, kontribusi dari sub sektor yang terkontraksi mencapai 29 persen.

Adapun secara keseluruhan IKI dari 23 sub sektor industri pada November 2022 mencapai level 50,89. Menurut Agus, capaian itu terbilang ekspansif. Pasalnya, angka di atas 50 mengindikasikan kinerja industri cukup baik.

Ia menjelaskan IKI juga digunakan untuk mendiagnosa permasalahan di industri serta untuk mencari jalan penyelesaiannya. Agus menyebut saat ini ada tiga variabel penilaian dalam IKI, yakni pesanan, ketersediaan produk, dan produksi.

Penilaian dalam IKI juga mencakup 23 sub sektor industri dan melibatkan 2.000 responden yang berasal dari pelaku industri.

Agus mengatakan data-data dari IKI ke depannya akan dijadikan sebagai salah satu indikator penting dalam membuat kebijakan di Kemenperin.

"Informasi yang akurat kami anggap bisa meminimalkan risiko ketidakakuratan pengambilan kebijakan kami," kata Agus.

IKI merupakan indikator derajat keyakinan atau tingkat optimisme industri manufaktur terhadap kondisi perekonomian. IKI juga adalah gambaran kondisi industri pengolahan dan prospek kondisi bisnis enam bulan ke depan di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Pembayaran super

Airlangga Minta Agus Gumiwang Cegah PHK di Industri Manufaktur******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Menteri Perindustrian Agus Gumiwang membuat kebijakan yang bisa melindungi industri manufakturdan mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Hal tersebut ia sampaikan saat memberi kata sambutan dalam acara peluncuran Indeks Kepercayaan Industri (IKI) di Grand Hyatt, Jakarta, Rabu (30/11).

Menurutnya, survei kegiatan usaha mengungkap ada yang ekspansif dan ada yang terkontraksi. Airlangga pun meminta Agus untuk mulai menaruh perhatian pada sektor-sektor yang terkontraksi.

Kewaspadaan pemerintah terkait penurunan kinerja industri manufaktur juga sempat disinggung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia menyebut bahwa indeks Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur RI sudah mengalami kontraksi dalam dua bulan terakhir.

"Perlu untuk lihat dan mulai waspada PMI manufaktur kita memang selama 14 bulan ini, kita selalu ada di level ekspansif. Namun, kita lihat pada bulan terakhir sudah mulai menunjukkan penurunan," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA, Kamis (24/11).

Berdasarkan catatan, PMI Indonesia pada Agustus 2022 mencapai 5,17, kemudian pada September PMI manufaktur naik mencapai 53,7. Namun, per Oktober 2022 PMI manufaktur turun menjadi 51,8.

Menurut dia, kontraksi ini perlu diwaspadai karena hal-hal yang menyangkut manufaktur menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Ini yang harus kita perlu waspadai karena menyangkut kegiatan manufaktur yang sangat penting," jelasnya.

Meski begitu, ia mencatat kapasitas produksi untuk manufaktur dan pertambangan meningkat dan mendekat level sebelum pandemi.

Tercatat kapasitas produksi untuk industri pengolahan mencapai 73,5 pada kuartal III tahun ini. Sedangkan, kapasitas produksi pertambangan dan penggalian mencapai 73,2.

"Sektor manufaktur sebetulnya terus meningkatkan kegiatan, hingga kapasitas produksi sama seperti sebelum pandemi," tutur dia.

Namun, melihat PMI manufaktur Indonesia, Sri Mulyani ragu, apakah level tersebut mampu bertahan dalam menghadapi gejolak perekonomian ke depan.

"Melihat level ini bisa dan harus bertahan di dalam menghadapi guncangan-guncangan global. Ini menjadi tantangan kita memasuki tahun 2023," ujar Sri Mulyani lagi.

Meskipun pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dalam level yang kuat, Sri Mulyani menyebut pasti akan ada pengaruh faktor global yang harus diwaspadai.

"Kami selalu menyampaikan optimis karena memang levelnya hari ini masih sangat kuat. Tapi waspada karena melihat direction atau arahnya perlu kita waspadai," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Aku mencintaimu pada tahun aku dilahirkan kembali

Mengintip Proyek******

PT Jakarta Propertindo (JakPro) merombak jajaran direksinya pada Senin (28/11). Iwan Takwin pun ditunjuk sebagai Direktur Utama JakPro pilihan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Iwan menggantikan posisi Widi Amanasto. Penunjukan tersebut dilakukan setelah pencopotan jajaran direktur JakPro di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Para pemegang saham juga menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat empat direktur perusahaan lainnya.

Sebagai pengganti, pemegang saham mengangkat empat direktur JakPro lainnya, yakni I Gede Adi Adnyana T, Adrian Rusmana, Solihin, dan Adi Santosa. Selain itu, Heru juga mengangkat Dwi Wahyu Daryoto sebagai Komisaris Perseroan.

Mengutip lamanresminya, Jakpro memiliki bisnis di sektor properti, infrastruktur, utilitas dan kegiatan lainnya.

Untuk sektor properti Jakpro banyak menyelesaikan proyek melalui anak usahanya, PT Pulomas Jaya.

Adapun proyek yang digarap mencakup Apartemen de`Paradiso & Hotel Aston, Mall Pluit Junction, Matoa Residence, Pulomas Park View, dan JIV (Jakarta International Velodrome).

Lalu, JIS (Jakarta International Stadium, Pantai KMB, Rukan Pergudangan DHI (Duta Harapan Indah), dan JIEPP (Jakarta International Equestrian Park Pulomas).

Hingga saat ini, Jakpro juga telah berinvestasi pada beberapa ruas jalan tol dan juga pembangunan serta pengelolaan Base Transceiver Station (BTS) di wilayah DKI Jakarta.

Adapun anak usaha Jakpro yang bergerak dalam bidang Infrastruktur dan ICT (Information Communication and Technology) adalah PT Jakarta Infrastruktur Propertindo, PT Jakarta Marga Jaya, dan PT Jakarta Akses Tol Priok.

Beberapa proyek infrastruktur dan ICT yang digarap oleh Jakpro mencakup Jalan Tol JORR W2 Utara atau Ruas (Kebon Jeruk - Ulujami), 6 (Ruas) Ruas Jalan Tol Dalam Kota, Menara BTS dan Microcell, Digital Signage, Formula E, dan LRTJ Velodrome - Kelapa Gading.

Terkait sektor utilitas, Jakpro mengembangkan bisnisnya ke beberapa usaha seperti pengelolaan air bersih, membangun Stasiun Pengisian Bahan bakar Gas (SPBG), dan Mobile Refueling Unit (MRU).

Selain itu, Jakpro memiliki anak usaha yang bergerak dalam jasa konsultan baik perencanaan, tata ruang dan arsitektur serta jasa konsultan lainnya. Adapun anak usaha Jakpro yang bergerak dalam bidang Utilitas adalah PT Jakarta Utilitas Propertindo (JUP).

JUP ditunjuk untuk menangani dan mengelola kebutuhan DKI Jakarta yang meliputi Oil & Gas Distribution, Asset & Property Management, Water Treatment Plant, Parking Management, Power Plant, dan Intermediate Treatment Facility (WtE).

Berikut daftar proyek utilitas Jakpro:

1. Oil & Gas Distribution

Saat ini, PT Jakarta Utilitas Propertindo memiliki 9 stasiun gas beroperasi, yaitu SPBG Rawa Buaya, SPBG Mampang, SPBG Kampung Rambutan, SPBG Kramat Jati, SPBG Perintis Kemerdekaan, SPBG Ancol, dan SPBG Pluit (MRU). Lalu, ada juga SPBU Kamal Muara dan SPBE Teluk Gong.

2. Asset & Property Management

Mengelola aset dan properti milik PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Jakpro) berupa lahan dan bangunan yang dikelola sesuai dengan peruntukannya, diantaranya penyewaan lahan dan bangunan, serta perawatan Ruang Terbuka Hijau.

3. Water Treatment Plant (WTP)

Membangun, mengembangkan dan mengoperasikan WTP atau Instalasi Pengolahan Air baku menjadi air bersih sebagai upaya memenuhi kecukupan kebutuhan air bersih bagi masyarakat DKI Jakarta. Rinciannya, WTP Pluit dan WTP Hutan Kota.

4. Parking Management

Mengelola parkir di sejumlah lokasi beberapa di antaranya Sentra Bisnis Pluit Sakti, Apartemen Laguna, dan Velodrome.

Tidak disebutkan berapa nilai proyek yang dikelola oleh Jakpro itu. CNNIndonesia.com tidak bisa mengakses laporan keuangan atau financial statements perusahaan. Dalam website resminya, laman financial statementstampak kosong dan gambar tidak bisa dibuka. 

CNNIndonesia.compun telah berusaha menghubungi Iwan Takwin selaku direktur utama yang baru untuk menanyakan lebih lanjut soal nilai proyek. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

[Gambas:Video CNN]

Gadis biasa yang mencari keabadian

5 Provinsi dengan UMP Terendah di 2023******

Pemerintah provinsi di berbagai daerah telah menetapkan upah minimumprovinsi (UMP) 2023 dengan kenaikan maksimal 10 persen dari besaran saat ini.

Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan UMP 2023.

Dalam beleid tersebut, upah minimum 2023 dihitung berdasarkan upah 2022 ditambah penyesuaian upah minimum dikalikan UMP saat ini. Dalam perhitungan ini, jika ada wilayah yang besaran kenaikan UMP di atas 10 persen, maka dibatasi menjadi maksimal 10 persen.

Pantauan CNNIndonesia.com, dari seluruh provinsi yang telah mengumumkan besaran UMP 2023, ada lima wilayah yang memiliki nilai UMP terendah, yaitu;

1. Jawa Tengah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan UMP 2023 sebesar Rp1,95 juta. UMP tersebut mengalami kenaikan 8,01 persen dibandingkan tahun ini yang sebesar Rp1,81 juta.

Ketentuan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/50 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

"Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebesar Rp.1.958.169,69," bunyi ketentuan tersebut.

2. D.I Yogyakarta

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga telah menetapkan UMP 2023 sebesar Rp1,981 juta. UMP tersebut naik 7,65 persen dibandingkan tahun ini yang sebesar Rp1,84 juta.

Pengumuman UMP 2023 ini disampaikan oleh Plh Asisten Sekda Bidang Administrasi dan Umum Beny Suharsono, di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Senin (28/11).

3. Jawa Barat

Ridwan Kamil resmi menaikkan upah minimum provinsi (UMP) Jawa Barat 2023 menjadi Rp1,986 juta. Nilai tersebut naik 7,88 persen dari sebelumnya sebesar Rp1,84 juta.

Kenaikan UMP 2023 tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur yang ditandatangani Ridwan Kamil pada 25 November 2022. Rincinya dalam Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.752-Kesra/2022 Tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

4. Jawa Timur

Pemprov Jawa Timur menetapkan UMP 2023 sebesar Rp2,04 juta. Jumlah ini naik Rp148.677 atau 7,8 persen dari UMP 2022 sebesar Rp1,89 juta.

Kenaikan UMP 2023 tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/860/KPTS/013/2022 yang ditandatangani Khofifah Indar Parawansa pada 21 November.

5. Nusa Tenggara Barat

Pemprov NTB menetapkan UMP 2023 sebesar 2,37 juta. Besaran tersebut naik sebesar 7,44 persen dari UMP 2022 sebesar Rp2,2 juta.

[Gambas:Video CNN]