game slot resmi

Kelahiran Kembali: Hari-hari Anjing E-commerce

Pengadilan Tolak Gugatan Obligor BLBI Buka Blokir 20 Perusahaan di AHU******

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan obligor BLBI Kaharudin Ongko untuk membuka blokir 20 perusahaan ke layanan administrasi hukum umum (AHU).

Adapun gugatan didaftarkan di PTUN Jakarta pada 4 Juli 2022 dan ditujukan kepada Satgas BLBI dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebagai tergugat. Hal ini dilakukan karena Kemenkum HAM membekukan rekening PT Mahkota Berlian Cemerlang milik penggugat.

Namun, gugatan tersebut ditolak oleh PTUN Jakarta. "Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima dan menghukum penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp296 ribu," tulis putusan pengadilan yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (26/11).

Satgas BLBI menyatakan ada 22 perusahaan yang belum diserahkan obligor BLBI Kaharudin Ongko dalam rangka Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Bank Umum Nasional dan memohon untuk melakukan pemblokiran perusahaan tersebut sesuai dengan ketentuan berlaku.

Lalu, pada 30 November 2021, Kemenkum HAM mengabulkan permohonan Satgas BLBI melalui surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.UM.01.01-4293 yang intinya dinyatakan bahwa dari 22 perusahaan yang dimohonkan blokir, terdapat 20 perusahaan dapat dilakukan pemblokiran akses dan dua perusahaan tidak dapat dilakukan pemblokiran karena telah dibubarkan.

Sebagai informasi, Kaharudin Ongko masih memiliki kewajiban selaku Obligor Bank Umum Nasional sebesar Rp7,72 triliun atau tepatnya Rp7.727.984.148.737,00 (tidak termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10 persen) dan selaku Obligor Bank Arya Panduarta sebesar Rp359,43 miliar atau Rp359.435.826.603,76 (tidak termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10 persen).

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Pedang Hunyuan

Pekerja Kontrak Juga Berhak Dapat Gaji Sesuai UMP Lho******

Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) aliaspekerja kontrakberhak untuk mendapat bayaran tidak lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi (UMP).

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam Pasal 88E secara tegas menyatakan upah minimum berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

Kemudian, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, upah minimum adalah upah bulanan terendah, yaitu upah tanpa tunjangan atau upah pokok dan tunjangan tetap, yang ditetapkan setiap tahun sebagai jaring pengaman di suatu wilayah.

"Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum," demikian bunyi Pasal 23 ayat (3) PP Nomor 36 Tahun 2021 seperti dikutip pada Senin (28/11).

Sementara itu, pengusaha yang melakukan pembayaran upah di bawah dari batas upah minimum yang telah ditentukan merupakan tindak pidana kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Cipta Kerja.

Pasal 185 UU tersebut menyatakan bahwa barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 42 ayat 2, Pasal 68, Pasal 69 ayat 2, Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat 3, Pasal 88E ayat 2, Pasal 143, Pasal 156 ayat 1, atau Pasal 160 ayat 4 dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun.

"Dan denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta," terang Pasal 185 UU Cipta Kerja.

Ketentuan sanksi dan denda tersebut berlaku pula untuk pengusaha yang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sesuai ketentuan Pasal 88E ayat 2.

Pekerja kontrak berhak mendapat upah sesuai UMP juga dibenarkan oleh Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga Hadi Subhan. Ia menyebut UMP berlaku untuk semua pekerja.

"UMP berlaku untuk semua pekerja baik pekerja kontrak (PKWT) maupun pekerja tetap (PKWTT)," katanya kepadaCNNIndonesia.com.

Ia menyebut UMP ditujukan bagi pekerja yang masa kerjanya kurang dari satu tahun. Sedangkan, yang lebih dari satu tahun harus di atas UMP sesuai struktur dan skala upah.

Senada, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan UMP justru lebih intensif diberlakukan pada pekerja kontrak. pasalnya, banyak pengusaha yang memilih pekerja kontrak supaya dapat memberlakukan UMP secara berkelanjutan.

Namun, kata dia, peraturan baru mewajibkan bila kontrak selesai, pengusaha harus memberikan uang pesangon, sesuai dengan masa kerja kontrak.

"Bila masa kerja kontrak tiga tahun, maka pesangonnya adalah tiga bulan gaji," ujarnya.

Hari ini, pemerintah provinsi di seluruh Indonesia akan menetapkan besaran UMP 2023 di wilayah masih-masing.

Sesuai aturan Kementerian Ketenagakerjaan, kenaikan UMP 2023 maksimal 10 persen.

[Gambas:Video CNN]

Cermin iblis serba bisa

Menko Airlangga: Indonesia Akan Jadi Negara Energi Hijau Dunia******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia akan menjadi negara energi hijau dunia di masa mendatang.

Hal itu itu diutarakan Airlangga saat menghadiri pembukaan PLN Locomotion 2022 bertema "Building Synergy of Local Content for Indonesia Future Energy" yang diselenggarakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11).

"Semoga acara ini bisa menjadi dorongan, pemicu, dan penyemangat, bahwa Indonesia bisa menjadi mandiri dan Indonesia akan menjadi the green energy of the world. At least, di level ASEAN saya yakin kita akan menjadi juaranya," kata Airlangga.

Airlangga menjelaskan, komponen utama kelistrikan yang dulu hanya bisa diimpor, kini sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Alhasil anggaran belanja yang sebelumnya mengalir ke luar negeri kini didorong untuk mengalir dan berputar di dalam negeri.

Industri Kecil Menengah dan Usaha Kecil Menengah yang dulu hanya menjadi penonton, kini juga dapat terlibat langsung menjadi bagian dalam rantai pasok industri kelistrikan. Teknisi dan tenaga ahli yang dulu berasal dari asing, kini didorong berasal dari teknisi dan tenaga ahli lokal.

"Semuanya butuh mesin, peralatan, dan perlengkapan. Terlebih sekarang Indonesia sedang melakukan transisi energi yang akan membentuk banyak perubahan di sektor ketenagalistrikan," ungkapnya.

Adapun Airlangga mengawali kegiatan dengan mengunjungi pameran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang mempertemukan pelaku bisnis lokal dengan target market, melalui exhibition, diskusi, dan kerja sama. Tujuannya untuk mendorong peningkatan ekosistem produk lokal dan membangun sinergi antar instansi dan produsen, serta UMKM lokal.

Pemerintah, kata Airlangga, mengapresiasi upaya PLN yang capaian TKDN-nya sudah di atas target tahun ini, yaitu mencapai 49% dari target 42%. Airlangga berharap TKDN dapat terus didorong dan ditingkatkan lagi.

"Jika konsisten separuhnya adalah komponen dalam negeri, maka transisi energi yang dilaksanakan PLN ke depan bisa jadi dorongan kemunculan industri dan ekonomi baru nasional," ucapnya.

Peningkatan produk dalam negeri di sektor ketenagalistrikan merupakan tantangan bersama. Tingkat komponen dalam negeri terus diupayakan untuk mencapai target, menuju 2024 diharapkan TKDN-nya mencapai minimal 50%.

"Tentunya ini membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh pihak," tambahnya.

Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa TKDN ini jangan sampai hanya menjadi jargon. Ini adalah gerakan nasional, gerakan gotong royong. Dengan TKDN ini, Pemerintah mendorong komponen-komponen produk untuk bisa dikerjakan SDM dalam negeri.

"Bahan-bahan dan penggunaan peralatannya juga harus dari dalam negeri. Sehingga inilah yang disebut TKDN, bukan hanya mereknya, tetapi kandungannya adalah yang bisa menggerakan roda perekonomian nasional," pungkasnya.

Kotak peralatan dewa super

DPR Setujui Tambahan Modal Negara Rp3,2 T ke KAI untuk Kereta Cepat******

Komisi VI DPRmenyetujui penyertaan modal negara (PMN) Rp3,2 triliun untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI). Suntikan dana itu digunakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

"Komisi VI DPR menyetujui tambahan penyertaan modal negara 2022 kepada PT KAI sebesar Rp3,2 triliun yang berasal dari cadangan investasi APBN 2022 dalam rangka pemenuhan permodalan porsi Indonesia atas cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima dalam rapat dengan Kementerian BUMN, Rabu (23/11).

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan proyek KCJB mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US,4 miliar.Cost overruntersebut dipenuhi melalui skema 25 persen ekuitas dan 75 persen pinjaman.

Sementara porsi pinjaman 75 persen akan dipenuhi dari China Development Bank (CDB).

Di sisi lain, Direktur utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan tiket kereta cepat Jakarta Bandung (KCJB) dibanderol Rp125 ribu-Rp250 ribu. Harga tiket tersebut berlaku untuk tiga tahun pertama KCJB beroperasi.

KCJB ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan 2023. Setelah tiga tahun, tiket KCJB akan naik ke Rp150 ribu-Rp350 ribu.

Dwiyana menjelaskan KJCB nantinya akan beroperasi mulai pukul 05.30 hingga 22.00 WIB dengan total 68 kereta yang akan beroperasi dalam sehari.

"Kapasitas per kereta itu 601 penumpang," ujar Dwiyana.

[Gambas:Video CNN]

Menyerang! elang

KCIC Klaim Bangunan Kereta Cepat Tahan Gempa Magnitudo 8******

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan struktur prasarana kereta cepat Jakarta-Bandung(KCJB) akan dibangun tahan gempa.

Prasarana seperti jembatan, subgrade hingga terowongan yang berada di sepanjang trase KCJB dirancang memiliki ketahanan gempa hingga 8-9 Skala Intensitas Seismik atau setara 8 magnitudo.

"Struktur prasarana KCJB sudah mempertimbangkan kondisi di Indonesia yang sering terjadi gempa. Struktur prasarana KCJB didesain tahan gempa dan bisa memiliki usia pakai hingga 100 tahun," ujar Dwiyana, dikutip dari detikcom, Kamis (24/11).

Selain struktur bangunan yang tahan gempa, sarana KCJB yakni kereta api cepat penumpang (EMU) dan kereta api cepat inspeksi (CIT) juga dilengkapi fitur disaster monitoring atau pendeteksi bencana.

"Desain struktur bangunan yang mumpuni dan juga fitur kereta api yang mampu mendeteksi bencana, disematkan untuk keamanan operasional KCJB. Diharapkan bisa memitigasi dampak apabila terjadi bencana," ujar Dwiyana.

Sebelumnya, Dwiyana mengatakan KCJB ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan 2023. Tiketnya dibanderol Rp125 ribu-Rp250 ribu untuk tiga tahun pertama KCJB beroperasi. Setelah tiga tahun, Dwiyana mengatakan tiket KCJB akan naik ke Rp150ribu-Rp350 ribu.

Dwiyana menjelaskan KJCB nantinya akan beroperasi mulai pukul 05.30 hingga 22.00 WIB dengan total 68 kereta yang akan beroperasi dalam sehari.

"Kapasitas per kereta itu 601 penumpang," ujar Dwiyana dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Rabu (23/11).

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan progres fisik KCJB telah mencapai 81,66 persen per November 2022.

Sementara dari sisi biaya, KCJC mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US,4 miliar. Cost overrun tersebut dipenuhi melalui skema 25 persen ekuitas dan 75 persen pinjaman.

"Porsi ekuitas Indonesia atas cost overrun proyek KCJB yaitu sebesar US7,5 juta atau Rp3,29 triliun," kata Kartika.

[Gambas:Video CNN]

Raja Seni Bela Diri

Bentuk Satgas Daerah, Pemerintah Targetkan Berantas PMK Hingga Tuntas******

Dalam rangka pengendalian dan pemberantasan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang ternak berkuku belah, pemerintah telah merumuskan rangkaian kebijakan dan strategi untuk diimplementasikan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Musdhalifah Machmud, menyampaikan bahwa kecepatan dan ketepatan respon kebijakan dan implementasi di lapangan menjadi faktor kunci dalam mengendalikan dan memberantas wabah PMK.

Pernyataan tersebut disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanganan PMK di Indonesia Tahun 2022, Rabu (23/11). Oleh karena itu, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PMK, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

"Dengan adanya Satgas PMK di tingkat pusat maupun daerah, diharapkan penanganan dan pengendalian PMK dapat menjadi lebih efektif secara koordinasi dan lebih efisien dalam pemanfaatan anggaran," ungkap Musdhalifah dalam keterangannya, Jumat (24/11).

Di sisi lain, saat ini masih ada tantangan belum seluruh Kabupaten/Kota telah membentuk Satgas Penanganan PMK. Dari total 514 Kabupaten/Kota, baru 32,49 persen yang telah memiliki Satgas Penanganan PMK.

Maka dari itu, Musdhalifah menegaskan, sangat penting untuk mendorong Pemerintah Daerah agar dapat segera merealisasikan pembentukan Satgas Penanganan PMK di wilayahnya untuk dapat mendukung pelaksanaan Satgas di tingkat pusat.

Pembentukan Satgas Penanganan PMK selanjutnya ditindaklanjuti dengan sejumlah kebijakan dan strategi. Antara lain, penanganan PMK yang tanggap dalam hal biosecurity, lalu lintas ternak dan pencegahan penularan antar wilayah, koordinasi penanganan lintas sektor dan wilayah, koordinasi program pengendalian dan penyediaan anggaran, serta penerbitan kebijakan serta regulasi yang diperlukan dalam pengendalian PMK.

Terlebih, saat ini penyakit Lumpy Skin Disease(LSD), yang menyerang bagian kulit sapi dan kerbau yang disebabkan oleh virus, juga mulai menyerang. Sehingga diharapkan Satgas di daerah ini mampu mengidentifikasi lebih awal dan menekan penyebarannya.

Untuk menjamin konsistensi, efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan wabah PMK, Pemerintah juga sedang menyusun Peta Jalan Pembebasan PMK di Indonesia untuk periode 2023-2035.

Sejak terbentuknya Satgas Penanganan PMK pada 24 Juni 2022, penurunan kasus aktif PMK khususnya antara Bulan September ke Oktober 2022 telah terlihat, dengan penurunan mencapai dua kali lipat.

"Mudah-mudahan perlahan-lahan seluruh provinsi kita bisazero case. Tapi kita tetap harus terus waspada. Sehingga apabila ada wabah yang baru masuk, bisa kita kendalikan sedini mungkin," ujar Musdhalifah.

Dalam rangka membantu peternak yang terdampak PMK, pemerintah juga telah memberikan kompensasi dan bantuan berupa penggantian ternak yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 518 Tahun 2022.

Adapun besaran bantuan kepada peternak terdampak PMK adalah sapi dan kerbau sebesar Rp10 juta rupiah per ekor, kambing dan domba sebesar 1,5 juta per ekor, dan babi sebesar Rp2 juta per ekor.

Pemerintah juga akan memberikan bantuan berupa pakan untuk sapi perah terdampak PMK dalam rangka peningkatan produktivitas pasca PMK. Hingga 17 November 2022, total aktual bantuan pemerintah telah mencapai Rp79,8 miliar, atau setara dengan 8.025 ekor.

Musdhalifah melanjutkan, ke depan perlu dilakukan percepatan proses realisasi sehingga para peternak terdampak PMK dapat segera terbantu. Dukungan semua pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, khususnya para peternak, juga sangat dibutuhkan untuk menyukseskan pengendalian PMK di Indonesia.

Mengakhiri sambutannya, dia pun berharap seluruh pihak dapat bersama-sama terus berkomitmen mendukung penanganan dan pengendalian PMK serta penyakit hewan menular strategis lainnya. Selain itu, dia juga menyampaikan agar memperkuat sistem kesehatan hewan nasional, agar subsektor peternakan lebih maju, sehingga dapat menjaga ketahanan pangan nasional dan perekonomian Indonesia.