kerjasama kredivo

rtp sensa138 641Jutaan kata 201520Orang-orang telah membaca serialisasi

《kerjasama kredivo》

Hari Holocaust Internasional dan genosida Gaza******

Jakarta (ANTARA) - Setiap 27 Januari, seperti hari ini, sejak tahun 2005, dunia memperingati Hari Holocaust Internasional.

Menurut Encyclpodia Britannica, holocaustadalah pembunuhan sistematis yang disponsori negara terhadap jutaan warga Yahudi dan etnis lain, oleh Nazi Jerman selama Perang Dunia Kedua.

Tanggal 27 Januari dipilih dari tanggal pembebasan kamp konsentrasi Auschwitz di Polandia oleh Uni Soviet pada 1945.

Tanggal itu ditetapkan Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai salah satu hari internasional, melalui resolusi Majelis Umum PBB Nomor 60/7 pada 1 November 2005, pada peringatan 60 tahun pembebasan kamp konsentrasi Auschwitz.

PBB merasa perlu mengadopsi peristiwa itu sebagai hari internasional demi mengingatkan agar babak gelap dalam sejarah umat manusia itu tak terulang.

Dunia memang tak akan melupakan penderitaan bangsa Yahudi selama Perang Dunia Kedua itu. Tapi yang sama pentingnya dengan hal tersebut adalah dunia ingin menghindarkan hal semacam itu terulang.

Untuk itu, dunia tak ingin lagi melihat ada rezim atau negara yang menjustifikasi kekerasan atas nama apa pun, untuk menghancurkan kelompok masyarakat yang dianggap musuh mereka.

Pesan itu pula yang disampaikan sejumlah tokoh dunia berkenaan dengan Hari Holocaust, termasuk Paus Fransiskus yang pada 24 Januari, menyampaikan pesan perdamaian dan seruan pengakhiran kekerasan serta perang di dunia, khususnya Ukraina dan Gaza.

"Semoga ingatan dan kutukan atas pemusnahan jutaan warga Yahudi dan kaum beragama lainnya yang terjadi mengerikan pada paruh pertama abad silam itu membantu semua orang tak melupakan bahwa logika kebencian dan kekerasan tak akan pernah bisa dibenarkan karena menyangkal rasa kemanusiaan kita," kata Paus Fransiskus di Vatikan, tiga hari lalu​.

Paus menekankan bahwa dunia tak boleh berhenti mengupayakan pengakhiran perang di Ukraina dan Gaza.

Sayang, ada upaya dari sejumlah pihak yang berusaha memonopoli hari itu untuk kepentingan mereka saja, sehingga hari itu tak bisa berlaku untuk selain mereka.

Mereka menolak asosiasi segala kekerasan yang dilakukan mereka atau bagian dari mereka terhadap kelompok lain, dengan holocaust.Sebaliknya, mereka mengasosiasikan aksi-aksi kekerasan yang menimpa mereka dan bagian dari mereka oleh pihak lain, sebagai holocaust.

Akibatnya, mereka menentang upaya menyamakan apa yang terjadi di Gaza saat ini dengan holocaust,tapi saat bersamaan menyamakan apa yang menimpa mereka, termasuk serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober 2023, sebagaiholocaust.


Standard ganda

Mereka bukan orang-orang sembarangan, karena terdiri dari orang-orang seperti Presiden Amerika Serikat Joe Biden.

Biden mengasosiasikan apa yang menimpa Israel pada 7 Oktober 2023 ketika diserang Hamas, sebagai tindakan anti- Yahudi, tak ubahnya dengan semangat yang mendorong Nazi membunuhi Yahudi Eropa pada Perang Dunia Kedua, dan praktik-praktik anti-Yahudi sejak ribuan tahun silam.

"Peristiwa (serangan Hamas 7 Oktober 2023) ini telah membuka kenangan menyakitkan dan bekas luka yang ditinggalkan antisemitisme dan genosida warga Yahudi selama ribuan tahun," kata Biden pada 18 Oktober 2023.

Selain itu, elite internasional itu, khususnya para pemimpin Israel, menjadikan holocaust sebagai senjata untuk menyerang pihak lain dan sebaliknya untuk melindungi laku buruk mereka terhadap yang lain.

Pada 1982, ketika membuat justifikasi perang di Lebanon, PM Israeli saat itu, Menachem Begin, menyamakan pemimpin Palestina Yasser Arafat dengan Adolf Hitler.

Tiga puluh tahun kemudian, pada Oktober 2015, Benjamin Netanyahu yang perdana menteri Israel saat ini, menuding Imam Besar Palestina Amin al-Husseini dirasuki Hitler. Netanyahu pula yang menyebut Hamas sebagai "Nazi baru".

Ironisnya, mereka menolak menyamakan situasi Gaza saat ini di mana puluhan ribu warga sipil tewas yang kebanyakan anak-anak dan wanita, sebagai holocaust dan genosida.

Padahal, menurut organisasi kemanusiaan Save the Children seperti disebutkan dalam sebuah tulisan yang dimuat Los Angeles Times pada 17 November 2023, jumlah anak yang tewas di Gaza lebih banyak ketimbang dalam total konflik di seluruh dunia dalam tiga tahun terakhir.

"Pelaku genosida selalu memandang korbannya orang jahat tapi melihat dirinya sendiri sebagai orang yang benar, persis seperti cara Nazi dalam memandang Yahudi," tulis Raz Segal, profesor holocaustpada Stockton University di Amerika Serikat, dalam laman The Guardian.

Segal mengkritik standar ganda Israel dan elite Barat yang menjadi advokat-advokat mereka, dalam memandangholocaust.

Banyak cendekiawan Barat dan Yahudi yang berpikiran seperti Segal, salah satunya jurnalis terkenal Amerika Serikat, Masha Gessen.

Gessen, yang merupakan seorang Yahudi, menyamakan Jalur Gaza dengan getho Yahudi yang dibangun Nazi Jerman untuk mengisolasi warga Yahudi di wilayah-wilayah Eropa yang diduduki Nazi.


Membuka mata dunia

Dalam esai yang dimuat New Yorker dan membuat marah Israel serta banyak tokoh Yahudi di seluruh dunia, Gessen berpandangan bahwa memperlakukan holocaustsebagai sebuah peristiwa tunggal atau eksklusif, tak hanya salah namun tapi juga membuat umat manusia mustahil bisa menarik pelajaran dari holocaust. Padahal, bagian ini penting dalam mencegah genosida tidak terulang.

Suara-suara kritis yang ingin adil melihat semua masalah seperti disampaikan Gessen dan Segal itu, termasuk upaya melihat secara objektif penderitaan Palestina, dibungkam atau diasingkan oleh Israel dan Barat.

Gessen yang sudah diundang ke Jerman untuk menerima Anugerah Hannah Arendt pun diboikot oleh pemerintah kota Bremen yang menyelenggarakan anugerah itu.

"Banyak rabbi dan intelektual Yahudi yang enggan membicarakan perdamaian karena khawatir dikucilkan dari keluarga, sinagog atau kehilangan dukungan dana dari organisasi-organisasi nirlaba," tulis Elliot Kukla, seorang rabbi atau pendeta Yahudi di Oakland, Amerika Serikat, pada 17 November 2023 dalam Los Angeles Times.

Bahkan di Amerika Serikat dan banyak negara Barat, organisasi-organisasi lobi Yahudi yang amat berkuasa itu, aktif memberi predikat anti-Yahudi kepada siapa pun yang kritis terhadap kebijakan pemerintah Israel.

Upaya menyamakan suara kritis terhadap rezim Israel, dengan kebencian terhadap Yahudi inilah yang membuat terma holocaust pun terlihat dimanipulasi untuk tujuan-tujuan koruptif yang tak adil untuk bagian dunia yang lain.

Situasi ini pula yang mendorong kaum intelektual makin kencang bersuara, termasuk 56 pakar holocaust dan genosida yang membuat surat terbuka kepada Israel pada 9 Desember 2023.

"Kami para cendekiawan holocaust, genosida dan kekerasan massa, merasa terdorong untuk mengingatkan adanya bahaya genosida dalam serangan Israel di Gaza," kata ke-56 pakar itu dalam surat terbuka tersebut.

Penilaian mereka diperkuat salah satunya oleh Human Rights Watch yang menyatakan Israel telah menggunakan kelaparan sebagai senjata perang, yang bukan hanya merupakan kejahatan perang, tetapi juga kejahatan perang seperti dilakukan Nazi.

Suara-suara kritis yang berusaha adil itu memang diasingkan oleh Israel dan Barat, tapi mereka telah membukakan mata dan memberikan pencerahan kepada dunia.

Resonansi pesan mereka pun sampai ke mana-mana, termasuk mungkin Mahkamah Internasional yang beberapa jam lalu mengabulkan tuntutan Afrika Selatan agar Israel menghindarkan genosida di Gaza.

Putusan Mahkamah Internasional itu bukan hanya kemenangan bagi Afrika Selatan, Palestina dan mereka yang mendukung perjuangan Palestina, tapi juga kemenangan untuk mereka yang konsisten mendudukkan persoalanholocaustpada tempatnya yang benar, adil dan berlaku universal.

Copyright © ANTARA 2024

Kemhan soal laporan ke Bawaslu: Kami apresiasi dan evaluasi pegawai******

Seluruh pegawai Kemhan RI menjunjung tinggi netralitas.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertahanan RI mengapresiasi laporan masyarakat ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mencurigai adanya pelanggaran netralitas akibat cuitan di akun resmi Kemhan RI di media sosial X.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kemhan RI Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha menjelaskan bahwa aduan masyarakat terkait pemilu sesuai dengan aturan dan diwadahi oleh Bawaslu. Akan tetapi, terkait dengan cuitan yang dipersoalkan, itu murni kesalahan yang tidak disengaja oleh pengelola akun (administrator).

"Kami mengapresiasi laporan tersebut. Itu memang diwadahi dalam mekanisme penyelenggaraan Pemilu 2024. Perlu kami jelaskan dan tegaskan kembali bahwa hal tersebut terjadi karena ketidaksengajaan admin (pengelola akun, red.) dalam memencet tagar pilihan di X (suggested tags) dan kesalahan segera diperbaiki oleh admin," kata Edwin saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Edwin pun meluruskan berbagai informasi menyesatkan yang menyebut seolah-olah cuitan itu diunggah secara sengaja, dan disiarkan selama berjam-jam sejak pertama kali tayang pada hari Minggu (21/1).

Kemhan, menurut Edwin, langsung menghapus cuitan itu dan mengevaluasi kinerja pengelola akun. Hasil evaluasinya, Edwin mengatakan bahwa pegawai Kemhan yang mengelola akun pun kena sanksi administratif berupa teguran keras karena tidak berhati-hati menjalankan tugasnya.

"Kami telah mengevaluasi dan menekankan ulang kepada seluruh administrator platform medsos (media sosial) Kemhan untuk lebih berhati-hati dalam proses publikasi," kata Edwin.

Ia menegaskan bahwa Kementerian Pertahanan RI tetap netral dan berkomitmen menjaga netralitas selama Pemilu 2024.

"Seluruh pegawai Kemhan RI menjunjung tinggi netralitas," kata Karo Humas Kemhan RI.

Cuitan akun media sosial resmi Kemhan RI di akhir pekan lalu menjadi sorotan karena mencantumkan tagar #PrabowoGibran2024. Namun, cuitan itu tidak lama dihapus.

Kemhan RI menjelaskan bahwa tagar itu tidak sengaja terunggah akibat pengelola akun tidak berhati-hati memeriksa kembali cuitannya.

Oleh karena itu, sanksi administratif pun dijatuhkan kepada pegawai Kemhan yang mengelola akun resmi Kemhan di media sosial X itu.

Walaupun demikian, cuitan itu dipermasalahkan oleh sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Bersih. Koalisi itu meminta Bawaslu memeriksa dugaan pelanggaran netralitas dalam cuitan tersebut.

Baca juga: Ari ingatkan netralitas usai #PrabowoGibran2024 muncul di X Kemhan
Baca juga: Anies ingin Presiden Jokowi beri sanksi menteri tak netral

Sebelumnya, KPU RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：gacor77 rtp、aplikasi belanja online bisa kredit、lagi gacor slot

Terkait：joker gaming 88、salamjptogel、slot demo 86、situs judi tergacor、kredivo sudah tidak bisa pinjaman tunai、rajaqq99、demo slot dewa89、situs slot spin、cara dapat uang gratis dari internet tanpa modal、slot39

---

---

bab terbaru：cara menghasilkan uang cepat dari hp（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07