depo 50 bonus 100

Kelahiran Kembali Dunia Idiom

Mendagri Curiga Ada Permainan Pengusaha di Balik Mahal Minyak Goreng******

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian curiga ada 'permainan' pengusaha yang membuat harga minyak gorengmulai di level curah maupun Minyakita naik.

Berdasarkan data yang dipaparkan Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan Bambang Wisnubroto, harga Minyakita naik sepersen dari Rp15.490 per liter menjadi Rp15.650 per liter. Bahkan, minyak goreng curah naik 1,8 persen dari Rp15.365 per liter di Februari 2024 ke Rp15.637 per liter pada bulan ini.

Kenaikan harga migor curah dan Minyakita ini terkait dengan kewajibandomestic market obligation (DMO)dari para pengusaha sawit atau produsen minyak goreng. Saat ini, realisasi DMO baru 18,4 persen dari target 300 ribu ton.

Karena itu katanya produksi minyak dan turunannya pasti juga tetap jalan.

"Permintaan (internasional) justru meningkat untuk minyak goreng dan harga naik, para pengusaha alasannya produksi turun, jatah DMO-nya dipindahkan (diekspor) ke luar negeri karena harganya tinggi. Itu bisa menjadi masalah hukum seperti kasus yang terjadi di Kejaksaan Agung lalu. Jangan sampai diulangi lagi," ucap Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (18/3).

"Jadi, tolong Kemendag cek betul DMO menurun ini. Karena jatah kuota DMO yang menjadi kewajiban itu menurun, apakah karena produksi atau dialihkan ke luar negeri? Kita harus selamatkan masyarakat kita duluan," tegasnya.

Mendagri Tito juga menanggapi penjelasan Deputi III KSP Edy Priyono soal minyak goreng curah yang diklaim tidak menarik bagi produsen dalam negeri.

Menurut Tito, ketidaktertarikan produsen dan pedagang menggunakan minyak goreng curah bisa jadi terkait dengan kualitas maupun potensi cuan. Pada akhirnya, produsen lebih tertarik memproduksi minyak goreng premium atau mengirimnya ke luar negeri.

"Kasus yang lama di Kejagung itu sama, itu DMO-nya tidak dipenuhi, tapi diterbitkan izin kemudian ke luar negeri (ekspor). Akibatnya, di dalam negeri terjadi kenaikan harga, pedagang dan pengusaha untung karena dijual ke internasional, jadi masalah hukum melibatkan pedagangnya maupun oknum Kementerian Perdagangan," tutur Tito.

"Kebijakan DMO untuk minyak goreng itu kewajiban para pengusaha mengalokasikan pasar dalam negeri, tapi tidak terlaksana akan berakibat pada kerugian negara dan masyarakat yang luar biasa. Harapan kita penegak hukum, termasuk Kejagung, terus memantau dan mengawasi," tegasnya.

Sebelumnya, Kejagung menetapkan dirjen perdagangan luar negeri Kemendag berinisial IWW sebagai tersangka dalam kasus pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) pada April 2022 lalu. Pengusutan kasus ini berawal dari masalah kelangkaan minyak goreng di Indonesia yang terjadi sejak akhir 2021 lalu.

Selain IWW, jaksa juga menetapkan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT; Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) berinisial SMA; dan General Manager di PT Musim Mas berinisial PT sebagai tersangka.

[Gambas:Video CNN]

Jueji

Kemendagri Sebut Banyak Kepala Daerah Gelar Pasar Murah untuk Foto******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memantau sejumlah kepala daerahyang tidak melakukan operasi pasarmurah dengan baik untuk mengendalikan inflasi.

Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan banyak kepala daerah yang melakukan operasi pasar murah hanya sebatas seremonial.

"Melaksanakan kegiatan mengundang dua orang dari kelurahan atau desa, kemudian melaksanakan foto-foto, selanjutnya selesai," katanya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (25/3).

Ia juga mengimbau agar operasi pasar murah dilakukan secara terus menerus.

"Jadi tidak hanya sekali untuk memenuhi laporan, tapi terus menerus supaya tujuannya dapat tercapai," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Tomsi mengatakan operasi pasar murah merupakan satu dari enam upaya pemerintah daerah (pemda) dalam menangani inflasi. Lima upaya lainnya adalah sidak ke pasar, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan belanja tidak terduga (BTT), dan dukungan transportasi dari APBD.

Berdasarkan catatan Kemendagri, baru 16 pemda yang melakukan enam upaya tersebut, 64 pemda baru melakukan empat hingga lima upaya, 222 pemda baru melakukan satu hingga tiga upaya, dan 214 pemda belum melakukan satu upaya pun.

"Bagi teman-teman kepala daerah yang sudah melakukan upaya konkret saya ucapkan terima kasih. Bagi teman-teman yang baru melakukan sebagian agar diupayakan semaksimal mungkin," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Tetangga saya adalah succubus

Perusahaan Diminta Bayar THR Ojol dan Kurir Paket******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau perusahaan untuk membayar tunjangan hari raya (THR) kepada ojek online (ojol) hingga kurir paket.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan ojol hingga kurir paket masuk dalam kategori perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Meski mereka bekerja dengan sistem kemitraan, ojol hingga kurir paket tetap berhak mendapat THR.

"Kami sudah jalin komunikasi dengan direksi, manajemen para ojek online, khususnya pekerja dengan menggunakan platform digital termasuk kurir logistik untuk juga dibayarkan THR-nya," kata Indah dalam konferensi pers di Kemnaker, Jakarta Selatan, Senin (18/3).

Ida menekankan perintah tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"THR harus dibayar penuh dan tidak boleh dicicil," tegas Ida.

Ia menuturkan pekerja atau buruh yang berhak mendapatkan THR adalah mereka yang telah memiliki masa kerja satu bulan terus menerus atau hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). PKWT, termasuk untuk buruh lepas yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundangan, juga berhak menerima THR.

Bagi buruh dengan masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, Ida mengatakan THR diberikan secara proporsional.

"Bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih diberikan THR satu bulan upah," jelasnya.

"Saya berharap perusahaan taat kepada ketentuan ini," tambah Ida.

Meski begitu, Ida mengatakan negara mengizinkan jika perusahaan mau memberikan THR lebih banyak dari yang diatur pemerintah.

[Gambas:Video CNN]

ahli super

Proyek PSN PIK 2 Aguan Bakal Telan Biaya Rp40 T, Buat Apa Saja?******

Proyek pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang baru saja ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) diperkirakan akan menelan biaya sekitar Rp40 triliun. Namun, dipastikan tidak menggunakan APBN maupun APBD.

Berdasarkan keterbukaan yang dikutip pada Selasa (26/3), pengembangan PIK 2 merupakan usaha patungan Agung Sedayu Group (ASG) dan Salim Group (SG) yang direncanakan menarik investasi dari investor swasta.

Saat ini kawasan PIK2 sedang dibangun jalan tol KATARA (Kamal-Teluknaga Rajeg) sepanjang hampir 40 KM dan diperkirakan akan mulai beroperasi dalam 1 tahun ke depan.

Dengan luas tersebut, rencananya akan dibangun beberapa objek wisata yang telah dikaji seperti:

- Pengembangan baru berkonsep eco-park dan dapat disebut Taman Bhineka yang akan mengusung keragaman religi dan sikap toleransi di Indonesia.
- Safari sebagai destinasi wisata alam yang dapat diakses oleh umum serta fasilitas penunjang yang diperlukan untuk mempermudah wisatawan untuk berkunjung termasuk hotel, restoran dan fasilitas lain yang berhubungan dengan wisata safari.
- Lapangan Golf dirancang untuk dapat mengakomodir standar 27 holes dengan skala design bertaraf internasional.
- Wisata Mangrove sebagai destinasi wisata alam yang berbasis pesisir pantai termasuk safari mangrove dan taman rekreasi keluarga, dan kebun binatang berhabitat mangrove.
- Sirkuit internasional untuk menyasar segmen pecinta otomotif dan direncanakan racing berskala nasional dan internasional sebagai magnet untuk segmen otomotif.
- Ekowisata dapat mencakup resort yang bertemakan pesisir pantai, taman terbuka dan tertutup dengan target segmen wisata ekowisata.

Selain itu, pembangunan PIK 2 juga ditargetkan akan memberikan kontribusi bagi perekonomian melalui beberapa target yang telah diidentifikasi seperti:

- Penyerapan lapangan kerja baru sekitar 30 ribu orang.
- Kunjungan wisatawan baik domestic maupun asing sekitar 10 juta wisman per tahun.
- Kontribusi kepada pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam bentuk pajak (PPN, PBB, PB1, PPh).
- Potensi investasi modal dari swasta/asing yang berminat untuk menanamkan modalnya di PIK2 PSN.
- Pemerataan distribusi pembangunan di luar DKI Jakarta sehingga tercapai dampak sosial dan ekonomi antara lain mengurangi kesenjangan pendapatan di seluruh lapisan masyarakat, memperkecil kesenjangan antar wilayah, pemerataan infrastruktur sehingga dapat menunjang tercapainya Indonesia Emas pada 2045.

[Gambas:Video CNN]

Penangkap Dewa Skyfall

Driver Kritik Menaker Baru Mau Atur THR Ojol: Ke Mana Saja Selama Ini?******

Driver ojek online mengkritik Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang baru mau mengatur tunjangan hari raya (THR) ojol. Pasalnya, layanan ride hailingsudah eksis di Indonesia sejak 2015.

Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafariel mengatakan rentang waktu dari kemunculan transportasi online dengan pembahasan THR bagi pengemudi sangatlah lama. Ia menyindir pemerintah membiarkan eksploitasi yang berkepanjangan menimpa para mitra.

"Ke mana saja (pemerintah) selama ini? Padahal, kami yakin sanak keluarga para petinggi negara ini sudah sangat terbiasa menggunakan jasa layanan ojol dan taksi online," ucap pria yang akrab disapa Ariel itu kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/3).

Ariel menegaskan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sudah terbukti tidak tanggap terhadap hubungan kerja ojol dengan perusahaan aplikasi, seperti Grab hingga Gojek. Teranyar, ia menyindir soal blunder Kemnaker soal THR ojol yang membuat gonjang-ganjing.

Menurutnya, Kemnaker seharusnya bisa bertanya atau berkonsultasi terhadap para pakar terkait nasib para pengemudi ojol ini. Ariel menuding kementerian pimpinan Ida Fauziyah itu malas untuk meminta pendapat ahli.

"Pada prinsipnya aturan main yang tepat antara penyelenggara teknologi, yaitu perusahaan aplikasi, dengan penyelenggara transportasi atau kurir harus di level kebijakan pemerintah. Nyatanya, pemerintah Indonesia 'enggan' mengurusi persoalan ini," kritik Ariel.

"Kalau pengusaha atau perusahaan aplikasi gak bisa memberikan THR kepada mitranya yang selama ini memberikan penghasilan besar kepada perusahaan aplikasi karena alasan kemitraan, ini kan gila namanya? Buat apa jadi pengusaha? Walaupun pola kemitraan kan perusahaan aplikasi mendapatkan hasil dari layanan yang kami lakukan," tegasnya.

Ia mengusulkan THR untuk para pengemudi transportasi online ini bisa dengan pembebasan potongan pada H-7 lebaran. Ariel mengatakan beban potongan dari aplikator selama ini sangat besar, yakni hampir 30 persen.

Akan tetapi, Ariel melihat pemerintah tampak 'abai'. Padahal, ia menyebut negara bisa dengan tegas menindak para pengusaha yang tidak memberikan hak THR untuk para mitranya tersebut.

"Melihat bahwa keberadaan perusahaan aplikasi ini sudah hampir 10 tahun lamanya dan gak sepeserpun pernah memberikan THR, seharusnya pemerintah menegur keras, diberikan sanksi, tutup sekalian kalau perlu," tandasnya.

Senada, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengkritik keras sikap Kemnaker. Ia menegaskan THR sangat penting menjelang lebaran karena dibutuhkan untuk berbagai kebutuhan driver, termasuk mudik.

Lily menyoroti dalih aplikator yang mengganti THR dengan insentif. Menurutnya, bukannya menyejahterakan driver, pengusaha malah semakin memeras keringat mitranya.

"Alih-alih membayarkan THR dan memberikan hak libur, para aplikator justru berlomba agar pengemudi ojol dan kurir untuk terus bekerja saat lebaran dengan program insentif kenaikan tarif dan bekerja (on bid) di saat mudik di kampung halaman," tuturnya.

Ia mengatakan pembahasan soal pekerja transportasi online di Kemnaker tak kunjung rampung sejak tahun lalu. Imbasnya, nasib ojol dan kurir paket jadi tak menentu jika berlandaskan hubungan kemitraan, bahkan merugikan.

Lily menilai pernyataan Kemnaker selalu berubah dan terkesan hanya membela kepentingan aplikator selaku pemilik modal. Padahal, SPAI menilai kepentingan rakyat banyak yang harus didahulukan.

"Maka aturan tersebut harus melindungi dengan menetapkan hubungan aplikator dan pengemudi ojol dan kurir sebagai hubungan kerja mengacu pada UU Ketenagakerjaan. Untuk itu, DPR juga harus mengawasi proses pembuatan regulasi tersebut dengan melibatkan serikat pekerja dan komunitas pekerja ojol serta kurir," pinta Lily.

"Supaya ada kepastian soal THR ini, kami mendesak Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan aplikator untuk membayarkan THR minimal sebesar upah minimum provinsi (UMP) dalam bentuk uang dengan cara dibayarkan penuh tanpa dicicil selambatnya H-7 lebaran," desaknya.

Ketua SPAI itu bersikukuh THR harus diberikan pengusaha kepada driver ojol. Jika aplikator mangkir atau terlambat, Kemnaker diminta tegas menjatuhkan sanksi dan denda.

Sebelumnya, Menaker Ida mendapatkan masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Edy mendorong Kemnaker merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dengan memasukkan pekerja kemitraan sebagai penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi, yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," jelas Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (26/3).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri menilai masukan untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 kurang tepat. Menurutnya, beleid itu mengatur tentang THR keagamaan secara khusus.

Akan tetapi, Putri mengklaim pihaknya sudah punya draf rancangan permenaker mengenai perlindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu (pertama) mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR, dan yang kedua adalah perlindungan Jamsosteknya," ucap Putri.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers. Ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Tuhan ke Dunia Lain

Penyewa Kapal Kargo Penabrak Jembatan Baltimore AS Buka Suara******

Maersk, perusahaan logistik terintegrasi asal Denmark, buka suara terkait tragedi runtuhnyaJembatan Baltimorepada Selasa (26/3).

"Kami sangat terkejut dengan apa yang terjadi di Baltimore, dan pikiran kami bersama semua yang terkena dampak", ungkap manajemen Maersk dalam keterangan yang dikutip Reuters, Rabu (27/3).Ungkap perusahaan itu.

Selanjutnya, Maersk berjanji akan terus memantau penyelidikan terkait tragedi ini dan memberikan informasi terkini kepada pelanggan.

Kapal kontainer Dali menabrak Jembatan Baltimore di Kota Baltimore, AS pada Selasa kemarin. Berdasarkan laporan The Washington Post, tragedi ini dilaporkan menelan 6 nyawa.

Data London Stock Exchange Group (LSG) menunjukkan kapal tersebut dimiliki oleh Grace Ocean Pte dari Singapura yang dikelola oleh Synergy Marine Group.

Meski begitu, dilansir Reuters, saat kejadian kapal tersebut sedang disewa oleh Maersk yang merupakan perusahaan pengiriman barang.

Kapal tersebut diselidiki sedang membawa muatan pelanggan Maersk. Meski begini, tidak ada kru atau personel perusahaan yang berada di kapal tersebut.

Berdasarkan pantauan situs web Maersk, Dali direncanakan akan berangkat dari Baltimore awal Selasa dan tiba di Colombo pada 22 April.

Usai tragedi ini saham Maersk turun 3,2 persen.

[Gambas:Video CNN]