kredivo banjarmasin

Saya tidak sedang bermain-main

Curhat Bos GoTo soal Persaingan Tokopedia vs E******

Direktur PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk Patrick Waluyo curhat soal persaingan Tokopedia dengan e-commercelain di Indonesia.

Patrick mengatakan kompetisi e-commerce di tanah air makin intens, khususnya dalam dua tahun terakhir. Ia mengakui Tokopedia mulai ditinggalkan para pembeli yang mementingkan harga murah.

"Di tengah upaya GoTo untuk mengejar profitabilitas dengan mengurangi subsidi dan insentif, pangsa pasar Tokopedia semakin berkurang, khususnya di kalangan pengguna yang memprioritaskan harga," curhat Patrick dalam Paparan Publik Insidental GoTo secara virtual, Rabu (28/2).

Melihat geliat e-commerce lawan yang disokong modal jumbo, Patrick menyambut baik kedatangan TikTok. Ia mengatakan ada harapan baru usai masuknya perusahaan China itu menjalankan TikTok Shop dengan menggandeng Tokopedia.

Bahkan, GoTo meyakini kemitraan dengan TikTok bisa membawa Tokopedia kembali menjadi pemain nomor satu di sektor e-commerce di Indonesia.

Saat ini, Patrick menyebut progres integrasi dan migrasi kedua aplikasi tersebut hampir rampung. Berdasarkan bahan paparannya bahkan dituliskan sudah mendekati penyelesaian alias hampir 100 persen.

"Proses integrasi dan migrasi sistem berjalan dengan baik, semua pihak berkomunikasi dengan kementerian terkait, dan sepanjang sepengetahuan kami proses ini pada hari ini sudah hampir selesai," tuturnya.

"Proses diharapkan seluruhnya rampung paling lambat dalam 1,5 bulan ke depan. Integrasi teknis ini memisahkan sistem elektronik TikTok dan Tokopedia sesuai peraturan menteri perdagangan (Permendag Nomor 31 Tahun 2023)," tandas Patrick.

[Gambas:Video CNN]

Impian Hiburan Tiongkok

Investor Asing Bangun Pabrik Motor Listrik di RI Lagi Tahun Ini******

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengungkapkan bakal ada investorasing membangun pabrik motor listrikdi Indonesia tahun ini.

Ia mengatakan pabrik rencananya bakal dibangun di Karawang, Jawa Barat pada kuartal kedua atau ketiga tahun ini. Meski begitu, Seto belum bisa membocorkan produsen motor dari negara mana yang akan membangun pabrik di Tanah Air itu.

"Ditunggu saja, tapi motor ini jagoan-jagoannya kalau bukan dari India dari China. Ditunggu saja," kata Seto di The Ritz-Carlton Hotel, Jakarta, Kamis (29/2).

Meski begitu, Seto juga belum mau merinci berapa besaran investasi yang bakal dikucurkan. Ia hanya menyebut nilainya mencapai ratusan juta dolar AS.

"Mungkin berapa ratus juta (dolar AS), gak begitu besar," katanya.

Pemerintah belakangan getol mengajak investor asing untuk membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut perusahaan mobil listrik asal Vietnam VinFast akan membangun pabrik di Indonesia tahun ini.
Agus mengatakan ada sejumlah calon lokasi pabrik, beberapa di antaranya adalah kawasan industri yang sudah pernah dibangun.

"Tahun ini akan mulai konstruksi," kata Agus usai rapat dengan Jokowi terkait investasi VinFast di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/2) lalu.

Agus memastikan belum ada keputusan tentang lokasi pabrik VinFast. Dia menyebut perusahaan itu juga masih mengkaji beberapa pilihan wilayah.

Ia juga belum bisa memastikan kapan VinFast beroperasi di Indonesia, serta apakah perusahaan itu akan menjual produk kendaraan listrik di Indonesia atau hanya mendirikan pabrik saja.

"Kita mesti melihat skema investasinya dulu, baru bisa jual. Intinya market, pengenalan market," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi menjemput investasi Rp18,6 triliun dari perusahaan mobil listrik VinFast. Hal itu ia umumkan setelah Chairman VinFast Pham Nat Vuong di Hai Phong beberapa bulan lalu.

VinFast juga sudah memperkenalkan diri di Indonesia. Mereka hadir di gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 15-25 Februari 2024.

[Gambas:Video CNN]

Barisan Bintang Penyihir

Bulog Beber Penyebab Distribusi Beras SPHP Belum Merata di Semua Ritel******

PerumBulogmengungkapkan alasanberasprogram stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) belum tersebar merata di seluruhritel modern.

Direktur Bisnis Bulog Febby Novita mengatakan Bulog mengirim beras SPHP ke distribution center (DC). Dari DC, beras SPHP disalurkan ke ritel modern dengan memakan waktu tiga hingga empat hari.

"Dari DC itu katanya biasanya datang 3-4 hari, DC kan harus keliling karena ritelnya banyaknya bukan main, ribuan kali ya," katanya di Pasar Induk Beras Cipinang, Rabu (28/2).

"Jadi itu mereka lagi menunggu giliran. Sebenarnya bukan karena mandek distribusi, tapi antriannya," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengimbau masyarakat membeli beras SPHP yang diproduksi Bulog. Beras SPHP, katanya, bisa menjadi solusi alternatif di tengah kenaikan harga beras premium.

"Jadi, saya berharap masyarakat beralih ke beras SPHP, kan kalau beras premium barangnya lagi naik dan barangnya juga tidak sesuai dengan yang ditentukan," katanya di Transmart Cempaka Putih di Jakarta, dikutip Antara, Senin (19/2).

"Sekarang ada beras Bulog yaitu SPHP, beras SPHP sekarang menjadi alternatif, karena semua berharap pada SPHP," imbuhnya.

Zulhas mengatakan harga beras SPHP stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Beras tersebut, sambungnya, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga untuk menjaga ketersediaan stok beras di pasaran.

[Gambas:Video CNN]

Matahari menerobos langit

DKPP Sanksi Keras Ketua KPU, Pendaftaran Cawapres Gibran Terbukti Langgar Etik******

Sebagai informasi, DKPP RI memberi putusan terhadap empat perkara sidang uakni 135-PKE-DKPP/XXI/2023, 136-PKE-DKPP/XXI/2023, 137-PKE-DKPP/XXI/2024, dan 141-PKE-DKPP/XXI/2023.

Pada intinya, Ketua KPU dan anggotanya terbukti melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.

Dalam persidangan sebelumnya, saksi ahli Ratno Lukito menilai Ketua KPU Cs telah melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (UU 12/2011) dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyebut usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden minimal 40 tahun atau sedang/pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu, termasuk Pilkada.

Padahal, kata Ratno, dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU 12/2011 menyebut bahwa putusan MK harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah, masing-masing melalui legislative review dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Dalam hal ini, Hasyim Cs malah menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada tanggal 25 Oktober 2023 tanpa terlebih dahulu melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU 7/2017) atau tanpa adanya penerbitan Perppu oleh Pemerintah.

Ratno juga menambahkan, teradu juga belum mengubah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 19/2023) saat menerima pendaftaran Gibran.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “DKPP Sanksi Ketua KPU, Langgar Etik Terkait Pendaftaran Cawapres Gibran”

Keterlibatan dengan kekuasaan

2 Pelanggaran Kode Etik di Balik Majunya Gibran jadi Cawapres 2024******

Ketua MK Dicopot

Menjelang akhir 2023, publik dikejutkan dengan MK yang mengabulkan putusan soal perubahan batas usia capres-cawapres. Putusan itu berisi calon bisa berusia di bawah 40 tahun dengan syarat memiliki pengalaman sebagai kepala daerah atau penyelenggara negara.

Alhasil, putusan 90/PUU-XXI/2023 terhadap pasal 169 huruf q Undang-undang (UU) No.7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) itu telah membuka peluang Gibran menjadi cawapres dalam kontestasi Pemilu 2024.

Putusan tersebut membuat sosok Almas Tsaqibbiru menjadi bahan perbincangan. Dia merupakan pemohon gugatan dengan nomor perkara 90/PUU-XXI/2023. Melalui kuasa hukumnya, Almas mengaku mengagumi sosok Gibran yang berhasil menjabat sebagai Wali Kota Solo di usia muda.

Dia menilai keberhasilan Gibran untuk ikut dalam Pilpres 2024, apabila dicalonkan, hanya sekadar pintu masuk untuk anak muda lainnya. Selain pemohon, publik juga menyoroti Anwar Usman selaku ketua MK dan juga menjadi sosok yang membacakan amar putusan perkara 90/PUU-XXI/2023.

Hanya saja, Anwar Usman harus ‘membayar mahal’ terkait putusan tersebut. Sebab, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan Anwar dinyatakan melanggar kode etik MK pada (7/11/2023).

Anwar disebut terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak dalam proses pengambilan keputusan batas usia capres dan cawapres.

Anwar Usman juga seharusnya tidak berhak melibatkan diri dalam perkara yang berpotensi terjadinya konflik kepentingan. Hasilnya, MKMK yang dipimpin Jimly Asshiddiqie memutuskan Anwar diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua MKMK.

Di sisi lain, pada awal 2024, publik kembali dikejutkan dengan gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Almas terhadap Gibran Rakabuming Raka. Perlu diketahui, gugatan wanprestasi pada intinya berkaitan soal janji yang dilakukan kedua belah pihak.

Almas mengaku gugatan tersebut ditujukan menuntut apresiasi dari Gibran bahwa keputusan MK sebelumnya telah memberikan kesempatan kepada Gibran untuk mencalonkan diri sebagai cawapres.

Ketua KPU Disanksi Keras

DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memberikan sanksi peringatan keras kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari, soal menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang yang berlangsung di di Kantor DKPP RI, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy’ari selaku teradu satu, selaku ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum berlaku sejak keputusan ini dibacakan,” ujar Heddy.

Selain Hasyim, dalam putusan yang sama enam anggota KPU yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, Muhammad Afifuddin, dan Parsadaan Harahap turut diberi peringatan. Sebagai informasi, DKPP RI memberi putusan terhadap empat perkara sidang uakni 135-PKE-DKPP/XXI/2023, 136-PKE-DKPP/XXI/2023, 137-PKE-DKPP/XXI/2024, dan 141-PKE-DKPP/XXI/2023.

Pada intinya, Ketua KPU dan anggotannya diduga melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Dalam persidangan sebelumnya, saksi ahli Ratno Lukito menilai Ketua KPU cs telah melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (UU 12/2011) dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyebut usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden minimal 40 tahun atau sedang/pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu, termasuk Pilkada.

Padahal, kata Ratno dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU 12/2011 menyebut bahwa putusan MK harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah, masing-masing melalui legislative reviewdan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Dalam hal ini, Hasyim cs malah menerima pendaftaran Gibran sebagai bakal cawapres pada 25 Oktober 2023 tanpa terlebih dahulu melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU 7/2017) atau tanpa adanya penerbitan Perppu oleh Pemerintah.

Ratno juga menambahkan, teradu juga belum mengubah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 19/2023) saat menerima pendaftaran Gibran.

Kendati demikian, Ketua DKPP, Heddy Lugito menyatakan keputusan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan anggotanya tidak akan menggugurkan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

Menurutnya, sanksi peringatan keras kepada Hasyim memang ihwal penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres. Meski demikian, lanjutnya, itu merupakan perkara etik.

“Enggak ada kaitannya dengan pencalonan [cawapres Gibran] juga. Ini murni soal etik. Murni soal etik penyelenggara pemilu. Jadi enggak ada kaitan, enggak ada,” jelas Heddy kepada awak media, Senin (5/2/2024).

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Ketika Ketua MK dan Ketua KPU Tabrak Etik, Loloskan Gibran Jadi Cawapres” 

CEO Nasional bercinta dengan istrinya yang imut

Airlangga Siapkan 4 Menu di Simulasi Makan Siang Gratis Prabowo******

Menko PerekonomianAirlangga Hartarto menyajikan empat menu dalam simulasiprogram makan siang gratisPrabowo-Gibran yang digelar di Tangerang, Banten.

Simulasi berlangsung di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten. Ada juga anak-anak SD yang mendapatkan makan siang gratis tersebut.

Semua menu dihargai Rp15 ribu per porsi dan diklaim sudah memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah. Adapun empat menu yang disajikan, yakni nasi ayam, nasi semur telur, gado-gado, dan siomay.

Menu pertama yang disajikan adalah nasi ayam. Rinciannya, nasi semangkuk alias 150 gram; sepotong ayam goreng tepung (50 gram); dua potong perkedel tahu (50 gram); semangkuk sayur capcay (150 gram); dan satu pisang (50 gram).

Sedangkan menu dua menyajikan nasi, semur telur, tempe goreng tepung, tumis buncis wortel, dan pisang.

"Daftar menu tiga (gado-gado), SMPN 2 Curug," tulis papan informasi soal menu ketiga.

Rincian menu ini, yaitu ada lontong sebungkus alias 150 gram; tahu goreng 2 potong (50 gram); telur rebus sebutir (55 gram); bumbu kacang 2 sendok makan (150 gram); wortel, kol, dan sawi semangkuk (100 gram); dan satu pisang (50 gram).

Menu makan siang ketiga alias gado-gado tersebut diklaim memiliki total energi 588 kilokalori dan 21,13 gram protein. Sedangkan menu keempat adalah siomay. Isi menunya ada kentang, siomay, telur rebus, bumbu kacang, tahu kukus, kol, dan pisang.

Meski Airlangga sudah menggelar simulasi makan gratis, Presiden Joko Widodo membantah Rapat Sidang Kabinet Paripurna pada Senin (26/2) di Istana Negara secara spesifik membahas program yang diusung Prabowo-Gibran.

"Ndak ada, ndak ada. Hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025," ucapnya usai menghadiri acara Rapim TNI/Polri di Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2).

"Tidak ada pembicaraan secara spesifik mengenai tadi yang disampaikan (program makan siang)," tegas Jokowi.

Di tengah isu pembahasan program makan siang dan susu gratis, pemerintah sampai harus memperlebar defisit APBN 2025. Jika tahun ini hanya 2,29 persen, sedangkan tahun depan diperlebar menjadi 2,45 persen-2,8 persen.

[Gambas:Video CNN]