petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

paito oregon 8

dapat uang tanpa kerja 761Jutaan kata 343459Orang-orang telah membaca serialisasi

《paito oregon 8》

Presiden Jokowi pastikan harga BBM tidak naik******

Presiden Jokowi pastikan harga BBM tidak naik
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers menjelang kunjungan kenegaraan ke Australia, Senin (4/3/2024). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga/am.
BBM nanti biar Pak Menko yang menyampaikan, atau dari Pertamina yang menyampaikan.
Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak akan naik dalam waktu dekat.

Presiden mengemukakan hal itu usai melakukan rapat terbatas membahas soal BBM di kompleks Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta, Senin, menjelang keberangkatannya ke Australia untuk menghadiri KTT Khusus ASEAN-Australia.

"Tidak akan naik," kata Presiden Widodo saat ditanya apakah harga BBM akan naik.

Presiden mengatakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto atau dari jajaran Direksi Pertamina akan menyampaikan secara khusus soal BBM.

"BBM nanti biar Pak Menko yang menyampaikan, atau dari Pertamina yang menyampaikan," kata Jokowi secara singkat.

Presiden Joko Widodo bertolak ke Melbourne, Australia, Senin pagi, untuk menghadiri perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus ASEAN-Australia, 4—6 Maret 2024, yang merayakan 50 tahun hubungan kemitraan ASEAN dengan negara tersebut.

Presiden menyampaikan pelaksanaan KTT ini untuk memperingati 50 tahun kemitraan ASEAN dan Australia dan akan membahas bagaimana kemitraan strategis komprehensif ASEAN-Australia dapat dioptimalkan ke depan guna mewujudkan kawasan Indo Pasifik damai, stabil, dan makmur.

Selain menghadiri KTT, Presiden juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia, Selandia Baru, dan Kamboja.

Baca juga: Presiden Jokowi perkirakan harga beras akan turun jelang panen raya
Baca juga: Presiden bawa isu mobil listrik dan transformasi digital ke Australia

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

KPK panggil dua personel TNI ajudan Abdul Ghani Kasuba******

KPK panggil dua personel TNI ajudan Abdul Ghani Kasuba
Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil dua orang personel TNI untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan tersangka Gubernur Malut nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK).

"Benar, hari ini tim penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi Husni Lelean dan Dede Sobari, keduanya anggota TNI selaku ajudan AGK selaku Gubernur Maluku Utara," Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Baca juga: KPK dalami aliran uang suap Gubernur Maluku Utara dalam proyek pemprov

Ali mengatakan, KPK telah mengirimkan surat panggilan kepada keduanya, dengan tembusan kepada kepala staf TNI AU dan TNI AD sebagai bentuk sinergi permohonan pemeriksaan saksi.

"Kami tentu berharap kedua saksi tersebut dapat hadir karena keterangannya sangat dibutuhkan agar perkara tersangka AGK dapat selesai dan menjadi jelas serta utuh dugaan perbuatannya," ujarnya.

Baca juga: KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal peran para saksi dalam kasus tersebut maupun informasi apa saja yang akan digali dalam pemeriksaan itu.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Malut.

Baca juga: KPK sita data aliran uang saat geledah rumah Abdul Ghani Kasuba

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Desember 2023.

Tersangka lainnya, yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Baca juga: Mendagri ajak tiga kepala daerah ke KPK diskusi pencegahan korupsi

Ada pun konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Malut melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Baca juga: Tiga kepala daerah diminta jadi agen pemberantasan korupsi

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang, yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan di antaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap di hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Kemendagri dorong pemda optimalkan pajak dan retribusi daerah ******

Kemendagri dorong pemda optimalkan pajak dan retribusi daerah 
Plh Direktur Jenderal Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pendapatan Daerah yang dirangkaikan dengan Webinar Series Keuda Update Seri Ke-45 bertajuk “Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” di Jakarta, Rabu (28/2/2024). (ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri)
Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri(Kemendagri) mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu disampaikan Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah(Keuda) Kemendagri Horas Maurits pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pendapatan Daerah yang dirangkaikan dengan Webinar Series Keuda Update Seri Ke-45 bertajuk “Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” di Jakarta, Rabu (28/2).

Ia menjelaskan bahwa acara ini penting untuk menguatkan komitmen, menyamakan pemahaman, dan mewujudkan kesamaan persepsi bagi seluruh Pemda dalam mengoptimalkan PDRD.

“Selain itu, juga untuk menghimpun masukan dari pemerintah daerah berkaitan dengan permasalahan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah,” kata Maurits dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurutnya, Pemda harus mengelola pajak secara maksimal. Pasalnya, pajak merupakan faktor penentu dalam pemenuhan target PAD dan berkontribusi lebih dari 90 persen terhadap total PAD.

Apalagi setelah ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dan Peraturan Pemerintah (PP) Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD), urusan perpajakan mesti menjadi perhatian Pemda.

Maurits mengatakan pajak memiliki berbagai fungsi. Pertama, fungsi anggaran yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara maupun Pemda dalam menjalankan tugas dan fungsi serta pelaksanaan pembangunan.

Kedua, fungsi mengatur (regulerend) dimana pajak pemerintah bermanfaat untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan perpajakan. Ketiga, fungsi stabilitas, pajak dapat mengatur dalam menjalankan kebijakan yang berhubungan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan.

“Kemudian, keempat, pajak berfungsi sebagai redistribusi pendapatan, pajak yang telah dipungut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan umum dan keberlanjutan pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Maurits mengemukakan strategi yang dapat dilakukan oleh Pemda dalam mengelola PDRD. Adapun strategi tersebut yaitu dengan perbaikan database, mengubah tata kelola pajak maupun retribusi daerah, serta menjalin kerja sama dan sinergisitas.

Strategi berikutnya, Pemda dapat mengintensifkan penagihan aktif dan pemeriksaan, pemberian insentif fiskal daerah, hingga pemberian reward dan punishment. Tak kalah penting, dibutuhkan sosialisasi dan edukasi, juga pengawasan/monitoring dan evaluasi PDRD.

Kemudian dalam hal insentif fiskal daerah, Maurits menuturkan bahwa hal ini merupakan kewenangan kepala daerah dalam rangka pengelolaan pajak dan retribusi daerah sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan optimal.

Namun, insentif ini tidak memberatkan bagi pihak yang wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga tercermin rasa keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan perpajakan.

“Pemberian insentif fiskal ini berpedoman kepada Pasal 101 Undang-Undang HKPD dan Pasal 99 PP KUPDRD, dengan demikian kewenangan yang dilakukan oleh kepala daerah tidak menyalahi peraturan perundang-undangan,” pungkas Maurits.

Sebagai informasi, acara ini diikuti sebanyak 1.926 peserta yang hadir secara luring dan daring. Para peserta berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemendagri, Kementerian Keuangan, serta jajaran Pemda provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Baca juga: Menkeu: revisi UU PDRD perkuat kewenangan daerah tingkatkan PAD
Baca juga: Dukung perbaikan iklim usaha, Pemerintah evaluasi tarif pajak daerah
Baca juga: Kemendagri beri penghargaan daerah dengan realisasi APBD tertinggi

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:daftar kredivo online

Perbarui waktu:2024-07-08

Daftar bab terbaru
situs slot terbaik di dunia
agusbet
cara pinjam ke pegadaian
cara cicilan di tokopedia dengan kredivo
link slot gacor 2022
erek erek makan bersama
amazon4d
totalwla
voucher gopay gratis
Daftar isi semua bab
Bab 1 hermes4d
Bab 2 okeyplay777
Bab 3 cara mendapatkan uang dari shopee haul
Bab 4 jacktoto
Bab 5 situs web gacor
Bab 6 indigo slot
Bab 7 member baru slot
Bab 8 situs slot jamin maxwin
Bab 9 link khusus slot
Bab 10 pialabet
Bab 11 02 di erek erek
Bab 12 bo slot terbaik dan terpercaya
Bab 13 situs slot yang terbaik
Bab 14 ayahqq
Bab 15 limit cicilan kredivo tidak bisa dipakai
Bab 16 bocoran live rtp
Bab 17 limetogel
Bab 18 garuda4d
Bab 19 aplikasi kredit elektronik
Bab 20 kebakaran erek erek
Klik untuk melihattersembunyi di tengah5749bab
sejarahBacaan TerkaitMore+

Sistem ortodoksi terkuat

wwwindotogel
Tampil sejak awal, Haye dan Oratmangoen antar timnya petik tiga poin
Calon pemain naturalisasi Indonesia Thom Haye saat tampil membela timnya SC Heerenveen menang besar empat gol tanpa balas melawan tim juru kunci FC Volendam pada pekan ke-23 Liga Belanda di Stadion Kras, Belanda, Senin WIB (26/2/2024). ANTARA/HO-Heerenveen/pri.
Jakarta (ANTARA) - Dua calon pemain naturalisasi Indonesia Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen sama-sama mengantarkan timnya SC Heerenveen dan Fortuna Sittard menang pada pekan ke-24 Eredivisie atau kasta tertinggi Belanda ketika keduanya tampil sejak menit awal.

Dimulai dari Haye, peran penuhnya di lini tengah kembali menbuahkan hasil manis untuk timnya Heerenveen ketika memetik kemenangan kesembilannya musim ini saat mengalahkan Zwolle dua gol tanpa balas di Stadion Abe Lenstra, Belanda, Minggu.

Gol kemenangan Heerenveen dicetak oleh penalti Anas Tahiri pada menit ke-45+2 dan juga Pelle van Amersfoort pada menit ke-67.

Pada laga itu, Haye yang menjadi komando lini tengah mencatatkan 61 sentuhan, melakukan 45 umpan dengan akurasi 78 persen, satu key passes, satu crossing sukses, empat umpan lambung sukses dari enam percobaan, satu tembakan tepat sasaran, dua tembakan tidak tepat sasaran, empat dribble sukses dari lima percobaan, delapan ground duels won dari 14 kesempatan, satu aerial duels won, dua interceptions, dan tiga tackles.

Penampilan melawan Zwolle menandai 24 penampilan The Professor pada musim ini yang juga telah menyumbang tiga gol dan tiga asis.

Kemenangan ini membawa Heerenveen mengoleksi 31 poin dengan berada di posisi sembilan klasemen sementara.

Baca juga: Thom Haye antar Heerenveen menang besar dengan satu gol dan satu asis

Pada laga lainnya, Oratmangoen diberi kepercayaan oleh pelatih Danny Buijs tampil sejak menit awal ketika membintangi kemenangan timnya Fortuna Sittard di Eredivisie Belanda dengan skor 5-2 atas Excelsior di Stadion Offermans Jooesten, Belanda, Minggu.

Pesta lima gol Sittard dicetak oleh Justin Lonwijk (13'), hattrick Kaj Sierhuis (15', 29', 34'), dan Rodrigo Guth (68'). Sementara tim tamu, mendapatkan dua gol hiburan yang dicetak oleh Derensili Sanches (61') dan Richie Omorowa (82').

Bermain selama 72 menit, Oratmangoen mencatatkan 37 sentuhan, 27 umpan dengan akurasi 93 persen, satu key passes, dua umpan lambung sukses dari tiga percobaan, empat ground duels won dari enam kesempatan, dua aerial duels won dari tiga, dan satu interceptions pada laga ke-23-nya bersama Sittard musim ini.

Kemenangan ini membawa Sittard berada di posisi kesebelas klasemen sementara dengan koleksi 30 poin.

Sementara itu, beralih ke Major League Soccer (MLS) Amerika Serikat atau kasta tertinggi di sana, calon kiper naturalisasi Indonesia Maarten Paes gagal memberikan kemenangan untuk FC Dallas saat takluk dengan skor tipi 1-2 dari Montreal di Stadion FC Dallas, Amerika Serikat, Minggu WIB.

Pada laga pekan kedua MLS itu, Petar Musa (45+1') menjadi satu-satunya pencetak gol tunggal Dallas yang gagal membantu tim meraih kemenangan kedua setelah tim tamu mencetak dua gol melalui Jules-Anthony Vilsaint (20') dan Josef Martinez (60').

Paes yang mengawal gawang pada laga itu melakukan empat penyelamatan, 18 umpan dengan 100 persen akurasi umpan, dan satu clearances. Hasil ini membuat Dallas berada di posisi keenam klasemen sementara wilayah barat dengan tiga poin.

Baca juga: Erick pastikan naturalisasi Thom Haye dan Oratmangoen selesai Maret

Pewarta: Zaro Ezza Syachniar
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024

Sulit mengendalikan diri saat bertemu istri tercinta di jalan

trik main rezeki nomplok higgs domino
Pemkab Kukar terapkan enam langkah atasi inflasi
Tumpukan beras di Bulog Samarinda yang segera didistribusikan ke masyarakat (ANTARA/ M Ghofar)
Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar), Kalimantan Timur, menerapkan enam langkah untuk mengatasi inflasi, sehingga melalui ini diharapkan daya beli publik stabil bahkan meningkat, untuk menuju masyarakat yang bahagia dan sejahtera.

"Enam upaya konkret dalam penanganan inflasi ini, pertama dengan melaksanakan operasi pasar murah, kedua, inspeksi mendadak (sidak) ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang," ujar Plt Asisten II Setkab Kukar Wiyono di Tenggarong, Senin.

Ketiga adalah kerja sama dengan daerah penghasil komoditas demi pemenuhan pasokan, keempat, memacu gerakan penanaman cabai dan sejenisnya di pekarangan rumah bagi pegawai pemkab, kelima, merealisasikan bantuan langsung tunai, dan keenam berupa dukungan transportasi dengan anggaran dari APBD setempat.

“Berbagai upaya konkret ini telah kami lakukan, sedangkan untuk 2024 ini, terutama menjelang Ramadan kembali digelar pangan murah. Semoga dengan gerakan pangan murah dapat membantu masyarakat meringankan kebutuhan sehari-hari,” ujar Wiyono.

Ia mengatakan, bahwa dalam mewujudkan enam langkah tersebut melibatkan banyak pihak seperti Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Kemudian Perum Bulog Samarinda, Dinas Koperasi dan UMKM, PT Rajawali Nusindo (RNI), KWT dan KTNA Tenggarong, Era Mart Tenggarong, Alfa Midi, SM Corner, Dinas Ketahanan Pangan, Lapak Al-Hidayah, Dinas Kesehatan, Juragan Buah, P4S Pemuda Tani Keren.

"Bahkan kami juga menggandeng Bankaltimtara. Lantas untuk keamanan dilibatkan Satpol, Dinas Perhubungan, TNI, Polri. Kami libatkan pula CV Risa Bersaudara, UPT Distanak Tenggarong Seberang, dan Perkumpulan Pedagang Makanan," katanya.

Dalam waktu dekat pihaknya juga bersiap menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan melibatkan berbagai pihak terkait tersebut, termasuk pelaku usaha, yakni dengan kegiatan yang dijadwalkan pada 9-10 Maret ini, pukul 08.00-16.00 Wita di Eks Tanjung, Tenggarong.

Bahkan, katanya, kesiapan GPM ini telah dimatangkan dalam Rapat Koordinasi GPM pada Jumat, (1/3) di Kantor Bupati Kukar. GPM digelar karena indeks harga pasar di Kukar mengalami inflasi 0,19 persen pada Februari 2024.

Pewarta: M.Ghofar
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Teratai Putih Mo Dharma

daftar slot88
Pemerintah serahkan santunan bagi 14 keluarga petugas pemilu meninggal
Pj Bupati Tangerang Andi Ony Prihartono saat menyerahkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris petugas KPPS meninggal dunia pada Pemilu 2024.
Tangerang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Banten menyerahkan santunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebesar Rp842 juta bagi ahli waris dari 14 petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dan mengalami kecelakaan kerja/sakit saat menjalankan tugasnya.

"Kita memberikan bantuan untuk keluarga korban atau pahlawan demokrasi kita yang bertugas saat pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024. Ada 14 petugas KPPS yang menerima bantuan dengan total Rp842.800.000," kata Pejabat (Pj) Bupati Tangerang Andi Ony Prihartono di Tangerang, Senin.

Ia menyebutkan mereka yang mendapatkan santunan adalah petugas penyelenggara pemilu yang terdaftar kepesertaannya di BPJS Ketenagakerjaan, yang mengalami insiden kecelakaan kerja/sakit sampai meninggal dunia saat menjalankan tugasnya.

Baca juga: KPU Tangerang akan beri santunan petugas KPPS meninggal dunia

"Jadi, kita berikan santunan ini kepada keluarga anggota KPPS yang meninggal dunia saat bertugas. Yang menerima adalah mereka yang masuk dalam BPJS ketenagakerjaan dengan angka penerimaan bagi anggota meninggal sebesar Rp296,8 juta, namun ada ahli waris yang menerima sebesar Rp42 juta," katanya.

Dia menjelaskan kebanyakan petugas yang meninggal adalah anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Rata-rata mereka meninggal dunia diduga akibat kelelahan saat menjalankan tugas.

Ia mengaku pihaknya sudah mengantisipasi dari jauh sebelum pemilu dilaksanakan dengan memastikan seluruh petugas pemilu di Kabupaten Tangerang dalam kondisi sehat jasmani serta memberikan jaminan BPJS Kesehatan.

Andi mengungkapkan selain memberikan santunan kepada keluarga petugas KPPS yang meninggal dalam menjalankan tugas selama pemilu, pihaknya juga menyerahkan santunan kepada tiga keluarga petugas non-ASN dan petugas tempat pemakaman umum (TPU) dengan nilai Rp126 juta.

"Di luar petugas KPPS, ada tiga keluarga almarhum, yaitu dari petugas non-ASN, seperti guru, kades dan petugas TPU dengan masing-masing penerima sebesar Rp42 juta," katanya.

Ia menyampaikan bela sungkawa dan duka cita mendalam atas wafatnya para petugas pemilu dan abdi negara lainnya yang meninggal dunia saat menjalankan tugas.

"Setelah kejadian petugas meninggal, kita langsung memberikan bantuan melalui Dinsos setempat. Mudah-mudahan dapat membantu ahli waris," ucapnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang Ibkar Saloma menyampaikan bahwa pemberian santunan kepada ahli waris nominalnya berbeda-beda.

Baca juga: Petugas KPPS di Kabupaten Tangerang meninggal diduga kelelahan

Baca juga: KPU Tangerang akui anggota KPPS meninggal karena sakit

BPJS Ketenagakerjaan membagi ke dalam tiga kategori, yakni meninggal saat bertugas pada pemilu 14 Februari, meninggal setelah bertugas, dan yang masih menjalani perawatan.

Untuk meninggal saat bertugas diberikan santunan sekitar Rp296,8 juta, sementara meninggal atau dalam perawatan sesudah bertugas sebesar Rp42 juta/orang.

"Jadi, ada beberapa golongan. Untuk petugas yang meninggal dunia pada hari H bertugas itu mendapat santunan sebesar Rp296,8 juta, dengan rincian santunan JKK Rp142 juta, santunan pemakaman Rp10 juta, santunan berkala Rp12 juta, santunan beasiswa bagi anak almarhum Rp126 juta," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Dewa kekayaan kota

menang slot 88
Balita terseret banjir di Kendari ditemukan meninggal dunia
Tim SAR Gabungan saat mengevakuasi korban. (ANTARA/HO-Basarnas Kendari.)
Korban langsung dievakuasi dan diserahterimakan kepada pihak keluarganya
Kendari (ANTARA) - Tim Penyelamat Basarnas Kendari berhasil menemukan seorang balita bernama Fani (2) yang terseret arus banjir dalam keadaan meninggal dunia.

Kepala Basarnas Kendari Muhammad Arafah di Kendari, Senin, mengatakan bahwa korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia sekitar 50 meter arah tenggara dari lokasi jatuhnya korban di selokan Lorong Puao, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia Kota Kendari, Provinsi Sultra.

"Korban langsung dievakuasi dan diserahterimakan kepada pihak keluarganya," kata Muhammad Arafah.

Dia menyebutkan bahwa dengan ditemukannya korban tersebut, operasi SAR pencarian terhadap satu orang anak yang terjatuh di selokan akibat banjir tersebut dinyatakan selesai dan ditutup.

"Serta seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke kesatuannya masing-masing," ujarnya.

Sebelumnya, Tim Penyelamat Basarnas Kendari melakukan pencarian terhadap seorang balita berusia dua tahun yang terbawa arus banjir di Lorong Puao, Kelurahan Bende, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Baca juga: Basarnas berhasil evakuasi 8 penumpang kapal tenggelam di Wawonii

Ia mengatakan bahwa balita tersebut bernama Fani (2 tahun), yang dilaporkan hilang oleh personel Brimob Polda Sultra pada pukul 03:45 WITA.

"Kami menerima laporan bahwa satu orang anak terjatuh di selokan akibat banjir," katanya.

Dia menyebutkan setelah menerima informasi tersebut pihaknya langsung memberangkatkan Tim Penyelamat Basarnas Kendari menuju lokasi untuk memberikan bantuan SAR.

"Jarak tempuh lokasi tersebut dengan Basarnas Kendari sekitar 10 kilometer," ujarnya.

Dalam operasi tersebut, lanjut dia, beberapa peralatan digunakan yakni mobil penyelamat, perahu karet, aquaeye, palsar medis, palsar evakuasi, peralatan komunikasi, dan beberapa peralatan pendukung keselamatan lainnya.

Dia menjelaskan bahwa terjatuhnya korban di selokan bermula saat balita itu bersama ibunya terjatuh dan masuk ke dalam selokan.

"Saat terjatuh itu, ibu dan korban terbawa arus air yang disebabkan oleh hujan deras," jelasnya.

Ia menyampaikan bahwa saat itu, ibu korban berhasil diselamatkan usai terseret arus sejauh 25 meter. Namun, balita tersebut terlepas dari ibunya.

Baca juga: Nelayan yang hilang di Perairan Kolaka ditemukan selamat
Baca juga: Tim SAR hentikan pencarian bocah terseret banjir di Buru Selatan

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Jueji

dewpoker
DPRD DIY minta tidak ada "sweeping" rumah makan saat Ramadhan
Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto (ANTARA/HO-DPRD DIY)
Yogyakarta (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta meminta tidak ada pihak yang melakukan razia atau "sweeping" tempat makan saat memasuki bulan Ramadhan di wilayah ini.

"Tidak boleh ada 'sweeping' rumah makan. Yang berpuasa menghormati yang tidak puasa, yang tidak berpuasa juga menghormati yang puasa," kata Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto di Yogyakarta, Senin.

Eko menuturkan selain meningkatkan ibadah ritual, Bulan Suci Ramadhan seyogianya menjadi momentum memupuk toleransi serta memperkuat solidaritas dengan saling membantu antarsesama warga.

"Saling tolong menolong antara yang mampu secara ekonomi dan yang tidak mampu. Yang kecukupan dan kurang kecukupan agar saling membantu," kata dia.

Menurut Eko, praktik toleransi dan tenggang rasa penting untuk terus dijaga di Yogyakarta sebagai salah satu pusat destinasi wisata di tanah air.

Manakala praktik baik tersebut mampu dirawat warga DIY, dia meyakini secara tidak langsung akan memengaruhi stabilitas kunjungan wisata yang biasanya menurun selama bulan puasa di provinsi ini.

"Tentunya ketika Yogyakarta ini aman, nyaman maka wisatawan juga senang," kata dia.

Karena itu, Eko berharap situasi aman dan kondusif terus dikawal oleh aparat kepolisian beserta Jaga Warga di lima kabupaten/kota dengan menggunakan kearifan lokal sebagai pendekatan dalam membangun serta memelihara kamtibmas.

"Ramadhan ini kan sudah setiap tahun berlangsung sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Ramadhan ini adalah momentum aman lahir batin," ucap dia.

Setelah mengalami penurunan kunjungan wisata selama Ramadhan, dia memperkirakan kunjungan di DIY akan menggeliat kembali menjelang Idul Fitri seiring dengan kebiasaan masyarakat pulang kampung, baik untuk bersilaturahmi maupun berziarah ke makam leluhur.

"Ada kebiasaan masyarakat sebelum Ramadhan mau pulang ketemu keluarganya menjelang lebaran. Di sisi lain Yogyakarta ini juga menjadi tempat transit para pemudik," kata dia.
 

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Semua langit dan dunia

aplikasi yang punya paylater
KPK panggil dua personel TNI ajudan Abdul Ghani Kasuba
Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil dua orang personel TNI untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan tersangka Gubernur Malut nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK).

"Benar, hari ini tim penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi Husni Lelean dan Dede Sobari, keduanya anggota TNI selaku ajudan AGK selaku Gubernur Maluku Utara," Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Baca juga: KPK dalami aliran uang suap Gubernur Maluku Utara dalam proyek pemprov

Ali mengatakan, KPK telah mengirimkan surat panggilan kepada keduanya, dengan tembusan kepada kepala staf TNI AU dan TNI AD sebagai bentuk sinergi permohonan pemeriksaan saksi.

"Kami tentu berharap kedua saksi tersebut dapat hadir karena keterangannya sangat dibutuhkan agar perkara tersangka AGK dapat selesai dan menjadi jelas serta utuh dugaan perbuatannya," ujarnya.

Baca juga: KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal peran para saksi dalam kasus tersebut maupun informasi apa saja yang akan digali dalam pemeriksaan itu.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Malut.

Baca juga: KPK sita data aliran uang saat geledah rumah Abdul Ghani Kasuba

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Desember 2023.

Tersangka lainnya, yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Baca juga: Mendagri ajak tiga kepala daerah ke KPK diskusi pencegahan korupsi

Ada pun konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Malut melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Baca juga: Tiga kepala daerah diminta jadi agen pemberantasan korupsi

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang, yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan di antaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap di hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024