rtp admin bagus

Berhenti, biarkan aku pelan-pelan

Kadin Dukung Program Intensif Kendaraan Listrik dari Pemerintah******

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Arsjad Rasjid mengatakan, adopsi kedaraan listrik di Indonesia masih tertinggal dengan negara ASEAN seperti Thailand dan Malaysia.

Menurut riset McKinsey pada 2021, Thailand berhasil memperoleh persentase adopsi kendaraan listrik sebesar 0,7 persen dan Malaysia sebesar 0,3 persen. Sedangkan Indonesia baru mampu melakukan adopsi kendaraan listrik sebesar 0,1 persen.

Arsjad mengatakan, keterlambatan di Indonesia karena masih mahalnya kendaraan listrik. Sedangkan Thailand dan Malaysia memberikan intensif yang mampu mendorong masyarakat mengadopsi.

Kemudian, Arsjad yang juga Ketua ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) berharap realisasi pemberian insentif untuk mobil dan bus listrik dapat segera terlaksana, setelah sebelumnya insentif motor listrik telah diberlakukan.

Menurut dia, insentif ini akan mempercepat elektrifikasi dan pencapaian target transisi energi. Arsjad Rasjid juga menyambut baik kebijakan insentif bagi konsumen dan pelaku industri untuk motor listrik.

"Program insentif ini merupakan bukti komitmen dari Pemerintah Indonesia yang tidak lama lagi akan mengadopsi penuh penggunaan kendaraan listrik sekaligus menjadi raksasa industri kendaraan listrik," kata Arsjad.

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Program Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan, Pemerintah Indonesia menargetkan terjadinya adopsi kendaraan listrik hingga 2 juta unit pada tahun 2025.

Melalui Perpres ini juga, akan diupayakan sebuah insentif bagi seluruh lapisan masyarakat untuk bisa membeli kendaraan listrik berupa mobil atau motor.

Bagi konsumen, pemerintah memberikan bantuan berupa potongan harga sebesar Rp7 juta untuk pembelian motor listrik baru, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan motor listrik konversi melalui Kementerian Perindustrian.

Bantuan ini akan berlaku selama dua tahun, yaitu tahun 2023 hingga 2024, dan hanya untuk 1 juta motor listrik baru dan konversi.

Bagi para pelaku industri kendaraan listrik, terdapat insentif fiskal yang diberikan yaitu, tax holiday hingga 20 tahun, super deduction hingga 300 persen untuk pengembangan dan penelitian, pembebasan PPN untuk barang tambang termasuk bijih nikel sebagai bahan baku pembuatan baterai, pembebasan PPN atas impor dan perolehan barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik untuk industri kendaraan bermotor, dan PPNBM untuk mobil listrik dalam negeri serta program Kementerian Perindustrian sebesar 0 persen dibandingkan kendaraan PPNBM non listrik 15 persen.

Selain itu, biaya masuk impor mobil atau Incompletely Knock Down (IKD) dan bea masuk Completely Knock Down (CKD) juga akan ditiadakan melalui kerjasama FPI dan CEPA termasuk Korea dan China.

Terakhir, pajak daerah berupa pengurangan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN) kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar 90 persen.

Secara akumulatif, insentif-insentif tersebut akan mencapai 32 persen harga jual untuk mobil listrik dan 18 persen untuk harga jual motor listrik selama perkiraan masa hak pakainya.

Istriku yang terlahir kembali

5 Fakta Utang Minyak Goreng Rp344 Miliar Pemerintah ke Pengusaha******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengancam akan berhenti menjual minyak gorenglantaran pemerintah tak kunjung membayar utangsebesar Rp344 miliar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan utang tersebut berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu yang belum dibayar hingga saat ini.

"Kami bukan mau mengancam, tapi ini cara kami agar didengar. Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara buka puasa bersama, Kamis (13/4).

1. Asal Utang dari Selisih Harga Migor

Roy menjelaskan program minyak satu harga diluncurkan pemerintah pada awal Januari 2022. Program itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Dalam aturan itu, pengusaha harus menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Padahal, saat itu harga minyak tembus Rp17 ribu - Rp19 ribu per liter.

Pelaku usaha menutup selisih HET dan harga keekonomian dari Dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Namun, dana itu tak kunjung diberikan.

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas Roy.

2. Utang Belum Dibayar Karena Aturan Dicabut

Roy mengatakan saat utang tersebut belum dibayar, Permendag Nomor 3 Tahun 2022 justru digantikan dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022.

Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal pembayaran selisih harga yang harusnya ditanggung pemerintah. Sehingga, sampai saat ini pengusaha belum menerima pembayaran utang tersebut.

"Permendag 6 muncul jadinya Permendag 3 jadi tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi nggak dibayar. Kita sudah setorkan semua data pada 31 Januari sudah kita penuhi semuanya, tapi belum juga dibayar," terangnya.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan ada beberapa pendapat yang muncul bahwa jika Permendag itu sudah dihapus maka utang terhadap pengusaha ritel tidak perlu dibayarkan.

Maka dari itu, pemerintah bersikap hati-hati terkait utang itu.

3. Kemendag Tunggu Pendapat Hukum Kejagung

Isy mengatakan Kemendag tengah meminta pendapat hukum dari Kejagung terkait utang pemerintah ke pengusaha ritel. Pasalnya, Permendag No 3 tahun 2022 telah dicabut.

Menurutnya, ada beberapa pendapat yang mengatakan jika Permendag itu sudah dihapus maka utang terhadap pengusaha ritel tidak perlu dibayarkan. Maka dari itu, Kemendag meminta pendapat hukum dari Kejagung terkait hal tersebut.

"Ada silang pendapat itu sehingga diputuskanlah nanti minta pendapat hukum dari Kejagung," kata Isyi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Pengusaha Kirim Surat ke Jokowi

Tuan Gila Perkotaan yang Tak Terkalahkan

Perih Pedagang Tanah Abang Jelang Lebaran Meski Covid Sudah Hengkang******

Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, selalu menjadi magnet bagi masyarakat yang ingin membeli pakaian baru menjelang Lebaran.

Pasar yang berada di pusat Ibu Kota ini memang termasyhur sebagai pusat penjualan produk tekstil. Tak heran, pembeli dari negeri jiran pun kerap berbelanja ke tempat tersebut.

Keriuhan Pasar Tanah Abang sempat padam kala pandemi covid-19 menghantam pada 2020 hingga 2021 lalu. Memasuki 2022, kegiatan ekonomi di pasar ini mulai berdenyut lagi.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, Senin (17/4) siang, Pasar Tanah Abang Blok A cukup ramai. Hanya saja, keramaian tampak berada di kios-kios yang berada di dekat pintu masuk saja.

Di area ini, para pedagang memanggil-manggil setiap mereka yang lewat. "Dilihat-lihat dulu, boleh,", "Cari apa bu?", "Boleh mampir ada diskon,". Seruan-seruan ini terlontar dari mulut pedagang satu dan pedagang lainnya.

Tak ada desak-desakan yang membuat susah untuk berjalan.

Kios yang menjual pakaian muslim pria dan wanita serta peralatan ibadah menjadi yang paling digandrungi pembeli.

Ketika beralih ke area belakang, suasana sepi. Tak sedikit sejumlah pedagang yang menganggur. Mereka hanya menonton video atau melakukan video call untuk mengisi waktu kosong.

Toriq (23), salah seorang penjual pakaian koko mengeluhkan pengunjung tahun ini tak seramai tahun lalu.

"Kalau menurut saya, kalau sebelum covid ramainya 90 persen, pas corona 75, ini kayaknya 60 persen saja," ucapnya.

Tak ayal, Toriq mengaku omzetnya turun hingga separuh dibandingkan saat pandemi masih melanda. Ia menyebut pada 2021-2022 lalu, menjelang Lebaran pendapatannya bisa mencapai Rp20 juta per hari. Namun, tahun ini, untuk mendapatkan Rp10 juta saja ia harus berusaha keras.

Ia menduga sepinya pembeli tahun ini tak lepas dari daya beli yang menurun. Menurutnya, saat pandemi kegiatan persekolahan pun dilaksanakan secara online, sehingga pengeluaran masyarakat berkurang.

Sementara, saat ini sekolah sudah normal. Mau tidak mau pengeluaran untuk belanja pun berkurang. Apalagi, kata dia, banyak masyarakat yang menganggur.

"Menurut saya bentrok sama sekolah, kan kalau pas corona kemarin sekolah gak ada, biaya juga gak terlalu banyak jadi yang belanja juga tinggi," jelasnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Omzet Pedagang Turun

Raja Keberuntungan

Bahlil Sebut Investor Asing Mulai Tanya Siapa Pengganti Jokowi******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pengusaha atau investor diEropa mulai bertanya soal siapa sosok pengganti Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2024.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul berkaitan dengan nasib kepastian usaha di Indonesia.

"Mereka percaya sama Indonesia, tetapi hampir semua pengusaha di Eropa bertanya siapathe next presidenuntuk Indonesia? Apa komitmennya sama dengan Bapak Presiden Jokowi atau tidak?" ujar Bahlil dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (17/4).

"Yang jelas kami harus mampu kerja sama dan yakinkan investor bahwa Indonesia akan baik-baik saja, siapapun pemimpinnya," ujar Bahlil.

"Itu tantangan kita," imbuhnya.

Bahlil mengaku tak bisa menjanjikan banyak hal kepada para investor soal kondisi Indonesia usai masa jabatan Jokowi selesai.

"Saya tidak bisa terlalu berikan harapan palsu ke investor. Cuma satu hal yang bisa saya sampaikan, sampai sekarang pak Presiden Jokowi sangat konsisten dan continue dalam rangka jaga investor dari semua negara," katanya.

"Terutama bagian hilirisasi dan khususnya di sektor EV battery," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuanku sangat galak

Sumut Ekspor Tepung Larva Kali Pertama, Beratnya Hingga 17,8 Ton******

Balai Besar Karantina Pertanian Belawan memfasilitasi ekspor tepung larva sebanyak 17,8 ton ke Amerika Serikat. Larva lalat yang diolah menjadi tepung ini merupakan komoditas sub sektor peternakan asal Sumatera Utara (Sumut) yang baru pertama kalinya diekspor.

"Larva lalat ini diolah menjadi tepung ini digunakan sebagai food additifuntuk pakan hewan, seperti anjing, kucing, ikan, udang, ayam, burung dan unggas lainnya," kata Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Belawan, Lenny Hartati Harahap, Sabtu (15/4).

Menurut Lenny 17,8 ton tepung larva senilai Rp692,6 miliar ini milik PT. BI yang juga merupakan eksportir baru, sehingga menambah daftar pelaku usaha agribisnis baru di Sumut.

Dia menyebutkan tepung larva ini telah dikemas dalam karung goni ukuran 25kg/karung sesuai dengan permintaan negara tujuan. Tentunya sebelum diekspor, tepung larva ini harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

"Hal ini merupakan salah satu langkah keseriusan Karantina Pertanian Belawan dalam memfasilitasi komoditas ekspor maupun impor dan antar area," kata Lenny.

Secara terpisah, Kepala Baratan Bambang menyampaikan bahwa setiap komoditas yang dikirim dari pelabuhan dan udara, wajib diperiksa oleh Balai Besar Karantina Pertanian Belawan.

"Mulai dari hasil pertanian ataupun hewani. Pemeriksaan di laboratorium atau kasat mata," ujar Bambang. "

Agar dapat diterima dengan baik oleh negara pengimpor. Tepung larva yang diekspor ke Amerika ini, cukup unik karena memiliki banyak manfaat untuk pakan ternak."

Sentuhan emas naga

Kemendag Diminta Batasi Peredaran Produk Unggas dari Industri Besar******

Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) meminta Kementerian Perdaganganmengintervensi perusahaan-perusahaan integrator sektor perunggasan.

Hal ini karena perusahaan tersebut telah mengganggu ekosistem industri perunggasan Indonesia.

Ketua KPUN Alvino Antonio menyebutkan perusahaan yang dimaksud seperti Charoen Pokphand, Japfa Comfeed, Malindo, Cheil Jedang, dan New Hope. Menurutnya, mereka memiliki posisi dominan dalam industri peternakan ayam di Indonesia dan mempengaruhi harga, stock, dan supply ayam di pasar.

Pembatasan peredaran ayam hidup (live bird) ke pasar-pasar rakyat harus dilakukan mengingat pelaku usaha terintegrasi memiliki posisi dominan dalam industri peternakan ayam di Indonesia.

"Kemendag harus memastikan bahwa pelaku usaha integrasi hanya menjual ayam dalam bentuk karkas ke pasar modern, hotel-hotel, restoran dan catering (HORECA) dan juga pasar-pasar dalam segmen khusus seperti private company," katanya.

Sehingga, imbuhnya, harga ayam yang dijual bisa jauh berbeda dan lebih murah dibandingkan dengan pelaku usaha non-integrasi, dan peternak mandiri yang harus melewati rantai distribusi yang bermuara hanya pada pasar tradisional dan perorangan.

"Pasar rakyat harus jadi wilayah distribusi dari peternak mandiri," katanya.

[Gambas:Video CNN]