dokubola

Pangeran yang rendah hati memanjakan selirnya

Impor Pakaian Bekas Ilegal Banjiri RI, Terbanyak dari Malaysia******

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengatakan jumlah pakaian bekas impor ilegal yang masuk ke Indonesia begitu besar. Bahkan, mencapai 25 ribu ton sepanjang tahun lalu.

Ketua Umum API Jemmy Kartiwa Sastraatmadja mengatakan jumlah tersebut didapatkan berdasarkan data ekspor dari negara tetangga ke Indonesia. Dalam hal ini, impor terbanyak berasal dari Malaysia.

"Kalau kita lihat di data yang kami kumpulkan dari Trademaps 2022, itu terbanyak dari Malaysia," ujarnya dalam Konferensi Pers terkait Importasi Tekstil Ilegal di Indonesia, Jumat (31/3).

Kemudian dari China sebanyak 358 ton, dari Taiwan sebanyak 188 ton, dan dari Jepang sebanyak 92 ton, serta dari Thailand sebanyak 38 ton.

"Impor pakaian bekas ilegal ini, anggaplah satu kilonya empat potong (pcs), maka 25,8 ribu ton ini sekitar 350 ribu potong per hari impor pakaian ilegal," jelasnya.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkapkan banjirnya impor pakaian bekas ilegal ini sangat memukul industri tekstil menengah bawah seperti UKM. Sehingga, langkah pengawasan yang dilakukan pemerintah dinilai sudah sangat tepat.

"Ini tercatatnya di luar, nggak di Indonesia, dari negara pengekspor, karena di Indonesia itu termasuk ilegal, jadi tak tercatat," pungkas Teten.

[Gambas:Video CNN]

Tauren tercela

Klaim Swasembada Beras RI Hingga Wacana Impor Beras 2 Juta Ton Lagi******

Perum Bulog kembali mendapat penugasan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk mengimpor beras. Tak tanggung-tanggung, beras yang akan diimpor mencapai 2 juta ton pada tahun ini.

Rencana impor beras tersebut merupakan hasil dari rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (24/3) yang tertuang dalam salinan surat.

Dalam surat itu, Bulog diperintahkan mengimpor 2 juta ton beras pada tahun ini di mana 500 ribu ton harus didatangkan secepatnya.

Salinan surat itu juga menyebutkan tambahan pasokan beras dapat digunakan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP), bantuan beras kepada sekitar 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kebutuhan lainnya.

Kendati demikian, Bapanas mengingatkan Bulog agar tetap menjaga kepentingan beras dalam negeri, terutama selama masa Panen Raya Maret-Mei 2023.

"Pengadaan beras dari luar negeri tersebut agar tetap menjaga kepentingan produsen dalam negeri serta memperhatikan aspek akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," lanjut isi salinan surat tersebut.

Direktur Utama Budi Waseso pun sudah mengonfirmasi penugasan impor beras tersebut.

Buwas, sapaan akrabnya, mengatakan impor beras masih akan mempertimbangkan kondisi kebutuhan dalam negeri.

"Sudah ada penugasan dari Bapanas tapi kan pelaksanaannya bertahap sesuai dengan kebutuhan," kata Buwas di Gedung DPR, Senin (27/3).

"Ini alokasi tidak berarti harus 2 juta. Daripada nanti kurang, ada lagi penugasan, ini sekaligus dikasih tugas dalam satu tahun, tapi tidak berarti 2 juta itu harus dimasukkan semua. Itu cadangan manakala ada sesuatu yang memerlukan tambahan" tambahnya.

Impor beras sebetulnya sudah pernah dilakukan pada Desember 2022 lalu.

Saat itu, Kemendag memberi izin kepada Perum Bulog untuk mengimpor 500 ribu ton beras sebagai Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Seluruh beras itu pun kini sudah masuk ke Indonesia.

Keputusan impor beras itu pun kini menjadi sorotan. Pasalnya, pemerintah menerima penghargaan ketahanan pangan beras dari International Rice Research Institute (IRRI) pada Agustus lalu.

Penghargaan itu diberikan karena Indonesia dinilai memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan berhasil swasembada beras pada periode 2019-2021.

Penghargaan itu bertajuk "Acknowledgment for Achieving Agri-food System Resiliency and Rice Self Sufficiency during 2019-2021 through the Application of Rice Innovation Technology" atau "Penghargaan Sistem Pertanian-Pangan Tangguh dan Swasembada Beras Tahun 2019-2021 melalui Penggunaan Teknologi Inovasi Padi".

Presiden Jokowi pun mengucapkan terima kasih kepada para petani dan Kementerian Pertanian (Kementan) usai pemerintah mendapat penghargaan itu.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar besarnya, utamanya para pelaku riil yang bekerja di sawah, para petani Indonesia," kata Jokowi dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden.

Jokowi menilai penghargaan itu layak diberikan, mengingat produksi beras di RI terus meningkat dan konsisten. Dari 2019 sampai 2021, produksi beras mencapai 31,3 juta ton.

"Peningkatan dan konsistensi inilah yang saya lihat dilihat oleh FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia PBB) dilihat oleh IRRI, karena memang jumlah itu adalah jumlah yang real" ucapnya.

Namun, terkait penugasan impor 500 ribu ton tahun lalu kepada Bulog, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengklaim RI masih bisa disebut swasembada.

Merujuk pada definisi Food and Agriculture Organization (FAO), ia mengatakan swasembada adalah apabila produksi dapat memenuhi 90 persen dari kebutuhan nasional.

Sedangkan dari 30 juta kebutuhan beras Indonesia tahun kemarin itu, Bulog hanya mengadakan impor 500 ribu ton.

"Kalau kebutuhan 30 juta, 10 persennya berapa? Kalau mengimpor 500 ribu ton masih swasembada nggak? Masih," tegasnya di Gedung DPR, Senin (27/3).

[Gambas:Video CNN]

Tuan Pertarungan

PPN Beli Mobil Listrik Jadi 1 Persen Berlaku hingga Desember 2023******

Pemerintah resmi menggelontorkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) terhadap pembelian mobil listrikdan bus. Hal itu mendukung akselerasi adopsi kendaraan listrik.

Keputusan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023 (PMK PPN DTP Kendaraan Listrik).

Dalam beleid itu, insentif pembelian mobil listrik baru diberikan lewat diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen menjadi 1 persen.

"Dalam pelaksanaannya, program ini akan berlangsung secara bertahap dan terukur," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (3/4).

Luhut menjelaskan pemberian insentif sejalan dengan peta jalan (roadmap) percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan mengacu pada Peraturan Presiden nomor 55 Tahun 2019.

Insentif PPN DTP diberikan terhadap mobil listrik dan bus listrik dengan kriteria nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tertentu.

Kriteria nilai TKDN itu sebagai berikut:

a. KBL Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dengan nilai TKDN minimum sebesar 40 persen (empat puluh persen);
b. KBL Berbasis Baterai Bus Tertentu dengan nilai TKDN minimum sebesar 40 persen (empat puluh persen)
c. KBL Berbasis Baterai Bus Tertentu dengan nilai TKDN minimum sebesar 20 persen (dua puluh persen) sampai dengan kurang dari 40 persen (empat puluh persen)

Untuk model dan tipe kendaraan yang memenuhi syarat TKDN ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1641 Tahun 2023 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Memenuhi Kriteria Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri yang atas Penyerahannya dapat Memanfaatkan Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

[Gambas:Video CNN]

Datang menemui Anda dengan romansa di tangan

Teten Disoraki Pedagang Senen Saat Ajak Jual Barang UKM: Produk China******

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masdukidisoraki pedagang baju bekas impordi Pasar Senen saat mengajak mereka beralih jualan produk lokal.

Teten hadir bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan untuk melakukan audiensi dengan para pedagang baju bekas di Pasar Senen. Hadir pula Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDIP Adian Napitulu dalam audiensi tersebut.

"Kita harus sama-sama pikirkan bagaimana solusinya. Pemerintah juga memikirkan kalau nanti Bapak/Ibu gak bisa lagi jual pakaian bekas, kita pikirkan bisa jualan pakaian produk lokal," kata Teten di Pasar Senen Blok III, Jakarta Pusat, Kamis (30/3).

Bahkan, Teten sempat berhenti berbicara imbas diinterupsi sorakan pedagang tersebut. Sampai pada akhirnya Adian membela Teten dan meminta para pedagang untuk tenang.

"Sebagai Menteri Koperasi dan UKM, Pak Teten harus berbicara tentang produk lokal. Jangan dihu-huin (disoraki), tidak boleh. Kita harus hargai keberanian mereka (Teten dan Zulhas) datang bersama-sama di sini," kata Adian.

Setelah itu, Teten melanjutkan pernyataannya dengan mengatakan langkah tersebut adalah solusi karena baju bekas impor ilegal dilarang. Ia juga menegaskan dukungannya terhadap produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Selain itu, Teten mengutip arahan Presiden Joko Widodo. Ia mengatakan penggunaan produk lokal adalah titah langsung Kepala Negara RI.

"Saya juga perlu mendukung pelaku UMKM yang memproduksi pakaian jadi lokal, itu saudara kita juga. Mereka juga cari nafkah seperti kalian," kata Teten.

"Bahkan saran Pak Presiden (Jokowi) produk anak bangsa kita sendiri yang kita konsumsi, kita beli, yang mendominasi atau menjadi tuan di negerinya sendiri. Jangan produk dari luar kata Presiden," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Namun, Teten kembali mendapatkan interupsi. Beberapa pedagang menyauti ucapan tersebut dengan perkataan "Produk China, produk China".

Meski begitu, Teten tetap melanjutkan pernyataannya hingga selesai.

Meski Teten hujan sorakan dari para pedagang, Mendag Zulhas menegaskan para pedagang baju bekas Pasar Senen masih boleh menjajakan barang dagangannya tanpa perlu takut ditangkap polisi. Namun, penjualan tersebut hanya bertahan sampai stok pedagang habis.

"Bapak-bapak yang dagang, walaupun aturannya gak boleh, Pak Teten, saya, sama Pak Adian jamin tetap boleh. Sampai habis dagangannya. Jadi nanti kalau ada yang periksa, kami bertiga tanggung jawab, berat nih. Silakan yang dagang di sini dagang stoknya sampai habis," tegas Zulhas.

Leluhur Naga Penentang Surga

Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U******

FIFA resmi mencoret status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-202023. Akibat pembatalan tersebut, Indonesia berpotensi merugi setidaknya Rp175 miliar.

Nilai Rp175 miliar merupakan biaya revitalisasi stadion yang disiapkan dalam menggelar Piala Dunia U-20 itu.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada Februari kemarin.

"Sudah (direvitalisasi), April sudah siap dan tempat untuk latihan juga sudah," kata Menteri Basuki, saat mendampingi Presiden Jokowi berkunjung ke Pasar Baturiti, di Kabupaten Tabanan, Bali, Kamis (2/2) lalu.

"Itu Rp175 miliar semua, ada lima stadion yang dipakai terus yang 5x4 (ada) 20 (lapangan) untuk yang latihan. (Stadion yang direvitalisasi) di Palembang, Bandung, Solo, Bali, Surabaya," ujarnya.

Adapun lima stadion tersebut yaitu Stadion Manahan Solo, Stadion Si Jalak Harupat Bandung, Stadion Gelora Sriwijaya Palembang, Stadion Kapten I Wayan Dipta Giayar (Bali) dan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya.

Selain anggaran yang terbuang, Indonesia juga berpotensi kehilangan pemasukan langsung selama gelaran acara, termasuk dari sisi akomodasi dan pariwisata.

Tak hanya itu, peluang Indonesia mendapatkan promosi gratis ke dunia luar juga melayang.

[Gambas:Video CNN]

CNNIndonesia.com sudah menghubungi Kementeri PUPR untuk mengupdate nilai kerugian usai Indonesia resmi batal sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Namun belum ada respons hingga berita ini naik.

Departemen Penelitian Non Ilmiah

Sandiaga Uno Sebut Rp3,7 T Hangus Akibat Piala Dunia U******

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menaksir nilai kerugian atau dampak langsung akibat batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20minimal sebesar Rp3,7 triliun.

"Dari total wisatawan mancanegara potensinya sekitar 1.000 hingga 50 ribu jiwa," kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno seperti dikutip dari Antara, Jumat (31/3).

Tidak hanya itu. Sandiaga menyebut imbas dari batalnya ajang sepak bola bergengsi tersebut, pergerakan ekonomi yang dinantikan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) maupun pelaku ekonomi kreatif di Tanah Air dari 2,2 juta penonton (mancanegara dan Nusantara) juga lenyap.

Menurutnya, saat ini yang harus dilakukan ialah mulai memikirkan dan mencari solusi mengatasi dampak kerugian akibat batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.

"Ayo segera move on. Mulai mencari solusi potensi kerugian yang dialami oleh pelaku ekonomi kreatif," kata Sandiaga.

Sandiaga mengatakan Kemenparekraf telah melakukan kajian akibat atau dampak kerugian usai federasi sepak bola internasional atau FIFA membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.

Eks Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut mengatakan kerugian paling nyata dialami oleh pelaku ekonomi kreatif, dan usaha mikro kecil dan menengah.

Sandiaga menyakini berbagai macam kuliner, suvenir dan lain sebagainya telah disiapkan atau diproduksi dalam jumlah besar untuk dijual pada wisatawan mancanegara dan Nusantara pada saat berlangsungnya Piala Dunia U-20.

[Gambas:Video CNN]