slot tertinggi hari ini

CEO Nasional bercinta dengan istrinya yang imut

penolong 2d togel

Disentil KPK, Petinggi BUMN InJourney Lapor LHKPN Paling Telat Besok******

Jakarta, CNN Indonesia--

Petinggi holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pariwisata InJourney dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) siap menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) paling lambat Jumat (28/7).

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kedua perusahaan ini memang masuk dalam daftar BUMN yang memiliki tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN di bawah 60 persen.

"Iya semua (pejabat InJourney) dateline-nya Jumat ini paling lama untuk diselesaikan," ujar Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata InJourney Maya Watono saat ditemui di Gedung Sarinah, Kamis (27/7).

"Pasti ada sanksi, human capital sudah listedsiapa yang sudah lapor dan belum, dan harus diselesaikan," jelasnya.

Senada, Direktur Operasi ITDC Troy Reza Warokka pun mengungkapkan semua pegawainya juga bakal melapor paling telat besok. Bahkan ia mengungkapkan sudah menegur pegawainya yang belum melapor secara langsung.

"Terus terang saya actionsendiri, satu-satu saya ingatkan saya tanyakan. Mungkin faktor kesibukan segala macam. Cuma saya pastikan besok Jumat adalah terakhir kita rapikan dan setor ke negara," ungkap Troy.

"Kami terima kasih diingatkan. Saya pastikan Jumat sudah semua. Saya hari ini pun sudah dapat laporan banyak yang sudah beres," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/sfr)

Tuan yang lemah

newplay88

Erick Thohir Sebut Petani Indonesia Makin Hari Makin Miskin******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri BUMN Erick Thohir sebut petani Indonesia makin hari makin miskin. Padahal, Indonesia ingin membangun keberlanjutan pangan.

"Kita tidak mungkin membangun keberlanjutan pangan tanpa kita memperhatikan petani kita yang makin hari makin miskin," ucapnya dalam seminar di Auditorium Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (15/8).

Erick mengklaim rata-rata petani hanya memiliki tanah 300 hingga 500 meter persegi. Menurut Erick, lahan itu sempit.

Padahal, kata Erick, Indonesia ini jumlah memiliki penduduk yang banyak, menuju 318 juta orang. Ia menyebut semua penduduk perlu butuh makan.

Sementara, produksi pangan masih kurang. Karenanya, ketahanan pangan juga harus jadi prioritas.

"Ketahanan pangan menjadi prioritas. Memang keringatan, panas di luar, tapi industrialisasi pangan akan menjadi biggest economykita setelah hilirisasi," ucap Erick.

Lihat Juga : Jokowi Umumkan Kenaikan Gaji PNS Besok

Ia pun ingin produk pertanian dikembangkan. Erick mencontohkan, rumput laut bisa dikelola menjadi obat kanker.

"Banyak tumbuhan kita bisa menjadi alternatif obat-obatan. China ada, India ada, masa kita makan obat kimia terus. Ini harus ada intervensi keseimbangan yang harus kita jalankan, termasuk di industri pangan," katanya.

Lebih lanjut, Erick mengaku pihaknya tak tinggal diam. Ia mencoba untuk memberikan dukungan kepada para petani.

Ia mengklaim BUMN lewat PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan menjadi pendamping petani memberikan bibit yang tepat.

Selain itu, pihaknya juga menjamin pemberian pupuk. Tak hanya itu, BUMN melalui PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) juga memberikan asuransi gagal panen.

"Kalau gagal panen ada Jasindo. Artinya, kami melindungi petani kita," ucap Erick.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/sfr)

Tuan Keselamatan

ugslot900

Dalam forum BIMP******

Stabilitas dan kemakmuran harus diupayakan, agar integrasi ekonomi lebih baik ke depan menuju sub-kawasan yang tangguh, inklusif dan berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dalam pertemuan Strategic Planning Meeting Kerja Sama Ekonomi Sub Regional Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) menyampaikan bahwa saat ini waktunya mempunyai peran lebih krusial dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi.

Deputi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi menyampaikan hal itu, di Jakarta, Jumat, mengingat situasi geopolitik yang tengah memanas saat ini.

Indonesia mengangkat konsep “chrono-politic” dan “chrono-economy” dalam pertemuan BIMP-EAGA untuk mengilustrasikan pentingnya peranan waktu dalam pengambilan keputusan internasional.

“Kedua konsep tersebut menjelaskan bagaimana waktu mempengaruhi perilaku konsumen, keputusan investasi dan siklus ekonomi. Jika BIMP-EAGA tidak cukup gesit untuk mengadopsi dinamika ini, maka akan tertinggal dalam kompetisi,” ujar Edi pula.

Dalam pertemuan yang digelar di Kuching, Malaysia tersebut, Indonesia memandang perlu sesegera mungkin dilakukan persiapan penyusunan dokumen visi pasca 2025 dengan menyesuaikan berbagai perkembangan global yang terjadi saat ini.

“Stabilitas dan kemakmuran harus diupayakan, agar integrasi ekonomi lebih baik ke depan menuju sub-kawasan yang tangguh, inklusif dan berkelanjutan,” kata Edi.

Di samping itu, beberapa isu strategis juga dilaporkan oleh klaster untuk mendorong integrasi ekonomi di sub-kawasan, di antaranya pembentukan kelompok kerja yang fokus pada isu strategis, yakni Working Group (WG) on Economic Zonesdan WG on Interconnection.

Beberapa potensi rute konektivitas juga dijajaki di antaranya rute Bandar Seri Begawan-Balikpapan dan Kuching-Balikpapan. Dari sektor pariwisata, dalam keketuaan Indonesia telah disusun inisiatif Tourism Sister Village.

Lebih lanjut, pemerintah juga melaporkan progres beberapa proyek infrastruktur, seperti enclave interconnectiondi Kalimantan Utara sebesar 150 kilovolt amphere (kVA) yang saat ini telah mencapai 50 persen dan ditargetkan beroperasi pada tahun 2025.

Kemudian proyek infrastruktur prioritas seperti pembangunan Kereta Api Makassar-Pare Pare-Mamuju, pembangunan Terminal Barang Internasional (TBI) Aruk, Sambas, Badau dan juga pembangunan Makassar New Port.

Guna keberhasilan implementasi proyek-proyek di BIMP-EAGA, para pejabat senior sepakat bahwa penguatan kerja sama lintas sektor yang efektif menjadi kunci keberhasilan kerja sama ini.

Edi menilai keterlibatan dunia usaha, pemerintah daerah serta akademisi juga sangat penting untuk keberlanjutan program-program BIMP-EAGA.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Delegasi RI juga memberikan arahan dan tanggapan terhadap laporan sembilan klaster, yaitu Transportasi, Perdagangan dan Investasi, Fasilitasi Perdagangan, Listrik dan Energi, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Agribisnis, Pariwisata, Lingkungan, serta Pendidikan dan Sosial Budaya.

Pertama, Indonesia sepakat terkait perlunya peningkatan konektivitas termasuk di kawasan perbatasan. Perlu adanya desain ulang peta konektivitas di tingkat regional agar tergambar mobilitas orang, sebagai acuan dalam menentukan kebutuhan transportasi kawasan.

Indonesia juga menyambut baik revitalisasi konektivitas darat, laut dan udara yang sempat terhenti selama pandemi, juga rencana beberapa rute penerbangan baru, seperti Bandar Sri Begawan-Balikpapan dan Kuching-Balikpapan.

Kedua, sebagai bentuk fasilitasi perdagangan dan investasi, harapan pengusaha untuk kemudahan pelayanan Customs, Immigration, Quarantine and Security (CIQS) agar ditanggapi serius. Untuk kemudahan transaksi, terutama bagi UMKM, perlu didorong Local Currency Transaction (LCT) di kawasan.

"Potensi kerja sama halal juga sangat besar, misalnya untuk produksi pertanian dan pariwisata halal," ujar Edi pula.

Ketiga, Indonesia menyambut baik pembentukan working group interconnection,yang mendukung program ketahanan energi kawasan.

Sementara itu, BIMP-Power Integration Projectpenting dalam merealisasikan perdagangan listrik multilateral dan menciptakan pasar energi sub-regional. Pengembangan energi terbarukan juga tidak kalah penting.

Keempat, agar diperkuat kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional untuk membangun dan mempromosikan penerapan teknologi digital. Keberadaan ICT CEO Forum agar dimaksimalkan untuk kerja sama proyek-proyek-digital.

Aplikasi teknologi digital di berbagai sektor perlu didorong, misalnya untuk kemudahan prosedur kepabeanan, melacak kargo maupun untuk dokumentasi.

Kelima, untuk keberlanjutan sektor pertanian, perlu dilatih petani muda, sekaligus untuk mendorong penerapan teknologi digital di sektor pertanian untuk mendukung program ketahanan pangan, bekerja sama dengan negara mitra dan dunia usaha.

Keenam, BIMP-EAGA perlu membuat promosi bersama untuk cultural-based tourism. Juga banyak potensi untuk promosi eco tourism, bekerja sama dengan klaster lingkungan.

Ketujuh, BIMP-EAGA harus menjadicenter of excellent. Bergabungnya akademisi melalui jaringan Higher Education Institutionsdan TVET Network merupakan peluang yang sangat baik untuk memperkuat bidang penelitian dan pengembangan di sub-kawasan.

Terakhir, Indonesia menyerukan kerja sama konkret dalam mengisi perayaan 30 tahun usia BIMP-EAGA. Beberapa usulan tersebut yakni pelaksanaan 21st Century Halal Trade and Industri di Brunei Darussalam, Investor Dialogue of Hidrogen Development as the Next Power di Malaysia, ICT Workshop for SMEsdi Filipina dan Agriculture Technology Forum and Expodi Indonesia.

Sebagai informasi, lebih dari 400 delegasi dari negara anggota BIMP-EAGA, yakni Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina hadir dalam rangkaian pertemuan tersebut.

Jumlah delegasi Indonesia sendiri mencapai 80 orang yang terdiri dari perwakilan masing-masing kementerian/lembaga yang menjadi penanggung jawab dari klaster dan kelompok kerja, termasuk perwakilan dari pemerintah daerah dan pengusaha, juga perwakilan RI di negara BIMP-EAGA.
Baca juga: Kawasan BIMP-EAGA tumbuh positif selama kepemimpinan RI
Baca juga: BIMP-EAGA Ministerial Retreat bahas pengambangan koridor ekonomi

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Catatan Baize

situs judi terpercaya di indonesia

Komnas Perempuan: Mulurnya peraturan pelaksana UU TPKS berefek domino******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memandang penerbitan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mulur berefek domino pada penanganan kasus kekerasan seksual.

"Tidak optimalnya upaya penguatan lembaga layanan berbasis pemerintah dan berbasis komunitas. Pemantauan juga belum jalan, penguatan kapasitas aparat masih kurang," kata Anggota Komnas Perempuan Rainy Hutabarat dalam webinar bertajuk "Diskusi Hari Perempuan Sedunia 2024" di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan pembahasan peraturan pelaksana UU TPKS membutuhkan koordinasi lintas sektor, termasuk lembaga HAM, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Dijanjikan tahun lalu disahkan, tapi sampai sekarang belum," katanya.

Tahun 2024 yang merupakan tahun politik juga ditengarai memiliki andil dalam membuat penerbitan peraturan pelaksana UU TPKS semakin mulur.

Komnas Perempuan saat ini sedang menyiapkan draf pemantauan pelaksanaan UU TPKS yang prosesnya melibatkan lembaga-lembaga layanan.

Baca juga: KemenPPPA: Pembahasan RPP Dana Bantuan Korban masih butuh waktu

Langkah ini sebagaimana amanat Pasal 83 Ayat 1 dan 4 UU TPKS.

"Komnas Perempuan menggerakkan tiga lembaga, Komnas HAM, Komisi Nasional Disabilitas (KND), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)," katanya.

Pemerintah menyepakati pembentukan tiga peraturan pemerintah dan empat peraturan presiden sebagai peraturan pelaksana UU Nomor 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yakni Rancangan Perpres tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; Rancangan Perpres tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan di Pusat; dan RPP tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan penanganan Korban TPKS, saat ini masih menunggu paraf persetujuan.

RPP tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan RPP tentang Pencegahan TPKS serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban TPKS dalam tahap harmonisasi.

Rancangan Perpres Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS masih akan dirapatkan kembali.

Selain itu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Diklat Pencegahan dan Penanganan TPKS telah diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 14.

Baca juga: Menteri PPPA: Perkuat SDM penyedia layanan implementasikan UU TPKS
Baca juga: KND minta APH tak gunakan keadilan restoratif untuk perkara TPKS
Baca juga: LNHAM dorong percepatan pengesahan peraturan pelaksanaan UU TPKS

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Yulingzhenxian

strong77

Kepala dan Perangkat Desa Tak Akan Diberi THR dan Gaji ke******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan kepala dan perangkat desa tidak akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13.

Pasalnya, mereka bukan termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS.

Menurut Tito, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak mengalokasikan anggaran THR dan gaji ke-13 untuk kepala dan perangkat desa di APBN dan APBD. Selain itu, memang tidak ada aturan soal pemberian THR dan gaji ke-13 .

Kendati, Tito menyebutkan ada kemungkinan kepala dan perangkat desa mendapatkan THR. Berkaca pada tahun lalu, pemberiannya menggunakan Dana Desa.

"Nanti kita akan bicarakan dengan asosiasinya. Kita prinsipnya ingin mensejahterakan, tapi tidak memberatkan dana desa, jelasnya.

Tito memperkirakan anggaran THR kepala dan perangkat desa bisa mencapai Rp1,6 triliun. Nilai yang cukup besar sehingga harus dibicarakan dengan Kementerian Keuangan juga karena menggunakan Dana Desa yang bersumber dari APBN.

"Kita hitung saja nanti jumlah umumnya. Gajinya perangkat dan kepala desa itu antara Rp2 jutaan lebih kurang. Jadi seandainya ada 10 saja kepala desa dan perangkatnya lebih kurang Rp20 juta per desa. Nah itu dikali 80 ribu (desa) lebih hampir Rp1,6 triliun," jelasnya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran Dana Desa ditetapkan sebesar Rp71 triliun dalam APBN 2024. Artinya, anggaran THR akan mengambil porsi 2,25 persen dari Dana Desa tahun ini.

"Alokasi dari pusat, dari bu menkeu (Sri Mulyani) Rp70 triliun untuk desa-desa. Nanti kita akan bicarakan segera dengan asosiasi desa dan menteri desa. Prinsip musyawarah untuk memperkuat daya beli," pungkas Tito.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/agt)

Sangat pemburu

situs slot gacor gampang maxwin

Bahlil Sebut Orang Jakarta Doyan Monopoli Tambang, Sawit hingga Pasir******

Jakarta, CNN Indonesia--

MenteriInvestasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut manusia di Jakarta doyan memonopoli usaha, sehingga menyingkirkan orang-orang di daerah.

Bahlil menegaskan dirinya selalu memikirkan porsi warga lokal di setiap investasi yang masuk ke daerah. Ia mengatakan setiap investasi tersebut harus melibatkan pengusaha lokal, termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Orang daerah harus dijadikan sebagai tuan di negerinya, tidak boleh jadi tamu di negerinya sendiri. Yang kaya tidak boleh itu-itu saja. Orang Jakarta ini semua hal memonopoli, tambang mau, sawit mau, pasir mau, terus orang daerah di mana?" katanya dalam Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan di Pekanbaru, Riau, Kamis (10/8).

Di lain sisi, Gubernur Riau Syamsuar mengapresiasi peran pemerintah, khususnya melalui Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah. Ia menyebut beleid ini membantu UMKM naik kelas.

Berdasarkan beleid tersebut, Syamsuar menyebut pihaknya terus meminta peran pengusaha besar di Riau untuk bekerja sama dengan UMKM. Ia menegaskan capaian kemitraan bakal terus meningkat setiap tahunnya dengan adanya aturan ini.

Lihat Juga : Jokowi: Operasi LRT Jabodebek Kemungkinan 26 Agustus

"Capaian kemitraan yang diwujudkan Provinsi Riau selama dua tahun terakhir sebanyak 798 pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang bermitra dengan 22 pelaku usaha besar dengan nilai kesepakatan kemitraan Rp33,7 miliar. Jadi, tidak menggunakan uang APBD dan APBN," jelas Syamsuar.

Dengan adanya NIB yang diserahkan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia kepada para pelaku UMK perseorangan, Syamsuar juga berharap geliat ekonomi Pekanbaru dan sekitarnya bisa terus tumbuh.

[Gambas:Video CNN]

(skt/dzu)