permainan slot gacor

Agung Kuno

Bangkrut, FTX Punya Utang US,1 M ke 50 Kreditur******

Cryptocurrency exchangeFTX  memiliki utang sebesar US,1 miliar atau setara dengan Rp48,63 triliun (asumsi kurs Rp15.688 per dolar AS) kepada 50 kreditur terbesarnya.

Mengutip CNA, Senin (21/11), dalam pengajuan pengadilan pada Sabtu (19/11), pertukaran berutang sekitar US,45 miliar kepada sepuluh kreditur utamanya.

FTX dan afiliasinya mengajukan kebangkrutan di Delaware pada 11 November di salah satu ledakan crypto profil tertinggi, menyebabkan sekitar 1 juta pelanggan dan investor lainnya menghadapi kerugian total dalam miliaran dolar.

Sidang tentang apa yang disebut mosi hari pertama FTX ditetapkan pada Selasa pagi di hadapan hakim kebangkrutan AS.

[Gambas:Video CNN]

Conan Sistem Detektif Saya

Harga Pangan Kompak Naik kecuali Bawang******

Harga pangan kompak melonjak pada awal pekan ini, kecuali bawang putihdan bawang merah yang justru menurun.

Mengutip hargapangan.id, Senin (21/11), kenaikan pertama dialami harga beras kualitas super I yang naik dari Rp13.550 menjadi Rp13.650 per kg. Sementara beras kualitas super II dijual Rp13.300 per kg, atau naik dari sebelumnya yang Rp13.200 per kg.

Beras kualitas medium I dijual Rp12.350 per kg naik dari sebelumnya Rp12.250 per kg.

Telur ayam ras segar naik dari Rp28.800 per kg menjadi Rp29.100 per kg. Cabai merah besar naik dari Rp38 ribu per kg menjadi Rp38.700 per kg.

Cabai merah keriting naik dari Rp36.500 per kg menjadi Rp37.300 per kg. Cabai rawit merah naik dari Rp46.700 per kg menjadi Rp47.950 per kg. Cabai rawit hijau naik dari Rp37.950 per kg menjadi Rp38 ribu per kg.

Sementara harga bawang putih ukuran sedang saat ini Rp27.700 per kg turun dari sebelumnya Rp27.750 per kg pada awal pekan kemarin.

Bawang merah saat ini dibanderol Rp37.600 per kg turun dari sebelumnya Rp37.800 per kg.

Selain bawang-bawangan, minyak goreng kemasan bermerek 1 juga turun dari Rp21.700 per kg menjadi Rp21.600 per kg. Gula pasir kualitas premium juga turun dari Rp15.900 per kg menjadi Rp15.850 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Sistem guru pengalaman profesional

Menaker Klaim Aturan UMP 2023 Naik Maksimal 10 Persen Tak Cacat Hukum******

Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah mengklaim Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) telah sesuai aturan di atasnya alias tidak cacat hukum.

Ida mengatakan beleid yang ditekennya pada 16 November kemarin itu sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.

"Permenaker ini sebenarnya menjalankan perintah PP 36, di mana Kementerian Ketenagakerjaan memberi kewenangan untuk memberikan pedoman penetapan upah minimum dan gubernur memiliki kewenangan untuk menetapkannya. Sebenarnya Permenaker 18 2022 ini sesuai dengan PP 36/2021," kata Ida singkat di UGM, Selasa (22/11).

Selain itu, tidak mungkin pula, Ida tidak mengetahui permasalahan di industri terkait dampak besar dari potensi jatuhnya industri padat karya misalnya tekstil, garmen, dan persepatuan di Indonesia di ujung 2022 dan awal 2023.

Lebih lanjut, Danang juga mengatakan permenaker baru ini cukup kontroversial karena tiga hal. Pertama, berpotensi menimbulkan ketidakpastian regulasi dan kerusakan iklim investasi di Indonesia yang sedang dibangun oleh Presiden Jokowi.

Kedua, mendorong terjadinya kegagalan yang lebih parah pada industri padat karya pada 2023. Ketiga, mengakibatkan pertarungan hadap hadapan antara buruh dan pengusaha.

"Sebaiknya, Ibu menteri dan jajaran bisa memanfaatkan tripartit nasional dan mengajak para pengusaha dan buruh untuk membahas situasi ke depan," kata Danang kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/11).

Danang pun menduga penetapan aturan yang diklaim menguntungkan buruh itu bertalian dengan upaya mendongkrak elektabilitas Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sendiri diketahui memang kader dari partai tersebut.

"Dugaan saya, ibu menteri lebih motif politik, beliau tampaknya sedang berusaha membantu elektabilitas Ketum PKB (Muhaimin Iskandar). Permenaker 18 ini bisa dijadikan isu pembelaan kepada buruh dan tenaga kerja yang konstituen penting PKB sejak dulu," ujar Danang.

Ida Fauziyah menerbitkan Permenaker Nomor 18/ 2022 sebagai acuan perhitungan Upah Minimum bagi para pemerintah daerah. Beleid itu mencakup beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Kedua, rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi + (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,1 sampai dengan 0,3).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," kata aturan tersebut.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi. Besaran kenaikan upah itu harus ditetapkan dan diumumkan paling lambat 28 November 2022.

[Gambas:Video CNN]

Yi Feng Luo Lanxue

Deklarasi Pemimpin G20 dan Komitmen Investasi Dorong Transisi Energi******

Presidensi G20 Indonesia telah mengupayakan berbagai solusi terbaik selama satu tahun kepemimpinan di tengah berbagai tantangan baru yang muncul dan saat ini telah sampai pada puncaknya serta menghasilkan sebuah dokumen berupa Deklarasi Para Pemimpin G20 Bali.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo ketika memberikan pernyataan pers yang digelar di Hotel Apurva Kempinski, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Rabu (16/11).

"Alhamdulillah, hari ini kita dapat mengadopsi dan mengesahkan G20 Bali Leaders' Declaration. Ini adalah deklarasi pertama yang dapat diwujudkan sejak Februari 2022," kata Jokowi melalui keterangan pers Kementerian Koordinator Perekonomian RI.

"Saya juga ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh working groups dan engagement groups atas dedikasi, sumbangan pemikiran, dan kontribusinya bagi Presidensi G20 Indonesia," tambah Jokowi.

Usai Jokowi memberikan penjelasan terkait G20 Bali Leaders' Declaration kepada awak media, konferensi pers tersebut kemudian dilanjutkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Pada kesempatan tersebut, ketiga Menteri tersebut menjawab berbagai pertanyaan dari awak media seputar G20 Bali Leaders' Declaration.

Menko Airlangga menyampaikan bahwa terkait dengan transisi energi, Pemerintah Amerika Serikat juga telah meluncurkan Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) yang salah satunya untuk membantu melakukan transisi energi.

Lebih lanjut, PGII juga berkomitmen akan menginvestasikan total US0 miliar dalam bentuk pinjaman dan hibah untuk proyek infrastruktur berkelanjutan bagi negara berkembang. Tentu investasi itu bisa mendorong percepatan transisi energi dan target net zero emission pada 2060.

"Di dalamnya ada yang diinisiasi oleh Jepang yakni Just Energy Transition Partnership (JETP), kita juga sudah diberi komitmen sebesar USD 20 miliar. Tentu, ini akan mendorong percepatan dari dekarbonisasi di Indonesia," ungkap Menko Airlangga.

Menko Airlangga pada kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa Indonesia mengapresiasi digitalisasi karena selaras dengan fokus yang tengah dilakukan Indonesia terkait transformasi digital.

Menko Airlangga menekankan bahwa digitalisasi juga sejalan dengan kepemimpinan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023 dan ditargetkan akan disusun detail kerangka kerja ekonomi tersebut di ASEAN.

Menko Airlangga kemudian menambahkan bahwa dalam lampiran G20 Action for Strong and Inclusive Recovery terdapat basket 1 yang merupakan basket trilateral di mana terdapat 115 proyek di sektor kesehatan, 34 di sektor transformasi digital, 33 di sektor transisi energi, dan 111 di potensi lainnya.

"Carbon capture and storage juga masuk dalam basket tersebut," pungkas Menko Airlangga.

Satu pedang untuk dimuliakan

Buruh Tolak Usulan No Work No Pay: Tak Berdasar******

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak usulan pengusahaagar pemerintah membuat aturan no work no paybagi buruh(tidak bekerja, tidak dibayar) saat kinerja industri terpuruk.

Menurutnya, sistem no work no pay tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahkan, opsi tersebut juga tidak ada dalam Omnibus Law.

"No work no pay itu tidak dikenal di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Begitu pula kalau pemerintah bersikukuh dengan Omnibus Law, tidak dikenal no work no pay," terang Said dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (18/11).

"Jadi, tidak ada dasar untuk mengabulkan permintaan pengusaha no work no pay," tegasnya.

Usul kebijakan no work no pay mencuat pertama kali dari Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menteri Ketenagakerjaan, Selasa (8/11) lalu.

"Kalau bisa dipertimbangkan, menambah satu lagi, yaitu harapan kami ada satu Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) yang mengatur fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay," katanya.

Menurutnya, hal ini dilakukan demi mengurangi jumlah orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan begitu, ketika industri sedang lesu pekerja tidak harus terkena PHK.

Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusaha soal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay, maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan Permenaker.

"Nggak, sejauh ini belum. Pada prinsipnya, pertama waktunya harus terbatas. Jadi, no work no pay ini jangan sampai 2024 dong, harus jelas kapan. Misalnya, bikin kesepakatan dengan buruh, ya sudah no work no pay, buruhnya setuju misal 6 bulan kah atau 8 bulan," jelasnya.

Selain itu, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no pay itu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya bukan orang baik dalam sistem

Pengusaha Singgung Motif Menaker Terbitkan Permenaker 18/2022******

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana menilai ada motif tersembunyi dibalik penerbitan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 18/ 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023.

Pasalnya, permenaker tersebut menabrak aturan di atasnya yaitu peraturan pemerintah nomor 36/2021 tentang pengupahan.

Danang menilai tidak mungkin seorang Ida Fauziyah yang merupakan Menteri Ketenagakerjaan tidak paham soal hierarki kebijakan.

"Dugaan saya, ibu menteri lebih motif politik, beliau tampaknya sedang berusaha membantu elektabilitas Ketum PKB. Permenaker 18 ini bisa dijadikan isu pembelaan kepada buruh dan tenaga kerja yang konstituen penting PKB sejak dulu," ujar Danang kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/11).

Danang juga mengatakan Permenaker baru ini cukup kontroversial karena tiga hal. Pertama, berpotensi menimbulkan ketidak pastian regulasi dan kerusakan iklim investasi di Indonesia yang sedang dibangun oleh Presiden Jokowi.

Menurutnya, dunia luar akan melihat Indonesia tidak stabil dalam hal kepastian regulasi investasi. Kedua, mendorong terjadinya kegagalan yang lebih parah pada industri padat karya pada 2023. Ketiga, mengakibatkan pertarungan hadap hadapan antara buruh dan pengusaha.

"Sebaiknya, Ibu menteri dan jajaran bisa memanfaatkan tripartit nasional dan mengajak para pengusaha dan buruh untuk membahas situasi kedepan," tandas Danang.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan Permenaker Nomor 18 tahun 2022 sebagai acuan perhitungan Upah Minimum bagi para pemerintah daerah. Beleid itu diteken Ida pada 16 November kemarin.

Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Kedua, rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi + (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,1 sampai dengan 0,3).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," kata aturan tersebut.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Besaran kenaikan upah itu harus ditetapkan dan diumumkan paling lambat 28 November 2022.

[Gambas:Video CNN]