petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

link judi slot terbaik

slot deposit pulsa indosat 5000 962Jutaan kata 421915Orang-orang telah membaca serialisasi

《link judi slot terbaik》

Menkominfo lakukan pencoblosan Pemilu 2024 didampingi keluarga lengkap******

Menkominfo lakukan pencoblosan Pemilu 2024 didampingi keluarga lengkap
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi berfoto dengan istrinya Zara Murzandina usai melakukan pencoblosan di TPS 001 Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (14/2/2024). (ANTARA/Livia Kristianti)
Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi melakukan pencoblosan untuk Pemilihan Umum (Pemilu 2024 didampingi dengan keluarganya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 Senayan, Jakarta Selatan.

Berdasarkan pantauan ANTARA, Budi didampingi sang istri Zara Murzandina dan kedua anaknya yaitu Nadila Raisha serta Nanda Diandra.

Mereka berjalan kaki dari kediaman dinasnya di Jalan Widya Chandra menuju ke TPS 001 Senayan tersebut.

Budi berserta istrinya mencoblos pada pukul 09.34 WIB disusul dengan kedua anaknya.


Baca juga: Sekretaris OIKN lakukan pencoblosan di TPS khusus IKN
 
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi beserta istrinya Zara Murzandina serta kedua anaknya Nadila Raisha dan Nanda Diandra berjalan ke TPS 001 Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (14/2/2024). (ANTARA/Livia Kristianti)


Selain Menkominfo, di TPS 001 itu beberapa menteri lain terdaftar untuk melakukan pencoblosan yaitu Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Baca juga: Kasad: Situasi jelang pencoblosan Pemilu 2024 di Sumut aman

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Baca juga: Jokowi terima undangan pencoblosan dari KPPS TPS 10 Gambir

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Kepala HAM PBB kecam tindakan keji Israel di Jalur Gaza******

Kepala HAM PBB kecam tindakan keji Israel di Jalur Gaza
Sejumlah warga Palestina memeriksa bangunan yang hancur setelah serangan udara Israel di kota Rafah di Jalur Gaza selatan, Jumat (5/1/2024). ANTARA/Xinhua/Khaled Omar/am.
Jenewa (ANTARA) - Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia (HAM) Volker Turk mengecam tindakan Israel di Jalur Gaza sudah sampai pada taraf yang keterlaluan.

Dalam wawancara singkat dengan televisi Austria ORF pada Senin pagi waktu setempat, Turk juga mengatakan situasi di Jalur Gaza "amat mengerikan".

"Saya tidak bisa berkata-kata lagi," ucap Turk terkait kondisi masyarakat sipil Palestina di Gaza saat ini.

Apalagi, ucapnya, PBB kini justru menjadi pion dalam konflik yang terjadi.

Komisioner PBB tersebut turut mengkritisi negara-negara barat yang menangguhkan pendanaan bagi badan PBB untuk pengungsi Palestina UNRWA, yang ia sebut amat tidak tergantikan bagi rakyat Palestina di Gaza.

Ia juga merasa "khawatir dan kecewa" terhadap keputusan Israel melanjutkan serangannya melawan Hamas ke Kota Rafah di Jalur Gaza selatan.

Sekitar 1,4 juta rakyat Palestina kini mengungsi dari serbuan Israel di kota yang berbatasan dengan Mesir tersebut tanpa makanan maupun bantuan kemanusiaan yang cukup, kata Turk.

Ia menyebut, saat ini sudah lebih dari 27 ribu rakyat Palestina, yang dua per tiga di antaranya adalah wanita dan anak-anak, terbunuh.

Sementara itu, lebih dari 60 ribu lainnya terluka akibat perang dengan Israel, kata Komisioner PBB itu.

Kehancuran besar rumah-rumah, ladang pertanian, dan blokade bantuan kemanusiaan yang terjadi di Gaza menunjukkan adanya hukuman kolektif kepada rakyat Palestina, ucapnya.

Padahal, kata Turk, hal tersebut merupakan pelanggaran hukum kemanusiaan internasional, terlebih dengan adanya bukti yang jelas bahwa Israel telah melakukan kejahatan perang.


Sumber: Anadolu

Baca juga: Malaysia kutuk keras serangan besar-besaran Israel di Rafah
Baca juga: Inggris prihatin dengan rencana serangan darat Israel ke Rafah
Baca juga: UNRWA sebut serangan militer di Rafah adalah "sebuah resep bencana"

 

Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024

Menjaga kewarasan dalam pemilu berbalut kasih sayang******

Menjaga kewarasan dalam pemilu berbalut kasih sayang
Ilustrasi masalah kesehatan jiwa. ANTARA/Pixabay/pri.
... mereka (perlu) menyiapkan satu ruang di hati untuk menerima kekalahan.
Jakarta (ANTARA) - Ketika pakar kesehatan ditanya mengenai siapa saja yang rentan mengalami gangguan mental usai pemilihan umum yang kali ini bertepatan dengan perayaan Hari Kasih Sayang alias Valentine, jawabannya adalah siapa saja. Baik itu peserta pemilu yang kalah, pendukung mereka maupun para pemilih calon, seperti dikatakan dokter spesialis kedokteran jiwa lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dr. Ashwin Kandouw, Sp. K.J.

Gangguan mental ini bisa mulai dari stres atau berada pada keadaan tidak tidak bisa menghadapi tekanan, kemudian apabila berlanjut dapat menjadi cemas, berlanjut ke depresi hingga psikosis atau kehilangan kemampuan menilai realitas.

Bagi mereka yang kalah dalam pemilu, cemas bisa muncul karena merasa khawatir harus bertanggung jawab terhadap dukungan-dukungan finansial yang didapatnya dan rasa malu yang muncul.

Saat cemas ini berkepanjangan, seseorang berisiko terkena depresi yang ditandai gejala seperti sedih berkepanjangan, misalnya, lebih dari 2 minggu, lalu kehilangan kesenangan dari hobi-hobinya, penurunan tenaga sehingga menjadi cepat lelah, dan penurunan konsentrasi sehingga sulit fokus.

Gejala depresi lainnya bisa juga perubahan nafsu makan baik itu turun atau malah menjadi makan berlebihan, perubahan pola tidur entah itu sulit masuk tidur atau mudah terbangun serta ada kecenderungan menarik diri dari pergaulan dan mengalami penurunan kepercayaan diri, ragu untuk mengambil keputusan dan pada tahap berat melukai diri sendiri, hingga mengakhiri hidup.

Selain depresi, gangguan mental yang bisa dialami seseorang termasuk dalam konteks pemilu yakni psikosis yakni kehilangan kemampuan menilai realita. Pasien psikosis dapat mulai berhalusinasi, misalnya, mendengar sesuatu padahal tidak ada suara apa pun, hingga mengalami waham, misalnya, meyakini dirinya menang padahal sebenarnya kalah.

Muncul atau tidaknya gangguan yang muncul ini sebenarnya bergantung dari sejumlah hal antara lain persepsi seseorang terhadap kekalahannya, kesiapannya menghadapi kekalahan, ketangguhan mentalnya untuk bisa menghadapi dan menerima kekalahan.

Di sisi lain, gangguan semisal stres juga bisa dialami individu yang belum mengambil keputusan atau ragu pada pilihan calon yang ada. Ini, menurut Ashwin wajar, terlebih banyaknya informasi yang bisa membuat calon pemilih bingung.

Kendati begitu, dia meyakini semua peserta pemilu sedikit banyak mereka memiliki niat baik untuk memperbaiki bangsa dan negara ini. Calon pemilih dapat melihat rekam jejak para calon khususnya capres dan cawapres, ketimbang fokus pada faktor suka atau tidak suka semata.

Paling tidak, dari rekam jejak ini, calon pemilih bisa mengeliminasi sosok yang dirasa paling jauh dari harapan.

"Kemudian mari memilih dengan hati yang rasanya paling tepat. Faktor like dan dislike itu pasti ada, tapi saya kira itu enggak bisa jadi patokan utama," kata Ashwin.

Selain rekam jejak, dalam konteks pemilihan capres dan cawapres, kampanye dan debat capres-cawapres yang digelar beberapa waktu lalu, dikatakan mampu meyakinkan para pemilih untuk menentukan pilihan mereka, atau setidaknya menjadi bahan referensi mereka, seperti diungkapkan pengamat politik lulusan Universitas Indonesia Pangi Syarwi Chaniago.

Kesiapan mental para peserta pemilu menjadi salah satu kunci mereka agar terhindar dari gangguan mental. Ashwin menyarankan mereka menyiapkan satu ruang di hati untuk menerima kekalahan.

Kemudian, bagi calon pemilih, ada baiknya menjalankan hak dan kewajiban konstitusionalnya, menerima siapa pun yang menang, kemudian meyakini pemimpin terpilih punya niat yang baik untuk bisa membangun bangsa ini.

Selanjutnya, lanjutkan hidup dan memperbanyak hal-hal yang menyenangkan seperti melakukan hobi, hiburan di luar pekerjaan yang dikerjakan rutin.

Sementara bagi yang belum menentukan pilihan, berusahalah memutuskan satu pilihan setidaknya saat hendak menuju tempat pemungutan suara (TPS).

"Jadi masuk TPS sudah tidak perlu berpikir lagi, masuk TPS sudah tinggal menjalankan. Keputusan diambil saat keluar rumah. Itu mengurangi stres kita saat berada di TPS," saran Ashwin yang berpraktik di Pondok Indah – Pondok Indah dan RS Pondok Indah – Bintaro Jaya itu.


Solusi Pemerintah

Dalam konteks Jakarta, masalah kesehatan mental seperti stres dan tekanan psikologi terkait pemilu, ini secara umum sering terjadi pada peserta pemilu yang gagal, seperti dikatakan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan DKI Jakarta dr. Luigi, M.P.H.

Hanya saja, belum ada data terkait ini merujuk Pemilu 2019. Kendati begitu, Luigi optimistis pada pemilu kali ini, seiring makin membaiknya fasilitas dan layanan kesehatan jiwa, mereka bisa mendata peserta pemilu yang gagal dan berobat ke fasilitas kesehatan di Provinsi DKI Jakarta.

Berbicara faktor penyebab, senada dengan Ashwin, ini antara lain tekanan untuk menang atau memenuhi harapan pribadi dan kelompok, kemudian investasi waktu, tenaga, dan biaya yang besar selama kampanye.

Selain itu, dinamika persaingan yang tinggi dan terkadang negatif serta ketidakpastian hasil dan dampaknya terhadap karir atau masa depan politik mereka.

Untuk mengatasi stres ini, Luigi berpendapat peserta pemilu perlu untuk memiliki strategi koping yang efektif, seperti mendukung sistem sosial, konseling profesional, dan kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental.

Strategi koping yakni respons pikiran dan perilaku terhadap situasi penuh tekanan yang bertujuan untuk mengatasi konflik yang muncul akibat situasi tersebut.

Di sisi lain, guna menangani berbagai kondisi masalah mental, Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyediakan fasilitas dan layanan Kesehatan Jiwa, dengan RSUD Duren Sawit sebagai pusat rujukan utama.

Nantinya, mereka akan melalui skrining dan tindak lanjut awal di 44 puskesmas di setiap kecamatan dan dapat dirujuk ke rumah sakit apabila perlu dilakukan tindak lanjut oleh dokter spesialis Kesehatan Jiwa.

Apabila ada peserta pemilu atau tim sukses dengan keluhan stres hingga gangguan kesehatan mental karena gagal memenangi Pemilu 2024 yang membutuhkan pendampingan psikolog, maka bisa menemui para psikolog yang tersebar di 25 puskesmas se-DKI Jakarta.

Di Jakarta Pusat, antara lain, bisa mengunjungi Puskesmas Cempaka Putih, Puskesmas Gambir, Puskesmas Johar Baru, Puskesmas Kemayoran, Puskesmas Menteng, Puskesmas Sawah Besar, Puskesmas Senen, dan Puskesmas Tanah Abang

Lalu di Jakarta Utara dapat mendatangi Puskesmas Cilincing, Jakarta Barat bisa mengunjungi Puskesmas Palmerah, Puskesmas Tamansari, dan Puskesmas Kembangan.

Sementara di Jakarta Selatan antara lain Puskesmas Pancoran, Puskesmas Tebet, Puskesmas Setiabudi, Puskesmas Mampang Prapatan, Puskesmas Kebayoran Lama, Puskesmas Kebayoran Baru, dan Puskesmas Cilandak.

Terakhir, di wilayah Jakarta Timur, bisa mengunjungi Puskesmas Pasar Rebo, Puskesmas Ciracas, Puskesmas Cipayung, Puskesmas Kramatjati Puskesmas Duren Sawit, dan Puskesmas Matraman.

Pemilihan Umum 2024, suatu ajang demokrasi 5 tahunan Indonesia, yang diikuti peserta terdiri dari partai politik untuk anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk anggota DPD dan pasangan calon untuk presiden dan wakil presiden.

Khusus untuk pasangan capres dan cawapres, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Di DKI Jakarta, pada Pemilu Tahun 2024, merujuk Daftar Pemilih Tetap (DPT), diikuti sebanyak 8.252.897 pemilih. Sementara itu, jumlah keseluruhan tempat pemungutan suara (TPS) di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta Nomor 172 Tahun 2023 yakni sebanyak 30.766 TPS yang tersebar di 6 kabupaten/kota, 44 kecamatan, serta 267 kelurahan. Jumlah tersebut sudah termasuk 80 TPS khusus serta 18.737 jumlah pemilih di lokasi khusus.






 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:cara jadi merchant kredivo

Perbarui waktu:2024-07-05

Daftar bab terbaru
dewa787
aplikasi kredit hp online
slot online tergacor
daftar slot gampang maxwin
joker 888 slot
kredit hp cicilan 0
erek erek 2d terbaru
trik cara menang main slot online
mainkasino
Daftar isi semua bab
Bab 1 airbet88 vip login
Bab 2 bayar cicilan tokopedia
Bab 3 slot demo 128
Bab 4 rtfharmonibet
Bab 5 mengajukan pinjaman ke bank
Bab 6 kontes123
Bab 7 qqmobil
Bab 8 game slot terpercaya
Bab 9 judi slot paling gampang menang
Bab 10 rtp ligadewa
Bab 11 cara kredit kulkas di akulaku
Bab 12 daftar slot gacor
Bab 13 slot terupdate
Bab 14 tafsir mimpi togel
Bab 15 pinjol legal 2022
Bab 16 hitungan kredivo
Bab 17 geng76
Bab 18 grab138
Bab 19 rupiah slot88 link alternatif
Bab 20 mega303
Klik untuk melihattersembunyi di tengah9973bab
takutBacaan TerkaitMore+

Bintang Jiwa Dou

pelunasan lebih awal kredivo
Bawaslu ingatkan PPLN Kuala Lumpur taati rekomendasi soal pos dan KSK
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam konferensi pers di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Abdu Faisal
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengingatkan panitia pemilihan luar negeri (PPLN) Kuala Lumpur agar menaati rekomendasi soal tidak menghitung jumlah suara yang masuk dari proses pemungutan suara metode pos dan kotak suara keliling.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat konferensi pers di gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu, mengaku resah mendapat kabar kalau PPLN Kuala Lumpur tetap menghitung jumlah suara yang masuk dari proses pemungutan suara dengan metode tersebut.

"Jika kemudian teman-teman PPLN masih saja, dalam proses ini, kemudian menentang rekomendasi Panwaslu Kuala Lumpur, kami akan mengambil tindakan-tindakan sesuai peraturan perundang-undangan," kata Bagja.

Bawaslu juga merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur, Malaysia.
Baca juga: Bawaslu rekomendasikan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur

Baca juga: Dubes: Antusiasme WNI pemilih di Kuala Lumpur cukup tinggi
 Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan surat suara yang sudah dicoblos, terhimpun dari kotak suara keliling (KSK) maupun pos, tidak dihitung. "Tidak dilakukan penghitungan dan diulang prosesnya dengan metode pos dan kotak suara keliling," kata Bagja. Bagja menyebut kejadian dalam video tentang sejumlah surat suara yang dikuasai lalu dicoblos di Kuala Lumpur adalah benar dan menjadi salah satu alasan Bawaslu merekomendasikan pemungutan suara ulang di sana. "Karena terdapat banyaknya rangkaian peristiwa pelanggaran yang kemudian memberikan dampak terhadap pemungutan suara metode pos dan kotak suara keliling di Kuala Lumpur," kata Bagja.

Untuk itu, Bawaslu merekomendasikan agar pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur diawali lebih dulu dengan pemutakhiran data pemilih untuk metode pos dan kotak suara keliling. Pemilih yang sudah terdaftar memilih di tempat pemungutan suara (TPS) tidak boleh masuk dalam basis data pencocokan dan penelitian (coklit) untuk pemutakhiran data pemilih, serta tidak diikutkan dalam pemungutan suara metode pos dan kotak suara keliling. "Ini untuk menghindari adanya kegiatan mencoblos dua kali," kata Bagja. Bawaslu juga merekomendasikan panitia pemungutan suara luar negeri (PPLN) Kuala Lumpur untuk mencari metode selain pos untuk menghindari kejadian yang sama dalam video kembali terulang.

Baca juga: Ketua KPU: Pemungutan suara di Kuala Lumpur lancar, terlayani semua

Baca juga: Panwaslu KL selidiki dugaan tumpukan surat suara pos sudah dicoblos
 

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Halo, Mayor Jenderal

giga5000
Seoul beri Rp11,7 juta bagi ibu yang melahirkan genjot angka kelahiran
Ilustrasi (www.extremecamera.com) (Istimewa)
Seoul (ANTARA) - Pemerintah Kota Seoul, Korea Selatan akan memberikan subsidi perawatan pasca-persalinan sebesar 1 juta won (Rp11,7 juta) untuk semua ibu yang melahirkan di kota tersebut pada tahun 2024 ini.

Secara keseluruhan, Pemerintah Kota Seoul menyiapkan 1,8 triliun won (Rp21 triliun) di 2024 untuk membantu penduduknya secara finansial dan membesarkan anak-anak.

Pejabat Kota Seoul pada Selasa seperti yang dilaporkan Yonhap, menyampaikan bahwa program subsidi tersebut merupakan bagian dari proyek “dorongan kelahiran” yang bertujuan memerangi rendahnya tingkat kesuburan total di negara tersebut.

Tingkat kesuburan yang dimaksud merupakan jumlah rata-rata anak yang dilahirkan seorang perempuan seumur hidupnya yang saat ini turun ke titik terendah baru yakni 0,78 pada tahun 2022. Khusus di Seoul, tingkat kesuburan total hanya mencapai 0,59 dan memegang posisi terendah di Korea Selatan.

Guna meningkatkan angka kelahiran, pemerintah Seoul bahkan telah menghapus persyaratan tinggal minimum enam bulan untuk program subsidi. Sehingga semua penduduk perempuan yang melahirkan memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan sebesar 1 juta won.

Subsidi akan diberikan per kelahiran bayi dalam bentuk voucher yang bisa digunakan untuk membantu membiayai biaya pengelolaan kesehatan ibu dan bayi, termasuk perawatan medis dan pemulihan pasca melahirkan.

Penerima subsidi diharuskan untuk mendaftarkan kelahiran bayi mereka di kota tersebut. Permohonannya bisa diakses melalui situs web program www.seoulmomcare.com dan di pusat komunitas lingkungan.

Tak hanya itu, Pemerintah Kota Seoul akan memperluas program penyewaan ruang publik sebagai ruang pernikahan dan program subsidi bagi mereka yang menjalani perawatan infertilitas atau pembekuan sel telur wanita untuk melahirkan di masa depan.

Subsidi penitipan anak bulanan juga akan ditingkatkan dari 700.000 won (Rp8,2 juta) menjadi 1 juta won (Rp11,7 juta) untuk orang tua yang memiliki bayi berusia di bawah satu tahun. Sedangkan bagi orang tua yang memiliki bayi berusia satu tahun akan mendapat subsidi sebesar 500.000 won (Rp5,84 juta) dari  sebelumnya 350.000 won (Rp4 juta).

Sumber : YONHAP-OANA
Baca juga: Tingkat kelahiran di Korea Selatan terus turun
Baca juga: Populasi Korea Selatan diprediksi turun tajam dalam 50 tahun mendatang
Baca juga: Angka kelahiran terus menurun, banyak SD di Korsel terancam tutup

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Tianji

idr168 slot
Petugas KPPS di Kabupaten Tangerang meninggal diduga kelelahan
Ilustrasi - Petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) mencatat hasil hitungan suara Pemilihan Umum 2024 Presiden dan Wakil Presiden. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/am.
Tangerang (ANTARA) - Seorang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Tangerang, Banten dilaporkan meninggal dunia, dan diduga akibat kelelahan saat melaksanakan tugas pada Pemilu 14 Februari 2024.

Informasi yang diperoleh  di Tangerang, Kamis, bahwa petugas KPPS itu bernama Satriawan dengan usia sekitar (44), warga Pasar Kemis.

Kepala Puskesmas Pasar Kemis dr Salwah, membenarkan kabar meninggalnya seorang petugas KPPS tersebut.

"Iya, betul. Ada petugas KPPS dilaporkan meninggal, dari informasi yang kami terima meninggal pada pukul 19.30 WIB," katanya.

Ia menerangkan, sebelum dinyatakan meninggal dunia, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) itu tidak sadarkan ketika proses penghitungan surat suara berlangsung. Para petugas di lokasi langsung memberikan bantuan medis dengan membawanya ke klinik terdekat sebagai upaya penanganan.

Namun, tak lama setelah diperiksa petugas kesehatan, kondisinya kian kritis hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya.

"Dari laporan, petugas KPPS ini awalnya pingsan, kemudian dibawa ke klinik terdekat. Dan begitu sampai dan diperiksa sudah meninggal," jelasnya.

Dia menyampaikan bahwa  almarhum Satriawan  bertugas sebagai KPPS di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 86, Kelurahan Sindang Sari.

Ia diketahui memiliki riwayat penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi.

"Dari keterangan pihak keluarga memang dia ini memiliki darah tinggi, karena hasil pemeriksaan tensi tekanan darahnya itu sampai 140," ujarnya.

Mengenai penyebab pasti atas meninggalnya petugas KPPS itu, tim kesehatan dari Pemerintah Kabupaten Tangerang akan melakukan penelitian lebih dalam.

"Untuk lebih pastinya nanti kami sampaikan lagi, karena sekarang petugas medis juga masih di lapangan untuk pengecekan," kata dia.

 

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Conan Sistem Detektif Saya

rollingan
Belasan kendaraan masih terjebak banjir di Jalan Pantura Demak-Kudus
Sejumlah warga tengah mendorong sepeda motor yang terendam air selama beberapa hari di rumahnya. Sedangkan di belakangnya tampak mobil truk yang terjebak dan belum bisa berjalan di Jalan Pantura Kudus-Demak, Senin (12/2/2024). (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)
Karena genangan hampir mencapai jok sopir, akhirnya saya harus mencari tempat pengungsian bersama sopir truk lainnya yang juga terjebak banjir
Demak (ANTARA) - Belasan kendaraan roda empat atau lebih masih terjebak banjir di Jalan Pantura Demak-Kudus, Jawa Tengah, karena genangan banjir masih tinggi, meskipun genangan mulai surut dibandingkan sebelumnya. "Hingga kini jumlah kendaraan yang masih terjebak berkisar 10-15 kendaraan," kata Kasat Lantas Polres Demak AKP Lingga Ramadhani di Demak, Senin. Dalam rangka mengatur arus lalu lintas dari arah Semarang menuju Surabaya agar tetap lancar, kata dia, maka arus lalu lintas kendaraan dialihkan ke Mijen menuju Jepara dan Kudus.

Baca juga: Banjir di Kabupaten Demak mulai surut Sementara jalan menuju Kudus lewat jalur Pantura ditutup sementara karena di Karanganyar masih ada genangan banjir mulai dari SPBU Wonoketingal. Di sepanjang Jalan Pantura Demak-Kudus masih terlihat kendaraan yang tergenang banjir, neberapa diantaranya sudah membongkar muatannya, seperti truk bermuatan ayam karena 80 persen mati, sedangkan sisanya yang masih hidup diberikan kepada dapur umum Terminal Tanggulangin. Antok, sopir truk tronton asal Surabaya, mengakui sejak Kamis (8/2) dirinya harus menunggui truknya yang masih terjebak dalam banjir. "Setiap malam saya harus mengawasi muatan karena beberapa karpetnya ternyata hilang diambil orang," ujarnya.

Baca juga: 11.400 orang mengungsi akibat banjir Demak Rencananya, kata dia, karpet untuk ternak sapi tersebut mau diantar ke Bandung dari Surabaya. Ternyata saat melintasi Jalan Pantura Kudus-Demak setelah turun dari Jembatan Tanggulangin, banjir datang dan dalam tempo cepat sudah tinggi. "Karena genangan hampir mencapai jok sopir, akhirnya saya harus mencari tempat pengungsian bersama sopir truk lainnya yang juga terjebak banjir," ujarnya. Sementara itu Agus, sopir truk bermuatan botol plastik, mengaku masih beruntung karena mobilnya bisa diderek ke Jembatan Tanggulangin setelah sempat tergenang banjir. "Hanya saja belum bisa melanjutkan perjalanan ke Jakarta karena mesin truknya belum normal, khawatir saat dijalankan mogok di tengah jalan," ujarnya.

Baca juga: Polres Kudus hibur anak-anak di pengungsian dengan berikan mainan
 

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Dongeng dunia yang berbeda

judi slot gacor gampang menang
KPU masih hitung jumlah surat suara yang rusak di Paniai
Anggota KPU RI Mochammad Afifuddin saat memberikan keterangan di Gedung KPU RI, Jakarta, Jumat (2/2/2024). ANTARA/Rio Feisal/am.
Paniai merupakan lokasi yang agak berat ketika KPU mendistribusikan logistik pemilu.
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilu Umum (KPU) RI masih menghitung jumlah surat suara rusak di Paniai, Papua Tengah.

"Hari ini sedang dipastikan yang rusak berapa dan sebagainya," ujar anggota KPU RI Mochammad Afifuddin di Jakarta, Selasa.

Ia menyebutkan bahwa surat suara itu untuk 24 distrik di kawasan Papua Tengah. Adapun total surat suara plus 2 persen itu sebanyak 120.352 surat suara.

"Saya tidak tahu yang dirusak itu yang distrik mana saja. Dia hanya menyampaikan ini totalnya. Jumlah pemilih di sana," jelasnya.

Sementara itu, Afif membenarkan terkait dengan video yang beredar soal surat rusak itu benar adanya.

Ia pun mengakui Paniai merupakan lokasi yang agak berat ketika KPU mendistribusikan logistik pemilu.

"Daerah memang agak berat. 'Kan yang dianggap keras dan jadi perhatian polisi itu Papua Tengah dan Papua Pegunungan," pungkas Afif.

Sebelumnya, beredar di media sosial foto dan video perusakan surat suara dan kotak suara di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Surat suara yang seharusnya berada di dalam kotak suara justru berhamburan keluar.

Kondisi kotak suara berbahan karton yang mulanya dibungkus plastik itu tampak telah terbuka dan rusak. Surat suara sudah dalam keadaan tidak terlipat rapih, bahkan ada yang robek.

Dalam video itu, seorang lelaki menyampaikan alasan kotak dan surat suara dihambur-hamburkan hingga menjadi rusak.

"Ini dari Distrik Yagai. Dia tahu, PPS mereka buka logistik kotak suara. Dalam kotak suara itu Form C1-KWK tidak ada sehingga masyarakat bersama Pandis, PPD, mereka kasih hambur itu kotak logistik," ucap seorang laki-laki yang merekam video tersebut.

Baca juga: KPU undang negara sahabat saksikan langsung Pemilu 2024
Baca juga: KPU: Surat suara yang direndam di Arab Saudi tak sesuai aturan

Berdasarkan data KPU RI, daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional pada Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih.

Sebelumnya, KPU RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Setelah masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari. Selang sehari, 14 Februari 2024, pemungutan suara pileg, termasuk Pemilu Anggota DPD RI, bersamaan dengan Pilpres 2024.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Perampok Ruang dan Waktu

rtp sensa838
Surat suara tercoblos, Bawaslu hentikan coblosan di TPS 19 Waykandis
Suasana TPS 19 Waykandis, Kota Bandarlampung, usai dihentikannya pencoblosan oleh Bawaslu Bandarlampung karena adanya surat suara yang tercoblos. Bandarlampung, Rabu, (14/2/2024). (ANTARA/Dian Hadiyatna)
Badarlampung (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung, menghentikan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 19 di Kelurahan Waykandis, Kecamatan Tanjungsenang, karena ditemukan sejumlah surat suara yang sudah tercoblos.

"TPS 19 kami hentikan sementara pencoblosannya karena ada laporan surat suara tercoblos," kata anggota Bawaslu Kota Badarlampung Hassanudin Alam di Bandarlampung, Rabu.

Dia mengungkapkan bahwa kejadian tersebut dilaporkan masyarakat yang sedang mencoblos di TPS 19 sekitar pukul 11.00 WIB.

"Warga saat mau mencoblos ternyata menemukan ada surat suara sudah tercoblos. Kemudian diganti yang baru, ternyata sama sudah tercoblos juga maka kami minta pengawas TPS berkomunikasi dengan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) untuk menghentikan sementara," kata dia.

Baca juga: Bawaslu telusuri dugaan surat suara tercoblos di Arab Saudi

Setelah dihentikan sementara, Bawaslu Kota Bandarlampung melakukan pengecekan surat suara yang masih terlipat dan memang menemukan ada yang sudah tercoblos

"Untuk jumlahnya masih kami cek berapa yang sudah tercoblos di lipatan surat suara itu. Tetapi, yang pasti, itu surat suara untuk DPRD provinsi dan DPRD kota yang sudah tercoblos," katanya.

Sementara untuk surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden, DPD RI serta DPR RI semuanya aman tidak ada yang tercoblos.

"(Surat suara) presiden, DPD dan DPR RI setelah kami cek lipatan surat suara semua aman tidak tercoblos," kata Hassanudin.

Baca juga: Bawaslu sebut surat suara tercoblos di Malaysia masih diselidiki

Dia mengatakan bahwa daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 19 tercatat sebanyak 260 orang dan pemilih yang sudah melakukan pencoblosan sebanyak 115 orang.

"Yang sudah mencoblos dan memasukkan surat suara ke kotak suara 115 orang pemilih, jadi sisa surat suara yang terlipat kami amankan terlebih dahulu," tambahnya.

Hassanudin menegaskan bahwa kejadian di TPS 19 ini dikategorikan sebagai kejadian khusus oleh Bawaslu Bandarlampung.

"Untuk laporan hingga kini baru di TPS 19 yang ada masalah. Di lokasi lain belum ada laporan, di sini (TPS 19) sudah kami catat dan laporkan secara berjenjang," ucapnya.

Baca juga: KPU segera koordinasi dengan PPLN Jeddah soal surat suara tercoblos

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Baca juga: Bawaslu Bandarlampung laporkan Lurah Perumnas Wayhalim ke KASN
Baca juga: Bawaslu Lampung tegaskan tak ada toleransi untuk pidana pemilu

Pewarta: Dian Hadiyatna
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024