sobat168

Catatan Baize

Kunjungan ke Salatiga, Jokowi Ungkap Penyebab Harga Beras Mahal******

SALATIGA —Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan harga beras terus mengalami kenaikan atau mahal dalam beberapa bulan terakhir. Ia menyebut salah satu pemicunya adalah krisis pangan yang terjadi di hampir semua negara di dunia, hingga mengakibatkan beberapa negara pengekspor beras tidak melakukan ekspor.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat berkunjung di Kota Salatiga, Jawa Tengah (Jateng), Senin (22/1/2024). Dalam kunjungan itu, Jokowi juga melakukan pengecekan stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Lapangan Klumpit, Kecamatan Tingkri.

Promosi Hadiri WEF 2024 di Swiss, Dirut BRI Sunarso Ungkap Peran Holding Ultra Mikro

“Dulunya semua negara yang pengekspor beras itu bisa ekspor. Dua tahun ini, 22 negara menyetop, tidak ekspor lagi. Karena untuk kekurangan di dalam negeri mereka sendiri kurang. Sehingga yang terjadi, karena produksi kurang, berasnya dunia kurang, harganya naik. Itu problemnya,” ungkap Jokowi.

Selain kondisi di luar negeri, di Indonesia sendiri pada waktu terakhir ini ada kejadian El Nino. Sehingga banyak sawah-sawah lahan warga mengalami gagal panen karena kekeringan panjang. “Tapi stok Bulog saat ini alhamdulillah masih ada 1,4 juta ton,” ujar Jokowi.

Jumlah tersebut, kata Jokowi, setelah dirinya melakukan pengecekkan gudang Bulog di sejumlah tempat di Indonesia. Ia memastikan stok beras di Bulog masih dalam kondisi aman.

Meski begitu, Presiden menekankan agar Bulog selalu melakukan pengelolaan pangan dengan serius mengingat saat ini dunia tengah dilanda krisis pangan.

“Ya memang negara kita ini negara besar, sangat besar sekali. Penduduknya paling banyak keempat di dunia. Saat ini, penduduknya sudah berjumlah 280 juta jiwa. Untuk mengurusi rakyat sebanyak ini, terutama urusan perut, ya stok Bulog harus benar-benar kuat. Gudang Bulog harus kita penuhi,” tegas Jokowi.

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga membagikan paket bantuan untuk 1.062 keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah Kota Salatiga. Bantuan pangan ini juga akan dilakukan di seluruh Indonesia dengan total penerima manfaat mencapai 22 juta keluarga.

Pernyataan Jokowi itu pun hampir sama seperti yang disampaikan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, saat menjawab pertanyaan cawapres nomor urut 3, Mahfud Md, dalam debat cawapres, Minggu (21/1/2024). Kala itu, Mahfud Md, meminta tanggapan Gibran terkait kebijakan ayahnya, Presiden Jokowi, yang selama lima tahun terakhir masif melakukan impor pangan, salah satunya beras.

Pria sebelah suka menggoda orang

Survei Populix: 28% Gen Z Cari Info Kandidat Pilpres 2024 di Medsos******

SOLO —Populix, lembaga riset dan penyedia data, meluncurkan studi bertema Ekspektasi Pemilih Muda pada Pemilihan Presiden 2024. Hasil penelitian itu menyimpulkan bahwa 28% Generasi Z (Gen Z) mencari informasi tentang kandidat Pilpres 2024 di media sosial (medsos).

“Platform media sosial merupakan sumber informasi utama bagi sebagian besar masyarakat. Ranah online ini tidak hanya memfasilitasi diskusi yang dinamis, tetapi juga wadah untuk bertukar wawasan politik, di mana masyarakat secara aktif berinteraksi untuk mencari informasi dan menilai karakter para kandidat,” kata Head of Social Research Populix Vivi Zabkie di Jakarta, Rabu (24/1/2024), sebagaimana dilansir Antara. 

Promosi HUT BRI ke-128, BRI Solo Slamet Riyadi Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Berdasarkan hasil survei Populix, gen Z memang paling banyak mengakses media sosial untuk mencari informasi tentang kandidat. Tetapi generasi milenial (8%) paling banyak mendominasi di forum diskusi online. Selain itu, sebanyak 4% dari generasi milenial juga mendominasi di situs kampanye kandidat.

Sumber informasi kandidat juga didapatkan dari publikasi media massa (16%), diskusi panel atau debat (13%), survei opini publik (9%), percakapan dengan teman atau keluarga (8%), baliho atau poster di jalan (6%), papan iklan atau billboard (4%), serta buku dan artikel seputar politik (3%).

Adapun sebanyak 24% gen Z mengaku bahwa kampanye politik dalam Pilpres 2024 dapat mengubah keputusan pilihan mereka terhadap kandidat tertentu.

Sedangkan sebanyak 70% responden mengaku bahwa kampanye politik dalam Pilpres 2024 memiliki dampak positif karena mampu membantu mencari lebih banyak informasi tentang kandidat.

Namun, 64% responden mengaku mendapatkan dampak negatif dari adanya kampanye politik dalam Pilpres 2024 karena membuat mereka ragu dengan banyaknya janji yang diberikan.

Penelitian Populix ini dilakukan pada 31 Agustus hingga 12 September 2023 melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui 16 diskusi kelompok terpumpun kepada milenial dan Gen Z berusia 17 tahun ke atas di kota besar dan kecil di Indonesia.

Sedangkan untuk pendekatan kuantitatif, dilakukan melalui survei dalam jaringan melalui aplikasi Populix terhadap total 1.000 responden laki-laki dan perempuan berusia 17-39 tahun di Indonesia, dengan durasi pengerjaan survei sekitar 15 menit.

Remaja yang merindukan penyakit cinta

Gibran Akui Proyek Food Estate Ada yang Gagal, Tetapi Ada yang Panen******

SOLO —Cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka menjawab tudingan dari cawapres nomor urut 01 dan 03 yang menyebut food estatemerupakan proyek yang gagal dalama cara Debat Cawapres 2024 yang digelar di JCC Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Gibran mengakui memang food estateada yang gagal, tetapi tidak semua. Dia mencontohkan proyek food estatedi Kalimantan Tengah yang berhasil.

Promosi Majukan UMKM Indonesia, Ini Ragam Pemberdayaan dan Pendampingan dari BRI

“Program-program yang sudah berjalan ekarang nomor 1 dan 3 kompak menyebut food estategagal. Memang ada yang gagal, tapi ada yang berhasil penan. Di Gunung Mas, Kalteng, jagung singkong panen,” sebut Gibran yang disiarkan langsung di kanal Youtube KPU RI, Minggu.

Dia juga menyebut food estatemerupakan program jangka panjang sehingga tidak bisa dinilai di panen pertama, kedua, dan selanjutnya.

“Cek saja datanya. Intinya adalah warga jangan diberikan narasi-narasi yang menakutkan, harus optimis. Jangan memberikan narasi yang menakutkan pada warga dan masyarakat,” tambah Gibran.

Diberitakan sebelumnya, cawapres nomor urut 03 Mahfud MD mengatakan food estatemerupakan program yang merugikan. Bahkan, dia juga menyebut proyek yang gagal.

“Tetapi saya tidak melihat pemerintah melakukan itu semua untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Jangan misalnya seperti food estateyang gagal dan merusak linkgungan. Yang benar saja, rugi dong kita,” jelas Mahfud MD.

Kemudian, cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) juga menyebut hal serupa di Debat Cawapres 2024. “Upaya pengadaan pangan nasional melalui food estate. Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat dan menghasilkan konflik agararia. Bahkan, merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan,” jelas Cak Imin.

Tim bayi lucu dari kiamat

Solopos Hari Ini : Debat Masih Berkutat Adu Istilah******

JAKARTA—Ulasan tentang duel sengit kembali terlihat saat debat calon wakil presiden pada Minggu (21/1/2024), dingkat menjadi headline Harian Umum Solopos edisi hari ini, Senin (22/1/2024).

Diberitakan Soloposhari ini, berbeda dengan debat cawapres pertama, debat kali ini yang bertema energi, sumber daya alam, pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat terasa sebagai duel senjata api berpeluru kosong. Calon wakil presiden (cawapres) dari pasangan nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, terlihat lebih tajam memberikan pernyataan dan menyerang.

Promosi Kolabs Ciamik BRI dan Telkomsel, Paket Data Spesial Hadir di BRImo

Namun tidak bisa dihindari dia masih terus bicara soal konsep. Belum terlihat kajian yang lebih tajam terhadap topik-topik yang dibicarakan. Entah kenapa, dia juga menghilangkan istilah “slepet” yang banyak diobralnya saat debat cawapres pertama 22 Desember silam. Akan tetapi Muhaimin terlihat lebih mapan dalam mempersiapkan diri menjalani debat. Dia makin banyak menyajikan data dan lihai menjawab serangan-serangan pertanyaan dari kedua lawan debatnya.

Sedangkan cawapres dari pasangan nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, dalam pernyataan-pernyataannya cenderung berkesan seperti juru bicara pemerintahan sekarang. Materi yang disampaikan dan argumen-argumennya terlihat makin mirip dengan pernyataan-pernyataan resmi pemerintah seperti ketika menjelaskan proses hilirisasi sumber daya alam.

Mungkin hal ini karena pihaknya bertujuan menegaskan posisi sebagai “penerus” kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Akan tetapi bagi para pemilih kritis, hal ini bisa jadi justru memberi kesan bahwa tak ada hal baru yang ditawarkan.

Revitalisasi Alun-alun Keraton Bergulir

SOLO—Revitalisasi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat (Keraton Solo) mulai bergulir dengan penggarapan Alun-alun Utara. Pekerja sudah mengeruk area Alun-alun Utara dengan menggunakan alat berat, sementara sejumlah truk hilir mudik mengangkut tanah Alun-alun Utara.

Meski proyek sudah dimulai, namun aktivitas masyarakat masih terlihat, seperti masih adanya sejumlah mobil yang parkir di lahan alun-alun. Menyambut proses pengerjaan ini, kalangan kerabat Keraton Solo pun menjalankan tradisi wilujengan dimulainya revitalisasi tahap awal Keraton Solo di Kompleks Pagelaran Sasana Sumewa Keraton Solo, Sabtu (20/1/2024).

Puluhan orang dari lingkup kerabat keraton dan abdi dalem mengikuti acara tersebut. Salah satu kerabat Keraton Solo, G.K.R. Wandansari atau biasa dikenal dengan panggilan Mbak Moeng menjelaskan tujuan wilujengan salah satunya memberitahukan kepada para leluhur adanya proyek revitalisasi Alun-alun Utara dan Alun-alun Selatan.

PHRI: Spa Tidak Masuk Kategori Hiburan

BADUNG – Penerapan pajak hiburan yang mencapai 75% terus memicu polemik. Kalangan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) khususnya masih berupaya agar penerapan pajak itu tidak lagi terjadi meskipun pada Rabu (17/1/2024 lalu Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan sudah menyampaikan agar penerapan pajak 40%-75% itu ditunda.

PHRI Bali misalnya, bahkan berupaya agar usaha spa tidak lagi dikategorikan sebagai hiburan. “Tetap diperjuangkan, itu kan penundaan untuk 40%, sementara dua hal yang substansial bagi kami adalah kedudukan spa yang disebut bagian hiburan dan kenaikan pajak hiburan itu sendiri, itu dua yang diperjuangkan,” kata Ketua PHRI Bali, Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati di Badung, Bali, Sabtu (20/1/2024).

Cok Ace, sapaannya, mengaku senang ketika dukungan dari pemerintah pusat masuk, namun ia tak dapat membendung semangat pengusaha spa yang mengajukan judicial review terkait Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 itu ke Mahkamah Konstitusi. PHRI Bali yang menjadi induk dari Bali Spa and Wellness Association (BSWA) merasa jika nantinya pajak 40% diberlakukan maka pengusaha spa tidak akan mendapat keuntungan.

Ekspor Kodok Berkontribusi Miliaran Rupiah

SOLO—Kota Solo menjadi daerah lintasan pengiriman kodok dari berbagai daerah. Namun, belum banyak kodok dari Solo dan sekitarnya yang dimanfaatkan untuk komoditas ekspor.

Berdasarkan penelusuran Espos, pekerja pengambil kodok dari beberapa daerah Jawa Barat melintas di Kota Solo sebelum menyetor komoditas itu ke daerah Kediri, Jawa Timur. Volume kodok tersebut mencapai 4 ton per empat hari.

Hal itu diungkap oleh petugas pengambil kodok yang ditemui Esposdi wilayah batas Kota Solo, Sabtu (20/1/2024) malam. “Empat hari sekali. Tapi yang kami ambil dalam kondisi beku, yang diambil hanya di bawah kepala karena yang diekspor ini nanti paha dan betis, kaki ya,” kata pria yang enggan menyebutkan namanya itu.

Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Senin (22/1/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.solopos.com. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Solopos.com yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Solopos.com tanpa gangguan iklan.

Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.

Sembilan putaran sangat indah

Respons Jokowi, PSI: Keberpihakan Presiden di Pemilu Bukan Dosa******

SOLO —Sekjen DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, sependapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa kepala negara maupun menteri boleh berkampanye selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres maupun partai politik, sehingga keberpihakan presiden pada pemilu bukan sebuah dosa.

Promosi Indeks Bisnis UMKM BRI Q3-2023 Ungkap Pelaku UMKM Masih Kuat dan Prospektif

“Pak Jokowi benar. Presiden dan menteri sebagai tokoh publik adalah warga negara yang punya hak politik untuk mendukung capres dan parpol yang ia suka. Pagarnya adalah tidak mempergunakan fasilitas publik untuk kampanye. Keberpihakan presiden terhadap capres dan parpol bukan sebuah dosa,” katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Ia mencontohkan pada Pemilu 2004, Megawati Soekarnoputri yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden RI maju sebagai calon presiden dan berkeliling Indonesia mengampanyekan dirinya sekaligus PDI Perjuangan.

“Tidak ada masalah. Ibu Megawati sebagai tokoh politik ketika itu bisa membedakan dengan baik kapan berlaku sebagai presiden, calon presiden, dan ketua umum partai. Ibu Mega saat itu, tampaknya, berhasil tidak mempergunakan fasilitas dan uang negara untuk kampanye,” tutur dia sebagaimana dilansir Antara.

Negara lain pun begitu, kata Raja, seraya mencontohkan mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, yang kala itu mendukung dan berkampanye untuk memenangkan Hillary Clinton sebagai calon presiden dari Partai Demokrat.

“Sekali lagi, ini sebuah praktik yang lazim di dunia politik yang tidak perlu dipersoalkan dan disesalkan,” kata Raja menegaskan.

Ia menambahkan idealnya Presiden Jokowi menindaklanjuti pernyataan tersebut dengan menyatakan dukungan terbuka.

“Saya kira pernyataan Pak Jokowi ini idealnya beliau follow updengan memberikan dukungan terbuka kepada pasangan calon (presiden dan wakil presiden) nomor (urut) 2 dan parpol nomor 15, PSI, partai Jokowi. Tidak masalah, tidak berdosa memberikan dukungan politik,” katanya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

Jin Ke Ru Giok

Ganjar Berharap Polarisasi Cebong******

LAMPUNG —Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo memuji kualitas demokrasi pada perhelatan Pemilu 2024 dan berharap tidak terulang lagi polarisasi cebong-kampret atau dua kubu yang saling terbelah.

“Pemilu kan biasanya orang punya preferensi masing-masing. Jangan sampai ada pembelahan. Ingat enggak waktu itu dua kali Pemilu sebelumnya terjadi pembelahan yang cukup masif. Ada kelompok cebong, ada kelompok kampret, jangan terulang,” katanya dalam safari politik ke Pondok Pesantren Roudlotussolihin Bumi Restu Palas, Lampung Selatan, Senin (22/1/2024).

Promosi Kisah BRInita di Jayapura, Jadikan Urban Farming sebagai Gaya Baru Bertani

Ganjar menilai bahwa pada dua kali perhelatan pemilu sebelumnya, terjadi pembelahan dua kubu secara masif dengan turut membawa serta isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Saat ini, Ganjar melanjutkan, hal itu tidak terlalu terlihat. “Isu SARA waktu itu kan kuat sekali. Alhamdulillah, pemilu kali ini isu SARA tidak kuat dan nggak ada yang jualan-jualan kelompok tertentu. Bagus lah, demokrasi lebih bagus,” kata dia sebagaimana dilansir Antara.

Ganjar berharap pada Pemilu 2024 ini seluruh lapisan masyarakat dapat menampilkan karakter saling menghormati sesama dengan mengedepankan kesantunan.

“Tapi masyarakat perlu kita ingatkan bahwa di-antara kita perlu saling menjaga, tidak membawa isu-isu yang bisa menyinggung perasaan, atau kita punya karakter-lah menghormati sesama dengan kesantunan, tidak (menyebarkan) hoaks,” ucap dia.