kode alam kucing berantem

Legenda Pembunuh Setan

Arsjad Rasjid Dorong Penguatan Dunia Usaha dan Ekonomi RI******

Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Arsjad Rasjid membeberkan sejumlah strategi untuk memperkuat perekonomian Indonesia dalam menghadapi ancaman gejolak perekonomian global.

Arsjad berupaya memaksimalkan perannya dalam mendorong para pengusaha baik UMKM maupun pengusaha besar untuk bersama-sama memperkuat perekonomian Indonesia. Misalnya mendorong UMKM di Indonesia naik kelas melalui digitalisasi maupun kemitraan melekat yang diinisiasi oleh KADIN Indonesia.

Karena itu, Arsjad mendorong UMKM untuk melakukan adopsi digitalisasi dan teknologi 4.0 yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Arsjad menyebut, sebanyak 80 persen bisnis yang bertransformasi secara digital cenderung mampu bertahan menghadapi tantangan.

"Melalui wikiwirausaha.id, UMKM dapat berdiskusi satu sama lain dari masalah perizinan usaha hingga literasi keuangan. Pelaku UMKM juga bisa mendapatkan informasi mengenai pelatihan melalui platform ini," tambah Arsjad.

Kemudian KADIN Tech Hub, hadir sebagai sebuah platform digital yang mempertemukan perusahaan yang memiliki masalah dengan ekosistem sehingga dapat memberikan pengembangan solusi digital yang terintegrasi dengan semangat ekonomi kolaborasi.

Untuk lebih memperkuat UMKM Indonesia, KADIN Indonesia juga menginisiasi kemitraan inclusive closed-loop ecosystem, yaitu skema pendampingan melekat dari perusahaan besar ke UMKM maupun petani dalam rangka transfer pengetahuan dan teknologi, memperluas akses pembiayaan, memberi bantuan distribusi hasil pertanian, dan membuka akses pasar baik nasional maupun ekspor.

Inisiatif ini juga sudah dijadikan gerakan nasional economic empowerment oleh Presiden Joko Widodo.

"Kadin Indonesia sudah berhasil menerapkan kemitraan inclusive closed-loop ini di berbagai daerah. Misalnya pada pertanian hortikultura di Garut, kemitraan ini telah sukses meningkatkan produktivitas panen hingga 12-15 persen di tahun 2021. Bayangkan betapa besar manfaatnya apabila hal ini bisa diterapkan di seluruh sektor pertanian Indonesia," ujar Arsjad.

3 Aspek Utama Maksimalkan Industri dan Pasar Domestik Menurut Arsjad

Lebih lanjut Arsjad melihat pentingnya memaksimalkan industri dan pasar domestik agar ekonomi Indonesia dapat tumbuh kuat di tengah gejolak ekonomi global. Menurutnya, ada 3 aspek utama yang dapat dilakukan, yaitu mendorong Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), akselerasi transisi Energi Baru dan Terbarukan (EBT), dan penerapan ESG.

Dalam rangka membantu pemerintah untuk menekan jumlah impor sampai 5 persen hingga 2023, KADIN Indonesia selalu mendorong TKDN dalam industri dan manufaktur Indonesia. Menurutnya, dengan mendorong TKDN, dapat membuat industri Indonesia menjadi lebih mandiri dan lepas dari ketergantungan impor.

"Selain itu, industri kita juga bisa terhindar dari dampak fluktuasi nilai tukar, sehingga biaya produksi masih bisa dikontrol. Hal ini dikarenakan produk jadi yang dihasilkan industri dan manufaktur Indonesia berasal dari bahan baku domestik," ucap Arsjad.

Arsjad juga akan menghimbau pelaku usaha untuk mulai memperhatikan aspek keberlanjutan dengan menerapkan prinsip-prinsip environmental, governance, dan sosial (ESG). Sebab banyak manfaat didapatkan oleh pelaku usaha yang sudah mengadopsi inisiatif ESG.

"Dengan menerapkan ESG, perusahaan berpotensi meningkatkan pendapatan hingga 15-30 persen. Perusahaan juga akan mendapatkan citra yang positif di benak masyarakat karena telah turut menjaga dan melestarikan lingkungan demi masa depan Indonesia yang berkelanjutan," ujar Arsjad yang juga Presiden Direktur Indika Energy tersebut.

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi EBT hingga 3700 gigawatt, yang terdiri dari energi hidro, geotermal, energi angin, dan lainnya. Jika dimanfaatkan dengan baik, tentunya akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi hijau dan transisi energi di Indonesia.

Karena itu, kata dia, para pelaku usaha di Indonesia harus memanfaatkan peluang ini dengan mulai beralih menjadi usaha pendukung sektor-sektor hijau dan berkelanjutan.

"KADIN mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis solar panel dan penyedia energi berkelanjutan lainnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar dan bisa terus menjanjikan di masa yang akan datang," tutur Arsjad.

Tianmang Tertinggi

Sandiaga: Razia Hotel di Bandung Buntut KUHP Baru Hoaks******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno memastikan kabar razia hotel di Bandung buntut implementasi KUHP yang baru disahkan adalah hoaks.

"Kemarin sempat beredar yang disampaikan Dinas Pariwisata Kota Bandung terhadap pengecekan kamar hotel itu tidak betul dan itu hoaks," kata Sandiaga di UGM, Sabtu (17/12).

Lihat Juga : Fakta-fakta RI Impor Beras Ratusan Ribu Ton

Pemerintah juga akan memfasilitasi perizinan acara, seperti konser musik, acara budaya, dan berbagai kegiatan lain pada momen libur Nataru sesuai regulasi PPKM.

"Kita bangsa berbudaya, menjaga tamu itu sebagai layaknya tamu istimewa. Wisatawan kita berlakukan dengan karpet merah," ujarnya.

Lihat Juga : Bank Indonesia Bisa Edarkan Uang Rupiah Tertentu di Acara Khusus

Lebih lanjut, Sandiaga mengklaim tidak ada pembatalan kunjungan wisatawan mancanegara usai disahkannya KUHP terhitung pada hari ini.

Ia menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara bisa mencapai 5,2 juta orang hingga akhir tahun nanti. Sementara pergerakan wisatawan domestik diharapkan sampai 800 juta.

"Alhamdulillah belum ada dampak negatif, kita berdoa atas penerapan UU KUHP," katanya.

KUHP yang baru disahkan oleh DPR pada pekan lalu menuai protes dari sejumlah kalangan. Pasal-pasal yang tertulis dalam KUHP tersebut dianggap masih bermasalah.

Salah satunya terkait pasal perzinaan dan kohabitasi. Para pihak yang melanggar pasal tersebut terancam sanksi pidana serta denda.

Lihat Juga : Cara Naik Kereta Bandara Soekarno-Hatta dan Harga Tiket Lengkap

Wakil Menteri Hukum dan Ham (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyebut pasal perzinaan dan kohabitasi dalam KUHP baru bersifat delik aduan. Dengan demikian, tidak sembarang pihak bisa melakukan intervensi seperti sifat delik biasa.

"Kalau KUHP ini menyatakan itu sebagai delik aduan yang absolut, maka tidak boleh ada perda yang bertentangan dengan KUHP yang levelnya UU," kata Eddy dalam diskusi yang diinisiasi Fraksi PPP di Gedung DPR, Senayan, Rabu (14/12).

Tunggu sampai saya mendapatkan kembali gunung dan sungai lama saya

5 Negara Pemberi Subsidi Kendaraan Listrik, China hingga Jerman******

Pemerintah berencana memberikansubsidi untuk setiap pembeliankendaraan listrik. Hal ini dilakukan demi mendorong percepatan penggunaan motor danmobil listrik di Tanah Air.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang memaparkan pemerintah akan menyubsidi Rp80 juta untuk setiap pembelian mobil listrik dan Rp8 juta untuk pembelian motor listrik.

Tak hanya pembelian motor listrik baru, pemerintah juga akan memberikan subsidi sebesar Rp5 juta bagi masyarakat yang mengkonversi motornya dari berbahan bakar bensin menjadi motor listrik.

"Seperti Eropa, kenapa mereka lebih maju dalam penggunaan mobil listrik? Ya karena pemerintah beri insentif, China juga dan Thailand juga memberikan insentif," katanya dalam video di kanal Youtube Sekretariat Presiden seperti dikutip pada Kamis (15/12).

Pemberian subsidi untuk pembelian kendaraan listrik ini memang sudah diberlakukan di beberapa negara.

Berikut beberapa negara yang memberikan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik:

1. Thailand

Thailand memberikan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik hingga 2025. Khusus untuk mobil listrik, pemerintah memberikan subsidi untuk pembelian mobil penumpang dengan kapasitas di bawah 10 kursi dengan harga eceran maksimum 2 juta baht atau sekitar Rp893,47 juta.

Dilansir dari Bangkok Post, kendaraan dengan kapasitas baterai 10 kWh hingga 30 kWh akan mendapat subsidi sebesar 70 ribu baht atau sekitar Rp31,27 juta per unit.

Sementara, kendaraan dengan kapasitas baterai 30 kWh atau lebih menerima subsidi sebesar 150 ribu baht atau sekitar Rp67 juta per unit.

Sedangkan, untuk motor listrik dengan harga eceran maksimal 150 ribu baht mendapat subsidi sebesar 18 ribu bath atau sekitar Rp8 juta per unit.

2. China

Pemerintah China saat ini memberikan sejumlah kecil subsidi kepada pembeli kendaraan listrik dan hibridaplug-inyang memenuhi syarat masing-masing US.836 atau sekitar Rp28,67 juta dan US9 atau Rp10,76 juta per unit.

Meski demikian, subsidi ini akan berakhir pada akhir 2022.

Oleh karena itu, beberapa produsen kendaraan listrik termasuk Nio, Xpeng Motors, SAIC mitra Volkswagen China, unit EV premium Geely Zeekr, dan Aito, baru-baru ini berjanji untuk menanggung kenaikan harga jika pelanggan melakukan pemesanan sebelum akhir 2022.

3. India

Pemerintah memberikan subsidi untuk setiap pembelian motor listrik hingga 2 lakh atau sekitar Rp37,7 juta per unit.

Untuk subsidi ini pemerintah menyediakan total dana sebesar 100 crore atau sekitar Rp188,5 triliun.

Sementara untuk mobil listrik India memberikan subsidi sebesar 1 lakh atau sekitar Rp18,85 juta.

Untuk subsidi ini, pemerintah menyediakan dana hingga 250 crore atau sekitar Rp471,36 rupiah.

4. Jerman

Jerman memberikan subsidi sebesar 6.000 euro atau sekitar Rp99,46 juta untuk setiap pembelian mobil listrik dengan harga di bawah 40 ribu euro atau sekitar Rp663,25 juta.

Sementara, untuk mobil listrik dengan harga antara 40 ribu hingga 65 ribu euro atau sekitar Rp1,07 triliun, subsidi yang diberikan sebesar 5.000 euro atau Rp82,89 juta.

Meski demikian, besaran subsidi ini akan dikurangi mulai tahun depan. Hal ini seiring dengan semakin ramainya penggunaan mobil listrik.

5. Korea Selatan

Pemerintah Korea Selatan memberikan subsidi sebesar 9 juta won sekitar Rp117,46 juta untuk pembelian mobil penumpang listrik dengan harga di bawah 85 juta won atau sekitar Rp952,62 juta.

Korea Selatan juga memberikan subsidi sebesar 9 juta won hingga 27 juta won atau sekitar Rp321,57 juta untuk pembelian truk listrik.

Pemerintah menyebut akan memberikan subsidi itu untuk 14.200 pembelian kendaraan listrik. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung penggunaan 27 ribu kendaraan listrik sepanjang 2022.

[Gambas:Video CNN]

kartu hitam

Harga Kripto Berjatuhan di Akhir Pekan, Ethereum Paling Merana******

Harga 10 kripto teratas berjatuhan pada dalam 24 jam terakhir ini dipimpin oleh ethereum.

Mengutip coinmarketcap, Jumat (16/12), harga ethereum melemah 1,56 persen ke level US.270,12 per keping. Dengan pelemahan ini, ethereum sudah melemah 0,96 persen sepekan ini. 

Di belakang ethereum ada bitcoin yang melemah 1,48 persen ke level US.408,07 per keping. Dalam sepekan, kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar itu sudah melemah 1,02 persen.

Pelemahan ethereum, bitcoin dan BNB itu diikuti oleh XRP, dogecoin, cardano dan polygon.

Untuk XRP melemah 0,51 persen selama 24 jam terakhir. Dengan pelemahan ini, XRP sudah melemah 4,24 persen selama sepekan terakhir. 

Dogecoin melemah 0,93 persen selama 24 jam terakhir dan 11,98 persen selama sepakan terakhir. Sementara itu cardano dan polygon masing-masingnya melemah 1,04 persen dan 0,71 persen dalam 24 jam terakhir.

Kripto masih dilarang sebagai alat bayar di Indonesia. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga tak masalah selama digunakan sebagai investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Uang kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Selain itu, aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]

Percaya pada Kerajaan Allah

Konsumen Meikarta Riwayatmu Kini, Maju Kena Mundur Kena******

Malang betul nasib konsumen Apartemen Meikarta. Hunian vertikal yang digadang-gadang jadi hunian masa depan itu boleh dibilang tinggal angan-angan saja karena belum ada satu pun unit propertiyang diserah-terimakan kepada calon penghuni.

Padahal, sesuai janjinya di awal pemasaran dulu, serah terima unit apartemen bakal dilakukan pertengahan 2019-2020 lalu. Namun, tahun-tahun terlewati, penyelesaian proyek malah molor.

PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek belum juga melaksanakan serah terima unit seperti Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit (P3U) kepada konsumen.

"Kalau surat peringatan itu kan berarti ada yang mengancam, memperingati, 'eh kamu bayar dong unitnya, bayar angsuran kamu', bagaimana konsumen mau bayar kalo unitnya nggak ada? Stressdong," terang Kuasa hukum Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Rudy Siahaan di depan Gedung Bank Nobu, Plaza Semanggi, Jakarta Selatan, Senin (19/12).

Bak buah simalakama, nasib konsumen Apartemen Meikarta malah makin sulit. Sederhananya, maju kena, mundur pun kena. Artinya, jika konsumen berhenti membayar, mereka mendapatkan ancaman dari bank mengenai kolektibilitas kredit.

Di sisi lain, jika konsumen terus membayar, maka konsumen bertaruh nasib uang yang mereka keluarkan bisa saja raib, mengingat tidak ada kejelasan mengenai penyelesaian proyek yang dibangun.

Praktisi Hukum Perumahan Joni Tanamas mengakui posisi konsumen Apartemen Meikarta memang sulit. Bahkan, cenderung serba salah. Sebab konsumen tak hanya berurusan dengan pengembang, tetapi juga dengan perbankan.

"Ini memang kompleks. Relasi konsumen ke developer(pengembang) dan konsumen ke bank pemberi KPA. KPA dengan bank tentu cicilannya harus jalan terus," kata Joni.

Memang, menurut Joni, konsumen bisa saja mengajukan setop bayar cicilan ke perbankan. Namun, proses yang harus dilewati cukup panjang.

Pertama-tama, konsumen harus mengajukan penundaan pembayaran dengan menyerahkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN). Dalam hal ini, PN harus memenangkan gugatan pembeli. Sebaliknya, jika gugatan itu kalah, maka perbankan berhak tetap menagih cicilan bulanan.

"Kalau soal cicilan bank, ya bisa digugat pembatalan perjanjian kredit karena objek apartemennya bermasalah. Caranya, ya gugat ke Pengadilan Negeri. Minta setop (pembayaran) bunga atau moratorium," jelasnya.

Langkah ini dinilai paling memungkinkan untuk dilakukan. Jika ingin pengembalian uang atau refund dari perbankan tidak akan bisa karena sudah diserahkan kepada developersejak akad kredit dilakukan.

Konsumen juga tidak memiliki pilihan untuk menjual unit, karena apartemen belum rampung dan juga belum serah terima. Apartemen masih atas nama pengembang dan belum sah menjadi milik pembeli.

Kalaupun mau memaksakan untuk tidak membayar cicilan kredit, maka konsumen yang akan rugi. Sebab, uang yang selama ini sudah masuk bisa hangus, sehingga solusi penundaan pembayaran dengan gugatan ke PN memang paling aman saat ini.

"Jika mau kuat-kuatan, ya nggak usah bayar KPA. Tapi sudah ada cicilan masuk yang relatif besar dan ada yang segera lunas bahkan sudah lunas," imbuhnya.

Pelajaran ‘Teliti Sebelum Membeli’

Lancer dari Arad

Pembeli Mobil Listrik Akan Disubsidi Rp80 Juta******

Menteri Perindustrian PerindustrianAgus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemerintah akan mengobral subsidibesar-besaran kepada pembelikendaraan listrikdi Indonesia.

Untuk pembeli mobil listrik yang memiliki pabrik di Indonesia, besaran subsidi yang akan diberikan Rp80 juta. Sementara itu untuk pembelian mobil berbasis hybrid akan diberikan subsidi sebesar Rp40 juta.

Untuk pembeli motor listrik baru, besaran subsidi yang akan digelontorkan Rp8 juta. Sementara itu untuk motor konversi, besaran subsidi yang akan digelontorkan mencapai Rp5 juta. 

"Ini kami melihat sangat penting karena Indonesia belajar dari berbagai negara yang relatif lebih maju dalam penggunaan kendaraan listrik, seperti Eropa kenapa mereka lebih maju dalam penggunaan mobil listrik, ya karena pemerintah beri insentif, China juga dan Thailand juga memberikan insentif," katanya seperti dikutip dari akun Youtube Setpres, Kamis (15/12).

Pemerintah katanya berharap pemberian subsidi tersebut nantinya bisa mempercepat penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Agus mengatakan ada beberapa manfaat yang bisa didapat bila penggunaan kendaraan listrik bisa digenjot di RI.

Pertama, cadangan nikel besar yang dimiliki RI bisa dimanfaatkan dengan baik. 

"Kedua, dengan banyaknya mobil listrik secara fiskal kita akan terbantu karena subsidi untuk BBM akan berkurang," katanya.

Ketiga, pemberian subsidi akan menarik investor untuk merealisasikan janji mereka menanamkan investasinya di Indonesia.

"Dengan insentif ini kita akan memaksa dalam tanda kutip produsen kendaraan listrik dunia agar cepat realisasi investasi di Indonesia," katanya.

Manfaat keempat, membantu Indonesia memenuhi pencapaian komitmen emisi rendah karbon. 

[Gambas:Video CNN]

Wacana pemberian subsidi kendaraan listrik itu sebelumnya memantik reaksi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Mereka menilai rencana pemerintah menggelontorkan subsidi kendaraan listrik,  salah sasaran. Bahkan, tak menyelesaikan masalah transportasi di Indonesia.

"Kalau rujukannya Inpres 7 Tahun 2022, sangat jelas, bahwa yang disasar peraturan tersebut ialah Kendaraan Dinas Operasional dan atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," ungkap Ketua MTI Tory Darmantoro, mengutip Antara, Rabu (14/12).

MTI, lanjut dia, justru menekankan perlunya peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum, sehingga penataan angkutan umum di seluruh kota di Indonesia perlu diperkuat, serta terus disempurnakan.