betviva

Sistem aliansi terkuat

Harga Emas Menguat ke Rp1,014 Juta per Gram Pagi Ini******

Harga jualemas PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp1,014 juta per gram pada Rabu (28/12). Harga emas tercatat naik Rp6.000 dari Rp1,008 juta per gram pada perdagangan sebelumnya.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga naik Rp6.000 dari Rp908 ribu menjadi Rp914 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp556,4 ribu, 2 gram Rp1,96 juta, 3 gram Rp2,92 juta, 5 gram Rp4,83 juta, 10 gram Rp9,61 juta, 25 gram Rp23,9 juta, dan 50 gram Rp47,7 juta.

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX melemah 0,24 persen menjadi US.818,7 per troy ons. Begitu juga dengan harga emas di perdagangan spot melemah 0,09 persen ke US.812 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memproyeksi harga emas menguat hari ini. Penguatan emas ditopang oleh optimisme pelonggaran pembatasan covid-19 oleh konsumer terbesar emas dunia, yakni China.

"Selain itu, kembalinya kekhawatiran perlambatan ekonomi dan resesi menyebabkan sentimen risk-offdi pasar juga mendukung harga safe havenemas," imbuhnya kepadaCNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang supportUS.800 per troy ons dan resistanceUS.830 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Era masa depan dalam budidaya makhluk abadi

Jokowi Beri Restu, Erick Thohir Bakal Bubarkan BUMN PT PANN******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merestui pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN) yang sudah direncanakan Menteri BUMN Erick Thohirpada 2020 lalu.

Restu pembubaran itu tercermin dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022.

Dalam beleid itu, pemerintah berencana menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengembangan Armada Nasional.

Pada 2020 lalu, Erick Thohir memang gencar menyatukan hingga membubarkan BUMN yang serupa dan bermasalah atau rugi. Salah satunya yang direncanakan dan masuk dalam daftar pembubaran ataupun merger adalah PT PANN.

Apalagi, PANN disebut sebagai perusahaan rugi dan dengan jumlah karyawan hanya tujuh orang termasuk direksi dan komisaris. Karenanya, pada saat itu Erick berencana menyatukan perusahaan tersebut dengan holding perhotelan.

"Disebutkan Komisi VI, PANN pegawainya 7 orang dan punya dua bisnis hotel. Jadi, bisnis hotel itu bagi hasil dengan mitra menjadi uang, kemudian digunakan buat kegiatan," kata dia.

Perluasan yang dimaksud adalah fungsi dari Kementerian BUMN untuk melikuidasi dan merger perusahaan yang masuk dalam kategori dead weightalias sekarat.

Selain merger PANN, Erick juga membeberkan dua perusahaan BUMN yang akan ditutup alias likuidasi. Keduanya berstatus sekarat.

"Jadi kalau memang tidak ada pilihan, mohon maaf dengan segala kerendahan hati, kalau harus dilikuidasi ya memang harus dilikuidasi. Kalau tidak, akan menjadi beban berkelanjutan yang akhirnya tidak ada jalan keluar," kata Erick pada 21 Februari 2020 lalu.

Namun, upaya merger tersebut terhambat karena masih menunggu persetujuan perluasan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum BUMN.

[Gambas:Video CNN]

Era Kitab Para Dewa

Nelayan Pertanyakan Rencana Menteri KKP Batasi Kuota Penangkapan Ikan******

Nelayan mengaku tak diajak bicara soal rencana pembatasan penangkapan ikan berbasis kuota yang bakal diterapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Januari 2023.

Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Budi Laksana menegaskan pemerintah perlu payung hukum yang jelas jika ingin memberlakukan pembatasan kuota penangkapan ikan.

"Terlalu terburu-buru dan saya kira kalau ditanya ke nelayan yang biasa menangkap (ikan), mereka gak tahu juga bagaimana sistem kuota segala macam," tegas Budi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (27/12).

Permasalahan soal definisi kuota penangkapan ikan hingga bagaimana para nelayan memenuhi kuota tersebut dianggap belum jelas. Ketidakjelasan ini bahkan menimbulkan spekulasi nelayan dilarang menangkap ikan.

Simpang siur yang muncul menimbulkan kekhawatiran dalam kelompok nelayan di seluruh Indonesia, termasuk ancaman kehilangan mata pencaharian.

"Selama ini SNI tidak pernah diajak komunikasi yang seperti itu. Teman-teman juga khawatir. Jadi di daerah itu bertanya bagaimana kuota tadi. Lalu kalau kami nganggur, kami mau makan apa nanti? Itu kan pertanyaan sederhana yang sebenarnya harus dijawab sebelum (aturan) itu dilaksanakan," jelas Budi.

Ada empat poin utama yang dipertanyakan SNI. Pertama, belum ada kejelasan dan keterangan rinci seperti apa pembatasan penangkapan ikan berbasis kuota. Kedua, aturan main di mana kalaupun benar ada pembatasan maka harus diikuti dengan penegakkan hukum terhadap pelanggar.

Ketiga, kuota tersebut secara rinci diberikan kepada siapa dan berapa besarannya. Budi mempertanyakan apakah nelayan, kelompok nelayan, dan pengusaha bakal mendapatkan kuota yang sama. Jika benar, ini mencerminkan ketidakadilan di mana pengusaha besar diberikan kuota yang sama dengan nelayan kecil.

Keempat, siapa yang bakal mengeluarkan aturan pembatasan kuota tersebut. Apakah KKP, Kemenko Bidang Maritim dan Investasi, atau ada badan khusus yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Selama ini kementerian punya data, badan itu (Komisi Nasional Kebijakan Penangkapan Ikan) punya data, lalu yang mau kami rujuk yang mana? Jadi itu tadi yang mengeluarkan data kalau bisa datanya harus tunggal yang menjadi rujukan sehingga jelas kalau mau terukur segala macam," ujarnya Budi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Khawatir Keluar Uang Tambahan

Benua Soochow

Gandeng UGM, Pluang Dorong Generasi Muda Cerdas Berinvestasi******

Pluang, platform investasi multi-aset Indonesia, bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam meningkatkan kapasitas keterampilan finansial generasi muda sehingga mampu cerdas berinvestasi. Cerdas berinvestasi merupakan keterampilan finansial yang dibutuhkan untuk menghadapi ketidakpastian kondisi ekonomi pada 2023.

Melalui kerja sama ini, Pluang menekankan bahwa pelajar dan mahasiswa merupakan kelompok investor muda dan pemula. Sehingga perlu dibekali pengetahuan finansial sejak dini, guna mempersiapkan masa depan finansial yang lebih baik.

Kolaborasi ini ditandai dengan talk show 'Smart Investment for Smart Generation: Tren Finansial Anak Muda menjelang 2023', Selasa (20/12). Diskusi ini menghadirkan Guru Besar Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada, Prof Paripurna, dan Co-Founder Pluang, Claudia Kolonas.

Sementara itu, Co-Founder Pluang, Claudia Kolonas, menjelaskan bagaimana generasi muda secara historis bersinggungan dengan beberapa krisis ekonomi yang membentuk pola pikir finansial generasi muda.

Menurutnya, para milenial dan generasi Z merupakan generasi yang telah mengalami tiga gelombang krisis ekonomi, yakni krisis finansial Asia pada 1998, krisis global subprime mortgage, dan krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Di masa pandemi ini, para generasi Z sedang melewati masa-masa lulus kuliah, perdana masuk dunia kerja dan meniti karir. Tumbuh dengan kondisi ketidakpastian terus menerus mempengaruhi bagaimana cara pandang mereka terhadap manajemen keuangan," ujar dia.

Berdasarkan hasil studi terkait platform investasi multi-aset pada 2022, keterwakilan pemuda dalam proporsi investor ritel mencapai hampir 75 persen, dengan mayoritas usia 18-35 tahun. Di antara investor ritel muda ini, kelompok pelajar atau mahasiswa menempati proporsi yang signifikan.

Antusiasme ini penting untuk diapresiasi dan didorong ke arah yang jauh lebih produktif. Sebab, mereka menjadi generasi yang sedari dini sadar akan pentingnya investasi.

Di sisi lain, Guru Besar Hukum Bisnis UGM, Prof. Paripurna, mengingatkan pentingnya mahasiswa memiliki pola pikir kritis dalam berinvestasi. Terlebih, secara DNA Generasi Z seperti sudah dipersiapkan untuk menghadapi ketidakpastian di berbagai hal.

"Membagi proporsi aset investasi dengan kritis berdasarkan kemungkinan risiko menjadi sebuah keniscayaan bagi generasi yang tumbuh di dunia yang serba tidak pasti ini," imbuhnya.

Berbicara tentang legalitas, perlindungan hukum akan didapatkan para investor hanya jika mereka berinvestasi di platform yang legal. Dia pun melanjutkan, penting bagi investor muda untuk membaca prasyarat dan kondisi keuntungan maupun risiko yang mungkin terjadi.

Jangan sampai menghabiskan modal dengan berinvestasi di satu aset hanya jadi ajang adu keren tanpa ada manajemen risiko di kemudian hari.

Maka dari itu, urgensi edukasi finansial sejak dini menjadi motivasi utama Pluang bekerja sama dengan perguruan tinggi di Indonesia, guna menyasar para investor muda dan pemula.

Mengambil data OECD pada 2020, tendensi masyarakat Indonesia untuk terjebak investasi bodong (scam, fraud) cukup tinggi, sebesar 22,5 persen. Angka ini hampir empat kali lipat dari tingkat rata-rata secara global yang ada di kisaran 4,4 persen.

Kondisi literasi keuangan terkini Indonesia memiliki urgensi untuk ditingkatkan. Sehingga relasi finansial anak muda, dari mulai spending, saving sampai investing, bisa jauh lebih sehat.

Maka dari itu, Head of Corporate Communications Pluang, Kartika Dewi, menekankan pentingnya membekali generasi muda dengan critical thinking, kunci agar terhindar dari penipuan-penipuan lainnya.

"Pluang dan UGM akan merancang program edukasi yang membantu mahasiswa mengidentifikasi skema risiko dan keuntungan aset investasi yang logis. Kami tidak ingin ada para generasi muda kapok berinvestasi karena pengalaman yang tidak mengenakan," ucap dia.

Pluang berharap, kolaborasi ini dapat membentuk kebiasaan berinvestasi sejak dini, dan dapat membantu generasi muda Indonesia menyiapkan diri untuk meraih financial security di masa depan.

Semua langit dan dunia

Menperin Ungkap Formulasi Subsidi Kendaraan Listrik Masih Dirumuskan******

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan masih merumuskan formulasi subsidi kendaraan listrik.

Nantinya, tidak hanya mobil dan motor listrik yang mendapatkan subsidi, namun juga untuk bus. Bahkan, kendaraan hybrid juga akan mendapatkan subsidi. Menurutnya, kebijakan ini diambil untuk menyokong industri berbasis listrik dalam negeri.

"Yang pasti kebijakan pemberian insentif bagi pembelian mobil, dan atau motor, dan atau bus listrik itu kita ambil untuk mendorong pengembangan industri berbasis listrik di Indonesia," kata Agus di Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Selasa (27/12).

Menurutnya, hitungan pemberian subsidi ini bukan hal yang mudah sebab perlu mempertimbangkan berbagai faktor. Terlebih, pemerintah masih harus meminta persetujuan DPR terkait anggaran yang akan diajukan.

"Jadi ini bukan hal yang simpel, tapi prinsipnya pemerintah sangat mendukung pengembangan dari industri otomotif berbasis baterai. Percepatan-percepatan ini yang akan kita lakukan," tutur Agus.

Lebih jauh, ia menjelaskan mekanisme subsidi yang akan diberikan kepada bus listrik akan berbeda motor dan mobil listrik. Sebab, menurutnya, bus digunakan untuk kepentingan publik dan bukan pribadi.

Salah satu yang dipertimbangkan saat ini adalah subsidi motor dan mobil listrik akan diberikan kepada pembeli. Sementara, bus listrik tidak dibeli oleh perorangan melainkan kantor pemerintahan, pengusaha, dan lainnya.

"Bus listrik akan kita pelajari lagi, kalau mobil dan motor diberikan kepada pembeli, jadi rupiah (subsidi) itu diberikan kepada pembeli. Jadi ini yang demand side kita berikan, kalau bus yang beli kan bukan masyarakat, pengusaha atau pemerintah daerah, nanti yang akan kita hitung secara berbeda," ungkapnya.

Sedangkan, untuk kendaraan hybrid atau campuran antara listrik dan bahan bakar minyak (BBM), Agus menjelaskan bakal memberi subsidi yang lebih sedikit ketimbang kendaraan listrik.

Ia mengungkapkan saat ini baru ada dua perusahaan kendaraan listrik di Indonesia yaitu Hyundai dan Wuling. Menurutnya, informasi terkait subsidi kendaraan listrik ini disebarkan untuk menunjukkan upaya pemerintah mendorong perusahaan-perusahaan berinvestasi di sektor ini.

Kendati, Agus mengaku masih enggan membuka terlalu banyak terkait kebijakan kendaraan listrik sebab khawatir menimbulkan kesan yang tak sesuai dengan tujuannya.

"Jadi ada beberapa hal yang masih harus di-keep, mohon maaf, karena kita tidak mau menimbulkan satu kesan yang salah nanti, kalau kita menyampaikan informasi (kendaraan listrik)," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Barat: Guru Surgawi Penakluk Setan

Kadin Sorot Dampak Beras RI Termahal: Marak Impor, Petani Terancam******

Kamar Dagang Indonesia (Kadin) menyoroti mahalnya harga beras di Indonesia dibandingkan negara lain di Asia Tenggara.

Ketua Kadin Arsjad Rasjid mengungkapkan disparitas ini membuka peluang banjir impor beras dan mengancam petani dalam negeri.

"Jika perbedaan antara harga di dalam negeri dengan luar negeri terlalu besar, ada kecenderungan beras impor lebih murah, keinginan untuk mendatangkan beras dari luar negeri akan sangat tinggi. Kondisi ini bisa memberikan ancaman bagi petani," kata Arsjad dalam keterangan tertulis, Kamis (29/12).

Lewat laporan itu, World Bank melihat pentingnya investasi di bidang penelitian dan pengembangan, penyuluhan, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) pertanian agar mampu meningkatkan produktivitas.

Arsjad juga mengingatkan impor beras cadangan pemerintah yang dilakukan oleh Perum Bulog tidak menjadi pengalih fokus dalam menjaga ketahanan pangan. Terlebih, kondisi ekonomi global yang mengalami krisis akibat perang Rusia-Ukraina belum usai.

"Dalam kondisi krisis global, komoditas pangan bisa ikut terimbas dan berdampak serius bagi rantai pasok (supply chain) perdagangan global, termasuk di sektor pangan," kata Arsjad.

"Gangguan pada pasokan berpotensi mendorong kenaikan harga, sehingga daya jangkau masyarakat menjadi lemah mengingat tingkat kesejahteraannya tidak mengalami peningkatan akibat krisis," sambungnya.

Menurut Arsjad, disparitas harga ini terjadi akibat kebijakan impor beras yang dilakukan Bulog untuk memenuhi CBP. Pemicu impor ini adalah penyusutan stok yang semula berjumlah 1 juta ton pada awal 2022 menjadi 587 ribu ton pada November 2022.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) ada dua wilayah yang memiliki harga beras eceran naik di atas 5 persen per 6 Desember 2022.

[Gambas:Video CNN]

Keduanya adalah Sulawesi Barat 6,6 persen dan Kalimantan Tengah sebesar 5,6 persen. Selain itu, ada sekitar 11 daerah yang masih defisit beras.

Padahal, jika melansir catatan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia masih mengalami surplus beras hingga 2021.

Kelebihan itu merupakan selisih antara produksi dan konsumsi yang terjadi di 16 provinsi. Sisanya mengalami defisit. Dari sisi persentase, surplus terbesar ada di Sulawesi Selatan, yaitu 235,5 persen.

"Jangan sampai kondisi krisis pangan terjadi di Indonesia, karena dampaknya bisa meluas ke masalah sosial," ucap Arsjad.