link slot

slot88 tergacor 183Jutaan kata 791406Orang-orang telah membaca serialisasi

《link slot》

Menkes minta pencegahan diabetes dioptimalkan di puskesmas******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin meminta pencegahan penyakit diabetes dioptimalkan di Puskesmas di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, menyusul tingginya angka diabetes di wilayah tersebut.
 "Diabetes itu dicegahnya harus di Puskesmas. Jadi dicek darahnya, kalau sudah di atas 200 (mg/dL gula darahnya), dikasih obat, obatnya gratis," kata Menkes Budi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu. Dalam lawatan dinasnya di RSUD Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una, Sabtu (6/1), Menkes juga menyebut salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah memaksimalkan layanan pemeriksaan gula darah menggunakan alat hematoanalyzeryang saat ini telah tersedia di puskesmas. Tes ini, kata dia, sangat penting untuk memonitor kadar gula darah. Sehingga, apabila hasil tes kadar gula darah tinggi dapat menjadi indikasi seseorang terkena diabetes.
Baca juga: Menkes tugasi RSCM jadi pengampu RS daerah tangani diabetes

Baca juga: Menkes sebut diabetes sebagai ibu dari segala macam penyakit
 Ia menilai cara ini lebih efektif dan efisien dibandingkan penanganan di rumah sakit. Selain bisa mengatasi diabetes sejak dini dengan biaya yang relatif murah, langkah ini juga dapat mengurangi penumpukan pasien di rumah sakit.
 "Kalau ini jalan, tidak perlu dikirim ke sini (RSUD). Jadi, rumah sakit nggakpenuh. Apa yang bisa ditangani di puskesmas, sebaiknya dilakukan di sana. Itu lebih murah," ujarnya. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una mencatat jumlah penderita diabetes pada 2023 mencapai 9.775 orang dan hingga kini baru sekitar 4.248 orang yang ditangani. Artinya, banyak penderita diabetes yang belum tertangani dan dikhawatirkan kondisinya terus memburuk.
 Direktur RSUD Ampana Niko mengatakan bahwa tingginya angka diabetes ditambah belum adanya pemeriksaan HbA1cdi Kabupaten Tojo Una-Una telah menyebabkan pasien yang dirawat di RSUD Ampana sangat banyak, hingga mendominasi ruang rawat inap. "Di sini, paling banyak yang dirawat diabetes. Kalau untuk rawat jalan, paling banyak masalah lambung," ungkapnya. Karenanya, Niko menyambut baik langkah Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dalam mengatasi penyakit degeneratif, khususnya diabetes. Melalui kolaborasi hebat ini, ia berharap fasilitas layanan kesehatan di Kabupaten Tojo Una-Una bisa melayani masyarakat dengan lebih baik.

Baca juga: Reformasi sistem pelayanan kesehatan kunci hadapi pandemi

Baca juga: Apakah penderita diabetes bisa sembuh? Ini kata dokter
 

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

KPK perpanjang penahanan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK) selama 40 hari untuk kepentingan penyidikan dan melengkapi alat bukti.

"Lama penahanan tersebut sampai dengan 16 Februari 2024 di Rutan KPK dan dapat diperpanjang kembali sesuai kebutuhan penyidikan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Ali mengatakan perpanjangan masa penahanan tersebut juga dilakukan untuk para tersangka yang ditahan bersama AGK yakni, Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Untuk diketahui, konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghhani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggarannya bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja dari pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang
yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan diantaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Baca juga: KPK panggil Muhaimin Syarif saksi kasus korupsi AbdulGhani Kasuba
Baca juga: KPK sita data aliran uang saat geledah rumah Abdul Ghani Kasuba
Baca juga: KPK geledah rumah Muhaimin Syarif di Tangerang

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：agen toto88、5 situs judi terpercaya、pinjol limit tinggi ojk

Terkait：rumahbandar、kenangan4d、kredit hp di lazada tanpa kartu kredit、kode referal pada kredivo、uku pinjaman online ojk、totoonline、pinjaman online kta kilat、pinjol tanpa rekening pribadi 2022、mudah4d、mamabet88

---

---

bab terbaru：rtpharmonibet（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03