slot bonus 100 di awal to kecil

Ksatria Penjaga Santo

BSU Tahap 7 Cair Hari Ini, Cek Penerimanya Lewat Pospay******

Pemerintah dijadwalkan mencairkan bantuan subsidi upah (BSU) tahap 7 hari ini, Selasa (2/11). Pencairan akan dilakukan oleh PT Pos Indonesia(Persero) dan bisa dicek melalui Pospay.

Bantuan senilai Rp600 ribu tersebut diberikan oleh pemerintah kepada para pekerja yang terdampak secara ekonomi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

BSU diberikan kepada pekerja bergaji maksimal Rp3,5 juta per bulan dengan syarat terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga Juli 2022.

"Tahap terakhir ini tersisa sekian juta, mudah-mudahan segera pada November ini selesai dan insyaallah terealisasi 100 persen," katanya dalam Pembukaan Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional di JCC, Jumat (28/10).

Dikutip dari CNBC, berikut cara cek penerima BSU tahap 7 lewat Pospay:

1. Unduh aplikasi Pospay di Play Store
2. Registrasi Akun dengan membuat username, password, masukan kode OTP yang dikirim via SMS, dan membuat PIN transaksi
3. Kemudian masuk ke akun terdaftar dengan cara klik tombol berwarna merah di pojok kanan halaman utama dan klik logo Kementerian Ketenagakerjaan
4. Klik BSU Kemenaker 1 pada bagian Jenis Bantuan
5. Kemudian klik tautan Ambil Foto Sekarang untuk mengambil foto e-KTP. Jika sistem tidak bisa memproses foto, Anda bisa kembali mengambil ulang foto e-KTP Anda
6. Masukkan data pribadi
7. Jika NIK sudah sesuai dengan data penerima BSU, akan muncul QR Code
8. Anda bisa menunjukkan QR Code tersebut saat mengambil bantuan di Kantor Pos

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Istana Kesepuluh

Kedelai Jadi Biang Kerok Kenaikan Harga Tahu******

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan lonjakan harga kedelai membuat tahu dan tempe kian mahal selama periode Januari hingga Oktober 2022.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto memaparkan harga tempe per Oktober mencapai Rp12.667 per kilogram (kg). Harganya naik jika dibandingkan Januari 2022, Rp10.524 per kg.

Sementara, harga tahu mencapai Rp11.438 per kg pada Oktober 2022 atau menanjak dari Januari yang hanya Rp10.399 per kg.

"Ini yang menyebabkan dampak pada peningkatan harga tahu dan tempe," kata Setianto dalam konferensi pers, Selasa (1/11).

Sementara itu, harga beras mencapai Rp11.850 per kg pada Oktober 2022. Beras terus naik sejak Juli lalu, saat harga jualnya Rp11.525 per kg.

Adapun jika dibandingkan dengan Januari 2022 yang mencapai Rp11.596 per kg, harga beras pada Oktober masih lebih mahal.

Imbasnya, sambung Setianto, beras mengalami inflasi sebesar 1,13 persen pada Oktober lalu.

Di sisi lain, inflasi untuk cabai merah turun dari 148,66 persen menjadi 57,60 persen secara tahunan.

Lalu, telur ayam ras turun dari 31,28 persen menjadi 26,41 persen, cabai rawit dari 75,36 persen menjadi 48,5 persen, bawang merah dari 20,31 persen menjadi 20,24 persen, dan daging ayam ras dari 5,61 persen menjadi 1,84 persen.

Penurunan inflasi komoditas makanan bergejolak itu membuat Indonesia mengalami deflasi secara bulanan sebesar 0,11 persen pada Oktober 2022.

Lebih lanjut, inflasi Januari hingga Oktober 2022 secara tahun kelender sebesar 4,73 persen dan secara tahunan mencapai 5,71 persen.

[Gambas:Video CNN]

Qi Master di Tokyo

Kemnaker Salurkan BSU Tahap 7 untuk 3,6 Juta Pekerja******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) tahap 7 kepada 3,6 juta pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria. Penyaluran itu dilakukan melalui PT Pos Indonesia (Persero).

"Penyaluran BSU tahap 7 melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak beberapa hari kemarin," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, dikutip Kamis (3/11).

Selain melalui PT Pos Indonesia, Kemnaker juga menyalurkan BSU tahap 7 via bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Adapun penyaluran melalui Kantor Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak memiliki rekening bank Himbara atau memiliki rekening yang bermasalah.

Menurut Ida, untuk pencairan BSU melalui Kantor Pos memiliki proses yang berbeda dengan mekanisme penyaluran Bank Himbara. Kantor Pos harus mencetak undangan terlebih dahulu bagi para calon penerima BSU yang telah lolos verifikasi dan validasi.

"Kantor Pos mencetak undangan, kemudian menyampaikan undangan tersebut pada penerima BSU melalui perusahaan. Nah nanti penyaluran dilakukan dengan 2 (dua) skema, secara kolektif di perusahaan atau penerima ini mengambil langsung di Kantor Pos. untuk mengetahui penerima BSU terdaftar di kantor Pos dapat melakukan pengecekan melalui aplikasi Pospay," ucapnya.

Ida berharap, penyaluran BSU baik melalui bank Himbara maupun PT Pos Indonesia ini dapat terselesaikan dalam waktu dekat.

[Gambas:Video CNN]

Pembunuh Tertinggi yang Terlahir Kembali

Amazon 'Ngerem' Rekrut Pekerja Baru******

Amazon menghentikan sementara program perekrutan perusahaan di tengah ketidakpastian ekonomi. Kebijakan itu rencananya akan berlangsung selama berbulan-bulan.

"(Kami) melakukan jeda pada perekrutan tambahan baru di tenaga kerja perusahaan kami," ujar  Wakil Presiden Senior SDM dan Teknologi Amazon (AMZN Beth Galetti dalam sebuah memo kepada karyawan minggu ini yang dikutip dari CNN, Minggu (6/11).

Surat itu dibagikan di situs resmi perusahaan pada Kamis lalu.

Kendati demikian, Amazon akan terus mempekerjakan tenaga pengganti untuk beberapa karyawan yang pergi. "Ada beberapa tempat yang ditargetkan di mana kami akan terus mempekerjakan orang secara bertahap," ujar Galleti.

Bisnis Amazon melesat selama pandemi, saat lebih banyak pelanggan beralih ke belanja online. 

Namun, ketika pembatasan pandemi mereda, perusahaan harus menghadapi tantangan ganda dengan lebih banyak orang yang kembali berbelanja secara langsung dan prospek ekonomi yang memburuk membebani permintaan konsumen.

Akhir pekan lalu, Amazon memperkirakan pendapatannya untuk kuartal liburan akan lebih rendah dari perkiraan analis dan menyebabkan sahamnya turun tajam. Saham Amazon anjlok lebih dari 45 persen tahun ini.

[Gambas:Video CNN]

Perjuangan menjadi lajang

Twitter Digugat Karyawan Usai PHK Massal dari Elon Musk******

Para karyawan Twittermenggugat perusahaannya imbas rencana pemilik baru, Elon Musk, yang ingin melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal kepada setengah karyawannya atau 3.700 orang.

Dikutip Reuters, karyawan Twitter telah melayangkan gugatan terhadap perusahaan di pengadilan federal San Fransisco.

Mereka berargumen keputusan PHK Twitter melanggar WARN Act. Aturan ini mengatur perusahaan yang memiliki 100 karyawan atau lebih wajib memberi tahu karyawannya tentang pemutusan hubungan kerja 60 hari sebelumnya.

Perusahaan juga harus memberikan upah pesangon selama 60 hari kepada pekerja.

Pengacara penggugat juga tengah menyelidiki kemungkinan ada diskriminasi dalam pemilihan karyawan yang bakal di PHK tersebut.

Pihak Twitter tidak menanggapi permintaan komentar. Namun pada Jumat (4/11) malam, Musk berkicau mengenai persoalan ini.

"Semua orang yang keluar ditawari tiga bulan uang pesangon, artinya 50 persen lebih banyak dari yang diwajibkan secara hukum," cuit Musk di akun Twitternya @elonmusk.

[Gambas:Twitter]

Kelahiran Kembali Shang Jiaren

Bappebti Respons soal Kripto Diatur OJK dalam RUU PPSK******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) merespons wacana kripto yang akan diawasi atau diatur Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Aturan tersebut digodok dalam Rancangan Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).

Selama ini, kripto diatur oleh Bappebti. Tapi, dalam RUU PPSK aset kripto masuk sebagai inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK). Konsekuensinya, pengawasan dan regulasi aset kripto OJK dan Bank Indonesia (BI).

"Nantinya pemerintah akan memindahkan aset kripto ke OJK, tapi tidak seketika saat RUU PPSK diundangkan. Jadi, ada masa peralihan," katanya, Rabu (2/11).

Didid menjelaskan dalam masa peralihan yang diperkirakan selama 5 tahun tersebut, Bappebti akan mecoba membuat peraturan tata kelola. Tujuannya, agar ekosistem kripto bisa tetap berkelanjutan (sustain) meski nantinya beralih ke OJK.

Namun, Didid menolak narasi bahwa Bappebti tidak kompeten dalam mengelola kripto selama ini hingga akhirnya harus dialihkan ke OJK. Ia menunjukkan bahwa pelanggan aset kripto hingga akhir Oktober sudah mencapai 16,1 juta pelanggan.

Bappebti memang belum bisa membentuk bursa aset kripto, tapi Didid menjelaskan pihaknya sedang mengupayakan realisasi hal itu dalam waktu dekat.

Paling tidak dalam masa transisi sebelum resmi beralih ke OJK.

"Pemerintah harus memastikan pengelolaaan aset kripto ini berjalan dengan baik. Siapapun itu mari kita jaga sama-sama, apakah ada di Bappebti, OJK, atau apa pun nanti harus tetap sustain," tegasnya.

Di lain sisi, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menjelaskan bahwa Bappebti sudah punya peraturan ideal soal kripto. Jadi, harus dilibatkan dengan RUU PPSK tersebut.

"Maka, RUU PPSK idealnya disinkronkan dengan pengaturan di dalam Perba 8/2021 karena sama-sama bicara soal aturan aset kripto. Jangan ada dualisme antara Bappebti dengan otoritas lainnya, karena bisa menghambat pengembangan aset kripto," katanya dalam acara yang sama.

Selama penyusunan RUU berlangsung, arah pengaturan RUU PPSK terkait aset kripto dinilai menimbulkan kebingungan atas posisi aset kripto di bawah OJK dan BI sebagai mata uang, atau tetap sebagai komoditas.

Di lain sisi, BI tengah menyusun CBDC (Central Bank Digital Currency) atau rupiah digital dalam RUU PPSK.

[Gambas:Video CNN]