voucher shopee pulsa 799Jutaan kata 293156Orang-orang telah membaca serialisasi
《live slot365》
Studi: Orang Kaya Sumbang 1 Juta Kali Lebih Banyak Emisi******
Laporan Oxfam menyatakan seorang miliardermengeluarkan satu juta kali lebih banyak emisi gas rumah kacadibandingkan dengan rata-rata kebanyakan orang.
Hal tersebut berdasarkan temuannya pada analisis terperinci tentang investasi 125 miliarder terkaya di dunia.
MengutipCNN, Selasa (8/11), investasi individu terkaya menyumbang 70 persen dari emisi. Mereka menghasilkan rata-rata tahunan 3 juta metrik ton karbon dioksida (CO2) per orang atau satu juta kali lebih tinggi dari rata-rata 2,76 ton CO2 bagi mereka yang hidup di 90 persen terbawah.
"Beberapa miliarder ini bersama-sama memiliki 'emisi investasi' yang setara dengan jejak karbon seluruh negara seperti Prancis, Mesir, atau Argentina. Tanggung jawab utama dan berkembang dari orang kaya untuk emisi keseluruhan jarang dibahas atau dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan iklim. Ini harus berubah," katanya.
"Investor miliarder di puncak piramida perusahaan ini memiliki tanggung jawab besar untuk mendorong kerusakan iklim. Mereka sudah terlalu lama lolos dari pertanggungjawaban," imbuhnya.
Lihat Juga :Utang Macet di Pinjol Tembus Rp5 T per September 2022 |
Studi ini juga menemukan miliarder memiliki rata-rata 14 persen dari investasi mereka di industri yang mencemari seperti energi dan bahan seperti semen. Hanya satu miliarder dalam sampel yang memiliki investasi di perusahaan energi terbarukan.
"Kami membutuhkan COP27 untuk mengekspos dan mengubah peran yang dimainkan oleh perusahaan besar dan investor kaya mereka dalam mengambil untung dari polusi yang mendorong krisis iklim global," kata Dabi.
[Gambas:Video CNN]
Harga Bawang Naik, Mata Emak******
Harga bawang merah dan bawang putihnaik masing-masing 3,05 persen dan 1,97 persen pada Senin (7/11).
Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, bawang merah ukuran sedang rata-rata dibanderol Rp37.150 per kilogram (kg).
Di beberapa daerah, bahkan harga bawang merah bisa dipatok di atas Rp40 ribu per kg, seperti di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak sebesar Rp41 ribu.
Selanjutnya, harga rata-rata bawang putih secara nasional mencapai Rp28.400 per kg setelah naik Rp550 per kg dalam sepekan terakhir.
Di Padang Sidempuan, bawang putih dihargai Rp31.500 per kg. Kemudian di Cirebon seharga Rp33 ribu, dan Rp35 ribu di Jakarta. Bahkan, mencapai Rp50 ribu per kg di Ternate.
Selain komoditas bawang, harga cabai-cabaian juga dalam tren naik. Antara lain, cabai rawit merah naik 1,58 persen menjadi rata-rata Rp48.200 per kg, dan cabai merah besar tumbuh 1,4 persen menjadi Rp39.750 per kg.
Lihat Juga :Daftar 18 Perusahaan RI dan Dunia yang PHK Karyawan |
Lalu, minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan juga mendaki masing-masing menjadi Rp14.700 per kg dan Rp21.850 per kg.
Kemudian, harga gula pasir, baik kualitas lokal maupun kualitas premium, juga tercatat naik masing-masing menjadi Rp14.400 per kg dan Rp15.950 per kg.
Kendati demikian, masih ada beberapa komoditas yang tercatat turun harganya. Yakni, cabai rawit hijau yang turun 4,81 persen menjadi Rp36.600 per kg, serta harga cabai merah keriting turun 2,33 persen menjadi Rp37.800 per kg.
[Gambas:Video CNN]
Label:situs bo gacor hari ini、hokiwin77 demo slot、ok 27 situs slot online terbaik indonesia
Terkait:jasatoto99、kerja internet yang menghasilkan uang、bonus 288 slot、rtp yuk88、gtatogel、kredit hp tanpa survey、qqjelas、starxo88 login、erek 28、trik menang qiu qiu online
bab terbaru:sibukslot(2024-06-29)
Perbarui waktu:2024-06-29
Asosiasi PengusahaIndonesia (Apindo) mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerjadengan prinsip no work no pay(tidak bekerja, tidak dibayar).
"Kalau bisa dipertimbangkan, menambah satu lagi yaitu harapan kami ada satu Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) yang mengatur fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay," ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menaker, Selasa (8/11).
Menurutnya, hal ini dilakukan demi mengurangi jumlah orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan begitu, ketika industri sedang lesu pekerja tidak harus terkena PHK.
Dalam kesempatan yang sama, Ida Fauziyah tak menjawab permintaan pengusaha tersebut. Ia hanya menyebutkan ada 10.765 kasus pemutusan hubungan kerja alias PHK per September 2022. Jumlah tersebut diklaim turun dari dua tahun sebelumnya.
"Data per September (2022) ini yang diinput sejumlah 10.765 (kasus PHK karyawan)," kata dia.
Berdasarkan data paparan Ida, PHK berdampak pada 18.911 karyawan pada 2019. Angka tersebut meroket pada 2020 menembus 386.877 kasus. Namun, menurun pada 2021 ke angka 127.085 sebelum akhirnya kembali turun ke 10.765 per September 2022 ini.
[Gambas:Video CNN]
Kabar ancaman badai PHK di industri padat karya, salah satunya tekstil memang tengah berhembus kencang. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan saat ini, sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.
"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa, menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.
"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.
Tak hanya itu, industri tekstil juga telah mengurangi jam kerja karyawan. Hal ini dilakukan untuk menjaga efisiensi industri.
Lihat Juga :Staf Menkeu Respons soal Anies Selamatkan Tunjangan Guru Rp23 T |
Senada, Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani memperkirakan sektor padat karya akan melakukan PHK. Hal ini terjadi lantaran permintaan pasar yang merosot.
"Jadi, padat karya untuk dipertahankan karyawannya itu sulit. Bahkan, mereka berupaya untuk tidak melakukan PHK, tapi sekali lagi, ini sulit. Karena permintaan dan pasarnya menurun signifikan, jadi mereka banyak melakukan efisiensi," ujar Shinta.
(skt/mrh)Perusahaan induk Facebook, Meta Platforms Inc, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 11 ribu karyawan atau 13 persen dari total karyawannya. PHK massal ini diketahui menjadi yang terbesar dalam sejarah perusahaan besutan Mark Zuckerberg.
Keputusan PHK diambil di tengah lonjakan biaya dan pelemahan pasar iklan. Tak hanya Facebook, langkah serupa juga dilakukan sejumlah perusahaan teknologi raksasa lainnya, termasuk Twitter dan Microsoft.
"Saya ingin bertanggung jawab atas keputusan ini dan bagaimana kami sampai di sini. Saya tahu ini sulit untuk semua orang dan saya minta maaf kepada mereka yang terkena dampak," tulis CEO Meta Mark Zuckerberg, dikutip dari CNN Business, Kamis (10/11).
Perusahaan akan membayar 16 minggu gaji pokok ditambah dua minggu tambahan untuk setiap tahun layanan, serta semua sisa waktu istirahat, sebagai bagian dari paket pesangon karyawan yang kena PHK.
Karyawan yang terkena dampak juga akan menerima saham mereka yang ditetapkan pada 15 November dan cakupan perawatan kesehatan selama enam bulan.
Sektor teknologi telah menghadapi ujian realitas yang memusingkan karena inflasi, kenaikan suku bunga, dan lebih banyak hambatan ekonomi makro.
Lihat Juga :KCIC Klaim Proyek Kereta Cepat Akan Sumbang Penerimaan Negara Rp11,1 T |
"Banyak orang memperkirakan ini akan menjadi akselerasi permanen yang akan terus berlanjut bahkan setelah pandemi berakhir. Saya juga melakukannya, jadi saya membuat keputusan untuk meningkatkan investasi kami secara signifikan. Sayangnya, ini tidak berjalan seperti yang saya harapkan," curhat Zuckerberg.
Selain PHK massal, perusahaan juga akan memotong pengeluaran diskresioner dan memperpanjang pembekuan perekrutan hingga kuartal pertama. Namun, Meta tidak mengungkapkan penghematan biaya yang diharapkan dari kebijakan tersebut.
"Secara keseluruhan, ini akan menambah perubahan budaya yang dalam cara kami beroperasi," pungkasnya.
Sepanjang tahun ini, saham Meta yang diperdagangkan di bursa AS anjlok lebih dari dua per tiganya.
[Gambas:Video CNN]
Sebanyak enam perusahaanmencatatkan sahamperdana bareng di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari ini, Selasa (8/11).
Mereka adalah PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk (PRAY), PT Jayamas Medica Industri Tbk (OMED), PT Global Digital Niaga Tbk (BELI), PT Wulandari Bangun Laksana Tbk (BSBK), PT Citra Borneo Utama Tbk (CBUT), dan PT Menthobi Karyatama Raya Tbk (MKTR).
Keenam perusahaan tersebut secara berurutan menjadi perusahaan tercatat ke-45, 46, 47, 48, 49 dan 50 di bursa sepanjang 2022.
"Pelaksanaan IPO ini bertujuan untuk pengembangan Primaya Hospital Group yang tengah tumbuh pesat dan berkelanjutan untuk masa depan. Sekitar 50 persen dari dana IPO akan dialokasikan sebagai dana tambahan perolehan tanah untuk pembangunan rumah sakit di kota-kota besar di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa," kata Direktur dan CEO Primaya Hospital Leona A. Karnali seperti dikutip dari Antara, Selasa.
Ia mengatakan sekitar 25 persen uang hasil aksi itu akan digunakan untuk dana tambahan biaya pengembangan gedung dan layanan rumah sakit yang telah ada, dan sisanya sekitar 25 persen akan digunakan untuk dana tambahan pembiayaan pembangunan gedung rumah sakit baru.
Lihat Juga :China Naikkan Harga Bensin dan Solar Mulai Hari Ini |
Sementara itu PT Jayamas Medica Industri Tbk atau OneMed menawarkan 4,06 miliar saham kepada publik atau setara 15 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO dengan harga Rp204 per saham. Perseroan pun meraih dana segar mencapai Rp828 miliar.
Sedangkan PT Global Digital Niaga Tbk atau Blibli menerbitkan 17,77 miliar saham baru dengan harga penawaran Rp450 setiap saham dan meraih dana Rp8 triliun.
"Hari ini merupakan awal dari tonggak sejarah baru dalam perjalanan Blibli. Dengan resmi melantai di BEI, kami semakin dekat menuju visi menjadi platform omnichannel perdagangan dan gaya hidup terdepan dan terpercaya bagi seluruh pelanggan, baik individu maupun institusi," kata CEO dan Co-Founder Blibli Kusumo Martanto.
Dengan total kapitalisasi pasar Rp53,3 triliun, Blibli merupakan satu-satunya internet-unicorn di Kawasan Asia Pasifik yang melantai di pasar modal sejak Mei 2022 dan merupakan internet-unicorn terbesar kedua di Asia Pasifik yang melakukan IPO sepanjang 2022. IPO Blibli juga merupakan IPO terbesar kedua sepanjang 2022 dan IPO terbesar kelima sepanjang sejarah di Indonesia.
Selanjutnya PT Wulandari Bangun Laksana Tbk melepas 2,75 miliar saham dengan harga Rp100 per saham dan meraup dana segar dari IPO Rp275 miliar. Lalu PT Citra Borneo Utama Tbk melepas 625 juta lembar saham baru atau setara dengan 20 persen dari modal disetor dan ditempatkan perseroan, dengan harga Rp690 per saham dan meraih Rp431,25 miliar.
Terakhir PT Menthobi Karyatama Raya Tbk menerbitkan 2,5 miliar saham atau 20,83 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh dengan harga Rp120 per saham dan meraih Rp300 miliar.
[Gambas:Video CNN]
Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai menghantui pekerjadi Indonesia. Wabah PHK ini sebetulnya sudah marak terjadi sejak awal 2022.
Catatan CNNIndonesia.commenyebutkan sudah ada lebih dari 10 perusahaan yang melakukan PHK. Sebagian besar merupakan industristartupatau berbasis digital.
Terbaru, pekerja industri tekstil dan alas kaki juga diambang ketidakpastian seiring dengan banyaknya buruh yang dirumahkan.
Anton juga mengatakan perusahaan garmen (tekstil) dan sepatu (alas kaki) terpaksa menempuh PHK karena orderan atau pesanan berkurang. Bahkan, ada pembeli yang membatalkan pesanan, meski produksi sudah dilakukan.
"Sudah produksi disuruh hold. Sehingga, PHK mulai terjadi sejak saat ini dan diperkirakan hingga 2023 mendatang," ujarnya.
Kendati, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta masyarakat tidak perlu panik akan isu ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di industri tekstil.
Lihat Juga :Kemenkeu Minta Kelebihan Tunjangan Guru Era Anies Tidak Diperdebatkan |
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan JSK) Indah Anggoro Putri mengatakan pemerintah akan melakukan berbagai cara untuk mengatasi hal tersebut.
"Jadi mari kita sikapi PHK ini dengan tidak panik, kami semua ini, kita upayakan semaksimal mungkin untuk mengatasi nya," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (7/11).
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap alasan munculnya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil Indonesia.
Menurutnya, hal itu lantaran perlambatan ekonomi yang terjadi pada mitra dagang Indonesia seperti AS dan Eropa, sehingga permintaan ekspor pun berkurang.
Lihat Juga :Menaker Jamin UMP 2023 Naik, Tapi Buruh-Pengusaha Masih Beda Pendapat |
Permintaan yang melambat ini membuat stok yang sudah diproduksi oleh perusahaan menumpuk, sehingga terjadi kerugian. Kerenanya, mau tak mau pelaku usaha menghemat pengeluaran dengan memberhentikan pekerjanya.
Dengan kondisi ini, Airlangga mengatakan pemerintah akan melakukan kajian dan melihat kondisi di lapangan. Tujuannya untuk bisa mencari solusi agar PHK besar-besaran tak terjadi.
Terkait restrukturisasi kredit, menurutnya hal ini sudah dikomunikasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah dan OJK akan melihat industri padat karya mana yang memang betul-betul membutuhkan bantuan.
Kondisi industri yang mengkhawatirkan sehingga membuat pemerintah mau tak mau harus turun tangan menimbulkan pertanyaan tersendiri, apakah kondisi PHK kali ini lebih parah dibandingkan saat pandemi covid-19 melanda?
Lihat Juga :Buruh Tuntut UMP 2023 Naik 30 Persen Usai Ekonomi Tumbuh 5,72 Persen |
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memperkirakan ancaman PHK kali ini akan lebih buruk dibandingkan dengan saat pandemi pada 2020 lalu. Data Kementerian Ketenagakerjaan pada November 2020, saat pandemi covid-19 masuk ke Indonesia, 29,12 Juta orang terdampak.
Menaker saat menjadi keynote speaker pada peluncuran Hasil Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Perluasan Kesempatan Kerja dan Implikasinya pada 24 November 2020 lalu merinci angka itu berasal dari pengangguran karena covid 2,56 juta orang, bukan angkatan kerja karena covid-19 sebesar 0,76 juta orang, tidak bekerja karena covid-19 sebesar 1,77 juta orang dan yang bekerja dengan mengalami pengurangan jam kerja sebanyak 24,03 juta orang.
"Kalau pada saat pandemi yang PHK sektor tradisional, saat ini digital pun juga alami PHK massal. Kalau berlanjut maka ada 4 juta lebih angkatan kerja baru yang harus bersaing dengan pengangguran korban PHK. Persaingan kerja semakin ketat, dan akibatnya masalah lain yakni tekanan ke pendapatan agregat masyarakat," jelas Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (8/11).
Sebab itu, yang perlu dilakukan pemerintah tidak hanya memberikan relaksasi berupa restrukturisasi kredit, tetapi juga menyiapkan paket kebijakan yang lengkap.
Lihat Juga :Cegah PHK Massal, Menperin Bentuk Satgas Pengamanan Industri Tekstil |
"Yang dibutuhkan saat ini adalah paket kebijakan yang lengkap dari mulai relaksasi perpajakan khususnya penurunan tarif PPN, diskon tarif listrik, perlindungan impor pakaian jadi, sampai peningkatan BSU dan bansos tunai bagi rentan miskin," tuturnya.
Ekonom INDEF Nailul Huda mengatakan kondisi industri yang terombang-ambing sehingga berdampak pada PHK dipicu oleh inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga acuan bank sentral.
Ia menjelaskan saat ini inflasi global yang sangat tinggi menyebabkan permintaan barang untuk ekspor berkurang juga. Negara-negara tujuan ekspor mulai mengurangi permintaan untuk menyesuaikan permintaan dalam negeri mereka yang merosot.
Lihat Juga :Kemnaker Minta Pekerja Jangan Panik Isu PHK |
Ditambah lagi, kenaikan suku bunga acuan bank sentral di negara tujuan ekspor menyebabkan konsumsi ikut melambat. Akibatnya, produsen akan mengurangi produksi barang ekspor dan berdampak pada PHK karyawan.
"Termasuk pabrik garmen yang memang sebagian tujuan ekspornya adalah ke AS. Ditambah lagi suku bunga dalam negeri juga ikut naik. Cost of funduntuk pinjam dana dan pembayaran hutang bank akan naik juga. Makanya perlu untuk restrukturisasi hutang-nya agar bisa bertahan," kata Nailul Huda.
"Dengan tingkat suku bunga tinggi, perusahaan juga malas memperluas pangsa pasar ataupun menambah produksi. Udah bunga utangnya mahal, pasarnya juga lesu kan. Ya bagi perusahaan tidak ada jalan lain selain efisiensi tenaga kerja," imbuhnya.
Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai menghantui pekerjadi Indonesia. Wabah PHK ini sebetulnya sudah marak terjadi sejak awal 2022.
Catatan CNNIndonesia.commenyebutkan sudah ada lebih dari 10 perusahaan yang melakukan PHK. Sebagian besar merupakan industristartupatau berbasis digital.
Terbaru, pekerja industri tekstil dan alas kaki juga diambang ketidakpastian seiring dengan banyaknya buruh yang dirumahkan.
Anton juga mengatakan perusahaan garmen (tekstil) dan sepatu (alas kaki) terpaksa menempuh PHK karena orderan atau pesanan berkurang. Bahkan, ada pembeli yang membatalkan pesanan, meski produksi sudah dilakukan.
"Sudah produksi disuruh hold. Sehingga, PHK mulai terjadi sejak saat ini dan diperkirakan hingga 2023 mendatang," ujarnya.
Kendati, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta masyarakat tidak perlu panik akan isu ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di industri tekstil.
Lihat Juga :Kemenkeu Minta Kelebihan Tunjangan Guru Era Anies Tidak Diperdebatkan |
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan JSK) Indah Anggoro Putri mengatakan pemerintah akan melakukan berbagai cara untuk mengatasi hal tersebut.
"Jadi mari kita sikapi PHK ini dengan tidak panik, kami semua ini, kita upayakan semaksimal mungkin untuk mengatasi nya," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (7/11).
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap alasan munculnya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil Indonesia.
Menurutnya, hal itu lantaran perlambatan ekonomi yang terjadi pada mitra dagang Indonesia seperti AS dan Eropa, sehingga permintaan ekspor pun berkurang.
Lihat Juga :Menaker Jamin UMP 2023 Naik, Tapi Buruh-Pengusaha Masih Beda Pendapat |
Permintaan yang melambat ini membuat stok yang sudah diproduksi oleh perusahaan menumpuk, sehingga terjadi kerugian. Kerenanya, mau tak mau pelaku usaha menghemat pengeluaran dengan memberhentikan pekerjanya.
Dengan kondisi ini, Airlangga mengatakan pemerintah akan melakukan kajian dan melihat kondisi di lapangan. Tujuannya untuk bisa mencari solusi agar PHK besar-besaran tak terjadi.
Terkait restrukturisasi kredit, menurutnya hal ini sudah dikomunikasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah dan OJK akan melihat industri padat karya mana yang memang betul-betul membutuhkan bantuan.
Kondisi industri yang mengkhawatirkan sehingga membuat pemerintah mau tak mau harus turun tangan menimbulkan pertanyaan tersendiri, apakah kondisi PHK kali ini lebih parah dibandingkan saat pandemi covid-19 melanda?
Lihat Juga :Buruh Tuntut UMP 2023 Naik 30 Persen Usai Ekonomi Tumbuh 5,72 Persen |
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memperkirakan ancaman PHK kali ini akan lebih buruk dibandingkan dengan saat pandemi pada 2020 lalu. Data Kementerian Ketenagakerjaan pada November 2020, saat pandemi covid-19 masuk ke Indonesia, 29,12 Juta orang terdampak.
Menaker saat menjadi keynote speaker pada peluncuran Hasil Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Perluasan Kesempatan Kerja dan Implikasinya pada 24 November 2020 lalu merinci angka itu berasal dari pengangguran karena covid 2,56 juta orang, bukan angkatan kerja karena covid-19 sebesar 0,76 juta orang, tidak bekerja karena covid-19 sebesar 1,77 juta orang dan yang bekerja dengan mengalami pengurangan jam kerja sebanyak 24,03 juta orang.
"Kalau pada saat pandemi yang PHK sektor tradisional, saat ini digital pun juga alami PHK massal. Kalau berlanjut maka ada 4 juta lebih angkatan kerja baru yang harus bersaing dengan pengangguran korban PHK. Persaingan kerja semakin ketat, dan akibatnya masalah lain yakni tekanan ke pendapatan agregat masyarakat," jelas Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (8/11).
Sebab itu, yang perlu dilakukan pemerintah tidak hanya memberikan relaksasi berupa restrukturisasi kredit, tetapi juga menyiapkan paket kebijakan yang lengkap.
Lihat Juga :Cegah PHK Massal, Menperin Bentuk Satgas Pengamanan Industri Tekstil |
"Yang dibutuhkan saat ini adalah paket kebijakan yang lengkap dari mulai relaksasi perpajakan khususnya penurunan tarif PPN, diskon tarif listrik, perlindungan impor pakaian jadi, sampai peningkatan BSU dan bansos tunai bagi rentan miskin," tuturnya.
Ekonom INDEF Nailul Huda mengatakan kondisi industri yang terombang-ambing sehingga berdampak pada PHK dipicu oleh inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga acuan bank sentral.
Ia menjelaskan saat ini inflasi global yang sangat tinggi menyebabkan permintaan barang untuk ekspor berkurang juga. Negara-negara tujuan ekspor mulai mengurangi permintaan untuk menyesuaikan permintaan dalam negeri mereka yang merosot.
Lihat Juga :Kemnaker Minta Pekerja Jangan Panik Isu PHK |
Ditambah lagi, kenaikan suku bunga acuan bank sentral di negara tujuan ekspor menyebabkan konsumsi ikut melambat. Akibatnya, produsen akan mengurangi produksi barang ekspor dan berdampak pada PHK karyawan.
"Termasuk pabrik garmen yang memang sebagian tujuan ekspornya adalah ke AS. Ditambah lagi suku bunga dalam negeri juga ikut naik. Cost of funduntuk pinjam dana dan pembayaran hutang bank akan naik juga. Makanya perlu untuk restrukturisasi hutang-nya agar bisa bertahan," kata Nailul Huda.
"Dengan tingkat suku bunga tinggi, perusahaan juga malas memperluas pangsa pasar ataupun menambah produksi. Udah bunga utangnya mahal, pasarnya juga lesu kan. Ya bagi perusahaan tidak ada jalan lain selain efisiensi tenaga kerja," imbuhnya.
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud/DJPU) Kementerian Perhubungan(Kemenhub) akan melakukan pengaturan operasional pesawat udara di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Baliselama penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi (KTT) Presidensi G20Indonesia mulai 12-18 November 2022.
Pengaturan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran (SE) No.12 tahun 2022 tentang Pengaturan Operasional Penerbangan Selama Penyelenggaraan KTT Presidensi G20 Indonesia 2022 di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Surat diterbitkan pada 3 November 2022.
Plt Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Nur Isnin Istiartono menjelaskan edaran tersebut diterbitkan untuk memastikan pelaksanaan pengaturan penerbangan mulai dari kedatangan sampai keberangkatan berjalan dengan aman, tertib dan lancar.
Lebih lanjut ia menjabarkan, pengaturan operasional pesawat udara akan dilakukan dengan beberapa ketentuan. Pertama, jam operasional ditetapkan selama 24 jam dan penerbangan komersial dilarang melakukan parkir menginap (Remain Over Night/RON).
"Diberlakukan pula pembatasan operasi penerbangan (limited operation) di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai untuk penerbangan reguler mulai 13-17 November 2022. Pola limited operation ini untuk memberikan ruang terhadap penanganan penerbangan VVIP sesuai dengan ketentuan regulasi, namun tetap memastikan kebutuhan terhadap penerbangan regular dengan jumlah pergerakan tertentu atau terbatas," ungkapnya sebagaimana dikutip InfoPublik, Rabu (9/11).
[Gambas:Video CNN]
Selain itu, pihaknya juga telah menetapkan 11 Bandar udara pendukung yang beroperasi selama 24 jam. Bandara pendukung ini akan digunakan untuk kepentingan penempatan pesawat udara VVIP G20 dan pendukungnya, yaitu: Bandar Udara Zainuddin Abdul Madjid, Lombok; Bandar Udara Juanda, Surabaya; Bandar Udara Sultan Hasanuddin, Makassar; dan Bandar Udara Syamsuddin Noor.
Selain itu, bandara pendukung lainnya adalah Banjarmasin; Bandar Udara Internasional Yogyakarta, Kulon Progo; Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan; Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani, Semarang; Bandar Udara Adi Soemarmo, Solo; Bandar Udara Soekarno Hatta, Tangerang; Bandar Udara Banyuwangi; serta Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Selama penyelenggaraan KTT Presidensi G20 ini, Ditjen Perhubungan Udara mengharapkan semua operator penerbangan agar aktif memberikan informasi kepada masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi udara terkait penyelenggaraan KTT Presidensi G20 beserta setiap dinamika operasional penerbangan.
Lihat Juga :Harga Rokok di Alfamart, Indomaret Hingga Kaki Lima Resmi Naik |
"Agar masyarakat yang akan bepergian dari dan menuju Bali, dapat menyesuaikan rencana perjalanannya lebih awal agar tidak mengalami hambatan," ujar Nur Isnin.
Guna memastikan ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan KTT G20 ini, ia mengatakan koordinasi dan kolaborasi intensif akan terus dilakukan Kemenhub bersama kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, termasuk Custom, Imigration and Quarantine (CIQ), TNI, Badan Intelijen Strategis (BAIS), Polda Bali, Pemerintah Daerah Bali, AirNav Indonesia, Angkasa Pura 1, Angkasa Pura 2, Ground Handling, serta stakeholder penerbangan lainnya.
"Harapan kita bersama, agar penyelenggaraan KTT Presidensi G20 Indonesia dan operasional penerbangan reguler dapat terlaksana dengan selamat, aman, dan nyaman," imbuhnya.
(agt/sfr)《live slot365》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,web slot gacorHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《live slot365》bab terbaru。