cara kerja di internet dapat uang

Pembunuhan mutlak

tafsir mimpi 1000

Jumat, Samsat keliling tersedia di 14 wilayah Jadetabek ******

pemilik kendaraan harus memastikan kendaraan yang akan dibayar pajak tidak memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor lebih dari satu tahun

Jakarta (ANTARA) - Polda Metro Jaya menyediakan layanan sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat) keliling di 14 wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) berkolaborasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat pada Selasa. Berdasarkan informasi dari akun X resmi TMC Polda Metro Jaya, layanan Samsat keliling tersedia di 14 wilayah, meliputi:

1. Samling Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat Jakpus dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB;
2. Samling Jakarta Utara di halaman parkir Samsat Jakut dan Masjid Al-Musyawarah Kelapa Gading pukul 08.00-14.00 WIB;
3. Samling Jakarta Barat di Mall Citraland pukul 08.00-14.00 WIB;
4. Samling Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat Jaksel pukul 08.00-15.00 WIB dan Kantor Wali Kota Jaksel pukul 09.00-14.00 WIB;
5. Samling Jakarta Timur di halaman parkir Samsat Jaktim pukul 08.00-15.00 WIB dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB;
6. Samling Kota Tangerang di ruko Ufit Palem Semi Karawaci dan Perumnas 2 Cibodas pukul 08.00-14.00 WIB;
7. Samling Ciledug di Rukan Fresh Market Green Lake City Ketapang Cipondoh Ciledug dan kantor Kecamatan Pinang pukul 09.00-12.00 WIB;
8. Samling Serpong di halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00-14.00 WIB dan ITC BSD Serpong pukul 16.00-19.00 WIB;
9. Samling Ciputat di Kantor Kelurahan Pondok Betung Ciputat pukul 09.00-11.00 WIB dan Pasar Gintung Ciputat Timur pukul 09.00-11.30 WIB;
10. Samling Kelapa Dua di Pasar Modern Intermoda BSD dan Perum Dasana Indah Binong pukul 08.00-14.00 WIB;
11. Samling Kota Bekasi di Taman Kuliner Narogong Kota Bekasi pukul 08.00-11.00 WIB;
12. Samling Kabupaten Bekasi di Stadion Wibawa Mukti Cikarang pukul 08.00-12.00 WIB;
13. Samling Depok di halaman parkir Samsat Depok dan kantor Kelurahan Tugu pukul 08.00-12.00 WIB;
14. Samling Cinere di halaman kantor Kelurahan Bedahan pukul 08.00-12.00 WIB.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan wajib pajak sebelum menyambangi gerai untuk membayar pajak kendaraan, antara lain pemilik kendaraan harus memastikan kendaraan yang akan dibayar pajak tidak memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor lebih dari satu tahun. Kemudian, pastikan untuk membawa beberapa dokumen yang diperlukan untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan, seperti KTP, BPKB, dan STNK asli masing-masing disertai lampiran fotokopi. Gerai Samsat keliling ini hanya melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) tahunan. Sedangkan untuk perpanjangan STNK dan ganti pelat nomor kendaraan harus datang langsung ke kantor Samsat wilayah.Baca juga: DKI bersama KLHK dan Polda Metro formulasikan sanksi tilang uji emisi

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Istri pertama pemimpin yang meninggal dalam usia muda

88mega slot gacor

Yang Chaobin, Huawei: "Telecom Foundation Model" Mempercepat Transformasi Pintar******

Barcelona, Spanyol (ANTARA/PRNewswire)- Di MWC Barcelona 2024, Board Member & President, ICT Products & Solutions, Huawei, Yang Chaobin, melansir model dasar kecerdasan buatan (AI) untuk sektor telekomunikasi (telecom foundation model) yang pertama di industri.
Huawei Telecom Foundation Model menyediakan teknologi pintar yang mendukung inovasi layanan, meningkatkan efisiensi operasional, membuat terobosan dalam produktivitas jaringan, dan merealisasikan target teknologi pintar 5.5G. Inovasi teknologi di industri telekomunikasi secara historis menghasilkan jaringan operator yang lebih produktif, namun juga meningkatkan kebutuhan layanan. 5.5G mendatangkan kapabilitas jaringan yang semakin baik, didukung layanan yang lebih beraneka ragam, serta kesuksesan bisnis yang kian besar bagi pihak operator. Industri menuntut kehadiran transformasi teknologi yang signifikan, sebab layanan tersebut memerlukan teknologi pintar pada jenjang yang lebih tinggi. Teknologi pintar ini harus menyediakan layanan yang cepat, memberikan garansi pengalaman pengguna yang akurat, serta O&M efisien pada berbagai domain.
Huawei Telecom Foundation Model akan terus menawarkan keunggulan selama bertahun-tahun ke depan berkat pengalaman Huawei selama lebih dari 30 tahun dalam menyediakan dukungan servis.
Yang berkata, "Huawei Telecom Foundation Model mengandalkan keunggulan Huawei dalam teknologi pintar dan menawarkan dua jenis aplikasi: role-based copilot dan scenario-based agent. Kedua jenis aplikasi ini akan membantu pihak operator memberdayakan karyawan dan mengoptimalkan kepuasan pengguna yang menghasilkan produktivitas jaringan yang semakin tinggi."
Model dasar AI ini mendukung pihak operator beroperasi dengan pintar, serta mendukung interaksi dengan bahasa natural secara cerdas untuk berbagai jabatan kerja. Maka, wawasan karyawan dan efisiensi kerja pun meningkat. Model dasar AI juga menyediakan aplikasi intelligent agent untuk berbagai skenario operasional. Aplikasi ini mampu menganalisis dan menangani proses kompleks, serta mengorkestrasi solusi operasional guna menjamin pengalaman dan kepuasan pengguna.
Huawei Telecom Foundation Model juga akan meningkatkan nilai tambah dari teknologi pintar dengan memperluas penerapannya. Di acara tersebut, Yang juga membahas penerapan Telecom Foundation Model. Untuk menyediakan layanan secara cepat, asisten layanan dapat diaktifkan agar mendukung multi-modal assessment yang akurat dan penyediaan layanan cepat. Untuk menyediakan garansi pengalaman pengguna, kapabilitas Telecom Foundation Model dalam optimalisasi turut menjamin pengalaman pengguna secara multiobjektif. Untuk membantu troubleshooting, analisis cross-process poor-QoE dan penanganan berbasiskan dialog juga menjadikan proses troubleshooting jauh lebih efisien.
Menutup presentasinya, Yang mendorong mitra industri agar mengembangkan aplikasi teknologi pintar lewat kolaborasi industri, pelatihan SDM, serta inovasi dalam skenario bisnis. Dia juga mengajak sektor telecom foundation model untuk mengembangkan praktik terbaik dan menghadirkan semakin banyak teknologi pintar di industri telekomunikasi.
MWC Barcelona 2024 berlangsung pada 26-29 Februari di Barcelona, Spanyol. Di ajang ini, Huawei memamerkan produk dan solusi terbaru di stan 1H50 di Fira Gran Via Hall 1.
Menjelang peluncuran 5.5G secara komersial pada 2024, Huawei berkolaborasi dengan pihak operator dan mitra di seluruh dunia guna membuat inovasi baru dalam jaringan, komputasi awan, dan teknologi pintar. Secara kolaboratif, kita akan menggerakkan bisnis 5G dan membangun ekosistem industri yang berkembang pesat, serta menciptakan era baru transformasi pintar dan digital. Informasi lebih lanjut tersedia di: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2024

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Gelombang naga di zaman makmur

dunia 777 slot gacor

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Legenda Raja Naga Douluo Dalu 3

gacor268 slot

BPS: Waspadai inflasi pada Ramadhan******

Dari data historis perkembangan inflasi, pada momen Ramadhan selalu terjadi inflasi

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mengingatkan pihak terkait untuk mewaspadai potensi inflasi pada bulan Ramadhan, di mana umumnya terjadi kenaikan harga pada momen tersebut.

“Dari data historis perkembangan inflasi, pada momen Ramadhan selalu terjadi inflasi,” kata Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah di Jakarta, Jumat.

Umumnya, komoditas yang banyak menyumbang inflasi pada Ramadhan adalah komoditas pangan, seperti daging ayam ras yang memberikan andil inflasi 0,06 persen pada April 2021, 0,09 persen pada April 2022, dan 0,01 persen pada Maret 2023.

Kemudian, minyak goreng memberikan andil 0,01 persen dan 0,19 persen pada April 2021 dan 2022.

Komoditas berikutnya yaitu beras, dengan andil inflasi 0,02 persen pada Maret 2023. Lalu, telur ayam ras andil 0,02 persen serta ayam hidup, daging sapi, dan gula pasir masing-masing berkontribusi 0,01 persen pada April 2022.

Baca juga: BPS: Beras masih alami inflasi pada Februari

Baca juga: BPS: Ekonomi RI alami inflasi 0,37 persen pada Februari 2024

Sementara itu, komoditas pangan menjadi faktor penyebab inflasi pada Februari 2024.

Inflasi bulanan Februari tercatat sebesar 0,37 persen (month-to-month/mtm), dengan inflasi harga bergejolak (volatile food) mengalami inflasi sebesar 1,53 persen, memberikan andil lebih tinggi (0,25 persen) dibanding komponen lainnya yaitu inflasi inti (0,09 persen) dan inflasi harga diatur pemerintah (0,03 persen).

Komoditas beras menjadi penyumbang utama inflasi dengan andil 0,21 persen, di mana kenaikan harga beras terjadi di 37 provinsi.

Komoditas pangan lainnya yang menjadi faktor pendorong inflasi Februari adalah cabai merah dengan andil 0,09 persen, telur ayam ras 0,04 persen, serta daging ayam ras 0,02 persen.

Khusus untuk komoditas cabai merah, inflasi tercatat di setiap level perdagangan, di mana inflasi pada produsen pedesaan sebesar 4,56 persen, grosir 16,01 persen, dan eceran 17,78 persen.

Adapun inflasi komoditas telur dan daging ayam ras didorong oleh kenaikan harga pakan ternak ayam, yang mengalami inflasi 0,36 persen untuk bahan pakan dedak, 0,80 persen untuk jagung pipilan, 0,04 persen untuk bekatul, dan 0,22 persen untuk bungkil.

Diketahui, inflasi tahunan mencapai 2,75 persen (year-on-year/yoy) dan inflasi tahun kalender 0,41 persen (year-to-date/ytd).

Baca juga: BPS catat ekspor pertanian Januari naik saat sektor lainnya turun

Baca juga: BPS catat ekspor Indonesia Januari 2024 turun 8,34 persen

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Jiuxiaojue

buku mimpi terlengkap

Polisi terjunkan 2.590 personel gabungan amankan demo di DPR/ MPR RI******

aksi unjuk rasa hari ini sudah kami antisipasi dengan menyiapkan sejumlah personel untuk melakukan pengamanan dan mencegah massa masuk ke dalam kawasan

Jakarta (ANTARA) - Polres Metro Jakarta Pusat menerjunkan 2.590 personel gabungan untuk mengamankan demo yang dilakukan elemen masyarakat di depan Gedung DPR/ MPR RI, Gatot Subroto, Tanah Abang,
 
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan personel gabungan tersebut terdiri atas Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan Instansi terkait lainnya.

"Personel nantinya akan ditempatkan di sejumlah titik di sekitar DPR/ MPR RI. Untuk aksi unjuk rasa hari ini sudah kami antisipasi dengan menyiapkan sejumlah personel untuk melakukan pengamanan dan mencegah massa masuk ke dalam kawasan DPR/ MPR RI," kata Susatyo di Jakarta, Jumat.

Aksi unjuk rasa dari elemen masyarakat, mahasiswa, pelajar dan poros buruh tersebut menyampaikan sejumlah agenda terkait hasil Pemilu 2024.

Lebih lanjut Susatyo mengatakan, penutupan atau pengalihan arus lalu lintas di sekitar DPR/MPR RI bersifat situasional. Rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan.

"Kita lihat nanti jumlah massa, bila nanti di depan DPR/MPR RI  cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke depan Gedung DPR/MPR RI akan kami alihkan, penyekatan di Pulau Dua. Kendaraan dari Jalur dalam tol yang akan menuju pintu keluar tol di depan DPR/MPR RI kami tutup dan diluruskan ke arah Slipi," jelas Susatyo.

Susatyo juga menegaskan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan, serta humanis.

"Dengan persiapan dan kesiapan pengamanan yang sudah kami lakukan, kami menghimbau kepada semua pihak untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga kegiatan aksi unjuk rasa nanti dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif,” kata Susatyo.
Baca juga: Indikator: Mayoritas percaya Pemilu bebas dari intervensi pemerintah
Baca juga: Besok, KPU gelar pleno terbuka hasil penghitungan suara luar negeri
Baca juga: Mahfud sebut hak angket tak bisa ubah hasil pemilu

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Penjara Naga Segala Alam

situs slot terbaru dan terbaik

Melihat proses rekrutmen politik dalam Pemilu AS******

Jakarta (ANTARA) - Amerika Serikat kemungkinan mempertemukan lagi petahana Joe Biden dengan Donald Trump pada Pemilihan Presiden 2024 setelah Trump memimpin dalam perburuan mendapatkan tiket calon presiden dari Partai Republik.

Kontes politik memang jauh untuk memastikan tiket calon presiden itu bisa didapatkan Trump. Tetapi Trump saat ini memimpin dengan sepuluh kali lebih kuat ketimbang pesaing terkuatnya, Nikki Haley, yang merupakan mantan gubernur South Carolina dan duta besar AS untuk PBB.

Sampaiprimaryatau pemilihan pendahuluan di Michigan, Trump memimpin dengan 122 delegasi, sedangkan Haley baru mendapatkan 24 delegasi. Bakal calon-bakal calon presiden AS dari Partai Republik lainnya jauh di bawah Trump dan Haley.

Seorang bakal calon presiden dari Partai Republik membutuhkan minimal 1.215 delegasi untuk bisa dinobatkan sebagai calon presiden dari partai berhaluan konservatif di Amerika Serikat tersebut.

Suara delegasi sebanyak itu mesti didapatkan dari proses yang disebut primarydan kaukus yang kerap diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pemilu pendahuluan.

Proses primarydan kaukus itu diperlukan untuk memilih delegasi dalam Konvensi Nasional Partai Republik 2024 guna menentukan calon presiden Amerika Serikat dari partai ini.

Total dari proses ini terdapat 2.429 delegasi. Trump, Haley dan bakal-bakal calon lainnya cuma perlu meraih separuh dari total delegasi itu, atau 1.215 delegasi, untuk bisa dimaklumatkan sebagai calon presiden kubu republiken.

Proses primary dan kaukus sendiri diadakan di 50 negara bagian AS, ditambah daerah khusus ibu kota Washington District of Columbia, dan lima teritori AS (Puerto Rico, Kepulauan Virgin, Samoa Amerika, Kepulauan Nothern Mariana, dan Guam).

Prosesnya berlangsung dari Januari sampai Juni 2024, sedangkan Konvensi Nasional Republik 2024 diadakan pada Juli di Milwaukee, Wisconsin. Hari pemungutan suara sendiri adalah 5 November 2024.

Proses sama terjadi pada penentuan calon presiden dari Partai Demokrat. Namun karena kali ini proses itu melibatkan seorang petahana, yakni Presiden Joe Biden, maka hampir bisa dipastikan Biden akan dinobatkan kembali sebagai calon presiden. Apalagi sejak tahun 1884 seorang petahana selalu memenangkan perebutan tiket calon presiden.

Proses pemilihan calon presiden di Amerika Serikat cukup panjang. Sebelum mengikuti primary dan kaukus, seorang bakal calon presiden harus terlibat dalam proses debat berjenjang.


Teruji

Mereka juga sangat abai kepada jajak pendapat yang mereka anggap sebagai rujukan untuk menaksir kecenderungan publik terhadap bakal calon.

Dengan panjangnya proses ini, maka calon-calon presiden Amerika Serikat, melewati proses debat puluhan kali di antara sesama partai sendiri, sebelum dipilih partai sebagai calon presidennya.

Proses sama panjang dan rumit terjadi pada pemilihan kepala daerah (gubernur dan wali kota) dan anggota legislatif, sehingga para pemimpin politik tak semata ditentukan oleh popularitas.

Meski Amerika Serikat dikenal sebagai negara dengan kultur pop, popularitas dalam kontestasi politik tidak diukur dari popularitas belaka seperti orang mengenali selebritas.

Namun dengan proses yang begitu lama, dan pastinya sangat mahal, mereka mendapatkan calon-calon yang teruji dalam proses yang panjang yang sejak lama sudah dilembagakan di negara itu.

Hasilnya, proses yang lama itu membuat rekam jejak, sepak terjang dan komitmen politik si calon menjadi sangat penting dan terkomunikasikan dengan terang benderang kepada publik.

Partai politik yang menentukan itu semua, dan kemudian diverifikasi oleh jajak pendapat. Semua hal itu membuat pemilih memiliki pengetahuan yang cukup untuk memilih para calon.

Dalam proses pemilihan calon anggota legislatif pun begitu. Para calon anggota legislatif rata-rata menggunakan model kampanye dari pintu ke pintu, untuk mendekati pemilih dan mengkomunikasikan program-programnya jika nanti terpilih sebagai anggota legislatif.

Banyak negara berusaha meniru proses rekrutmen politik di Amerika Serikat. Di Indonesia sendiri, upaya melalui proses konvensi untuk memilih calon presiden pernah dicoba oleh Partai Demokrat pada 2013 guna memilih calon presiden dari partai ini pada Pemilihan Presiden 2014.

Dua tahun lalu Partai Nasdem juga berusaha mengadakan proses yang agak mirip dengan itu ketika mereka merekomendasikan sejumlah nama menjadi calon presiden, termasuk Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

Pola rekrutmen politik di AS, tak cuma untuk pemilihan presiden, memang menarik ditiru oleh siapa pun. Tapi kendalanya adalah biaya politik yang sangat mahal yang akan sangat memberatkan bagi negara berpendapatan menengah seperti Indonesia.


Mendewasakan

Namun filosofi dan pesan paling menarik dari proses sepanjang itu adalah calon pemimpin digodok dalam sebuah proses yang membuat masyarakat dapat melihat dengan jelas pandangan dan komitmen para calon.

Kedewasaan berpolitik masyarakat pun semakin besar, sehingga para politisi atau mereka yang terlibat dalam proses rekrutmen politik, tak tergoda mengambil jalan pintas, seperti menggunakan politik uang dan pembiakan citra yang tak menyentuh kebutuhan pemilih.

Proses politik pun tak lagi merupakan proses elitis di mana suara rakyat hanya dipakai untuk mendapatkan tiket berkuasa.

Sebaliknya, rekrutmen politik menjadi proses yang memang benar-benar melibatkan masyarakat, sehingga keterkaitan antara elite politik dengan pemilih tak hanya terjadi selama pemilu dan kampanye pemilu.

Hampir tak ada upaya untuk merendahkan suara publik ketika seorang calon kalah, kecuali Donald Trump. Tapi dalam kasus Donald Trump sendiri sebenarnya ada faksi-faksi dalam tubuh Partai Republik yang tak berpandangan sama dengan Trump, terutama karena pendekatan yang memecah belah bangsa dan kecenderungan dirinya untuk otoriter.
​​
Uniknya, para pemimpin Republik yang bersuara lain dengan Trump itu tetap menghormati suara rakyat yang memilih Trump. Mereka tak mau terbuka menentang Trump, karena ingin menghormati pilihan rakyat.

Orang-orang yang dahulu mendampingi dan kemudian menyeberang dengan Trump seperti John Bolton yang mantan duta besar AS untuk PBB pun nyaris tak berbalik menyerang orang yang dulu satu perahu dengan mereka. Bukan hanya karena soal etika, tapi juga demi menghormati rakyat yang memilih Trump.

Demokrasi pun menjadi benar-benar dipahami sebagai dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat.

Memang tak perlu meniru sistem politik yang dianut dan diterapkan sebuah negara, karena karakteristik dan kemampuan nasional masing-masing negara berbeda. Tetapi menarik pelajaran baik dari tatanan manapun adalah hal yang tidak salah.

Apalagi jika pelajaran baik itu adalah tentang rekrutmen politik yang transparan dan meninggikan rekam jejak, serta proses politik yang menghormati suara dan pilihan rakyat dalam kaitannya dengan siapa yang paling banyak mendapatkan dukungan rakyat.

Dengan semua hal itu, semua elemen bangsa, khususnya antara elite politik dan pemilih, justru terlihat berkomitmen saling mendewasakan diri dalam proses rekrutmen politik.

Baca juga: Survei: Trump mengungguli Biden pada pemilu 2024
Baca juga: AS ingatkan Putin tidak ikut campur di pilpres
Baca juga: Muslim Amerika perluas kampanye #abandonbiden agar kalah pemilu

Copyright © ANTARA 2024