slot gacor89

cicilan hp di kredivo 752Jutaan kata 783253Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot gacor89》

Bank Dunia siapkan reformasi penerbitan jaminan tahunan******

Washington (ANTARA) - Grup Bank Dunia (World Bank Group) mengumumkan perombakan besar-besaran pada bisnis penjaminannya yang akan menyuguhkan kesederhanaan, peningkatan akses, dan eksekusi lebih cepat melalui lokapasar baru yang nyaman.

Reformasi baru ini sangat penting untuk mencapai target meningkatkan penerbitan jaminan tahunan sebanyak tiga kali lipat menjadi 20 miliar dolar AS per 2030, demikian diumumkan oleh Grup Bank Dunia pada Rabu (28/2).

Saat ini, Grup Bank Dunia menawarkan 20 solusi penjaminan yang tersebar di seluruh institusi. Masing-masing memiliki proses, aturan, dan standar yang berbeda. "Pada akhirnya, ini menghambat potensi mereka dan menghambat akses klien," kata bank pemberi pinjaman multilateral tersebut.

Perombakan itu, yang menandai perubahan signifikan pertama dalam 15 tahun, akan meliputi enam pembaruan konkret, yakni struktur yang ringkas, daftar produk yang disederhanakan dan komprehensif, proses yang efisien, aksesibilitas yang lebih tinggi, penerapan pendekatan risk-weighted yang memusatkan sumber daya pada proyek berdampak tinggi dan portofolio proyek, serta instrumen baru yang inovatif.

Perombakan terpadu ini akan tersedia bagi semua klien Grup Bank Dunia pada 1 Juli mendatang, kata grup tersebut.
 

Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

CEO Apple soroti rencana besarnya kembangkan AI di 2024******

Jakarta (ANTARA) - CEO Apple Tim Cook menyoroti rencana besar perusahaannya kepada para pemegang saham bahwa pada tahun ini perusahaan akan mendalami teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Dalam pertemuan baru-baru ini, Tim Cook menyampaikan bahwa Apple akan mengembangkan AI karena teknologi tersebut berpotensi mengubah cara melakukan sesuatu, dari menyelesaikan pekerjaan lebih cepat hingga menyelesaikan masalah dengan cara baru.

Laporan Gizmochina, Kamis (29/2) menyebutkan bahwa Tim Cook mengungkapkan sebenarnya produk Apple sudah pintar dengan AI tanpa disadari penggunanya.

Baca juga: Apple akan hadirkan fitur AI generatif akhir tahun ini

Baca juga: Tim Cook sebut Apple Vision Pro akan dijual "hanya di toko-toko kami"

Dia bahkan menyebut sebenarnya Apple sudah unggul karena lebih dulu menghadirkan AI lewat produk komputernya dan mengklaim memiliki kinerja yang lebih baik dari para pesaingnya.

Namun perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat itu merasa AI tetap perlu dikembangkan agar lebih banyak solusi bisa dihadirkan oleh gawai-gawainya.

Meski begitu, Apple masih merahasiakan peta jalannya dalam pengembangan AI karena merasa hal itu baru bisa diungkap menjelang produknya dirilis untuk menjaga posisinya menjadi perusahaan terdepan dalam persaingan teknologi.

Namun tidak semua orang setuju dengan betapa rahasianya Apple tentang pekerjaan AI-nya. Sebuah kelompok yang mewakili pekerja, AFL-CIO, ingin Apple mengungkapkan cara mereka menggunakan AI dan memastikan Apple melakukannya dengan cara yang benar.

Meskipun sebagian besar pemegang saham menyukai gagasan tersebut, gagasan tersebut tidak mendapat cukup suara untuk disetujui.

Perdebatan ini menyoroti pembahasan yang lebih luas tentang memastikan AI digunakan secara adil dan benar, terutama terkait hak cipta dan menghormati pencipta.

Baca juga: Tim Cook klaim iPhone platform gim terbaik di dunia

Baca juga: Apple laporkan hasil Q1 turun 5 persen secara tahunan

 

Penerjemah: Livia Kristianti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：saldo slot88、cara dapat uang sampingan dari internet、josqq

Terkait：majapahit4d、eyangslot、angka togel hari ini、situs slot online tergacor、aplikasi generator angka jitu、pinjol ilegal terbaru、rtp timnas4d、slot yang lagi gacor、genk680、pengalaman kredivo

---

---

bab terbaru：bapautoto（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08